Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Tanah
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 71/Pdt.G/2017/PN RBI
Tanggal 5 Juli 2018 — PENGGUGAT I maemunah II sya'ban III turaya IV maryam V asiah VI sukardin MELAWAN I sahrudin II mustamin III ahmad IV st. hawa V m. sidik VI sahbudin VII st. hawa
289 — 193
  • Sidik,yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah sawah sengketa pada poin1 dan poin 2 tersebut adalah milik almarhum IBRAHIM yang belum dibagiwariskan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas serta jawaban paraTergugat pada poin 1, maupun bukti suratdan saksi para Penggugat maka secaraformil terdapat titik singgung menyangkut kewenangan Absulote sebagaimana yangdiamanatkan dalam pasal 136 HIR/162 RBg ;Menimbang, bahwa bila kita mencermati secara saksama baikberdasarkan dalil gugatan
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 17-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Pwr
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
BRI KANCA KUTOARJO
Tergugat:
1.CHOIRI
2.RISKANTI
46 — 3
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G.S/2021/PN Pwrsedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata Wanprestasi
Register : 20-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 83/Pdt.G.S/2019/PN Pwr
Tanggal 9 September 2019 — PT BRI (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PURWOREJO >< 1. SOGOL 2. SAMIYAH
74 — 12
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulitumpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2509 K/Pdt/2014
Tanggal 30 April 2015 — MAHMUDI VS Drs. EFAH PURWANTOKO, DK
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, selanjutnya alasan kasasi yang kedua adalah bahwa putusan JudexFacti dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor611/PDT/2013/PT SBY, tanggal 29 Januari 2014 adalah kurang cukuppertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveera);Bahwa pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikan onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidakdipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 203/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : MARIA KONFIANA Diwakili Oleh : FERDI PEGHO, SH
Terbanding/Tergugat I : DRS. JOHNI ASADOMA, M.H.um
Terbanding/Tergugat II : DURHANS TANU
Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
93 — 100
  • Pemerintah(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilantata usaha negara, sementara itu, Pasal 11 peraturan tersebutmenyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintah yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang;Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengacu terhadap pada positapoin 11 pada hal. 45 dan petitum poin 5 pada halaman 8 dalamgugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum, makaterdapat titik singgung
    dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh BadanDan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangmenjadi lingkup kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yangmana apabila gugatan Penggugat dikumulasikan merupakankewenangan absolut yang berbeda;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 203 /PDT/2021/PT.KPG14.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dikumulasikan terdapattitik singgung
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 10-03-2016 — Putus : 17-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN TILAMUTA Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Tlm
Tanggal 17 April 2016 — NURHIYA W. DATAU alias TITI ;
28 — 14
  • tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukanpenganiayaanterhadap korban SEFTARIA DJ PINOI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari permasalahan yangterjadi 1 (satu) hari sebelumnya, saksi HERLIN P ARIEF suami terdakwa mendatangi saksikorban menanyakan maksud katakata saksi korban kemarin kepada terdakwa, saksi korbanmenjawab bahwa bukan terdakwa yang saksi korban singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 11-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/Ag/2015
Tanggal 11 Februari 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdataTUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata Wanprestasi
Register : 16-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 91/Pdt.G.S/2019/PN Pwr
Tanggal 10 Oktober 2019 — PT BRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PURWOREJO >< MARTONO
96 — 28
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulitumpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/TUN/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — I. PT. MUTIARA SULAWESI., II. PT. KNIGHSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT., III. HARRY A. SUTOPO., IV. KARNA BRATA LESMANA VS PT. NUSANTARA RAGAWISATA DAN I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;
796 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutopo tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa selanjutnya alasanalasan tersebut dapatdibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dannovum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifatmenentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa kasus a quo memuat permasalahan hukum yang kompleks,karena mempunyai titik singgung dengan perkara perdata, perkarapidana
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 23-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
BRI KANCA KUTOARJO
Tergugat:
1.KHOLID NUR HABIBI
2.MELIA LESTARI
95 — 7
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 25-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT PADANG Nomor 158/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 25 Oktober 2017 — ARMAN Pgl SAMAN, CS LAWAN Hj.HUSNIATI DALIMI DAN PENGURUS KAN KOTO TANGAH
63 — 30
  • Bahwa gugatan Penggugat SALAH OBJEK (Error In Objecto), karena darisegi letaknya TIDAK TERDAPAT TITIK SINGGUNG antara Tanah SHMNo. 135 Surat Ukur Tanggal 27 Oktober 1989 seluas 676 M2 atas namaPenggugat dengan bidang tanah tempat bedirinya rumah permanen milikTergugat A yang diperdapat berdasarkan Surat Izin Pemakaian TanahUlayat Nagari Koto Tangah Nomor : SK13/KAN/KTVII/1996, Tanggal 12Agustus 1996.Bahwa hal tersebut di atas diperkuat oleh fakta terdapatnya perbedaanbatasbatas sepadan kedua bidang
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DESI SARI DEWI,S.H.
Terdakwa:
YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als BRENGOS Bin IMAM SUYONO
24 — 8
  • Hal ini karena harus dilihatsikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukanperbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukumtersebut.Bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah kami singgung diatasbahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak mengkonsumsi narkotika jenis ganjayang diperoleh terdakwa YOHANES OKTAFIAN PRATAMA als.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT MANDIRI TUNAS FINANCE, Tbk Cabang Madiun VS SITI NURJANAH
85 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gebrekkig, inadequate)karena di bawah standar (below standard) karena Majelis Hakim Judex Factitidak mempertimbangkan bukti dan faktafakta yang ditemukan dalampersidangan secara menyeluruh dan komprehensif, ini terbukti hanyamempertimbangkan bukti sebagian saja tanpa mempertimbangkan danmenilai alat bukti yang relevan yang lain sehingga putusan Majelis HakimJudex Facti menurut kami Pemohon Kasasi termasuk sebuah putusan yangpertimbangan hukumnya tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd) karenabertitik singgung
    Nomor 264 K/Padt.SusBPSK/2016karena Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tidak saksama danbertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian;Adapun kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yangdilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini adalah denganmenyatakan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 paragraf 4,Majelis Hakim Judex Facti mengatakan dalam bukti Penggugat/PemohonKasasi tidak satupun termuat point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6Perma Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-09-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/PDT/2016
Tanggal 20 September 2016 — MAFATICHUL ULYAH, S.H. VS PT SIANTAR TIARA ESTATE, DK dan H. MUKHODIR alias MUKODIR alias MUKADIR, DKK
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fakta fakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif ;halaman 344 :"Begitu juga Putusan MA Nomor 317 K/Pdt /1987.Pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Dalam kasus ini, PT dianggap tidak memeriksaHalaman 28 dari 31 hal. Put.
    Pada umumnya selalubertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum, khususnyakesalahan penerapan hukum pembuktian, karena putusan JudexFacti tidak menilai dan mempertimbangkan dengan seksama dankomprehensif semua fakta yang ditemukan dalam persidangan";6.2. Yahya Harahap, S.H.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 23-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 127/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 26 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : Mat Arud Diwakili Oleh : Mat Arud
Pembanding/Tergugat II : Hisab Diwakili Oleh : Mat Arud
Pembanding/Tergugat III : Salha Diwakili Oleh : Mat Arud
Pembanding/Tergugat IV : Raras Diwakili Oleh : Mat Arud
Pembanding/Tergugat V : Rusiah Diwakili Oleh : Mat Arud
Pembanding/Tergugat VI : Anis. F Diwakili Oleh : Mat Arud
Terbanding/Penggugat : Ahad
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kelurahan Pondok Bahar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
65 — 41
  • Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan),mempermasalahkan titik singgung terhadap tata kerja yang seharusnyadilakukan oleh Turut Tergugat selaku pejabat TUN, dalam hal ini TurutTergugat dalam melaksanakan tugas dengan tidak memberikan suratpermohonan riwayat tanah dari Objek Sengketa telah sesuai denganpasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Tangerang, yangmenjelaskan tugas pokok lurah adalah melaksanakan pelayananadministrasi public yang menjadi tanggung jawab Kelurahan, dimanadiketahul
    Bahar, serta Camatselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja Kecamatan TangerangTengah, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditujukankepada Turut Tergugat Il harus ditolak, sebab kapasitas/ kedudukanhukum dari Turut Tergugat II, apabila dijadikan pihak dalam perkara a quodapat dikatagorikan ERROR IN PERSONA, karena Turut Tergugat II tidakterkait langsung dengan penerbitan tanah milik adat.Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan),mempermasalahkan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2021 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Hi. MAHMUD SIKIRANTE melawan PEMERINTAH RI Cq. KEPALA PELABUHAN UDARA MUTIARA PALU, DKK
92 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • + 31 tahunsecara tanggung renteng sebesar Rp775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluhlima juta rupiah) atau suatu jumlah yang layak menurut hukum;Biaya perkara menurut hukum;Mohon keadilan;Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 2021 K/Pdt/2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Kewenangan Mengadili (kewenangan absolut)Bahwa dalam posita gugatan Penggugat membahas halhal perbuatanhukum dari peristiwa hukum dengan titik singgung
Pengadilan PA WAMENA Perdata Perceraian
Register : 13-12-2016 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA WAMENA Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.W
Tanggal 7 Agustus 2017 — Perdata - Penggugat vs Tergugat
125 — 47
  • Tergugat mempersoalkan masalahproyek yang tidak diinformasikan kepada Tergugat, namun hal tersebutapakah menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat atau tidak,saksi II tidak mengetahuinya secara pasti.Menimbang, bahwa jika kemudian dicermati dari keterangan duaorang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun keterangan saksi masuk dalam kategoritestimonium de auditu namun jika kemudian dihubungkan denganketerangan saksi Il maka ada satu titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 12-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — 1. TJOE TEK KHIONG., 2. TAN PARKDEDE TANU SAPUTRA (TAN BOEN TJING) VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. BANTEN., II. IR. KRISTRANGGONO
139 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:l KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARASERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAA QUO);1Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan Para Penggugatadalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telahmenerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah, tetapi dari isidalam Posita gugatan Para Penggugat membahas halhal yang berkaitandengan titik singgung
    Putusan Nomor 148 K/TUN/2015dan memutus perkara a quo, karena tidak sesuai dengan ketentuanhukum tata beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itumerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata,oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukanoleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama
Register : 08-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Mbl
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 20
  • Tergugat selalu memaki dan berbicara kasar kepada Penggugat bilaterjadi perselisinan;Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulanJanuari 2015, disebabkan Tergugat marah karena di singgung masalahpekerjaan oleh Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumahkediaman bersama sampai 3 bulan dan kembali lagi ke kediaman bersamauntuk mengajak baik lagi tapi Penggugat sudah tidak bersedia, laluTergugat marah dan terjadi lagi pertengkaran hingga Tergugat merobekrobek buku nikah
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Umum
Register : 30-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN RABA BIMA Nomor 279/PID.SUS/2020/PN RBI
Tanggal 12 Oktober 2020 — AMIRULLAH
171 — 47
  • Putusan perkara pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN RbiBahwa dengan memperhatikan titik singgung secara delik pidana KDRTsebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (4) UU R.I Nomor 23 Tahun 2004yang menyebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaanpekerjaanjabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat)