MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah wakaf dari Wakif (A.

Karena tidak sesuai denganniat dan aqad wakif dan kenyataannya tanahnya fiktif tidak ada. Artinya tidakpernah terjadi transaksi pembelian tanah untuk diwakafkan meskipunPenggugat telan berusaha untuk datang secara baikbaik dan memintapenjelasan dari Tergugat untuk menunjukkan tanah yang dibeli tersebut danberdoa agar tanah tersebut bisa dibeli. Tetapi bujukan Tergugat tersebutditolak keras oleh Penggugat hanya ingin bukti tanah yang dibelinya;2. a.

IndonesiaNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 218 ayat 1 Inpres Nomor1/1991, mengenai Kompilasi Hukum Islam juncto Bagian Ketujuh IkrarWakaf, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang bunyinya:Pasal 215 ayat (6) Inpres Nomor 1/1991 mengenai Kornpilasi Hukum Islam;(6) Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkatPPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkanperaturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif

Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakafoleh PPAIW;4.

Namun bukti materiladalah kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Pelawandengan redaksi kwitansi yang berbeda dengan keinginan wakif yang dibuatsamar tanpa mencantumkan /ocus dan tempusnya;Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sumedangtelan memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Smd., tanggal 28 Juli2015 dengan amar sebagai berikut:1.

Tknpembangunan bangunan sekolah tersebut karena belum ada konvensasi gantikerugian kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;Bahwa selanjutnya Penggugat baru mengetahui tanah objek perkara yangmerupakan milik Penggugat tanpa alas hak jelas telah diwakafkan oleh TergugatIV dan bertindak sebagai wakif pemilik tanah yang sah untuk diserahkan kepadaNadzir Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah,yang tertuang dalam ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;Bahwa untuk mendukung

untuk menjadiasset Tergugat I, oleh Tergugat V mengeluarkan surat keterangan TentangPerwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 dan demikian juga halnya denganTergugat VI pada tanggal 2 Juni 2009 telah membuat surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 yang untuk menegaskan surat keterangan Tanah Nomor :47/SK/1981 seluas + 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi) dijadikanbangunan MTSN 2 Takengon untuk diserahkan sepenuhnya untuk menjadi aseetTergugat ;Bahwa Tergugat IV yang telah bertindak sebagai wakif

Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan ini.SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilanya(Ex aequo et bono)Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut juga Tergugat, IV telahmengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakansebagai berikut :1.Bahwa Penggugat mendalilkan penggugat baru mengetahui tanah objekperkara yang merupakan milik penggugat tanpa alas hak jelas telahdiwakafkan oleh tergugat IV dan bertindak sebagai wakif pemilik tanah yangHalaman

TknMenimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya bahwa tanah objek terperkara(tanah lokasi Komplek MTs.N 2 Takengon) milik Penggugat sudah menjadi milikNegara karena kepemilikannya sudah melalui procedure, dan Penggugat telahmelepaskan haknya dan telah menerima konvensasi ganti rugi , maka Penggugatdipandang bukan orang yang mempunyai hubungan hukum (/egal standing) dalamgugatan pembatalan wakaf ini, karena dari kKenyataan yang terungkap dipersidanganbahwa Penggugat bukanlah Wakif (orang yang mewakafkan

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Menimbang, bahwa Wakaf dalam Islam adalah perbuatan mulia yangdilakukan oleh wakif untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk kepentingandan kemaslahatan ummat dengan tujuan ibadah, dan tidak dapat ditarik kembali.Kepada wakif akan selalu mengalir manfaat (kebaikan) terhadap apa yang telahdiwakafkannya.

yang menerima harta benda wakaf dari Wakifuntuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya,berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) UndangundangNomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Jo Bab Ketentuan Umum, Pasal 1ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW Kecamatan Denpasar Barattanggal: 6 Syawal 1411 H/ 20 Mei 1991 Nomer: W2/009/K4 Tahun 1991,yang bertindak sebagai wakif

miliknyauntuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya (dalam hal iniTempat lbadah/Masjid)maka Tanah Milik berubah status kepemilikannya,yaitu menjadi berhenti tidak ada lagi pemilik sebagaimana dimaksud dalamBab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor: 41 tahun2004 tentang Wakaf, Jo Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakafadalah perbuatan hukum Wakif

WIDODO);Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (8) Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, JoBab Ketentuan Umum,Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakafdisebutkan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif (dalamHim 3 dari 16 hlm Put.No.292/Padt.G/2018/PA.Dpshal ini Almarhum MUHAMAD TAMHID WIDODO alias M.T.

Bahwa pada tahun 1991 terjadi ikrar wakaf dari Bapak Widodo (Wakif),kemudian Pak Purwo ketika itu sebagai ketua nazir mengusahakan untukmembuat sertifikat wakaf.. Bahwa setelah ketua nazir lama meninggal dunia, sertifikat tanah wakafdipegang oleh putra beliau yang bernama Arief Purwan. Pada tahun 2008saksi pernah diperlinatkan sertifikat tersebut oleh Pak Arif Purwan. Danbrangkas ada di Masjid di lantai dua.. Bahwa sesungguhnya tidak ada uang untuk membeli tanah.

Buyung, namun siapa nazir dan kapan ijab kabul atau ikrar wakafdiucapkan Tergugat tidak mengetahuinya;Menimbang, bahwa syarat wakif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang UndangNomor 28 Tahun 1977 adalah :BadanBadan hukum Indonesia dan orang atauorangorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidakterhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpapaksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya denganmemperhatikan peraturanperaturan perundang undangan yang

Sehingga dengan demikian wakif dalam APAIW yang dikeluarkanTergugat tidak memenuhi syarat untuk disahkannya telah terjadi peristiwa wakaf,karena wakif tidak jelas atau tidak diketahui (nakirah);Menimbang, bahwa syarat mauguf (benda wakaf) juga telah diatur dalamPasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1977 : Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milikyang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.

Kalau dalambahasa figh klasik tanah yang diwakafkan adalah milkul mutlak (milik sempurna)si wakif. Dalam Pasal 15 ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 1Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik APA harus berdasarkan SuratKeterangan tentang Tanah atau surat keterangan kepala desa tentangperwakafan tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwaobjek wakaf dibeli oleh kaum muslimin dari Alm.

Sehingga unsur wakaf berupamauquf (benda wakaf) yang milkul mutlak (milik sempurna) si wakif tidak terbukti;Fakta ini dibuktikan Tergugat dengan Surat Pernyataan tertanggal 30Agustus 1997 (Bukti T.2) yang dibuat oleh 9 (sembilan) orang masyarakat yaitu:H. Muhammad llyas, H. Awaluddin Saragih, H. Abu Bakar, H. Muh. Thaib,Dahlan Siagian, Mukhtar Sinaga, Rukiyah M. Yus, H.M. Hutapea, dan AhmadDamanik.

Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM,dan Tergugat bertindak selaku Wakif sekaligusNadzir, tidak didasarkan alas (milkuttam) yang benarPutusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.SmgHal. 3 dari 9 halamankarenanya cacat dan batal demihukum; ccc rrr reeMenyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desaSokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidakberkekuatanhukum; +c rrr crc cc rrr rrr eee eee eee eeMenolak atau tidak

eee ee ee ote ee ee eo otDalamPerkata@ f4 seas sues eee seme eee Bee one oH Bee 8Mengabulkan gugatan para Penggugatsebagaian; untukMenyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW)Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan AktaIkrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 #=NomorW2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraanMasjid(BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya paraTergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan BendaharaBKM, dan Tergugat bertindak selaku Wakif

BI No.32/36/KEP/DIRtentang Bank Perngkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari ah.Bahwa, pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh para Penggugat denganTergugat II Intervensi telah memenuhi rukun dan syarat Wakaf yaknidalam pelaksanaan wakaf yang diatur dalam UndangUndang No.41Tahun 2004 tentang wakaf harus memenuhi unsurunsur yang yang termuatdalam Pasal 6 yang terdiri dari a) Wakif; b) Nazhir, c)Harta benda wakaf;d)Ikrar Wakaf; e)Peruntukan harta benda wakaf dan f) Jangka waktu wakaf.Adapun penjelasan

dari unsurunsur tersebut adalah sebagai berikut :a Wakif23bDalam UndangUndang wakaf Pasal 1 ayat (2) tertulis bahwa yangdimaksud dengan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 7 (tujuh) bahwa wakiftersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yang meliputi : wakif perseorangan,organisasi dan Badan Hukum. Sedangkan penjelasan tentang wakifberturutturut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3)yang berbunyi; Wakif perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhipersyaratan :a. Dewasab. Berakal sehat.c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.d.

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf bhanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuanorganisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasisesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf chanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badanhukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuaidengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.NazhirDalam Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan bahwa nazhir adalah pihakyang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuaidengan peruntukannya.

Jika ada pihak lain yangmerasa berkepentingan dalam perkara tersebut sedangkan merekatidak masuk sebagai Pihak dalam perkara, maka yang bersangkutanbisa masuk sebagai Pihak Intervensi;2) Dalam proses pengalihan hak dalam bentuk Wakaf, maka pemberiWakaf (Wakif) tidak menerima imbalan apapun dari Penerima Wakaf(Nadzir). Hal ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan nama*Perjanjian Sepihak.

Oleh karena itu ketika Pihak yang menerimabarang dalam bentuk Wakaf mengalami masalah dengan barangyang diterimanya, tidak bisa menarik Pemberi Wakaf (Wakif) sebagaiPihak Tergugat. Hal ini karena Pemberi Wakaf tidak menimbulkankerugian bagi Penerima Wakaf (Nadsir). Jadi bagaimana mungkinpihak yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugatharus juga dimasukkan sebagai Tergugat...?

Sedangkan Ahmad TauziHasyim (Alm.) kedudukan hukumnya sama dengan PemohonKasasi (dulu Penggugat), sehingga sangat tidak logis jika PemberiWakaf ikut dimasukkan sebagai Tergugat;4) Bahwa saat gugatan diajukan ke Pengadilan Pemberi Wakaf (Wakif),yaitu Bapak Ahmad Tauzi Hasyim telah meninggal dunia, sehinggasangat tidak etis seseorang yang sudah meninggal dunia masihtetap diajukan sebagai Tergugat di Pengadilan (Surat KeteranganKematian Terlampir);4.

Namun dengan putusan Judex Facti dalam perkara aquo telah menimbulkan masalah ketidak pastian hukum terkait dengan objeksengketa sebagai Harta Wakaf;Bahwa buktibukti kepemilikan Bapak Ahmad Tauzi Hasyim (alm)selaku Pemberi Wakaf (Wakif) atas objek sengketa sebagaimana dijelaskanpada poin 6 di atas adalah sangat kuat dan sah.

Demikian pula prosespengalihan hak objek sengketa dari Wakif kepada Nadzir (Penerima Wakaf),yaitu Yayasan Pendidikan Islam Cabang Jayawijaya (Wamena) juga telahdilakukan secara benar dan sah menurut hukum sebagaimana ditunjukkanPenggugat dengan bukti P.2, yaitu Akta Ikrar Wakaf Nomor 10.W.2/001/071/35, tertanggal 10 Juli 2006.

. , KabupatenTulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TA Bahwa saksi datang memenuhi panggilan dari Pengadilan Agamaberkaitan dengan sengketa wakaf antara Sukrisno dan Suparmi Cs ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapisaksi tahu dalam buku register ikrar wakaf Sukrisno pernahmewakafkan tanahnya untuk mushollah sebagai wakif sedangkanSuparmi sebagai nadzhir sekitar tahun

dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dari camat bahwaantara Penggugat dan Tergugat pernah mendaftarkan tanahwakafnya untuk diukur ulang sekitar tanggal 03 februari 2016 ; Bahwa saksi tahu ketika itu tidak jadi diukur karena banyak massadisekitar masjid teroaksa pengukuran tidak jadi ; Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan data buku tanah di BPNpada waktu tahun 1995 Sukrisno telah mewakafkan tanahnya yangsaat itu berdiri mushollah dan yang menjadi wakif

pada waktu itu dariKantor Urusan Agama ......... yaitu Supami, Djumari, Supriyadi, Dukutdan Supiyan ;Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TA Bahwa saksi tahu tanah Sukrisno diwakafkan sesuai dengan datadari permohonan akta ikrar wakaf kepada BPN pada waktu itu seluas600 M2 kemudian setelah diukur menjadi 480 M2 namun saksi tidakikut mengukur ; Bahwa saksi tahu mereka setuju saja antara wakif dengan .........sesuai dengan permohonan ikrar wakaf adalah 600 M2 ; Bahwa saksi tahu

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat Wakaf) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Pencabutan Surat Pernyataanyang isinya wakif

tidak akan mengungkit dan mempermasalahkan tanah yangtelah diwakafkan yang dibuat tanggal 2 Desember 2015 telah dicabut olehpihak wakif dan dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat, dan pencabutantersebut dilakukan sepihak sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alatbukti ;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TAMenimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, tidak mempunyai hubungankeluarga dan pekerjaan hanya bertetangga dengan Penggugat, sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga

darat miliknya Sertifikat / Persil Nomor : 348 BKelas Desa Nomor 088 seluas 4000 M2 yang terletak di xxxxx KabupatenCianjur, dengan batasbatas :Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warsa/Atu/xxxxxSebelah Barat berbatasan dengan Jalan DesaSebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik xxxxxSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;Berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : xxxxx , tanggal 26 Pebruari2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SukanagaraKabupaten Cianjur dan sebagai Wakif

Agama Kecamatan Sukanagara KabupatenCianjur atas sebidang tanah Sertifikat / Persil Nomor : 348 B Kelas DesaNomor 088 seluas 4000 M2 yang terletak di Kampung Langkob Rt 001 Rw009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, denganbatasbatas :Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warsa/Atu/TatangSebelah Barat berbatasan dengan Jalan DesaSebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik SobirinSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan DesaYang dibuat antara Penggugat ( Penggugat ) selaku Wakif

Bahwa patut dipertanyakan jika benar tanah obyek sengketa TIDAKDIWAKAFKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH,maka mengapa semasa Almarhumah Hafifa Madu ( WAKIF ) masihhidup PENGGUGAT TIDAK MEMPERSOALKAN / ATAU9. Bahwa perlu dipertegaskan kembali bahwa tanah obyek sengketa TIDAKDALAM BENTUK PINJAM PAKAI ANTARA HAFIFA MADU denganYAYASAN MUHAMMADIYAH, melaikan TELAH DIWAKAFKANSECARA SAH OLEH PEMILIKNYA.

mengatur legalitas Subyek hukum Wakif, yaitu orangyang dapat melakukan suatu perbuatan hukum Wakaf memberikanharta bendanya kepada Penerima Wakaf sebagai Nazhir, wajib pulamemiliki legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) huruf adan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf Jo.

Vide peraturanpemerintah No 42 tahun 2006 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 17 ayat(1) huruf c. serta berdasarkan Penjelasan Pasal 32, lkrar Wakafdilakukan antara Wakif sebagai pemberi harta benda dan penerimawakaf sebagai Nazhir, bukan untuk dimiliki melainkan untuk dikeloladan dikembangkan sesuai dengan tujuan Wakaf.4. Bahwa dali!

Bahva dalil Tergugat yang menyatakan bukti kepemilikan tanah obyeksengketa berupa Sertifikat (SHM Nomor 382 Tahun 1993 ) atas namaHafifa Madu member Wakaf ( Wakif ) kepada Yayasan Muhammadiyahsebagai Nazhir, tidak bisa ditarik kembali oleh Ahli Waris maupun PemberiWakaf sendiri, adalah dalil dan pernyataan Tergugat yang bersifatspekulatif, karena Sertifikat ( SHM.

Bahwa didalam ketentuaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,khususnya ketentauan Pasal 3 sudah secara tegas menyatakan Wakafyang telah diikrarkan TIDAK BOLEH DIBATALKAN/atau ditarik kembalioleh siapapun juga termasuk si pemberi wakaf (Wakif) sendiri, karenakarakteristik Tanah Wakaf dengan Warisan sangat jauh berbeda maknahukumnya. Oleh karena itu Penggugat TIDAK MEMELIKI KUALITASSEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA WI, karena bukan sebagaiPemiliknya.

menyatakan bertetap padagugatannya dan tidak ada perubahan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IItelah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai berikut :I DALAM EKSEPSI :A Tentang Kompetensi Absolut :1 Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara a quo ke PengadilanNegeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena tanah/obyek sengketa adalah tanah wakaf dari Hafifa Madu(selaku WAKIF

) yang adalah orang tua kandung Penggugat, dimana tanahobyek sengketa telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah yangdiwakilkan kepada Tergugat I sebagai NAZHIR, vide Sertifikat Hak Milik1314Nomor : 382 Tahun 1993 terbaca atas nama HAFIFA MADU selaku Wakif(bukti T.1II1);Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan Tanah Wakaf, makaperkara a quo tunduk pada kewenangan mutlak pengadilan Agama untukmemeriksa dan mengadilinya;Bahwa kecuali itu, Pasal 3 UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004

Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, sebabselaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telah memenuhiketentuan Pasal 8 ayat (1) jo.

ataukah gugatan ditujukan kepada Pimpinan DaerahMuhammadiyah, artinya bahwa Penggugat telah mencampur adukan antarakepentingan badan hukum di satu sisi dan kepentingan pribadi di sisi yang lain.Gugatan seperti ini sangat bertentangan dengan tertib hukum acara;Keberatan Tentang Kurang Pihak dan Eror In Persona (salah orang) :Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor : 382 Tahun 1993, yang ditertibkan olehBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas namaHAFIFA MADU sebagai Pemberi Wakaf (Wakif

Ishak Jamluddin, M.Pd) tidak pernahmemiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa, melainkan hanya sekedarbertindak untuk dan atas nama Organisasi Muhammadiyah sebagai Penerimawakaf (NAZHIR) dari HAFIFA MADU (WAKIF) yang sah;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon Pengadilan Negeri Tobelo diTobelo berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :161Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini

kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugatdanwaktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikundan sakisakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalahTergugat/La Sulo.Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yaknikurang lebih 2 tahun lamanyan, dimana Tergugat tidak pernah ditemuiataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3dari Wakif

Sedang menurutSyariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan(5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yangmemiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurutsyariah.3) Maukuf?

alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.

/otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentangwakaf, yang berbunyi Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataankehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola olehNadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkandalam bentuk Akta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaanwakaf yang dilakukan oleh

No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Beddu (anak dari saudarasaudaranya Beddu) termasuk Tergugat, danselain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pulaharta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif).Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif tidak memenuhi pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakniseorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

Menyatakan bahwa Yayasan Persatuan Warga Kewedanaan Suliki(PWKS) adalah subjek hukum yang berhak atas mandat yang telah digariskan oleh para pendahulunya yang berjumlah 6 (enam) orang yangdisebut sebagai wakif, dan objek perkara jelas tujuannya adalah untukkegiatan sosial bagi regenerasi masyarakat PWKS, sebagai pewaris danahli warisnya adalah warga Kewedanaan Suliki;3.

mempermasalahkantentang status wakaf menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaanharta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pulamempermasalahkan sengketa kewenangan nadzirnadzir mana yang berhakmengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yangdiklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan WargaKewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukanperbuatan melawan hukum;Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa wakif

Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;---------------

nnnDALAM POKOK PERKARA :2nnenneneneeceneecenenceceneeceeenee1.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuksebagaian ;Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dinadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagaipengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindak selaku Wakif

Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagaiKetua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindakselaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yangsempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;3.

Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan olehsebagian ahliwaris Pemberi wakaf;Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usahapeninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah MatiHal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Padt.G/2019/PTA.Pdgtanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No.112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj.

Rosnelly Azmal (wakil Wakif),Surat Ukur No. 51/Tanah Mati/2009 tanggal 28 Januari 2009 dengan luas tanah1.709 (seriou tujuh ratus sembilan) meter persegi tertanggal 28012009, kepadaKepala Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh dengan suratsurat sebagaiberikut :a. Nomor 3/Pwks/V2017 tanggal 2 Mei 2017;b. Nomor 4/Pwks/IX2017 tanggal 6 September 2017;c.

eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tentangKurang Pihak (plurium litis consortium) dalam perkara a quo, hal inidipertimbangkan bahwa badan pelaksana wakaf terdiri dari beberapa unsuryang kesemuanya itu adalah sebagai penanggung jawab dari terlaksananyaperbuatan hukum wakaf, dan dengan tidak dimasukkannya badan pengelolawakaf di dalam perkara, jelas gugatan perkara a quo kurang pihak yangmengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa para unsur dari pelaksana wakaf yang dimaksudadalah Wakif

Mukti selaku Wakif memiliki empat orang anak yaitu Tafsir (kakek dariPENGGUGAT II), Mobin (kakek buyut dari PENGGUGAT I!) , Masringah(tidak memiliki kKeturunan) dan Masbitah (Nenek dari PENGGUGAT III danTERGUGAT Il).Il.

Mukti, Mobin sebagai anak kedua wakif menjadi takmirpertama Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanah wakaf darattersebut dan tetap berupa tanah kosong.V. Bahwa sepeninggal Mobin, Rosidi sebagai suami Masbitah (anak terakhir wakif)menjadi takmir kedua Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanahwakaf darat tersebut dan tetap berupa tanah kosong.Vi.

Muktiseluas sekitar 342 meter persegi adalah miliknya beserta keluarganyapadahal hampir seluruh keluarga besar wakif mengetahui bahwa tanahtersebut adalah tanah wakaf H. Mukti.XII. Bahwa upayaupaya persuasif telah ditempuh oleh pihak pihak keluarga namuntidak pernah dihiraukan oleh PARA TERGUGAT bahkan TERGUGAT memasang pagar di sebelah selatan tanah wakaf dan tetap mengakuibahwa tanah tersebut adalah hak milik TERGUGAT I beserta keluarganya.Xill.

Mukti (wakif) dan masih sanggup untukmemberikan keterangan di depan sidang.Bahwa Badrun (19262003) sebagai cucu tertua H.

;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak ikut dibagi menjadi harta warisan untukkeempat anak wakif;Bahwa bangunan musholla wakaf masih tertulis di atas tanah hak Masbitahsesuai leter C dengan nomor kohir 104 nomor persil 2 dan kelas d Il,sedangkan tanah wakaf darat yang kosong seluas sekitar 342 m2 masihtertulis di atas tanah hak Mobin sesuai dengan leter C dengan nomor kohir234, nomor persil 2 dan kelas Desa II;Bahwa sepeninggal H.

Sedangkan TERGUGAT dalam dokumendokumen Wakaf disebutkan sebagai Wakif yaitu atas nama H. AhmadAman Mizan, Dkk, sedangkan untuk Nadzir di tunjuk TERGUGATatas nama Pribadi;.b.

Bahwa jelas TERGUGAT selaku Wakif adalah orang yang mewakilisekelompok orang, bukan mewakili Masyarakat Desa Burbiah,karena tidak ada dalil mewakili/atas nama masyarakat Desa Burbiahdidalam dokumendokumen wakaf tersebut, dimana TERGUGATsecara sadar telah mewakafkan Tanah perkarangan untuk lokasiMenasah Sirajuddin Puset, yang kemudian atas kesepakatanbersama masyarakat di ganti namanya menjadi Sirajul Huda;c.

Bahwa cukup jelas dan beralasan berdasarkan fakta fakta,TERGUGAT merupakan Wakif dan bahkan juga sebagai Nadzir atastanah sengekta Aguo yang kemudian dalam gugatan ini PARAPENGGUGAT mengklaim sebagai Tanah milik Masyarakat DesaBurbiah, padahal pemanfaatan Tanah sengketa A quo tersebut diperuntukan untuk keperluan; Lokasi Menasah Sirajuddin Puset.sementara PARA PENGGUGAT merupakan panitia PembangunanMesjid Sirajul Huda Desa Burbiah;e.

Bahwa tidak cukup beralasan dalil klaim PARA PENGGUGAT yanghanya didasarkan sebagai Panitia Pembangunan Mesjid Sirajul Hudakemudian mengaku memiliki mandat dan Legal Standing mewakiliMasyarakat Desa Burbiah atas Tanah Sengketa a quo sebagai bendaharta milik masyarakat Desa Burbiah, padahal Objek Sengketa Aquoadalah benda harta Wakaf yang dalam pemeliharaan dan pengurusanmenjadi tanggung jawab TERGUGAT selaku Wakif, Nadzir danPimpinan Pasantren Sirajuddin Puset sampai saat ini;f.

Balai Pengajian tersebut dibongkar, diatasnya saat intelah berdiri Mesjid, MCK, TPA, yang dana pembangunan di peroleh dariPemerintah, sumbangan masyarakat baik kelompok maupun perseorang,baik dari desa Burbiah sendiri, maupun dari masyarakat lainnya dari luardesa Burbiah.Bahwa pendirian Yayasan Taman Pengajian AlQuran (TPA) di lokasiTanah Pasantren di bangun sebelum Tanah Perkarangan PesantrenSiradjuddin itu diwakafkan pada tahun 2005, tentu setelan mendapatkanizin dan sepengetahuan TERGUGAT selaku Wakif

., bukan cacattidaknya pemberian wakaf atau akta ikrar wakaf; Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengantanah yang telah diwakafkan, karena setelah terjadinya ikrar wakaf makapihak yang mewakafkan (wakif) secara hukum telah menyerahkan hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktutertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan demikian, terputushubungan hukum = antara wakif dengan harta benda yang telahdiwakafkan; Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk megajukangugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 6 dari 9 halaman.

Ismail, dan Penggugat juga tidak menjelaskanada atau tidaknya hubungan wakif dengan objek perkara;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalamrepliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dalil gugatanPenggugat serta eksepsi Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbanganberikut ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agarpengadilan membatalkan surat wakaf terhadap objek perkara yang didalilkanoleh

Abdurrahman dengan wakif alm. M. Saleh bin Tgk. Ismaildan M. Ali bin Tgk.

Ismail, sehingga gugatan Penggugat menjadi rancu dankabur;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya juga mendalilkangugatan Penggugat error inpersona dan salah alamat dengan alasan bahwa didalam gugatannya Penggugat menggugat agar surat wakaf terhadap objekperkara dibatalkan, sementara Penggugat tidak memasukan wakif atau ahliwarisnya sebagai pihak Tergugat, yang digugat hanya Geuchik dan ImamMeunasah yang posisinya hanya sebagai pengelola harta wakaf;Hal 16 dari 18 hal.

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2016/MS.SgiMenimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dalil gugatanPenggugat serta eksepsi Tergugat, majelis hakim memberikan pertimbanganberikut ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugattentang keabsahan surat wakaf terhadap objek perkara karena objek perkaradidalilkan oleh Penggugat adalah milik orang tuanya secara turun temurun,namun Penggugat tidak menjadikan wakif atau ahli warisnya sebagai Tergugat,yang digugat hanya Gechik dan Imam Meunasah