Ditemukan 6350 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-05-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 25-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1254/Pdt.G/2017/PA.Grt
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat:
1.Supriatna bin Masrip Engkon
2.Endang Maskar Bin Mas an
Tergugat:
1.Drs Aam Muharam
2.Drs Cecep S Mubarok
3.H. Ade Kholidin
10129
  • Bahwa ternyata setelah diselidiki Moch Zamachsyari pada tanggal 9121985 telah meninggal dunia hampir sekitar 20 tahun yang lalu, sehingga pada saat pembuatan Akta Ikrar Wakap Nomor 07/X/2005 tanggal 13 Ramadhan 1426 H atah tgl 17102005 nama Wakif MOH ZAMACHSYARI dan Sertifikat Tanah wakap Nomor.3 tanggal 1452008tertulis nama Nadzir 1.Drs Aam Muharam. 2.Drs Cecep S Mubarok3.H.Ade Kholidin atas nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Badan Hukum No.SKPPM.No 18/Fr Tgl 30111923.Moch Zamachsyariselaku Wakip 20
    Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta IkrarWakap Nomor:07/X/2005 tanggal 13 Ramadhan 1426 H atau tanggal17102005 nama Wakif Moch Zamahsyari .. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret AktaIkrar wakap Nomor:07/X/2005 tanggal 13 Ramadhan 1426 H atau tanggal 17102005 nama Wakif Moch Zamachsyari yang ada pada PejabatPencatat Akta Ikrar Wakap..
Putus : 24-11-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — ABDURROZAQ EL-MUFTIY VS Hj. YUYU NURHASANAH
6846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena tidak sesuai denganniat dan aqad wakif dan kenyataannya tanahnya fiktif tidak ada. Artinya tidakpernah terjadi transaksi pembelian tanah untuk diwakafkan meskipunPenggugat telan berusaha untuk datang secara baikbaik dan memintapenjelasan dari Tergugat untuk menunjukkan tanah yang dibeli tersebut danberdoa agar tanah tersebut bisa dibeli. Tetapi bujukan Tergugat tersebutditolak keras oleh Penggugat hanya ingin bukti tanah yang dibelinya;2. a.
    IndonesiaNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 218 ayat 1 Inpres Nomor1/1991, mengenai Kompilasi Hukum Islam juncto Bagian Ketujuh IkrarWakaf, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang bunyinya:Pasal 215 ayat (6) Inpres Nomor 1/1991 mengenai Kornpilasi Hukum Islam;(6) Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkatPPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkanperaturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif
    Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakafoleh PPAIW;4.
    Namun bukti materiladalah kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Pelawandengan redaksi kwitansi yang berbeda dengan keinginan wakif yang dibuatsamar tanpa mencantumkan /ocus dan tempusnya;Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sumedangtelan memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Smd., tanggal 28 Juli2015 dengan amar sebagai berikut:1.
Register : 21-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTA PADANG Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg
Tanggal 19 Februari 2019 — Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh Vs Yayasan Pendidikan Islam Amanah
398279
  • Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan olehsebagian ahliwaris Pemberi wakaf;Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usahapeninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah MatiHal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Padt.G/2019/PTA.Pdgtanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No.112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj.
    Rosnelly Azmal (wakil Wakif),Surat Ukur No. 51/Tanah Mati/2009 tanggal 28 Januari 2009 dengan luas tanah1.709 (seriou tujuh ratus sembilan) meter persegi tertanggal 28012009, kepadaKepala Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh dengan suratsurat sebagaiberikut :a. Nomor 3/Pwks/V2017 tanggal 2 Mei 2017;b. Nomor 4/Pwks/IX2017 tanggal 6 September 2017;c.
    eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tentangKurang Pihak (plurium litis consortium) dalam perkara a quo, hal inidipertimbangkan bahwa badan pelaksana wakaf terdiri dari beberapa unsuryang kesemuanya itu adalah sebagai penanggung jawab dari terlaksananyaperbuatan hukum wakaf, dan dengan tidak dimasukkannya badan pengelolawakaf di dalam perkara, jelas gugatan perkara a quo kurang pihak yangmengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa para unsur dari pelaksana wakaf yang dimaksudadalah Wakif
Register : 18-02-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juli 2013 — M. ZAINI , dkk melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
8339
  • BI No.32/36/KEP/DIRtentang Bank Perngkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari ah.Bahwa, pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh para Penggugat denganTergugat II Intervensi telah memenuhi rukun dan syarat Wakaf yaknidalam pelaksanaan wakaf yang diatur dalam UndangUndang No.41Tahun 2004 tentang wakaf harus memenuhi unsurunsur yang yang termuatdalam Pasal 6 yang terdiri dari a) Wakif; b) Nazhir, c)Harta benda wakaf;d)Ikrar Wakaf; e)Peruntukan harta benda wakaf dan f) Jangka waktu wakaf.Adapun penjelasan
    dari unsurunsur tersebut adalah sebagai berikut :a Wakif23bDalam UndangUndang wakaf Pasal 1 ayat (2) tertulis bahwa yangdimaksud dengan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya.
    Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 7 (tujuh) bahwa wakiftersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yang meliputi : wakif perseorangan,organisasi dan Badan Hukum. Sedangkan penjelasan tentang wakifberturutturut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3)yang berbunyi; Wakif perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhipersyaratan :a. Dewasab. Berakal sehat.c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.d.
    Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf bhanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuanorganisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasisesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
    Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf chanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badanhukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuaidengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.NazhirDalam Pasal 1 ayat (4) yang menjelaskan bahwa nazhir adalah pihakyang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuaidengan peruntukannya.
Register : 19-12-2012 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.TBL
Tanggal 8 Juli 2013 — PERDATA - NAFSIA LATIF MELAWAN - Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, DKK
11138
  • menyatakan bertetap padagugatannya dan tidak ada perubahan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IItelah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai berikut :I DALAM EKSEPSI :A Tentang Kompetensi Absolut :1 Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara a quo ke PengadilanNegeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena tanah/obyek sengketa adalah tanah wakaf dari Hafifa Madu(selaku WAKIF
    ) yang adalah orang tua kandung Penggugat, dimana tanahobyek sengketa telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah yangdiwakilkan kepada Tergugat I sebagai NAZHIR, vide Sertifikat Hak Milik1314Nomor : 382 Tahun 1993 terbaca atas nama HAFIFA MADU selaku Wakif(bukti T.1II1);Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan Tanah Wakaf, makaperkara a quo tunduk pada kewenangan mutlak pengadilan Agama untukmemeriksa dan mengadilinya;Bahwa kecuali itu, Pasal 3 UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004
    Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, sebabselaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telah memenuhiketentuan Pasal 8 ayat (1) jo.
    ataukah gugatan ditujukan kepada Pimpinan DaerahMuhammadiyah, artinya bahwa Penggugat telah mencampur adukan antarakepentingan badan hukum di satu sisi dan kepentingan pribadi di sisi yang lain.Gugatan seperti ini sangat bertentangan dengan tertib hukum acara;Keberatan Tentang Kurang Pihak dan Eror In Persona (salah orang) :Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor : 382 Tahun 1993, yang ditertibkan olehBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas namaHAFIFA MADU sebagai Pemberi Wakaf (Wakif
    Ishak Jamluddin, M.Pd) tidak pernahmemiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa, melainkan hanya sekedarbertindak untuk dan atas nama Organisasi Muhammadiyah sebagai Penerimawakaf (NAZHIR) dari HAFIFA MADU (WAKIF) yang sah;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon Pengadilan Negeri Tobelo diTobelo berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :161Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini
Register : 11-04-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 946/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 17 Januari 2017 — Penggugat dan Tergugat
332139
  • . , KabupatenTulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TA Bahwa saksi datang memenuhi panggilan dari Pengadilan Agamaberkaitan dengan sengketa wakaf antara Sukrisno dan Suparmi Cs ; Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapisaksi tahu dalam buku register ikrar wakaf Sukrisno pernahmewakafkan tanahnya untuk mushollah sebagai wakif sedangkanSuparmi sebagai nadzhir sekitar tahun
    dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dari camat bahwaantara Penggugat dan Tergugat pernah mendaftarkan tanahwakafnya untuk diukur ulang sekitar tanggal 03 februari 2016 ; Bahwa saksi tahu ketika itu tidak jadi diukur karena banyak massadisekitar masjid teroaksa pengukuran tidak jadi ; Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan data buku tanah di BPNpada waktu tahun 1995 Sukrisno telah mewakafkan tanahnya yangsaat itu berdiri mushollah dan yang menjadi wakif
    pada waktu itu dariKantor Urusan Agama ......... yaitu Supami, Djumari, Supriyadi, Dukutdan Supiyan ;Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TA Bahwa saksi tahu tanah Sukrisno diwakafkan sesuai dengan datadari permohonan akta ikrar wakaf kepada BPN pada waktu itu seluas600 M2 kemudian setelah diukur menjadi 480 M2 namun saksi tidakikut mengukur ; Bahwa saksi tahu mereka setuju saja antara wakif dengan .........sesuai dengan permohonan ikrar wakaf adalah 600 M2 ; Bahwa saksi tahu
    Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat Wakaf) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Pencabutan Surat Pernyataanyang isinya wakif
    tidak akan mengungkit dan mempermasalahkan tanah yangtelah diwakafkan yang dibuat tanggal 2 Desember 2015 telah dicabut olehpihak wakif dan dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat, dan pencabutantersebut dilakukan sepihak sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alatbukti ;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0946/Pdt.G/2016/PA.TAMenimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, tidak mempunyai hubungankeluarga dan pekerjaan hanya bertetangga dengan Penggugat, sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga
Putus : 26-06-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Juni 2014 — YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) CABANG JAYAWIJAYA VS 1. DEMI ITLAY, DKK
4520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika ada pihak lain yangmerasa berkepentingan dalam perkara tersebut sedangkan merekatidak masuk sebagai Pihak dalam perkara, maka yang bersangkutanbisa masuk sebagai Pihak Intervensi;2) Dalam proses pengalihan hak dalam bentuk Wakaf, maka pemberiWakaf (Wakif) tidak menerima imbalan apapun dari Penerima Wakaf(Nadzir). Hal ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan nama*Perjanjian Sepihak.
    Oleh karena itu ketika Pihak yang menerimabarang dalam bentuk Wakaf mengalami masalah dengan barangyang diterimanya, tidak bisa menarik Pemberi Wakaf (Wakif) sebagaiPihak Tergugat. Hal ini karena Pemberi Wakaf tidak menimbulkankerugian bagi Penerima Wakaf (Nadsir). Jadi bagaimana mungkinpihak yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugatharus juga dimasukkan sebagai Tergugat...?
    Sedangkan Ahmad TauziHasyim (Alm.) kedudukan hukumnya sama dengan PemohonKasasi (dulu Penggugat), sehingga sangat tidak logis jika PemberiWakaf ikut dimasukkan sebagai Tergugat;4) Bahwa saat gugatan diajukan ke Pengadilan Pemberi Wakaf (Wakif),yaitu Bapak Ahmad Tauzi Hasyim telah meninggal dunia, sehinggasangat tidak etis seseorang yang sudah meninggal dunia masihtetap diajukan sebagai Tergugat di Pengadilan (Surat KeteranganKematian Terlampir);4.
    Namun dengan putusan Judex Facti dalam perkara aquo telah menimbulkan masalah ketidak pastian hukum terkait dengan objeksengketa sebagai Harta Wakaf;Bahwa buktibukti kepemilikan Bapak Ahmad Tauzi Hasyim (alm)selaku Pemberi Wakaf (Wakif) atas objek sengketa sebagaimana dijelaskanpada poin 6 di atas adalah sangat kuat dan sah.
    Demikian pula prosespengalihan hak objek sengketa dari Wakif kepada Nadzir (Penerima Wakaf),yaitu Yayasan Pendidikan Islam Cabang Jayawijaya (Wamena) juga telahdilakukan secara benar dan sah menurut hukum sebagaimana ditunjukkanPenggugat dengan bukti P.2, yaitu Akta Ikrar Wakaf Nomor 10.W.2/001/071/35, tertanggal 10 Juli 2006.
Register : 07-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PA CIANJUR Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Cjr
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
101
  • darat miliknya Sertifikat / Persil Nomor : 348 BKelas Desa Nomor 088 seluas 4000 M2 yang terletak di xxxxx KabupatenCianjur, dengan batasbatas :Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warsa/Atu/xxxxxSebelah Barat berbatasan dengan Jalan DesaSebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik xxxxxSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;Berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : xxxxx , tanggal 26 Pebruari2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SukanagaraKabupaten Cianjur dan sebagai Wakif
    Agama Kecamatan Sukanagara KabupatenCianjur atas sebidang tanah Sertifikat / Persil Nomor : 348 B Kelas DesaNomor 088 seluas 4000 M2 yang terletak di Kampung Langkob Rt 001 Rw009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, denganbatasbatas :Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warsa/Atu/TatangSebelah Barat berbatasan dengan Jalan DesaSebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik SobirinSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan DesaYang dibuat antara Penggugat ( Penggugat ) selaku Wakif
Register : 06-10-2011 — Putus : 31-10-2011 — Upload : 05-12-2011
Putusan PA CILEGON Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg
Tanggal 31 Oktober 2011 — Perdata
162122
  • Saat ini baik Wakif maupunNazhir tersebut sudah meninggal dunia;Bahwa tanah tersebut terletak di Lingk. Gerem Kelurahan GeremKecamatan Grogol Kota Cilegon, luas sekitar 6.500 M2 denganbatas batas: Sebelah barat : Jalan DesaPenetapan No. 281/Pdt.
    Siti dan Kasim sebagai wakif mewakafkantanah tersebut, serta tidak ada halangan bagi Zaki bin Kesidinsebagai Nadzir mengelola tanah wakaf tersebut, tujuan danperuntukan wakaf tersebut adalah untuk kesejahteraan umum yangtidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang undangan,sehingga wakaf tersebut telah memenuhi syarat dan rukun wakaf;Menimbang bahwa perubahan tujuan wakaf dari yang semulauntuk makam kemudian digunakan juga untuk madrasah tidakbertetangan dengan hukum Islam dan peraturan perundangundangan
    Selain telah disetujui oleh ahli warisWakif, penggunaan tanah wakaf untuk madrasah juga tidakmerubah peruntukan wakaf secara signifikan sebagaimanadimaksud oleh Wakif, tetapi justru lebih bernilai produktifdan masih dalam lingkup kesejahteraan umum;Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan wakaf tersebut dapatdiisbatkan.
Register : 29-03-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Kdr
Tanggal 1 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
416254
  • Mukti selaku Wakif memiliki empat orang anak yaitu Tafsir (kakek dariPENGGUGAT II), Mobin (kakek buyut dari PENGGUGAT I!) , Masringah(tidak memiliki kKeturunan) dan Masbitah (Nenek dari PENGGUGAT III danTERGUGAT Il).Il.
    Mukti, Mobin sebagai anak kedua wakif menjadi takmirpertama Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanah wakaf darattersebut dan tetap berupa tanah kosong.V. Bahwa sepeninggal Mobin, Rosidi sebagai suami Masbitah (anak terakhir wakif)menjadi takmir kedua Mushalla As Shabawi tanpa mengubah status tanahwakaf darat tersebut dan tetap berupa tanah kosong.Vi.
    Muktiseluas sekitar 342 meter persegi adalah miliknya beserta keluarganyapadahal hampir seluruh keluarga besar wakif mengetahui bahwa tanahtersebut adalah tanah wakaf H. Mukti.XII. Bahwa upayaupaya persuasif telah ditempuh oleh pihak pihak keluarga namuntidak pernah dihiraukan oleh PARA TERGUGAT bahkan TERGUGAT memasang pagar di sebelah selatan tanah wakaf dan tetap mengakuibahwa tanah tersebut adalah hak milik TERGUGAT I beserta keluarganya.Xill.
    Mukti (wakif) dan masih sanggup untukmemberikan keterangan di depan sidang.Bahwa Badrun (19262003) sebagai cucu tertua H.
    ;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak ikut dibagi menjadi harta warisan untukkeempat anak wakif;Bahwa bangunan musholla wakaf masih tertulis di atas tanah hak Masbitahsesuai leter C dengan nomor kohir 104 nomor persil 2 dan kelas d Il,sedangkan tanah wakaf darat yang kosong seluas sekitar 342 m2 masihtertulis di atas tanah hak Mobin sesuai dengan leter C dengan nomor kohir234, nomor persil 2 dan kelas Desa II;Bahwa sepeninggal H.
Register : 14-11-2017 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-11-2018
Putusan MS TAKENGON Nomor 512/Pdt.G/2017/MS.Tkn
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SABIL bin SABIL
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, cq DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH ACEH di BANDA ACEH cq DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2.KEPALA MTSN II TAKENGON
3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
4.MASDI.spd
5.REJE KAMPUNG PINANGAN
6.BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN ACEH TENGAH
12919
  • Tknpembangunan bangunan sekolah tersebut karena belum ada konvensasi gantikerugian kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;Bahwa selanjutnya Penggugat baru mengetahui tanah objek perkara yangmerupakan milik Penggugat tanpa alas hak jelas telah diwakafkan oleh TergugatIV dan bertindak sebagai wakif pemilik tanah yang sah untuk diserahkan kepadaNadzir Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah,yang tertuang dalam ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;Bahwa untuk mendukung
    untuk menjadiasset Tergugat I, oleh Tergugat V mengeluarkan surat keterangan TentangPerwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 dan demikian juga halnya denganTergugat VI pada tanggal 2 Juni 2009 telah membuat surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 yang untuk menegaskan surat keterangan Tanah Nomor :47/SK/1981 seluas + 6.600 M2 (enam ribu enam ratus meter persegi) dijadikanbangunan MTSN 2 Takengon untuk diserahkan sepenuhnya untuk menjadi aseetTergugat ;Bahwa Tergugat IV yang telah bertindak sebagai wakif
    Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan ini.SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilanya(Ex aequo et bono)Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut juga Tergugat, IV telahmengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakansebagai berikut :1.Bahwa Penggugat mendalilkan penggugat baru mengetahui tanah objekperkara yang merupakan milik penggugat tanpa alas hak jelas telahdiwakafkan oleh tergugat IV dan bertindak sebagai wakif pemilik tanah yangHalaman
    TknMenimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya bahwa tanah objek terperkara(tanah lokasi Komplek MTs.N 2 Takengon) milik Penggugat sudah menjadi milikNegara karena kepemilikannya sudah melalui procedure, dan Penggugat telahmelepaskan haknya dan telah menerima konvensasi ganti rugi , maka Penggugatdipandang bukan orang yang mempunyai hubungan hukum (/egal standing) dalamgugatan pembatalan wakaf ini, karena dari kKenyataan yang terungkap dipersidanganbahwa Penggugat bukanlah Wakif (orang yang mewakafkan
    Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Menimbang, bahwa Wakaf dalam Islam adalah perbuatan mulia yangdilakukan oleh wakif untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk kepentingandan kemaslahatan ummat dengan tujuan ibadah, dan tidak dapat ditarik kembali.Kepada wakif akan selalu mengalir manfaat (kebaikan) terhadap apa yang telahdiwakafkannya.
Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/Ag/2019
Tanggal 21 Agustus 2019 — PERSATUAN WARGA KEWEDANAAN SULIKI (PWKS) PAYAKUMBUH,, VS 1. YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AMANAH,
359176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Yayasan Persatuan Warga Kewedanaan Suliki(PWKS) adalah subjek hukum yang berhak atas mandat yang telah digariskan oleh para pendahulunya yang berjumlah 6 (enam) orang yangdisebut sebagai wakif, dan objek perkara jelas tujuannya adalah untukkegiatan sosial bagi regenerasi masyarakat PWKS, sebagai pewaris danahli warisnya adalah warga Kewedanaan Suliki;3.
    mempermasalahkantentang status wakaf menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaanharta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pulamempermasalahkan sengketa kewenangan nadzirnadzir mana yang berhakmengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yangdiklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan WargaKewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukanperbuatan melawan hukum;Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa wakif
Register : 20-05-2015 — Putus : 12-06-2010 — Upload : 24-11-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg
Tanggal 12 Juni 2010 — Drs.NURROHMAN, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kebarongan RT.01 RW.07, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) semula Tergugat I Sekarang PEMBANDING I ; ------------------------------------ YUDHI BAHTIAR TRIPUTRO, SH, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Gotong Royong, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) semula Tergugat II Sekarang PEMBANDING II ; ------------------------------------------------- M. ARIF CAHYONO, SE, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Karangnangka RT.01 RW.04, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Bendahara Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) semula Tergugat III Sekarang PEMBANDING III dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa khusus kepada ARIF BUDI CAHYONO, SH dan BAMBANG ADI MULYANTO, SH, Advokat yang berkantor di Bancarkembar Estate Blok D-3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding ; --------------------- ----------------------------------- LAWAN ------------------------------------- ACHMAD MULYONO, SH, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Suteja Nomor 13, Kelurahan Kedungwuluh RT.04 RW.06, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Pengurus/Ketua Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, semula Penggugat I sekarang TERBANDING I ; ------------------------------------ Drs.NOOR ASYIK, MA, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan KPN Gotong Royong Kavling 99, Kelurahan Bantarsoka RT.02 RW.08, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Pengurus/Sekretaris Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, semula Penggugat I sekarang TERBANDING I dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH, MBA, M.Hum, M. YUSRO, SH, dan Drs. KHOERUDIN, SH, MH Tim Pembela Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang beralamat di Jalan Tipar Baru Nomor : 48 Purwokerto, semula para Penggugat sekarang para Terbanding ; -------------------------------------------------
38678
  • Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;---------------
    nnnDALAM POKOK PERKARA :2nnenneneneeceneecenenceceneeceeenee1.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuksebagaian ;Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dinadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagaipengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindak selaku Wakif
    Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagaiKetua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindakselaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yangsempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;3.
Register : 22-05-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor 460/Pdt.G/2015/PA. Skg.
Tanggal 14 Desember 2015 —
9532
  • kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugatdanwaktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikundan sakisakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalahTergugat/La Sulo.Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yaknikurang lebih 2 tahun lamanyan, dimana Tergugat tidak pernah ditemuiataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3dari Wakif
    Sedang menurutSyariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan(5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yangmemiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurutsyariah.3) Maukuf?
    alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.
    /otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentangwakaf, yang berbunyi Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataankehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola olehNadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkandalam bentuk Akta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaanwakaf yang dilakukan oleh
    No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Beddu (anak dari saudarasaudaranya Beddu) termasuk Tergugat, danselain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pulaharta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif).Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif tidak memenuhi pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakniseorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Register : 09-07-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dps.
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
326273
  • yang menerima harta benda wakaf dari Wakifuntuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya,berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) UndangundangNomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Jo Bab Ketentuan Umum, Pasal 1ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW Kecamatan Denpasar Barattanggal: 6 Syawal 1411 H/ 20 Mei 1991 Nomer: W2/009/K4 Tahun 1991,yang bertindak sebagai wakif
    miliknyauntuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya (dalam hal iniTempat lbadah/Masjid)maka Tanah Milik berubah status kepemilikannya,yaitu menjadi berhenti tidak ada lagi pemilik sebagaimana dimaksud dalamBab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor: 41 tahun2004 tentang Wakaf, Jo Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakafadalah perbuatan hukum Wakif
    WIDODO);Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (8) Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, JoBab Ketentuan Umum,Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakafdisebutkan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif (dalamHim 3 dari 16 hlm Put.No.292/Padt.G/2018/PA.Dpshal ini Almarhum MUHAMAD TAMHID WIDODO alias M.T.
    Bahwa pada tahun 1991 terjadi ikrar wakaf dari Bapak Widodo (Wakif),kemudian Pak Purwo ketika itu sebagai ketua nazir mengusahakan untukmembuat sertifikat wakaf.. Bahwa setelah ketua nazir lama meninggal dunia, sertifikat tanah wakafdipegang oleh putra beliau yang bernama Arief Purwan. Pada tahun 2008saksi pernah diperlinatkan sertifikat tersebut oleh Pak Arif Purwan. Danbrangkas ada di Masjid di lantai dua.. Bahwa sesungguhnya tidak ada uang untuk membeli tanah.
Register : 25-08-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Ktl
Tanggal 19 September 2023 — Pemohon melawan Termohon
2217
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Menyatakan sah wakaf dari Wakif (A.
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 28-03-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 9 Agustus 2017 — Nafsia Latif binti Bolo Teki Latif, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/22/HK.05/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, memberikan kuasa kepada : I. Zubair T. Latif, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 15 Januari 1966, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Kab. Halmahera Barat, alamat Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; II. Zamrud Thaib, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 4 April 1972, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Provinsi Maluku Utara, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; III. Radia Kabo, Amd., tempat/tanggal lahir, Tobelo, 10 Februari 1969, pekerjaan PNS Guru SD dilingkup Pemda Halmahera Utara, alamat Desa Togoliua Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara; IV. Sodikin Teki, tempat/tanggal lahir, Ternate, 9 Mei 1987, pekerjaan Fasilitator Desa, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan 1. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan dalam pekerjaan tugas tambahan sebagai REKTOR Universitas Muhammaiyah Maluku Utara, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, baik dalam jabatannya tersebut maupun dalam kedudukan pribadinya. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Husain Horu, S.FII,I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo kab. Halmahera utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Muhammadiyah Tobelo, Rita Rosna, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut TERGUGAT I. 4. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Muhammadiyah Tobelo, Hotma Dewanti Fatmawati, SE, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT II. 5. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiah ( SD / MI ) Muhammadiyah Tobelo, Bijawati Jamal, S.Pdi, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut TERGUGAT III. Dalam perkara ini para pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/3/HK.05/II/2017 tanggal 07-02-2017, memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H.,M.H dan Sarman Riadi, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jln. Baru Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate; 6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Utara, Ruslan Pauwah, S.Ip, agama Islam selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III. 7. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak ( TK ) Muhammadiyah Tobelo, Nona Maimuna, agama Islam beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutya disebut sebagai Turut TERGUGAT IV.
9635
  • Bahwa patut dipertanyakan jika benar tanah obyek sengketa TIDAKDIWAKAFKAN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH,maka mengapa semasa Almarhumah Hafifa Madu ( WAKIF ) masihhidup PENGGUGAT TIDAK MEMPERSOALKAN / ATAU9. Bahwa perlu dipertegaskan kembali bahwa tanah obyek sengketa TIDAKDALAM BENTUK PINJAM PAKAI ANTARA HAFIFA MADU denganYAYASAN MUHAMMADIYAH, melaikan TELAH DIWAKAFKANSECARA SAH OLEH PEMILIKNYA.
    mengatur legalitas Subyek hukum Wakif, yaitu orangyang dapat melakukan suatu perbuatan hukum Wakaf memberikanharta bendanya kepada Penerima Wakaf sebagai Nazhir, wajib pulamemiliki legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) huruf adan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf Jo.
    Vide peraturanpemerintah No 42 tahun 2006 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 17 ayat(1) huruf c. serta berdasarkan Penjelasan Pasal 32, lkrar Wakafdilakukan antara Wakif sebagai pemberi harta benda dan penerimawakaf sebagai Nazhir, bukan untuk dimiliki melainkan untuk dikeloladan dikembangkan sesuai dengan tujuan Wakaf.4. Bahwa dali!
    Bahva dalil Tergugat yang menyatakan bukti kepemilikan tanah obyeksengketa berupa Sertifikat (SHM Nomor 382 Tahun 1993 ) atas namaHafifa Madu member Wakaf ( Wakif ) kepada Yayasan Muhammadiyahsebagai Nazhir, tidak bisa ditarik kembali oleh Ahli Waris maupun PemberiWakaf sendiri, adalah dalil dan pernyataan Tergugat yang bersifatspekulatif, karena Sertifikat ( SHM.
    Bahwa didalam ketentuaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,khususnya ketentauan Pasal 3 sudah secara tegas menyatakan Wakafyang telah diikrarkan TIDAK BOLEH DIBATALKAN/atau ditarik kembalioleh siapapun juga termasuk si pemberi wakaf (Wakif) sendiri, karenakarakteristik Tanah Wakaf dengan Warisan sangat jauh berbeda maknahukumnya. Oleh karena itu Penggugat TIDAK MEMELIKI KUALITASSEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA WI, karena bukan sebagaiPemiliknya.
Register : 22-05-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor Nomor 460/Pdt.G/2015/PA. Skg.
Tanggal 14 Desember 2015 —
7039
  • kayu/panggung tersebut berdua dengan Tergugatdanwaktu itu Pewakif sudah dalam keadaan pikun.Bahwa sepeninggalan Isteri Tergugat, keadaan Pewakif sudah pikundan sakisakitan, dimana yang merawat dan melayaninya adalahTergugat/La Sulo.Bahwa selama Tergugat merawat dan melayani Pewakif yaknikurang lebih 2 tahun lamanyan, dimana Tergugat tidak pernah ditemuiataupun didatangi oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)yakni petugas pemerintah yang menerima tanah obyek sengketa 1, 2 dan 3dari Wakif
    Sedang menurutSyariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka (2),(3),(4) dan(5) UndangUndang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :1) Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.2) Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yangmemiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurutsyariah.3) Maukuf?
    alaihi, adalah tujuan wakaf.4) Shigat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yangdiucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakfkanharta benda miliknya.5) Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Hal.38 dari 41 hal. Put.
    /otentik yakni Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentangwakaf, yang berbunyi Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti pernyataankehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola olehNadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkandalam bentuk Akta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdipersidangan, tidak ada satupun yang menyaksikan langsung pelaksanaanwakaf yang dilakukan oleh
    No. 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.Beddu (anak dari saudarasaudaranya Beddu) termasuk Tergugat, danselain itu tanah dan rumah yang telah diwakafkan oleh Pewakif terikut pulaharta bersama Tergugat (Tergugat) dengan Isteri Tergugat (anak Pewakif).Sehingga dengan demikian pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan olehPewakif tidak memenuhi pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang wakaf, karena tidak memenuhi rukun wakaf angka (1) yakniseorang Wakif, adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Register : 23-08-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PA BENGKALIS Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls
Tanggal 21 Juli 2014 — Rusdinur, SH & Anton Sitompul, SH, MH VS Lambok E. Panjaitan, SH ; Wira Gunawan, SH
11138
  • Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun1983 pada hari Sabtu Tanggal 4 Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 Mtersebut yang bertindak selaku Muwagif adalah orang yang bukan sebagai pemiliksah atas tanah tersebut yakni tertera masyarakat banyak yang bertempat tinggaldi KABUPATEN SIAK yang diwakafkansebelummerdeka/zamanpenjajahan.Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam syarat sah benda yang diwakafkan(Mauquh) dipandang sah apabila hak milik waqif murni, benarbenar menjadi tetap(AlMilk AtTamm) si Wakif
    yaituOrang atau orangorang ataupun badan hukum yang mewakafkan bendamiliknya sehingga apabila dicermati secara seksama antara wakif dan benda yangdiwakafkan dari pengertian diatas adalah orang yang memiliki hak secara hukumatas benda yang diwakafkannya baik bergerak maupun tidak bergerak.Bahwa Jelas dan terang bahwa Ikrar Wakaf sebagaimana tercantum dalam AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 pada hari Sabtu Tanggal 4Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 M tersebut adalah tidak sah
    adalah orang atau orangorang atau badan hukum yangmewakafkan tanah miliknya;Menimbang, bahwa dari defenisi wakif di atas, dapat dipahami bahwa jika wakifnyaorang atau orangorang, maka harus jelas identitas orangnya, jika wakifnya berupa badanhukum, maka harus jelas identitas badan hukumnya karena wakif tersebut akan melakukanperbuatan hukum berupa mengikrarkan kehendak untuk mewakafkan barang miliknyasecara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa
    wakif masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang IIDesa/Kelurahan Rempak sebelum merdeka/zaman penjajahan seperti yang tercantumdalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983dalam perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim mempunyai 2 (dua) kejanggalan,yaitu:e wakifnya adalah masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang II Desa/Kelurahan Rempak.
    atau ahli warisnya untuk menjadi nadzire Wakif yang mewakafkan tanah tidak jelas identitasnya secara pasti karena hanyadisebut masyarakat banyak;e Wakif mewakafkan tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka (sebelum 17 Agustus1945), namun Tergugat I selaku nadzir baru lahir tahun 1950;e Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kurang teliti dalam menelitikeadaan tanah wakaf khususnya yang berkaitan dengan surat tanah tersebut sehinggatetap menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf meskipun
Register : 17-12-2018 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 6211/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17866
  • Putusan Nomor 6211/Pat.G/2018/PA.SbyMenyatakan Wakaf yang dilakukan Almarhum Sukemi/Soekemi bersamaahli warisnya (Wakif) kepada Penggugat II (Wauguf alaih) terhadap obyeksengketa adalah Sah atau mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukum yang timbul setelah wakaf tersebut dibuat,ditandatangani dan diserahkan ;Menyatakan Para Penggugat yang diwakili Penggugat berhak untukmengelola, mengurus dan memanfaatkan obyek sengketa untuk lembagapendidikan sebagai sumber dana untuk merawat dan
    Sukemi/Soekemi bersama abhiwarisnya (Wakif) kepada Penggugat II (Mauquf alaih) sebagaimanaangka 12 Posita Gugatan Para Penggugat.
    Putusan Nomor 6211/Pat.G/2018/PA.Sbyantara Wakif dengan Mauquf alaih tidak pernah mempermasalahkantanah kosong seluas + 336 m2 tersebut di atas untuk dibangunbangunan sekolahan, yang nyata dan jelas atas setelah Penggugat IImenerima Wakaf tersebut pada tanggal 10 Oktober 1977 membentukpanitia pembangunan sekolahan adapun disepakati dan disetujui namasekolahannya adalah SD. Mustajaabah / SD.
    Mustajabah, sebagaimana pembangunanbangunan sekolahan tersebut adalah nyata dan jelas atas swadayaPenggugat II (Mauquf alaih) dan atas swadaya warga sekitar, yang manaasal perolehan tanah di atas obyek sengketa adalah dari pemberian Wakafdari semasa hidupnya Almarhum Sukemi/Soekemi beserta ahli warisnya(Wakif) berupa tanah kosong seluas + 336 m2 milik AlmarhumHim. 28 dari 71 hlm.
    3) PP No. 42 tahun 2006, yang layak dan patut mohon Kepada Yth, MajelisHakim pemeriksa perkara a quo Menyatakan Wakaf yang dilakukanAlmarhum Sukemi/Soekemi bersama ahli warisnya (Wakif) kepadaPenggugat II (Mauquf alaih) terhadap obyek sengketa adalah Sah ataumempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yangtimbul setelah wakaf tersebut dibuat, ditandatangani dan diserahkan ;22.