Ditemukan 3402 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BREBES Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Bbs Tanggal 14 Maret 2017 — - WIDI IRWANTO Alias SIJO Bin DARJO
21 — 5
21 — 5
hari3 kali 1 tablet, dan bila bat tersebut dikonsumsi lebih dari dosis bisamenyebabkan mabuk dan dapat menyebabkan penurunan kesadaransampai hilang kesadaran dan bisa menyebabkan ketergantungan, sertadapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau irama detakjantung tidak normal; Bahwa terhadap penjual obat Heximer yang dilakukan tidak memilikikeahlian dan kewenagan dibidang obat sediaan farmasi atau bidangkesehatan atau dilakukan oleh perorangan maka terhadap si penjual dapatdikenakan sangsi
Register : 08-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 821/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. Heri Dwi Basuki, MM
Tergugat:
PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Pusat Jakarta
81 — 29
Ir. Heri Dwi Basuki, MM
Tergugat:
PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Pusat Jakarta
81 — 29
BankIndonesia sesuai peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 BAB IV pasal 6ayat 1 tentang kewajiban pelapor dan BAB XI pasal 29 ayat 1 tentang sangsibagi bank yang tidak melaporkan hutang debitur, penegasan tentang kewajibanpelaporan oleh bank ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganHalaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 821/Pdt.G/2019/PN Jkt.BrtNO. 12/POJK 03/2019 BAB pasal 2 ayat 1 yang mengatur kewajiban pelapordan BAB IV pasal 21 huruf a s/d e yang mengatur tentang sangsi
Register : 29-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte Tanggal 30 September 2019 — Penggugat:
SURYANI SAMSUDIN
Tergugat:
DIRUT GRAND DAFAM BELLA HOTEL
194 — 69
194 — 69
Bahwa saksi tidak tahu bila ada aturan yang mengatur sangsi bagikaryawan yang menerima uang tips dari tamu hotel. Bahwa Penggugatdiberhentikan pada bulan Juli 2018;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa HukumPenggugatserta Kuasa Hukum Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya Pihak Tergugattelah mengajukan buktibukti surat T.1 sebagai berikut :1. Foto copy Surat pengunduran diri Penggugat, diberi tanda T.
Putus : 04-07-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 62/Pdt.G/2011/PTA Mks. Tanggal 4 Juli 2011 — Baharuddin bin Dawe VS Fatmawati binti Nasarullah
164 — 72
164 — 72
Menimbang, bahwa bagi Penggugat Konpensi /TergugatRekonpensi /Terbanding cukuplah sangsi berupa di pukuloleh saudaranya akibat perbuatannya selingkuh ditambahhukuman berupa pengurangan hak atas harta bersama hanya 30%. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan tingkat pertama yang memutuskanbagian % untuk Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi /Terbanding dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassarakan mengadilisendiri.
Register : 26-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 961/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
David, SH
Terdakwa:
Tengku Adi Syam Als Adi
27 — 3
David, SH
Terdakwa:
Tengku Adi Syam Als Adi
27 — 3
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 23-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Mulyono
33 — 2
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Mulyono
33 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 6 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
David, SH
Terdakwa:
Marlis Syahbudiawan Siregar Als Marlis
15 — 2
David, SH
Terdakwa:
Marlis Syahbudiawan Siregar Als Marlis
15 — 2
tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 29-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.PST Tanggal 24 April 2019 — Pemohon:
Thomson Hutabarat bin Zainuddin
Termohon:
Sri Ningsih Binti Sukidi
15 — 7
Thomson Hutabarat bin Zainuddin
Termohon:
Sri Ningsih Binti Sukidi
15 — 7
Pemohon mau menikah lagidi penjara, makanya Pemohon mau menceraikan Termohon karenamasa hukumannya masih lama; Bahwa Pemohon masuk penjara sejak tahun 2014 dan masahukumannya adalah 20 tahun; Bahwa atas kisruh rumah tangga mereka, Pemohon danTermohon sudah sering didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluargaHalaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Pstnamun yang terakhir ini tidak berhasil lagi; Bahwa secara pribadi, saksi sanggup mendamaikan keduanya,namun persoalannya saksi merasa sangsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1484/Pid.B/2015/PN Lbp Tanggal 20 Januari 2016 — Nama lengkap : DEDI APRIZAL ; -------------------
Tempat lahir : Turangie; ------------------------
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 08 April 1976;---------
Jenis kelamin : Laki-laki; ----------------------
Kebangsaan : Indonesia; -----------------------
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bagerpang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam; ------------------------
Pekerjaan : Wiraswasta; -------------------
30 — 8
30 — 8
LONSUM adalahsaksi Kaslim, namun oleh perusahaan saksi KASLIM tidakdikenakan sangsi apapun oleh perusahaan dan juga tidakdilaporkan kepada pihak yang berwajib; nen Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuanpemidanaan yang bukan sematamata sebagai pembalasan atasperbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina danmendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannyasehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudianhari , maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabilaterdakwadijatuhi
Putus : 19-12-2005 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 252-K/PM.II-09/AD/XII/2005 Tanggal 19 Desember 2005 — Lettu Inf POMALANTHON BADIARAJA TAMBUNAN.
104 — 96
104 — 96
Dilarang menyeberangi sungai, tetapi harus melalui jalanjembatan yang sudah ada dimedan/dipeta dan ; sangsi yangakan diberikan apabila pelaku melanggar ketentuan larangantersebut adalah pelaku akan dikembalikan ke basis dandiproses untuk dikembalikan kepada kesatuan asal dandinyatakan tidak lulus.84.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3225 K/Pdt/2013 Tanggal 28 Oktober 2014 — ELISABETH LONDONG PANE ALS. MAMA ALE VS PETRUS CIANG;
159 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2013pengakuan Tergugat bahwa harta pada poin 2, 4, 5 adalah atas namanya, namunharta pada poin 4 (empat) di atas Penggugat juga sangsi akan kebenarannya karenakwitansi pembeliannya ada pada Penggugat karena Penggugatlah yang membayarpada saat itu akan tetapi Penggugat juga tidak mempersoalkan;Bahwa mengenai harta pada poin 6 (enam) yaitu satu unit sepeda motor merekHoda Supra atas nama Selfi LP yang kini dikuasai Penggugat karena itu satusatunya kendaraan yang dimiliki untuk
Register : 14-05-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NO.32/PDT.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 14 Agustus 2014 — KING POINT ENTERPRISE CO.LTD >< WARTONO FACHRUDIN KUNARDI
174 — 65
174 — 65
pendaftaran IDM000363935 danIDM000200096 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknyadengan Merek PATTA milik Penggugat;4 Membatalkan atau setidak tidaknya menyatakan batal pendaftaran merekPATTA nomor pendaftaran IDM000363935 dan IDM000200096 atas namaTergugat dari dalam daftar umum Merek pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual dengan segala akibat Hukumnya;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya perkara menurut hukumdan sangsi
Register : 26-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
1.Rahmad Syahputra Manurung
2.Julham Effendi Pasaribu
29 — 9
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
1.Rahmad Syahputra Manurung
2.Julham Effendi Pasaribu
29 — 9
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 22-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2015 — IYUS YUMANA ; PT ADIRA FINANCE cq PT ADIRA FINANCE Cabang Subang,
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 748 K/Pdt/2015Tinggi dalam menentukan perkara ini tidak mengacu kepada patokan hukumnyaalias bulsit, apalagi pada tanggal, 4 Juni 2014, objek sengketa tersebut pihakPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara radikal melakukan perbuatanmelawan hukum berupa tindakan, merampas, menyimpan, menguasai danmempertahankan pada saat perkara dalam proses pemeriksaan di tingkatBanding sebagai perbuatan contempt of court yang pada saat itu juga HakimTinggi seharusnya, pemeriksa perkara menjatuhkan sangsi
Register : 30-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 31-K/PM.II-09/AD/I/2017 Tanggal 7 Maret 2017 — PRADA FEBRIANSYA PUTRA
42 — 17
42 — 17
selama 23 (dua puluh tiga)hari dan kesatuan memberikan sangsi kepada Terdakwa berupa menundaan pangkatselama 3 (tiga) periode dan diajukan permohonan pemberhentian sementara jabatandinas Militer (Scorshing) dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militerdengan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sesuai PetikanPutusan Nomor : 05K/PM.II09/AD/I/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkanoleh Pengadilan Militer I09 Bandung.Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM
Register : 05-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 11 /Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Pgp. Tanggal 23 Oktober 2014 — SUMAINI ; ASIA
Lawan
PT. SAWINDO KENCANA
124 — 22
124 — 22
Penggugat tidak adasurat pemberhentian dari pengusaha;Bahwa saksi mengetahui para Penggugat ditawari uang tali asih oleh pihakTergugat sebesar 11 juta;Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang timbul antara pihakPenggugat dan tergugat diselesaikan di kantor Disnaker tahun 2014;Bahwa saksi mendengar dari para penggugat saat berhenti bekerja tidakmendapatkan pesangon karena menolak uang tali yang diberikan olehTergugat;Bahwa absensi buruh harian atau Pegawai tidak tetap tidak masuk tiap haridan tidak ada sangsi
Register : 04-12-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN Penajam Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
YUDA VIRDANA PUTRA, SH
Terdakwa:
RAMDAN bin ANTON
266 — 58
YUDA VIRDANA PUTRA, SH
Terdakwa:
RAMDAN bin ANTON
266 — 58
dimaksud dalamUndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana terdapat didalamBab Pasal 1 ayat (3), bahwa yang dimaksud dengan Perusakan hutanadalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatanpembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa jjin ataupenggunaan jijin yang bertentangan dengan maksud dan tujuanpemberian ijin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telahditunjuk, ataupun yang sedang proses penetapannya oleh pemerintah,Selain itu. terhadap pelaku juga bisa dikenakan sangsi
Register : 02-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 2 Maret 2021 — ARIF KARTONO
450 — 282
450 — 282
dapat dipandangsebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ahli sebutkan dalam konsephukum pidana atau hanya pelanggaran administrative belaka seperti yang ahlisehingga memberikan prespektif antara perbuatan pidana dan perbuatan yangbersifat administrative Yang paling penting adalah ketika bentuk misalnya kegiatannya adalahperkoperasian contohnya koperasi simpan pinjam kalau adapelanggaranpelanggaran di hubungkan dengan penyelenggaraannya makaprespektif nya harus lihat dari UU Koperasi ada tidak sangsi
pidana terhadapperbuatan seperti itu dalam UU Koperasi sepengetahuan saya tidak ada sehinggakemudian itu sifatnya menjadi administrative jadi ada sangsi andministrative yangbisa diterapbkan pada koperasi tersebut karena telah melakukan operasional yangPutusan Nomor: 157/Pid.Sus/2020/Pn.Son Hal 67 dari 85bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi koperasi atau mungkinbertentangan dengan anggaran dasarnya jadi lihat sangsinya ada tidak sangsipidana di dalammnya tapi menurut saya terlalu jauh
perundang undanganMenurut saya kedudukannya sama karena samasama UU sehingga tidak adayang kedudukannya lebih rendah atau lebih tinggi kedudukan keduanya sama;Bagaimana penggunaan hukum pidana dalam kasus pelanggaran dalam UUKoperasiKalau terkait dengan pelanggaran dalam kasus koperasi maka harus dilihatberdasarkan UU Koperasi , apabila ada koperasi simpan pinjam ternyatadebiturnya bukanlah semuanya anggota koperasi maka disini sifat Ultimumremedium hukum pidana menjadi tidak dapat di terapbkan maka sangsi
digunakan istilah perouatan melawan hukum berati melawan hukummenjadi unsure yang nyata dari suatu delik contohnya pasal 2 ayat 1 UUKorupsi Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasisecara melawan hukum nah ini kita berbicara soal perbuatan melawan hukum,tapi kalau sifat melawan hukum adalah keseluruhan delik itu , apakah adakatakata melawan hukum atau tidak dia harus bersifat melawan hukum ;Bagaimana penerapan sangsi
Register : 06-08-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 181/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tanggal 8 Juli 2015 — PEMBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Magelang, dan saat ini berada di bawah perlindungan LPSK dan PPT Propinsi Jawa Tengah dan sahabat perempuan yang beralamat di Salam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANI SAPUTRI, SH., EMY FARIDA ANGGRAENI,SH.,adalah Advokat / Pengacara pada âÂÂLSM SAHABAT PEREMPUAN âÂÂ, dan YUSUF ARDHI,SH, EKO ROESANTO FIARYANTO,SH.MH yang beralamat di Dusun Dangean Rt.004 Rw 0l Gulon Salam, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2014, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2014 semula Termohon ,sekarang PEMBANDING ;
MELAWAN
TERBANDING, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Walikota Magelang, tempat Kota Magelang Semula Pemohon sekarang TERBANDING;
95 — 29
95 — 29
No 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan PeraturanPemerintah No 45 tahun 1990 ,dapat dipertimbangkan, bahwa kenyataannyasetelah dipanggil lewat mas media kemudian pada akhirnya Termohon hadir,dan selanjutnya Termohon telah dapat serta berkesempatan mempertahankankepentingannya, Sedang perihal Pemohon belum memenuhi ketentuanPeraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 , dipertimbangkan, bahwa PeraturanPemerintah tsb adalah berkaitan dengan Disiplin Pegawai Negeri, yangpelanggarnya dapat dikenai sangsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1617/Pdt.G/2018/PA.Bpp Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 91
170 — 91
Bahwa TERGUGAT IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tanpa adanya sangsi yang dijatuhkankepada TERGUGAT I atas pelanggaran hukum melanggar Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuanganpasal 22 yang berbunyi:1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku,perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundangundangan.2.