Ditemukan 2137 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member menkes mentek mester meneer menten mentar mentor
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
1.ARIEF SETIAWAN
2.GEGEH SUPARLINE
3.MAWAR SUPARLINE
4.MAGDALENA SIHWIJANTI
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
H. ENDANG MULYADI
354 — 140
  • Jawa Barat Nomor : 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pembatalan Hak Atas TanahSertipikat Hak Milik Nomor 1434/Kalisuren, Sertipikat Hak MilikNomor 1437/Kalisuren, Sertipikat Hak Milik Nomor1439/Kalisuren, Sertipikat Hak Milik Nomor 1440/Kalisuren,Sertipikat Hak Milik Nomor 1441/Kalisuren telah diterbitkan olehTergugat secara hatihati, cermat, tidak sewenangwenang sertasesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakukhususnya Pasal 11 ayat 3 jo pasal 24 ayat 1 Peraturan Menter
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 14 Juli 2020 — Pemohon:
Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
Termohon:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua
316 — 6066
  • mengeluarkan/menerbitkan Keputusan atasHalaman 74 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRPermohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Nomor : ORG.O10/PC FSPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 Perihal : Penegasandan Teguran yang muatan substansinya yaitu memohon kepada Termohon untukditerbitkan Nota Pemeriksaan II pasca dikeluarkannya Nota Pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2019 yang hingga sampai batas waktu yang telahditetapbkan sesuail dengan Peraturan Perundangundangan (Peraturan Menter
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUNNISAH Diwakili Oleh : Zulham rany,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
122 — 114
  • Batu Bara tidak sesualdengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menter!
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 168/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 13 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT.Tjitajam Diwakili Oleh : Reynold Thonak SH
Terbanding/Tergugat I : PT Tjitajam, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Zaldy Sofyan selaku Direktur Utama
Terbanding/Tergugat II : Ponten Cahaya Surbakti
Terbanding/Tergugat III : Dayat Syarif Narkis, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : Tamami Imam Santoso
Terbanding/Tergugat V : Tavip Purnomo Hadi
Terbanding/Tergugat VI : Kivlan Zen
Terbanding/Tergugat VII : Rony Wongkar
Terbanding/Tergugat VIII : Notaris Nurul Huda, S.H
Terbanding/Tergugat IX : Notaris Rose Takarina, S.H
Terbanding/Tergugat X : Notaris Zulhendrif, S.H. SpN
Terbanding/Tergugat XI : Notaris Suparno, S.H., Mkn
Terbanding/Tergugat XII : Notaris Harry Purnomo, S.H., M.H., MKn
Terbanding/Tergugat XIII : Notaris H. Zariun Yan, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq MENKUMHAM RI cq DIRJEN Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri ATR atau Kepala BPN cq Kanwil Badan Pertanahan Jabar cq BPN Kab.
122 — 92
  • Tjitajam dari Menter! Hukum dan Hak Asasi ManusiaNo. CUM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005.6. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan Jawaban Turut Tergugat tersebutdi atas, karena:e Akta No. 29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan NotarisNurul Huda, SH., berkedudukan di Bekasi (Tergugat VIII), yang telahmendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaNo. C14S49.HT.01.04.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
150 — 79
  • Hal inimerupakan perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi Perubahan anggarandasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukankepada Menter'.i.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 271/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
246 — 114
  • Dalam Negeri sesuai kewenangan disertai denganpenjelasan mengenai sebabsebab dan alasan keberatantersebut.(2) Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri DalamNegeri sesual kewenangan mengupayakan penyelesaianmengenaibentukdanbesarnya gantirugi tersebutdengan mempertimbangkan pendapat dan keinginan daripemegang hak atas tanah atau kuasanya.(3) Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dankeinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbanganpanitia pengadaan tanah, Bupati/Walikota atau Gubernuratau Menter
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 14-03-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 20 Oktober 2016 — YAYASAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (d/h PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA) ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
210 — 168
  • P.53/MenhutlV2006 tentangLembaga Konservasi :Pasal 31 huruf aSetiap lembaga konservasi dilarang memindahkan izin lembagakonservasi kepada pihak lain tanpa persetujuan menter,Pasal 35Ayat (1)Pemegang izin lembaga konservasi yang melanggar ketentuanPasal 29 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi berupa: Penghentian sementara pelayanan administrasi; Denda; dan Pencabutan izin.Ayat (4)Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dikenakan apabila melanggar larangan Pasal 31 huruf a,b
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mtw
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
1.ALONG LUMIN BIN LUMIN W. NYAGI
2.SINAR L BIN LUMIN W. NYAGI
Tergugat:
PT. INDO MURO KENCANA (PT. IMK)
167 — 126
  • Fotokopi Bukti Penerimaan Negara (Pajak) PBBP3 Tahun 2020,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T24;25.Surat Perjanjian Pinjam Pakai Areal Kawasan Hutan untukPembangunan Dermaga, Jalan, Pabrik Pengolahan, Perkantoran, LapanganTerbang, Bendungan Penampungan,dan Pengolahan Limbah, BendunganHalaman 43 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN MtwPersediaan air dan lokasi Exploitasi Bahan galian emas antara KanwilDepartemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Menter
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 9 Februari 2015 — DADANG ISKANDAR BIN SUHENDI
75 — 18
  • bulan Januari 2010 sudah ada proses peninjauan kelokasi oleh Pemda dan Tim Pengadaan Tanah, sudah adapermintaan untuk musyawarah dan terakhir musyawarah diPemda dan semuanya sepakat antara penjual dan pembeli,disetujui oleh Tim Pengadaan Tanah dengan nilai Rp 7.000,(tujuh ribu rupiah) per meternya;Bahwa penentuan harga di desa Cigabangwangi secaratersurat dari Camat untuk diminta penetapan harga dan saksiminta dari desa kemudian dari desa menetapkan taksiranharga berdasarkan NJOP Rp 1.700, per menter
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN LUMAJANG Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN Lmj
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
Bambang Heru, S.H.
Terdakwa:
1.Eko Bin Untung
2.Alim Bin Alm. Tarji
380 — 15
  • ekosistemnya; Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutan; Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2018/PN Lmj Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar Perum Perhutanimengelola kawasan hutan adalah berdasarkan Keputusan Menter
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 272/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
CV. DIORI DIWAKILI BUDI SIAGIAN , ST
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 011-PK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROV SUMUT TA 2019
246 — 167
  • Peraturan Menter) Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor : 07/PTR/M/2019 Tentang Standard danPedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;e.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Chairil Anwar, S.Kep.,SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Intervensi:
PT. Binakarya Bangun Propertindo
308 — 160
  • danPengukuran Tanah, Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta (fotokopi dari fotokopi);Blueprint Gambar Situasi No. 136/11/1986 tanggal 31Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala DirektoratAgraria DKI Jakarta atas nama Siman Bin Tilan, tanahtersebut dikenal Kampung Muara Baru Luar BatangRT.05/03, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara (fotokopidari fotokopi);Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 10September 1999 tentang Pencabutan Keputusan Menter
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
1.HERU SUPRIYADI, SH.
2.JONI EDY SUSANTO
129 — 36
  • ., atas nama MenteriPerhubungan.7) Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkanoleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menter!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
447 — 361
  • Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTBahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Menter!Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas namaAhmad Abdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata MudaTingkat 1, Golongan Ill.o, Jabatan Pelaksana Penyusun BahanKebijakan, yang diterbitkan pada 21 April 2020;Upaya Administratif1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-08-2008 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/PID/2008
Tanggal 12 Agustus 2008 — H. ALI ROSYAD, MBA. alias ALI IRSYAD bin H. MUSLIM
70 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • antaralain memberikan kuasa kepada Pemohon Peninjauan KembaliIl/Terpidana IIl untuk menetapkan dalam Akte Notaris danada Cap Stempel Yayasan IKIP Veteran Semarangsebagaimana tertulis dalam Notulen Rapat tanggal 6 April2003, yang berbunyi bahwa dalam Rapat tersebutmemutuskan pula, memberi Kuasa kepada Nama : HajiSoenawi, bertempat tinggal di Desa Tambakagung RT.03RW.01 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, untukmenetapkan Putusan Rapat tersebut dalam Akte Notaris danselanjutnya dimintakan pengesahan dari Menter
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 06-12-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
ROBIN
Tergugat:
PT. PUTRA LIKA PERKASA
171 — 42
  • Telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izinpemungutan hasil hutan;Bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak untuk menguasai danmengusahai objek sengketa yang berada didalam areal kerja HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat yang dilokasi Aek Napanas,Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan KabupatenHalamanPutusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap46.13.Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah KawasanHutan berdasarkan Surat Keputusan Menter!
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-04-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Dgl
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.HANGRENGGA BERLIAN, S.H., M.H
2.NOVAN HARPANTA, S.H., M.H
3.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
4.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
5.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SURIADIN KOI HAJI ABDULRAHIM
75 — 48
  • yang sah,sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undangundang inidan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memiliki izin Knhusus penyaluran Narkotika dari Menter
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
137 — 41
  • tahunan Erik Wibowo;Fotokopi Amplop dan bukti surat pemotongan pajakpenghasilan tahunan Romsi Raynilda Sihotang;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan GatotKrisdianto;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan HotmaRosenta Munthe;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan EntinKustini;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan AgusRiyanto;Print out Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Rudianto;Print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 676K/Pdt.Sus/2012, tanggal 15 Januari 2015;Print out Surat Edaran Menter
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
Tri Sulastri
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri kesehatan Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
3.Lurah Campaka,
Turut Tergugat:
1.Bapak Husen atau ahli warisnya
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.
3.Lurah Cibeureum,
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,
141 — 107
  • Bahwa PENGGUGAT pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Menter! Kesehatan Nomor00488/12017/AZ/12/18 tanggal 10 Desember 2018 tentangPemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian danPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai BatasUsia Pensiun, dimana PENGGUGAT pensiun TMT 1 Juni 2019.c. Bahwa sebagai pensiunan PNS jelas bahwa PENGGUGAT tidakmemenuhi syarat untuk dapat menghuni objek perkara yangmerupakan Rumah Negara Golongan II.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-11-2007 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid/2007
Tanggal 21 Nopember 2007 — Drs. TOTOK ARY PRABOWO, Msi, MA
146 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiappembebanan APBD harus' didukung oleh bukti buktiyang lengkap dan sah ;Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwaPanitia Pengadaan wajiob dibentuk untuk semuapengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah) ;Keputusan Menter i Dalam Negeri (Kepmendagri)Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan