Ditemukan 2288 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1778 1288 1088 1188 1688 1988 17828 17808
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 05-03-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815/B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT
215 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor8 Tahun 1959;Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber DayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 08-03-2018 — Upload : 03-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 277/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 8 Maret 2018 — * Perdata - YULIANAH X IWAN SETIAWAN
48 — 32
  • akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapiterbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai denganputusan MA NO. 1788
Pengadilan PN SOLOK Perdata Tanah
Register : 09-04-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN SOLOK Nomor - 3/Pdt.G/2018/PN.Slk
Tanggal 8 Oktober 2018 — - SONI PAWERI dkk - melawan - LIFRI LATIF
250 — 48
  • Penegasanitu dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung RINomor 1788 K/SIP/1976 danHal 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 3/Padt.G/2018/PN Sik.putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnyabertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidaktermasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokokperkara harus ditolak (vide M.Yahya Harahap,SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006 (fotocopy terlampir), menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yangpetikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Bandingselaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat Naileddown, dengan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 45/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Hj. Samikem Diwakili Oleh : RIRIN DWI AGUSTIN SH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Tergugat I : Raden Rudy Irawan
Terbanding/Tergugat II : Para Ahli Waris M.Tohir dan H.Toyib Badrah Helny Binti Machmud Ahmad Bulgan dan M. Ali Hanafiah Bin Machmud
Terbanding/Turut Tergugat III : Wahyudi
Terbanding/Turut Tergugat I : Dr. Muhammad Faisal
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Ilir Timur I Palembang
59 — 29
  • Dan jalan inilah yanghingga saat ini selalu dilalui/ dipakai PENGGUGAT menuju jalan umumterdekat;Bahwa PENGGUGAT harus dapat menerangkan secara rasional bagaimanakerugian tersebut bisa terjadi dan kemudian membuktikannya, sehinggabilamana tidak dapat membuktikanny maka Majelis Hakim harus menolaktuntutan kerugian tersebut (Mahkamah Agung No. 598 K/1971 18 Desember1971);TENTANG TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT31.32.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA RI No.279 K/Sip/1976 dinyatakan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 11-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 78/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 11 April 2017 — ONGKO SRI DEWI melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarag Gayamsari dkk
44 — 31
  • Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnya bertujuan agarada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidaktermasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisiyang berisi pokok perkara harus ditolak..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 13-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
230 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959,Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal18 September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yangsejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
202 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959";Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.Muhammad Al Ichsan
2.PT. LINTAS AMAN NUSANTARA
Tergugat:
PT Ecogreen Oleochemicals
164 — 97
  • Fotocopi Invoice No. 1788/IVIII/INV/LAN/19 selisin perubahan UpahMinimum Kota (UMK) periode 2018/2019 sejumlah Rp. 153.738.080,00,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR3A ;Halaman 24 dari 40Putusan Perdata GugatanNomor 186/Pdt.G/2020/PN Btm.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotocopi Bukti Transfer pembayaran uang sejumlah Rp. 153.738.080,00tanggal 27 September 2020, melalui Bank OCBC dari Tergugat kepadaPenggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaTK/PR3B
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-02-2011 — Upload : 14-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — M. YASIN TH. dkk ;PT PLN ( Perusahaan Listrik Negara) Persero WS2JB Cabang Palembang. dkk
70 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUWANDI, bertempat tinggal di Palembang;JUNAIDI MUIS, bertempat tinggal di Jalan Nias No. 35 Rt.03Rw.lll Palembang;PARDI, bertempat tinggal di Jalan Pasundan No. 1788 Rt.25Palembang;JUNAIDI MUSTOPA, bertempat tinggal di Palembang;AL BADRI, bertempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki Lr.Al Hikma No. 2108 Palembang;EDI PURWANTO, bertempat tinggal di Jalan Lettu RoniBelut Lr. Anda Rt. 14 No. 1248 Palembang;BAHAROSYID, bertempat tinggal di Komp.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 30-09-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 447/Pid.B/2019/PN Bgl
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
WAHYU SANTOSO, SE Bin DJIJOTO
61 — 52
  • WAHYU SANTOSO dengan nomor rekening 0580951635;

    16. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019-0095-0099-1788;

    17. 1 (satu) buah ATM MANDIRI NOMOR 4617-0037-0378-8233.

    Dikembalikan kepada terdakwa;

    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-12-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 8 Tahun 1959;2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
24 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2013Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/ 2006 tertanggal18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan denganpengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikianpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atasAlat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
299 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskandari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
300 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak