/2017, Notaris Yualita tetap wayjib terlebih dahulumemenuhi seluruh kewayiban berdasarkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas JasaKeuangan yang belum dipenuhi, termasuk tunggakan Pungutan;Bahwa dalam Pasal 45 POJK 67/2017 telah diatur secara tegasakibat hukum apabila norma Pasal 44 POJK 67/2017 tersebuttidak dilaksanakan, yaitu dengan menyatakan dalam hal NotarisHalaman 17 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.

kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Notaris dimaksuddianggap telah mengunaurkan diri dan surat tanda terdaftar profesipenunjang pasar modal atas nama Notaris tersebut akandibatalkan.Bahwa mengingat Pasal 49 POJK 67/2017 telah mengaturkeberlakuan POJK 67/2017 adalah sejak diundangkan dan karenaPOJK tersebut diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember2017, maka berarti peraturan POJK 67/2017 telah mulai berlakusejak 22 Desember 2017;Bahwa dalam rangka penerapan Asas Pelayanan yang Baik

pendaftaran ulang sesuai Pasal 44 POJK 67/2017 dalamjangka waktu paling lambat 1 (Satu) tahun sejak diberlakukan POJK67/2017.

POJK 67/2017;Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam dalilnya padagugatan a quo, saat acara sosialisasi tanggal 8 Maret 2018 tersebuttelah pula melakukan pengisian formulir pendaftaran ulang sebagaipemenuhan sebagian persyaratan Pasal 44 POJK 67/2017.

JKt.Bahwa Pasal 44 huruf a POJK 67/2017 telah mengatur bahwanotaris yang telah memiliki STTD Notaris Pasar Modal sebelumberlakunya POJK 67/2017 wajib menyampaikan permohonanpendaftaran ulang kepada Tergugat paling lambat 1 (satu) tahunsejak POJK 67/2017 diundangkan, yaitu pada tanggal 22 Desember2018;Bahwa kemudian untuk menegaskan kepastian hukum ataskonsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017,dalam Pasal 45 POJK 67/2017 telah diatur secara tegas akibathukum apabila norma Pasal

Isteri Pemohon (TITINSUPRAPTI) telah membeli harta sebagaimana Akta Jual beli Nomor :67/2017 tanggal 18/08/2017 berupa: Sebidang tanah kosong yang teletak di Desa Gempol, KecamatanGempol, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa TimursebagaimanaSertifikat Hak Milik NO. 45 Desa Gempol , Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor 1688tanggal 29/04/1997 Luas 82 M2 atas nama Pemegang Hak ABIHAMZAH ANAS;0 Bahwa Pemohon hendak bermaksud untuk menjaminkan atas hartatersebut diatas

Isteri Pemohon (TITINSUPRAPTI) telah membeli harta sebagaimana Akta Jual beli Nomor :67/2017 tanggal 18/08/2017 berupa : Sebidang tanah kosong yang teletak di Desa Gempol, KecamatanGempol, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa TimursebagaimanaSertifikat Hak Milik NO. 45 Desa Gempol , Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor 1688tanggal 29/04/1997 Luas 82 M2 atas nama Pemegang Hak ABIHAMZAH ANAS;Bahwa Pemohon hendak bermaksud untuk menjaminkan atas hartatersebut diatas

Isteri Pemohon (TITIN SUPRAPTI) telah membeliharta sebagaimana Akta Jual beli Nomor : 67/2017 tanggal 18/08/2017berupa : Sebidang tanah kosong yang teletak di Desa Gempol, KecamatanGempol, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa TimursebagaimanaSertifikat Hak Milikk NO. 45 Desa Gempol , Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor 1688tanggal 29/04/1997 Luas 82 M2 atas nama Pemegang Hak ABIHAMZAH ANAS;Bahwa Pemohon hendakbermaksud untuk menjaminkan atas harta tersebut diatas

. : 23 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapanDewi Lestari, SH Notaris di Medan (Turut Tergugat) disepakati harga jualbeli tanah sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;" Bahwa untuk pelunasan harga tanah tersebut, maka dibuat Akte Jual BeliNo. 67/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dihadapan DewiLestari, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), maka sangatmustahil dan tidak masuk akal kedua akte ini juga tidak dibaca olehPenggugat, karenanya sangat beralasan hukum

milikTergugat dr kepada Penggugat dr, yakni tanggal 14 September 2017Tergugat dr belum juga meninggalkan rumah yang sekarang menjadimilik Penggugat dr bahkan Penggugat dr sudah mensomasi Tergugat druntuk mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi tanpa alasan yangjelas dan mengingkari semua kesepakatan yang tertuang dalam AktePengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli No. : 23 tanggal 15 Maret2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Lestari, SH Notaris di Medan(Turut Tergugat) dan Akte Jual Beli No. 67

;" Bahwa perbuatan Tergugat dr tersebut dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dr baik secaramateril maupun moril, yakni sebagai berikut :Kerugian materi :Bahwa sejak ditandatangani Akte Jual Beli No. 67/2017 tanggal 14September 2017 yang dibuat dihnadapan Dewi Lestari, SH selaku PejabatPembuat Akte Tanah (PPAT) hingga saat ini tanah dan bangunan rumahtersebut masih ditempati oleh Tergugat dr.

Di dalampermasalahan ini juga timbul 2 (dua) akta jual beli atas objek sengketa yangsama (SHM no 589 milik Pembanding/Penggugat) selain akte No. 23 tanggal 15Maret 2017 ada juga akte Jualbeli Nomor 67/2017 tanggal 14 September 2017(ketika Pembanding/Penggugat disomasi oleh Terbanding/Tergugat untukmengosongkan rumah).

/2017 tanggal 14 September 2017 (ketikaPembanding/Penggugat disomasi oleh Terbanding/Tergugat untuk segeramengosongkan rumah).

/2017), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenHalaman39dari50, Put.

Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telahmemperhatikan prosedur dan substansi hukum yang di atur dalamperaturan yang berlaku terkait pemberhentian perangkat desa yaituPermendagri No. 67/2017 dan khusus di wilayah hukum KabupatenBojonegoro yaitu Perda Kab. Bojonegoro No. 1/2017 Tentang Perangkat Desa ?

Perkara No. : 178/G/2018/PTUN.SBYprosedur dan substansi hukum yang diatur dalam peraturan yang berlaku terkaitpemberhentian perangkat desa mempedomani ketentuan Permendagri No.67/2017, dan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro dijabarkandalam Perda Kab.

/2017 mengatur : Halaman43dari50, Put.

Perkara No. : 178/G/2018/PTUN.SBYdihubungkan dengan unsurunsur ketentuan hukum Pasal 6 Permendagri No.67/2017 dan Pasal 23 Perda Kab.

berdasarkan surat Nomor KK.31.02.3.PW.00/67/2017 tanggal 05 April2017, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, KabupatenMajene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aco AndikaAbdu bin Muhammad Abdu dengan Herlina binti Ramang denganalasan anak Pemohon, Aco Andika Abdu bin Muhammad Abdu, masihdibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;Bahwa antara anak Pemohon, Aco Andika Abdu bin Muhammad Abdudengan perempuan, Herlina binti Ramang sudah saling mengenal dankeduanya sudah berpacaran

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, laludiberi kode P.1; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran NomorVIII/Tiga ratus sembilan puluh/Ist/IX/2001, tanggal 27 September 2001,yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan SipilKabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2; Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama KecamatanSendana, Kabupaten Majene, Nomor KK.31.02.3.PW.00/67

/2017,tanggal 05 April 2017, diberi kode P.3;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukansaksisaksi di muka sidang yang masingmasing adalah :1.

Bahwa Beradasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS NO : 400/67/2017,Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Kelurahan Buliang Kota Batam Tertanggal 06112017, Menerangkan Bahwa Yang Bernama SUPATMI MAWARWIYATMI,Adalah Benar Ahli Waris Dari Almarhum ALFIAN LUTFI, Yang Telah MeninggalDunia Di Kota Batam, Pada Tanggal 21092017 ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1238/Pat.P/2017/PN Btm.8.9.10.1112.13.Bahwa Selama Hidup Almarhum ALFIAN LUTFI Dengan Pemohon Tidak PernahBercerai Hingga Almarhum ALFIAN LUTFI Meninggal Dunia, Dan

;Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.400/67/2017 atas nama SupatmiMawarwiyatmi dan Alfian Lutfi tanggal 06 November 2017 diberi tanda P.11. ;Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.13047 yang diterbitkan oleh KantorBadan Pertanahan Nasional diberi tanda P.12.

Bahwa Penggugat adalah istrisah Tergugat, menikah pada hari Senintanggal 25 Mei 2015 di Dusun Kampala, Desa Bonto Matene,Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, berdasarkan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor Kua.21.13.09/PW.01/67/2017 tanggal 21 Maret2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.146/Pdt.G/2017/PA.Mrs..

Surat:Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kua.21.13.09/PW.01/67/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Marostertanggal 21 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh KetuaMajelis diberi kode P;a. Saksi:1. Johoria binti Sakka, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada, bertempat kediaman di Dusun Kampala, Desa Bonto Matene,Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

/2017, dan Perda Kab.

Katingan No. 5/2018;Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan perangkat desa lebihjelasnya telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) UU No.6/2014, Pasal 2, Pasal 4 Permendagri No. 83/2015, Pasal 3 PermendagriNo. 67/2017, dan Pasal 71 Perda Kab.

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desamelakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa lebihjelasnya telah diatur dalam Pasal 53 UU No. 6/2014, Pasal 2, Pasal 3Permendagri No. 67/2017, dan Pasal 74 dan 75 Perda Kab. Katingan No.5/2018;Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur pemberhentianperangkat desa sebagaimana yang diatur dalam perundangundangan diatas adalah sebagai berikut :1.

/2017.

/2017;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai banwa Para Tergugat II Intervensi telahmemenuhi syarat kelengkapan administrasi sebagaimana yang diatur dalamPasal 3 Permendagri No. 67/2017 (vide bukti T23, T25, T29 = T.Int9,Halaman 84 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLKT.Int11, T.Int15).

6 Tahun2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UndangUndang Nomor6/2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014) danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Permendagri 67

/2017) sehingga tidak sesuai dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan;A.

Putusan Nomor 21 P/HUM/2021Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014)dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Permendaagri 67/2017);1.Bahwa seyogyanya suatu Peraturan Bupati lahir karena amanatperaturan diatasnya yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 TentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014),Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa (Permendagri 67/2017) dan seterusnya sesuaidengan hierarki pembentukan peraturan perundangundanganyang tercantum dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang

/2017)sehingga rumusanya dalam pembentukannya terlihat diluarkewenangannya sehingga Bupati bertindak otoriter dalammenetapkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun2021;.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 25 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: 067/67//2017, tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;2.

kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kKemudiandalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat, danternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai denganTergugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahandalam surat gugatannya ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Nomor : 067/67

//2017 tanggal 25Januari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;Bahwa selain bukti suratsurat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu :1.

/G/67/2017 atasnama Wayan Sukeantara, tertanggal 7 Maret 2017, diberi tanda bukti P6;Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor : Um./Lf./G/263/2014, atasnama Ni Wayan Lilis Suryani, tertanggal 25 April 2014, diberi tanda bukti PFiFotokopi sertipikat tanah Hak Milik, No. 02905, tertanggal 03 Agustus 2015atas nama Nyoman Agus Putra Wirawan dan Wayan Ega Pradana AdiPutra, diberi tanda P8;Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PN Tab9.

/G/67/2017 atas nama WayanSukeantara, tertanggal 7 Maret 2017 serta dihubungkan dengan keterangan parasaksi yang dijaukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon menikahdengan suaminya yang bernama Wayan Sukaantara pada tanggal 12 Juni 2003bertempat di Desa Mengesta dimana Wayan Sukaantara berkedudukansebagai Purusa, sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Predana akantetapi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11September 2013 dikarenakan sakit;Menimbang, bahwa berdasarkan

Hak BRI tersebut di atas juga telah ditegaskan dan disepakati dalam AktaPemberian Hak Tanggungan No : 67/2017 dalam Pasal 2 halaman 8yang menyatakan bahwa:Jika Debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihakpertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebin dahulu dari pihakpertama:a.

Pasal 20 ayat (1) huruf aUUHT serta Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 67/2017,Tergugat BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa.Dalam rangka pelaksanaan lelang eskekusi objek sengketa atas dasarPasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU HT serta Pasal 2 AktaHalaman 13 dari 41 Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT YYKPemberian Hak Tanggungan No: 67/2017, BRI telah mengajukanpermohonan lelang kepada Turut Terguat I.

Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHTmerupakan lelang lelang atas kekuasaan sendiri dari BRI selakuPemegang Hak Tanggungan (Parate Eksekusi).Selain itu, di dalam Pasal 2 huruf (a) Akta Pemberian Hak TanggunganNo: 67/2017, telah disepakati bahwa apabila Penggugat cidera Janji,maka BRI diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itukuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama(Pernggugat) menjual atau suruh menjual di hadapan umum secaralelang objek hak tanggungan baik seluruhnya

selaku Debitur dengan Nomor: 81 tanggal 21 April 2017 yangdibuat dihadapan Notaris Suastutiningsih, S.H. yang berkedudukan diSleman serta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yangditerbitkan oleh Kabupaten Sleman yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor: 0691/2017tanggal 06 Juni 2017 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT YYKTbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor: 67

/2017 tanggal 03 Mei 2017.10.

Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Made Kecamatan SlogohimoKabupaten Wonogiri No.474.1/67/2017 atas nama SUMANTO ; ( bukti P6)Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Undangundang,sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang bahwa selain buktiobukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang keduanya masingmasing, memberikan keterangan

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidakmelampaui wilayah atau daerah berlakunya wewenang;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah wewenang Tergugatsudah sesuai dengan cakupan atau materi wewenang atau tidak, MajelisHakim berpedoman pada peraturan perundangundangan, yaitu UU No.6/2014, Permendagri No. 83/2015, Permendagri No. 67/2017, Perda Kab.Katingan No. 5/2018.

/2017, dan Perda Kab.

Katingan No. 5/2018;Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan perangkat desa lebihjelasnya telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) UU No.6/2014, Pasal 2, Pasal 4 Permendagri No. 83/2015, Pasal 3 PermendagriNo. 67/2017, dan Pasal 71 Perda Kab. Katingan No. 5/2018;Menimbang, bahwa pada pokoknya, mekanisme atau prosedurpengangkatan perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam perundangundangan diatas adalah sebagai berikut :1.

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desamelakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa lebihjelasnya telah diatur dalam Pasal 53 UU No. 6/2014, Pasal 2, Pasal 3Permendagri No. 67/2017, dan Pasal 74 dan 75 Perda Kab. Katingan No.5/2018;Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur pemberhentianperangkat desa sebagaimana yang diatur dalam perundangundangan diatasadalah sebagai berikut :1.

/2017 dan Pasal 70 Perda Kab.

Desa KasiPemerintahnan Desa Kontumere, maka kami menilai terbitnya ObjekSengketa cacat hukum, sebab pemberhentian Penggugat sebagaiperangkat desa tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Pasal 5khususnya ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat D @Sa 2222 non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee enn ne nePasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

/2017 berbunyi:(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasiGENQAN CAM Ali= 222 nnn on nn nnn nn nan en nn nnn ee nenc. diberhentikan, ron nnn(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf KAP QN ap 2mnmremn nnn ein es nnn ne een ese emceesa. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusanc. berhalangan tetap,d. tidak lagi memenuhi persyaratan

tanggal 11 Juni 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan Perangkat Desa, Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo,Kabupaten Muna adalah bertentangan pula dengan Pasal 2 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 4Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

/2017, berbunyi:(1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yangtelah memenuhi persyaratan umum dan khusus;(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalaha. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atauYANG SCOG(a dl paneer e eee eeeb. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluhLLG) TRITIIT nn nnLIRR mm nnn rn(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitupersyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asalusul dan

Asli Surat Keterangan nomor : 470/67/2017 tanggal 26 Januari 2017 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Badamita, Kecamatan Rakit, KabupatenBanjarnegara (Bukti P.3);B. SaksiSaksi :1.

Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut,Tergugat dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan berupa SHMNo. 4390/Desa Sariharjo tercatat atas nama Ahmad Ifan Ardiyanto(semula Bekti Joko Wahono) dan telah diikat secara nyata denganHak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 01695/2017 tanggal 16Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 131/Pdt/2019/PT YYK10.Ade.Maret 2017 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 67/2017 tanggal 17 Februari 2017;Dengan telah terbitnya Sertifikat

yangdisampaikan oleh pemohon lelang in casu Tergugat III kepadaTurut Tergugat Il sSesuai dengan jenis lelangnya yakni lelangHalaman 21 dari 33 Putusan Nomor 131/Pdt/2019/PT YYKeksekusi Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) ,berupa :a) foto copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 102tanggal 30 Agustus 2016;b) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 01695/2017tanggal 16 Maret 2017 berikut Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 67

/2017 tanggal 17 Februari 2017;c) foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 4390/Sariharjo, luas 234m2 atas nama Ahmad Ifan Ardiyanto;d) Foto copy. peringatanperingatan surat Nomor B.2245KC/VII/ADK/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 hal Surat Peringatan (Pertama), Nomor B.2453 tanggal 19 Juni 2017 hal SuratPeringatan II (Kedua), dan Nomor B.1882KC/VII/ADK/05/2018tanggal 11 Mei 2018 hal Surat Peringatan III (Ketiga);e) Surat Pernyataan Nomor B 3058KCVII/ADK/08/2018 tanggal16 Agustus 2018 yang salah satu isinya

BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat,berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2017 tanggal17/02/2017 yang dibuat oleh PPAT Triniken Tiyas Tirlin, SH;3. Bahwa Turut Tergugat Ill menolak dengan tegas dalildalil ParaPenggugat yang berkaitan dengan jual beli fiktif (Seolaholahmembeli) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il,sebab;a. Bahwa tidak ada dasar atau alasan hukum yang membenarkanjual beli fiktif (Seolaholah membeli).