No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONATUS AKIN denganPidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwaberada dalam tahanan;3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;4.

Perbuatan terdakwa merendahkan martabat bangsa Indonesia dan tidakmenghargai jasa Para Pahlawan yang rela berkorban demi negara; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa pernah dihukum;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 66 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009Tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 24 huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Atau setidaktidaknya menyatakan Terdakwa Nanto bin Casyadi,Sawin bin Samen, dan Sukma bin (Alm) Kusnadi lepas dari segalatuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Para Terdakwa sepertikeadaan semula;5.

Unsur yang merusak, merobek, menginjakinjak, membakar, ataumelakukan perbuatan lain;Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN IdmMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidakmemberikan definisi secara otentik mengenai yang dimaksud denganmerusak, merobek, menginjakinjak, membakar, atau melakukanperbuatan lain;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia PusatBahasa Edisi Keempat, Tahun 2008, Penerbit PT

Unsur dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkankehormatan Bendera Negara;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidakmemberikan definisi Secara otentik mengenai kata dengan maksud,Menimbang, bahwa menurut S.R.

Pasal24 huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo.

Pasal 24 huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana tersebut diatas, maka menurut hematMajelis Hakim, Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakanpada pokoknya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo.

berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 September 2019, telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Manokwari Nomor 194/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk.tanggal 12 November 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan alatalat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;Memperhatikan, Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a UndangUndang No. 24 Tahun2009 tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran bendera sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu

Bogorsebgaimana keterangan saksi saksi dilakukan oleh Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur kedua yaitu Unsur Merusak, merobek, menginjakinjak,membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodaimenghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 66 Jopasal 24 huruf a Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang benderaBahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan telah terpenuhi, makaHim. 70 dari 56 him, Putusan Nomor : 603/Pid.

Berkah Karya Bersama)kembali menandatangani Perjanjian Tambahan dengan judul SupplementalAgreement dimana semua perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakanBahasa Inggris'Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) UU No. 24 Tahun2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang berbunyi : Bahasa Indonesia wejib digunakan dalam nota kesepahamanatau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan

Tng.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan serta peraturan hukumlainnya yang bersangkutan ;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.2.

Menetapkan Hasil terjemahan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus2002 yang dilengkapi dengan Supplemental Agreement 7 Februari 2003yang telah diterima dengan baik oleh masingmasing pihak yang membuatperjanjian telah sesuai dengan persyaratan Pasal 31 UU No 24 tahun 2009tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.4.

Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkanmelakukan tindak pidana Penghinaan terhadap LambangNegara sebagaimana diatur dalam pasal 68 Undangundang nomor24tahun 2009 tentang BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,SERTA LAGU KEBANGSAAN atau pasal 154a Kitab UndangundangHukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum;2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hokum;3. Mengembalikan barang bukti berupa flashdisk berwarna merah kepadaTerdakwa;4.

Lambang Negara serta lagu Kebangsaan atau kedua melanggarPasal 154huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal68 UndangUndang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Lambang Negara serta lagu Kebangsaan,terlebih lagi setelah Majelis melihat dan menganalisa penggunaan burungGaruda Pancasila yang ada pada gambar berkas perkara pada foto ke1 (satu)Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.

Lambang Negara serta lagu Kebangsaan danmengesampingkan Pasal 154 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.

;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum UndangUndang No. 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan, dibentuknya UndangUndang tersebut agar mengatasi berbagaimasalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaanbendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sehinggasesuai ketentuan Pasal 1335 Jo.

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan Juncto ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dan Pasal1337 KUH Perdata.

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan, atau Penggugat memohon pembatalan karena adanyakeadaan wanprestasi.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden RI.

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan ketentuan Pasal 26Peraturan Presiden RI.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam MSA termasuk tetapi tidakterbatas pada lampiranlampirannya, sebagaimana dimaksudkan dengantegas dalam Pasal 31 UndangUndang Nomor. 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UndangUndang Nomor.24/2009) menyatakan bahwa: Bahasa Indonesia wajibdigunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkanlembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembagaswasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;b

Penggunaan bahasa Indonesia dalam MSA termasuk tetapi tidak terbataspada lampiranlampirannya, sebagaimana dimaksudkan dengan tegas dalamPasal 31 UndangUndang Nomor. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UndangUndangNomor.24/2009) menyatakan bahwa: Bahasa Indonesia wajib digunakandalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara,instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atauperseorangan warga negara Indonesia;b.

Bahwa dalam Addendum tersebut telah disepakati adanya beberapaperubahan atau penambahan halhal sebagai berikut : Penggunaan bahasa Indonesia dalam MSA termasuk tetapi tidak terbataspada lampiranlampirannya, sebagaimana dimaksudkan dengan tegas dalamPasal 31 UndangUndang Nomor. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UndangUndangNomor.24/2009) menyatakan bahwa: Bahasa Indonesia wajib digunakandalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara

dimulai pada tanggal 17 september 2018 sampai dengan tanggal 16september 2023;Dan didalam Addendum pertama perjanjian sewa transfonder satellite ses 9 antaranew skies satelites B.V dengan PT.Berlian Tunggal Indonesia telah disepakatiadanya beberapa perubahan atau penambahan halhal sebagai berikut : Penggunaan bahasa Indonesia dalam MSA termasuk tetapi tidak terbataspada lampiranlampirannya, sebagaimana dimaksudkan dengan tegas dalamPasal 31 UndangUndang Nomor. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan menyatakan bahwa:Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2018/PN BtmBahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjianyang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia,lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; Berdasarkan Service Order, Penggugat harus menaikkan (Uplink) siaranatau channelchannel TV Nasional (siaran Free to View FTV) dan sesualperaturan hukum penyiaran

Demi hukum putusan telah melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerdataJuncto Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan;b. Putusan tidak berdasarkan perjanjian melainkan berdasarkan klaimsepihak dari Termohon Il;c.

Demi hukum putusan telah melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerdataJuncto Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan;Halaman 10 dari 35 hal. Put.

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;Bahwa terbukti dalam persidangan BANI, bahwa Perjanjian tidak satupunmenggunakan bahasa Indonesia, padahal Para Pihak adalah Badan HukumIndonesia (Lembaga Swasta Indonesia) yang wajib tunduk pada peraturandan Hukum Indonesia.

bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdata juncto Pasal 31ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan olehkarenanya batal demi hukum;a.

Nomor 443 B/Padt.SusArbt/2015Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;3.

Nomor 1525 K/Padt/2020Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan danoleh karenanya batal demi hukum;4.

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;36.

Pasal 31 ayat (1) UU R.I No. 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbahwa Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal HandlingSystem and Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW,Pelabuhan Ratu, Sukabumi Project (Package II & Package Ill) S/CT3108SCOR003 B, tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to Contract Agreement No. 13108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan Addendum

T3108SCOR003B, dibuat dan ditandatangani olen Pemohon dan Termohon IIpada tanggal 1 Mei 2009, sedangkan faktanya, berdasarkanketentuan Pasal 74 UU RI No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasadan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, UU tersebut baru berlakupada tanggal 9 Juli 2009.Sehingga dengan demikian, UU RI No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan tidak berlaku surutdan tidak dapat diberlakukan terhadap Contract Agreement For Civil WorksCoal Handling

T3108SCOR003B, yangdibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon II pada tanggal 1 Mei2009, bertentangan dengan ketentuan pasal 31 UU RI No. 24 Tahun 2009Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan,adalah dalil yang sangat naif dan tidak memiliki dasar hukum, karenabertentangan dengan ketentuan pasal 74 UU No. 24 tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan jo.

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;7. BUKTI Pem7: Penjelasan Umum alinea 18 UU R.I No. 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;8.BUKTI Pem 8: Surat PT. ADHI KARYA, Nomor 808/PR/EXT/VI/12, tanggal28 Juni 2012, perihal pemutusan sambungan listrik(TERMOHON' Il) kepada PT. TRUBA JAYAENGINEERING (PEMOHON) ;9.BUKTI Pem9: Surat PT.