Ditemukan 1134 data
76 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Terdakwa : GUSPAN ARDODI alias DODI Bin alm ABDUL KADIR
98 — 25
160 — 63
Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangsebagaimana
atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan programPasangan Calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yangdipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajakorang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi olen KPUProvinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanaiAnggaran Pendapatan dan Nelanja Daerah dan dibiayai sendiripasangan calon (Pasal 1 angka 22 PKPU 11 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun2017 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undangundang.Menimbang bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO terdaftar sebagaiPemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Kabupaten MamberomoRaya Distrik Roufaer Desa Haya TPS 01 Nomor urut 279 yang dikeluarkanoleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya.Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 550.000.000, (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang dibagikan sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dan sisa sebesar Rp
Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundangsebagaimana dakwaan
Terbanding/Terdakwa : SUPRIYANTO alias ANTO POLSEK bin Alm RAMONO
67 — 20
LA ODE MUHAMMAD NUZUL,SH
Terdakwa:
AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLA
180 — 105
Majid alias Imang;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;
- 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C.
DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
- 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ILUT Bin SALEH Diwakili Oleh : Rizki Junianda Putra, S.H.,M.H
128 — 37
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM Diwakili Oleh : Abdullah Sani, S.H.,M.Ag.Dkk
144 — 39
Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang;Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut UmumKejaksaan Negeri Kabupaten Banjar No.
bersalah melakukantindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja membuatTindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang sebagaimana dalam Dakwaan TunggalPenuntut Umum;2.
AbdullahKarim tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Pilkada sebagaimana Dakwaan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURINo. 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015Hal 7 dari 11 Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJMtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.2. Membebaskan Syaifullah Effendi,S.AP bin (Alm) H.
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang, memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP,Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata CaraPenyelesaian Tindak Pidana Pemilihnan dan Pemilihan Umum UndangUndangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, , UndangUndang RI Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI Nomor 2tahun 1986 Jo UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2004 Jo UndangUndang RINomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta
BAGAS ANDY SETIYAWAN, S.H
Terdakwa:
HAIDIR UMASANGAJI Alias DEJAN
88 — 5
1.ADIK SRI S,SH
2.R. YURI ANDINA PUTRA,SH.
3.LUH PUTU DENNY WITARI,SH.
4.GEDION ARDANA RESWARI , SH.MH.
Terdakwa:
AHMAD ZAENI BIN SUNARIP
187 — 75
LA ODE MUHAMMAD NUZUL,SH
Terdakwa:
FIRMAN ABD. MAJID ALIAS IMANG
202 — 95
ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama FIRMAN ABD MAJID;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama GUTTAN selaku kepala keluarga dimana dalam daftar nama anggota keluarga terdapat nama ABDUL KADIR dengan status anak dari lelaki JAMRI GANING dan Perempuan NUR IMBA;
- 20 (dua) puluh lembar foto copy daftar hadir pemilihan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 (MODEL C.
DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) dengan jumlah pemilih sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, perempuan sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
- 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir pemilih tambahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
PEMBERITAHUAN-KWK) atas nama ABDUL KADIR;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir pemilih pindahan ditempat pemungutan suara (TPS 5 Kelurahan Panasakan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Pemilihan Wakil Bupati Tolitoli (MODEL C.
79 — 11
Arfiansyah Nasution,SH
Terdakwa:
RUSMAN BANJARNAHOR
151 — 84
1.YUDI SATRIYO NUGROHO, S.H.
2.ANTON SUSILO,S.H.
3.YAYAN ALFIAN,S.H.
Terdakwa:
Irma Liambana Alias Irma Alias Ibu Kades
109 — 0
248 — 62
Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
pengecekan terhadap status saksi MAKS KRAKUKO melainkanmengajak dan mengusulkan menjadi Ketua Koordinator Tim Relawan DistrikRoufaer Paslon Nomor urut 3 dan terhadap ajakan tersebut disetujui oleh saksiMAKS KRAKUKO.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikotamenjadi Undangundang.Menimbang bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut olehPenuntut Umum dan tidak hadir berdasarkan alasan yang sah , dansebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2018 tentang tatacara penyelesaian tindak pidana pemilinan dan Pemilihan Umum khususnyapasal 3 ayat (3) dikatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa , maka dengan demikiansidang dilanjutkan dengan tanpa hadir
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
adalah semua benda atau bentuk lain yangmemuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambaryang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajakorang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaranpendapatan dan belanja daerag dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon(Pasal 1 angka 23 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentangKampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
HASRAWATI MUSYTARI SH MH
Terdakwa:
MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR
508 — 121
185 — 98
sebutanlain/perangkat Kelurahan dalam Kampanye calon dilarangmelibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Aparatur Sipil Negara, Anggita Kepolisian Negara RepubkikIndonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan melanggar Pasal Pasal 189 Jo Pasal 70 Ayat (1)huruf c Undangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undangundang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan agar terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa:e 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);e 4(empat) lembar uang pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negarae 1 (satu
PemungutanSuara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dansetiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000, (dua puluh dua juta empat ratusribu rupiah) selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO bersama Tim Pemenangantersebut untuk membagikan biaya operasional tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 189 Jo Pasal 70 Ayat (1) huruf c Undangundang RI No. 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undangundang.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota).
ADE F D SINAGA,SH
Terdakwa:
LASMA MANULLANG
167 — 135
221 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jawa Tengah No.20 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :ALIANS ELEMEN MASYARAKAT PEMANTAU PEDULIPILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2003, bertindak untuk danatas nama LSMORMAS dan Mahasiswa serta ElemenMasyarakat lainnya baik sendirisendiri maupun bersamasama, antara lain sebagai berikut :1.
Angka 3 :: Setelah mempelajari Rancangan Keputusan DPRD ProvinsiJawa Tengah tentang Peraturan Tata Tertib PemilinhanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan20032008, masih diperlukan adanya penyempurnaan;Menyikapi masukan dari elemen masyarakat dalam rangkapenyusunan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur yang disampaikan pada konsultasi, dapat kamisampaikan bahwa salah satu tujuan penyusunan Tata TertibPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dalam upayamenghasilkan sosok
Menerima dan mengabulkan Permohonan Judicial Riview terhadapKeputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor : 20 tahun 2003 tentangPeraturan Tata Tertio Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 ;2. Menetapkan batal/tidak sah menurut hukum Keputusan DPRD Propinsi JawaTengah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib PemilinanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2003 2008 ;3.
No. 15 P/HUM/2003.Peraturan Tata Tertiob Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, para Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : Bukti dilampirkan antara lain ialah : Bahan Pengajuan Judicial Review AtasTatib Pilgub Jawa Tengah 2003/08 Ke Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihakTermohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawabtelah lewat
Jawa Tengah No.20 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 20032008 tersebut ;Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Rabu, tanggal 3 Mei 2006 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung,SH.
236 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
405 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap