/IMB/ 02 Januari Perum Blok A1 No. 01 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 2013 CimanggisCountryResidancePT. SAVANNA 648.12/1396. /IMB/ 02 Januari Perum Blok A1 No. 02 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 2013 CimanggisCountryResidancePT. SAVANNA 648.12/1396. /IMB/ 02 Januari Perum Blok A1 No. 03 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 2013 CimanggisCountryResidancePT. SAVANNA 648.12/1396.

/IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 04 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidancePT. SAVANNA 648.12/1396. /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 05 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidancePT. SAVANNA 648.12/1396. /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 06 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidanceDepok 7 PT.

SAVANNA 648.12/1396. 8 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 08 Tugu CimanggisADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance8 PT. SAVANNA 648.12/1396. 9 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 09 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance9 PT. SAVANNA 648.12/1396. 10 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 10 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance10 PT.

SAVANNA 648.12/1396. 11 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 11 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance1 PT. SAVANNA 648.12/1396. 12 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 12 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance12 PT. SAVANNA 648.12/1396. 13 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 Cimanggis 12ACountryResidance13 PT.

SAVANNA 648.12/1396. 14 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 14 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance14 PT. SAVANNA 648.12/1396. 18 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 18 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance15 PT. SAVANNA 648.12/1396. 19 /IMB/ 2 Januari 2013 Perum Blok A1 No. 19 Tugu Cimanggis DepokADHI UTAMA BPMP2T/2013 CimanggisCountryResidance16 PT.

BUPATI LOMBOK BARAT vs CHINDHUNATA TEKAYADI dan KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT, sekarang BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( BPMP2T ) KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kabupaten Lombok Barat ; Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT 1 /PEMBANDINGMELAWAN:CHINDHUNATA TEKAYADI, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan PejanggikNo.45, Lingkungan Yasekambang, Kelurahan Cilinaya,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram :mo mnnnn mene mannnnonennnnansaanaanannnannen Selanjutnya disebutsebagai: PENGGUGAT / TERBANDINGDANKEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU(BP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT, sekarangBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERVJINAN TERPADU ( BPMP2T

) KABUPATENLOMBOK BARATBerkedudukan di Jalan Langko No.23 Mataram ;; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/783/BPMP2T/2012 tertanggal 20 Nopember 2012, memberikan kuasa1.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( BP2T ), sekarang BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( BPMP2T ) KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN TERPADU ( BP2T ), sekarangBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERWINANTERPADU (BPMP2T ) KABUPATEN LOMBOK BARAT; BerkedudukanDi jalan Langko Nomor : 23, Mataram ; Memberikan Kuasa Kepada:1.H. LALU AGUS SALIM, SHKepala Bagian Hukum Dan PerundangUndangan Pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Lombok Barat; 2. H. MULYADIN, SH. MH...... ke halaman 3. H. MULYADIN, SH. MHStaf Ahli Bidang Hukum Dan Pemerintahan;. H. BAGUS DWIPAYANA, SH. MMKa.Sub.Bag.

Bag Dokumentasi pada BagianHukum dan PerundangUndangan SekretariatKabupaten Lombok Barat; SAPTA MAHENDRA, SHKa.Sub.Bag PerundangUndangan padaBagian Hukum Dan PerundangUndanganSekretariat Kabupaten Lombok Barat; Kesemuanya beralamat di jalan Soekarno Hatta, GiriMenang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2013Nomor : 180/79/BPMP2T/2013; Dan memberikan Kuasa Substitusi kepada :Kepala Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkanSurat Kuasa Nomor : 180/78/BPMP2T/2013 tanggal22

Olehkarenanya Tanggung Jawab dan Tergugat atas KTUN yang dikeluarkanTERGUGAT 2..... ke halaman 6TERGUGAT 2 berada pada Bupati Lombok Barat ( TERGUGAT 1 ) dan KepalaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ), sekarang Badan PenanamanModal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BPMP2T ) Kabupaten Lombok Barat( TERGUGAT @ jg ~..72.

Bahwa PENGGUGAT didalam surat gugatannya didalam dalil Posita angka4 halaman 3 yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 4.567.165M2 (+456 HA) dimana tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh PT.MAKMUR PERSADA INDONESIA dimana sebagian dari tanah tersenuttelah terbit izin prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang diterbitkanoleh BPMP2T yang diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II (PT.Makmur Persada Indonesia) seluas + 592.000 M2 (+59,2 HA).

Bahwa Izin Prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang diterbitkanhanya berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak tanggal diterbitkansehingga bila PENGGUGAT mengatakan bahwa Izin Prinsip Nomor188.45/39/BPMP2T/V/2013 menjadi dasar penguasaan tanah yang cacathukum maka pernyataan PENGGUGAT adalah keliru) dan sudahkadaluwarsa karena Izin Prinsip yang diterbitkan hanya berlaku dalamjangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan Sesuai denganPasal 1946 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

MAKMUR PERSADA INDONESIA dan sebagiantelah terbit Izin Prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang diterbitkanoleh BPMP2T yang diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II ( PT.Makmur Persada Indonesia ) seluas + 592.000 M2 (+ 59,2 HA) batas batas mana yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai tanah yang masukdalam Izin Prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 tidak diterangkan dandijelaskan oleh PENGGUGAT.

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam bentukSurat Izin Prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 adalah Produk Hukumyang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu (BPMP2T) yang dalam hal ini pihak yang menerbitkan Surat IzinPrinisip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang dikatakan CACAT HUKUM oleh PENGGUGATsehingga dalam hal ini keliru bila PENGGUGAT mengajukan gugatanPerbuatan Melawan Hukum dan CACAT HUKUM ke

Menyatakan Sah demi hukum dan berkekuatan hukum tetap Surat IzinPrinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang diterbitkan oleh TURUTTERGUGAT II;4. Menolak secara tegas atas dalil PENGGUGAT yang menyatakan Surat yangditerbitkan oleh TURUT TERGUGAT Il yaitu Surat Izin Prinsip Nomor188.45/39/BPMP2T/V/2013 CACAT HUKUM;5.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) , sekarang BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN TERPADU (BP2T) , sekarangBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERWINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATENLOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Langko Nomor23 Mataram:0 monn nnn nnn nen cncnncnncnDalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:1. H. Lalu Agus Salim, SH;j2. H. Mulyadin, SH MH;,.3. H. Bagus Dwipayana, SH, MM;4. Marhaen, SH. MH;.5.

Sapta Mahendra, SH; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada SekretariatKabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasakhusus Nomor 180/79/BPMP2T/2013 tanggal 11 MaretPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; DGIGIAN MEDC, 2 meeeemmesnnenenceemsnnnnenceemanennnnaseenmnbnHnaemetannbnanaaemannnbne1.

Kartini, Gang KomodoV Nomor 2, Lingkungan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;Untuk Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;; MELAWANBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM;Tempat Kedudukan: Jalan Flamboyan Nomor 1,Lingkungan Karang Seraya, Kota Mataram;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:508/419/BPMP2T/XV2015 tanggal 24 November2015, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : MANSUR, S.H., M.H.; Kewarganegaraan : Indonesia; Jabatan : Ka.Bag. Hukum Set.Da; 2. Nama : M.

Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.Kewarganegaraan : Indonesia; Jabatan : Staf Bagian Hukum Set.Da;Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor503/424.a/BPMP2T/XV/2015 tanggal 24 November2015, memberikan kuasa kepada BENY BAKARY,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum Akurasi NIB,beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 39 B, Gunung Sari, Lombok Barat;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca: 1.

Bahwa atas keadaan tersebut, maka PEMOHON bersurat yang terakhirkepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMP2T) pada tanggal 27 Okt 2015; Bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan Ruko tersebut, berakibatsangat mengganggu ketenangan dan ketentraman; Halaman4dari23 Hal. Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.14.15.16.17.18.19.20.Bahwa pembangunan unit usaha yang berada di Jalan RA. Kartini NO: 24lingkungan Monjok Griya, kelurahan Monjok, kecamatan Selaparang,kota Mataram, prov.

Luh Eka Sukma Ariesandi (Fotokopi sesuaidengan aslinya); Berupa denah bangunan Pemohon dan bangunanyang dibangun (Pembanding belum diserahkan);Berupa Daftar Calon Saksi (Fotokopi sesuai dengan212111 9Berupa Brosur Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram(BPMP2T) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berupa Brosur jin Paket Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu) Kota Mataram(BPMP2T) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berupa Permohonan lin Paket Usaha (Fotokopisesuai dengan

WAHYU RAHMINANTO, memberikan kesaksian sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah Kasub Perijinan Non Usaha di BPMP2T; Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan dari Pemohon terhadap dibangunnya rumah tinggal di belakang ruko; Bahwa Saksi mengetahui Pemilik bangunan telah mengurus IMB untukrumah tinggal tersebut yang selanjutnya telah diterbitkan IMB penambahan bangunan rumah tinggal:; Bahwa persyaratan permohonan IMB telah terpenuhi yaitu: KTP, PBB,fotokopi sertifikat, sehingga diterbitkan IMB penambahan

.: 002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yangberlaku sampai dengan 13 Oktober 2019;Surat Keterangan Lurah GunungBahagia No.: 503/138/PEMB/XV 2016 tanggal 3 November 2016 perihal suratketerangan Domisili Usaha ; SPPL No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10Oktober 2011;Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU09290.40.22.2014 tanggal20 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Astra International Tbk; Akta Perseroan Terbatas PT.

Haryono yang terdiri dari : IzinGangguan No.: 002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yangberlaku sampai dengan 13 Oktober 2019;Surat Keterangan Lurah GunungBahagia No.: 503/138/PEMB/XV 2016 tanggal 3 November 2016 perihal suratketerangan Domisili Usaha ; SPPL No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10Oktober 2011;Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU09290.40.22.2014 tanggal20 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.Astra International Tok; Akta Perseroan Terbatas PT.

Haryono yang terdiri dari : lIzin Gangguan No.: 002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober2016 yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2019; Surat Keterangan Lurah Gunung Bahagia No.: 503/138/PEMB/XV2016 tanggal 3 November 2016 perihal surat keterangan DomisiliUsaha; jin Mendirikan Bangunan; IMB Nomor : 917/DTKP/BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luas lantai/bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor : 918/DTKP/BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luas lantai/bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor

Haryono yang terdiri dari : Izin Gangguan No.: 002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober2016 yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2019; Surat Keterangan Lurah Gunung Bahagia No.: 503/138/PEMB/XV2016 tanggal 3 November 2016 perihal surat keterangan DomisiliUsaha; fin Mendirikan Bangunan; IMB Nomor : 917/DTKP/BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luaslantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor : 918/DTKP/BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luaslantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai; IMB Nomor

Haryono yang terdiri dari : lIzin Gangguan No.: 002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober2016 yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2019; Surat Keterangan Lurah Gunung Bahagia No.: 503/138/PEMB/XV2016 tanggal 3 November 2016 perihal surat keterangan DomisiliUsaha; jin Mendirikan Bangunan;Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 17/P!

Saksi NURHELMI, SH.MSi Pgl EMI, menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi bekerja di Pemda Padang Pariaman sebagaiPegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala BadanPenanaman Perlayanan Perjanjian Terpadu (BPMP2T) yang manatugas dan tanggung jawab saksi membantu Bupati di bidangpenanaman modal dan perjanjian ;Bahwa berdasarkan datadata yang ada pada Badan PenanamanPerlayanan Perjanjian Terpadu (BPMP2T) Kabupaten PadangPariaman semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015terhadap CV

ADEK tidak adaterdaftar pada Badan Penanaman Perlayanan Perjanjian Terpadu(BPMP2T) dalam melakukan penambangan batuan jenis Siturkil(IUP);Bahwa berdasarkan datadata yang ada pada Badan PenanamanPerlayanan Perjanjian Terpadu (BPMP2T) Kabupaten PadangPariaman Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Nomor300/02/KEP/BPP2014 yang dipergunakan oleh terdakwa untukmelakukan kegiatan penambangan batuan jenis Sirtukil di KorongPelayanan Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kabupaten PadangPariaman benar terdaftar di

Badan Penanaman PerlayananPerjanjian Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Padang Pariamanadalah atas nama JONI AMIR SP,,MBA,MM Pgl Datuk Malanobukan atas nama terdakwa REZA MARJOHAN Pgl Adek ;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Badan PenanamanPerlayanan Perjanjian Terpadu (BPMP2T) Kabupaten PadangPariaman terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untukpermintaan (IUP) tetapi atas nama JONI AMIR SP, MBA, MM PglDatuk Malano ada mengajukan pemohonan IUP ke BadanPenanaman Perlayanan Perjanjian Terpadu

(BPMP2T) KabupatenPadang Pariaman ;Semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terhadap CVPoin Indo Pratama dengan pemilik atau pimpinannya atas namaterdakwa REZA MARJOHAN PglI ADEK tidak ada terdaftar padaBadan Penanaman Perlayanan Perjanjian Terpadu (BPMP2T)dalam melakukan penambangan batuan jenis Siturkil (IUP) Nomor300/02/KEP/BPP2014 bertempat di daerah Korong PelayananBalah Hilir Kenagarian Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariamandengan luas areal 1,2 Ha ;Bahwa sampai dengan tahun 2015 CV Indo

;Bahwa sebelum izin (TDUP) diterbitkan oleh DIPORABUDPARada 2 yang harus dilengkapi untuk pengajuan izin yaitu (IMB) danHO yang diterbitkan terlebih dahulu oleh Badan PenanamanPerlayanan Perjanjian Terpadu (BPMP2T) Kabupaten PadangHalaman 11 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Pmn.Pariaman dan diteruskan ke DISPORABUDPAR untuk terbitnyaTDUP tersebut ;Bahwa Badan Penanaman Perlayanan Perjanjian Terpadu(BPMP2T) Kabupaten Padang Pariamanb tidak ada menerbitkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

keluarga tidak pernah damaikan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanyaagar masingmasing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agamamaka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Gugat Ceraitelah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor 570/04.52/BPMP2T

Asli Surat Izin Atasan Nomor 570/04.52/BPMP2T, yang dikeluarkan olehKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu,tertanggal 04 April 2016. Bukti tersebut bermeterai cukupdan cap pos (buktiP.2). SaksiSaksi.

Sebagaimana bukti P.2 tentang Surat Keputusan Nomor 570/04.52/BPMP2T,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu, tertanggal 04 April 2016;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atasalasanalasan sejak bulan Maret 2016 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkanTergugat tidak peduli kepada Penggugat selain itu Tergugat tidak jujur tentang gajiatau penghasilannya serta

/I/2013 Reff: 5528/ BPMP2T/IV2013,tanggal 8 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy surat keputusan Kepala Badan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan Nomor : 5528/ BPMP2T 1/2013 Reff: 5528/ BPMP2T/I/2013,tanggal 8 Februari 2013 tantang Pengukuhan Sebagai wajib pajakRestribusi Daerah Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kabupaten Pelalawan, berlaku dari tanggal 4 Februari 2013s/d Februari 2014 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar

/SITU/2013/17, tanggal 12 Februari 2013 dari BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu KabupatenPelalawan yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy Surat ljin Usaha berdasarkan UndangundangGanguan Nomor 137/BPMP2T/HO/2013/19, tanggal 12 Februari 2013dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpaduKabupaten Pelalawan, An.

/I/2013 Reff: 5528/ BPMP2T/IV/2013,tanggal 8 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Badan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan Nomor : 5528/ BPMP2T 1/2013 Reff: 5528/ BPMP2T/IV/2013,tanggal 8 Februari 2013 tantang Pengukuhan Sebagai wajib pajakRestribusi Daerah Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kabupaten Pelalawan, berlaku dari tanggal 4 Februari 2013 s/dFebruari 2014 yang telah dilegalisir ;.1 (satu

/SITU/2013/17, tanggal 12 Februari 2013 dari BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu KabupatenPelalawan yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopy Surat jin Usaha berdasarkan UndangundangGanguan Nomor 137/BPMP2T/HO/2013/19, tanggal 12 Februari 2013dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpaduKabupaten Pelalawan, An.

/I/2013 Reff: 5528/ BPMP2T/IV2013, tanggal 8 Februari2013 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy surat keputusan Kepala Badan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten PelalawanNomor : 5528/ BPMP2T 1V2013 Reff: 5528/ BPMP2T/I/2013, tanggal 8Februari 2013 tantang Pengukuhan Sebagai wajib pajak Restribusi DaerahKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu KabupatenPelalawan, berlaku dari tanggal 4 Februari 2013 s/d Februari 2014 yangtelah dilegalisir;1 (satu) lembar

Bahwa PENGGUGAT didalam surat gugatannya didalam dalil Posita angka4 halaman 3 yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 4.567.165M2 (+456 HA) dimana tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh PT.MAKMUR PERSADA INDONESIA dimana sebagian dari tanah tersenuttelah terbit izin prinsip Nomor 188.45/ 39/ BPMP2T/ V/ 2013 yang diterbitkanoleh BPMP2T yang diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II (PT.Makmur Persada Indonesia) seluas + 592.000 M2 (+59,2 HA).

Bahwa Izin Prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang diterbitkanhanya berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak tanggal diterbitkansehingga bila PENGGUGAT mengatakan bahwa Izin Prinsip Nomor188.45/39/BPMP2T/V/2013 menjadi dasar penguasaan tanah yang cacathukum maka pernyataan PENGGUGAT adalah keliru) dan sudahkadaluwarsa karena Izin Prinsip yang diterbitkan hanya berlaku dalamHAL. 36 DARI 122 HAL PUTUSAN NO 196/PDT.G/2017/PN.BPPjangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan Sesuai

MAKMUR PERSADA INDONESIA dan sebagiantelah terbit Izin Prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang diterbitkanoleh BPMP2T yang diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II ( PT.Makmur Persada Indonesia ) seluas 592.000 M2 (+ 59,2 HA) batas batasmana yang diakui oleh PENGGUGAT sebagai tanah yang masuk dalam IzinPrinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 tidak diterangkan dan dijelaskanoleh PENGGUGAT.

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam bentukSurat Izin Prinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 adalah Produk Hukumyang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu (BPMP2T) yang dalam hal ini pihak yang menerbitkan Surat IzinPrinisip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang dikatakan CACAT HUKUM oleh PENGGUGATsehingga dalam hal ini keliru bila PENGGUGAT mengajukan gugatanPerbuatan Melawan Hukum dan CACAT HUKUM ke

Menyatakan Sah demi hukum dan berkekuatan hukum tetap Surat IzinPrinsip Nomor 188.45/39/BPMP2T/V/2013 yang diterbitkan oleh TURUTTERGUGAT II;4. Menolak secara tegas atas dalil PENGGUGAT yang menyatakan Surat yangditerbitkan oleh TURUT TERGUGAT Il yaitu Surat Izin Prinsip Nomor188.45/39/BPMP2T/V/2013 CACAT HUKUM;5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/06/BPMP2T-LB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/06/BPMP2T-LB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan; 4.

Bahwa disamping memiliki sertipikat hak milik tersebut diatas ParaPenggugat juga sudah memiliki iin Lokasi No.0203/BPMP2T/ILOK/SKB/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan jjinmendirikan bangunan dari Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram No.0487/BPMP2T/IMB/SKB/XII/2015 dengan lokasi bangunan Jalan Pelor MasIl Lingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan SekarbelaKota Mataram yang ditetapkan di Mataram 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan

Bahwa ketika keluarnya yin mendirikan bangunan No.0487/BPMP2T/IMB/SKB/XII/2015 pada tahun 2015 tibatiba ParaPenggugat melihat tidak ada lagi sebagian Jalan Pelor Mas III LingkunganKekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataramkarena telah disatukan dengan tanah yang ditempati olen Para Tergugat;7.

/BPMP2T/SKB/X/2015 dengan Lokasi Bangunan Jalan Pelor Mas IIILingkungan Kekalik Timur Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan SekarbelaKota Mataram, namun alamat Ijin Para Penggugat tersebut adalah alamatyang salah;Bahwa sebenamya jalan yang ada melintas disebelah Barat tanahtanahmilik Para Penggugat tersebut adalah Jalan Sembada Asri IV Bahwasebenarnya jjinijin lokasi dan ljin mendririkan bangunan Para Penggugattersebut adalaha Jalan Sembada Asri IV;Bahwa oleh karena Jalan Pelor Mas III tersebut adalah

Lokasi Kaplingan tersebut yang sekarang menjadiLokasi Kampus Universitas Tehnologi Mataram dan Tanah Milik Haji Fauzansekarang menjadi tanah milik Insinyur Lalu Darmawan Bakti;Bahwa tanah Lokasi Kampus tersebut pun ditembok keliling pada tahun2008 pada saat Kampus Universitas Teknologi Mataram (dahuluAMIKOM/STMIK MATARAMN) dibangun pada tahun 2008;Bahwa kalau saja Para Penggugat mengajukan Permohonan jin Bangunandengan menggunakan alamat Jalan Pelor Mas Ill dan keluar Surat jinBangunan No. 0487/BPMP2T

Keadaan inimalah menguatkan dalil bantahan dari Tergugat/Pembanding yangmenyatakan bahwa Jalan Pelor Mas Ill tidak sampai ke tanah Penggugatdan bukan jalan menuju tanah milik Para Penggugat akan tetapi hanyasampai di tanah milik Yayasan Lembaga Pendidikan Darma Bakti dan tanahHak Milik Insinyur Darmawan Bakti dan Para Penggugat mengajukanPermohonan jin Bangunan dengan menggunakan alamat Jalan Pelor MasIll seperti dalam Surat Ijin Bangunan No. 0487/BPMP2T/IMB/SKB/XII/2015pada tahun 2015 jelas tidak

Menyatakan batal surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Ijin Tempat Usaha Nomor 503.B3/1393/SITU/BPMP2T-LB/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 Nama Perusahaan SONYA HOME STAY yang dimohonkan atas nama HETTY THERESIA NATHAN; -----------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa Surat Ijin Tempat Usaha Nomor 503.B3/1393/SITU/BPMP2T-LB/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 Nama Perusahaan SONYA HOME STAY yang dimohonkan atas nama HETTY THERESIA NATHAN; -----------------------------------------------------------------------4.

PerundangUndangan pada Bagian Hukumdan PerundangUndangan = Sekretariat KabupatenLombok Barat; 2202222 ncno neKeempatnya samasama beralamat di Jalan SoekarnoHatta, Giri Menang, Gerung; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2013 Nomor :009/129/BPMP2T/201 3; 22222n2n one cee eeeUntuk selanjutnya disebut sebagai : TER Al 2. HETTY THERESIA NATHAN. Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Raya Senggigi,Dusun Senggigi, Rt.002/Rw.

., Staf pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Lombok Barat;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten LombokBarat, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri MenangGerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 800/74/BPMP2T/2015 tanggal 09 Maret 2015,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawanLALU TOMY WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tunjung RayaBlok

Bahwa disisi lain, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim ditingkat Pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram dalam amar putusannya yang menyatakan Batal Surat KeputusanKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lombok Barat Nomor : 009 / 06 / BPMP2T LB/1I/ 2015 tanggal21 Januari 2015 tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan danMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten LombokBarat Nomor : 009 / 06 / BPMP2T LB /1/ 2015 tanggal 21 Januari 2015tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan, dan diperkuat olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebab sesuai faktapersidangan seharusnya Jawaban, Duplik yang ada dipersidangan di tingkatpertama juga harus' dipertimbangkan karena eksespsi Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut haruslah dinyatakanHalaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 179 K/TUN/2016diterima, sehingga menyatakan menolak gugatan

Penggugat, dalam amarputusannya, Karena yang menjadi obyek gugatan tersebut adalah Suratyang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu ( BPMP2T) sedangkan obyek tersebut adalah Surat Biasaatau Surat Dinas Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas karenapihak Penggugat menggugat Surat Keputusan sedangkan yang di buat olehpihak Tergugat adalah Surat Dinas.

Nomor 718 K/Pid.Sus/20152.10.11.1 (satu) lembar Fotocopy susunan pengurus Koperasi Petani SejahteraPeriode 20122016, tanggal 30 Maret 2012 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy Kartu NPWRD Koperasi Petani SejahteraNomor Reg:5528/ BPMP2T/I/2013 Reff: 5528/ BPMP2T/IV2013,tanggal 8 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy surat keputusan Kepala Badan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan Nomor : 5528/ BPMP2T 1/2013 Reff: 5528/ BPMP2T

Nomor 718 K/Pid.Sus/20153.1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWRD Koperasi Petani Sejahtera10.11.Nomor Reg:5528/ BPMP2T/IV2013 Reff: 5528/ BPMP2T/IV2013,tanggal 8 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Kepala Badan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan Nomor : 5528/ BPMP2T 1/2013 Reff: 5528/ BPMP2T/I/2013,tanggal 8 Februari 2013 tantang Pengukuhan Sebagai wajib pajakRestribusi Daerah Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu

Pelalawanyang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopy Surat ljin Usaha berdasarkan UndangundangGanguan Nomor 137/BPMP2T/HO/2013/19, tanggal 12 Februari 2013dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu Kab.Pelalawan, An. LABORA BANCIN yang telah dilegalisir ;Hal. 16 dari 61 hal. Put.

/IV2013 Reff: 5528/ BPMP2T/I/2013, tanggal 8Februari 2013 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Foto copy surat keputusan Kepala Badan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenPelalawan nomor : 5528/ BPMP2T 1V2013 Reff: 5528/ BPMP2T/IV/2013,tanggal 8 Februari 2013 tantang Pengukuhan Sebagai wajib pajakRestribusi Daerah Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kab.

Pelalawanyang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Foto copy Surat lin Usaha berdasarkan Undangundang Ganguan No. 137/BPMP2T/HO/2013/19, tanggal 12 Februari2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpaduKab. Pelalawan, An.

/ol>

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
2. 1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warna putih dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH
3. 1 (Satu) Lembar Foto copy ijin gangguan (HO) atas nama MUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor : 045.2/0326/HO/BPMP2T

bahan tambahanmakanan merk JAGO BANGKOK dengan total keseluruhan 240bungkus 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Up warnaputin dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAHDirampas untuk dimusnahkan1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis PickUp warna putih dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH 1 (Satu) Lembar Foto copy jjin gangguan (HO) atas namaMUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor045.2/0326/HO/BPMP2T

bahantambahan makanan merk JAGO BANGKOK dengan totalkeseluruhan 240 bungkusDirampas untuk dimusnahkan;3. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Upwarna putin dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH4. 1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis PickUp warna putih dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH5. 1 (Satu) Lembar Foto copy jjin gangguan (HO) atas namaMUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor045.2/0326/HO/BPMP2T

tambahan makanan merkJAGO BANGKOK dengan total kKeseluruhan 240 bungkusDirampas untuk dimusnahkan 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk SUZUKI jenis Pick Upwarna putin dengan No pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH 1 (Satu) Buah STNK kendaraan roda empat merk SUZUKI jenisPick Up warna putin dengan No. pol : DR 9385 AH, A.n MUSDALIPAH 1 (Satu) Lembar Foto copy jjin gangguan (HO) atas namaMUSDALIPAH yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Kota Mataram, Nomor045.2/0326/HO/BPMP2T

Bahwa atas bidang tanah milik PT Kariangau Bumi Sejahteratersebut telah memperoleh izin prinsip dari Walikota Balikpapan denganNomor 503.05/63/BPMP2T, tanggal 30 Juni 2014;6. Bahwa atas bidang tanah milik PT Kariangau Bumi Sejahteratersebut telah memperoleh izin lokasi melalui Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan(BPMP2T) dengan Nomor 503.06/08/BPMP2T/V/2015, pada bulan Mei2015, seluas + 671.917 m?

Karya Dayun untuk diantarkan kepada Kantor Badan32Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu ( BPMP2T ) bersamadengan saksi Agus Edy Syahputra dan surat tersebut adalah suratpermohonan pengajuan izin prinsip PT.

Berjumpa langsung dengan Kepala Kantor Badan PenanamanModal dan pelayanan perzanan Terpadu ( BPMP2T ) yaitu saudaraHERYANTO , dan saat itu saudara Heriyanto mengatakan bahwapermohonan izin dari PT.

Karya Dayun untuk mengantarkan surat kekantor BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Periznan terpadu ( BPMP2T )Kabupaten Siak namun saksi tidak membuka dan membaca surat yang adadidalam amplop tersebut, lalu setelan saksi Agus berada dikantor BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu ( BPMP2T ) saksibertemu dengan pegawai kantor Badan Penanaman Modal dan PelayananPerianan terpadu ( BPMP2T ) yang bemama bu Dew, lalu surat tersebutsaksi serahkan kepada ibu Dew, kemudian beberapa hari kemudian

Siak, kemudian saksi Husein menghubungi kepada pihak Instansiterkait dalam melakukan periznan yaitu Badan Penanaman Modal danPelayanan Perianan terpadu ( BPMP2T ), lalu pihak instansi BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perznan terpadu ( BPMP2T ) tersebutmeniawab bahwa belum ada menerbitkan izin untuk usaha Perkebunanuntuk PT.

Karya Dayun dengan luas 1.213,17 (seribu dua ratustiga belas koma tujuh belas ) hektar hal ini dibuktikan dengan adanyainstruksi terdakwa terhadap saksi Deslan Efendi pada bulan Mei Tahun2014 untuk melakukan pengurusan periznan kepada Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan terpadu ( BPMP2T ) yang pada saat itusaksi berumpa dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerianan terpadu ( BPMP2T ) yaitu saudara Heriyanto dan pada saat itudikatakan bahwa ian untuk PT.

KARIANGAU BUMI SEJAHTERAtersebut telah memperoleh IZIN PRINSIP dari WALIKOTA BALIKPAPANdengan Nomor: 503.05/63/BPMP2T, tanggal 30 Juni 2014;Bahwa atas bidang tanah milik PT. KARIANGAU BUMI SEJAHTERAtersebut telah memperoleh IZIN LOKASI melalui Keputusan KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu KotaBalikpapan (BPMP2T) dengan Nomor: 503.06/08/BPMP2T/V/2015, padabula Mei 2015, seluas + 671.917 m?