Ditemukan 203 data
MOH. DJOHANSYAH SALEH
21 — 15
Djohar Saleh Djindang untuk menjual serta menandatangani Akta Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan yang Sertifikat Hak Milik Nomor 2066, yang terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat atas nama Alm. Djohar Saleh Djindang;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
18 — 0
Saleh Djindang);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere, Kotamadya Depok, Jawa Barat dan epada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, guna dicatatkan
56 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
sekolah dan apakah penyalahgunaan wewenang/ kesempatan / sarana tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Kewenangan " menurutpasal 53 ayat (1) huruf b UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseoranguntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa menurut E.UtrechtMoh.Saleh Djindang
Saleh Djindang, PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, Cet.X, (Jakarta Ichtiar Baru, 1990,hal. 144). Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertianPegawai Negeri menurut pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat(1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan: Yangdimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yag menunjukantugas,tangungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalamsatuan organisasi Negara.
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh Djindang, PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, Cet. IX,1990,halaman 76). Menurut hukum Perancis dipakai pengertianInexistence .... Suatu. pengertian hukum dapat dimasukan kedalampengertian batal mutlak (ibidem, halaman 128). Harus dinyatakan tidakberlaku dan tidak mengikat;13.
145 — 49
Saleh Djindang yang dimaksuddengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapkring van vaste werkzaamheden yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, PengantarHukum Adminstrasi Negara Indonesi 1990 hal.144;Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnyamaka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan sehingga yangdimaksud dengan Kedudukan selain dapat
Saleh Djindang yangdimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapkring van vastewerkzaamhedenyang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentinganumum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara,Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesi 1990 hal.144;Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi padaumumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan sehinggayang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku
88 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh Djindang, Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, cet. IX, 1990,halaman 76) Menurut hukum Perancis dipakai pengertian inexistence ...suatu pengertian hukum dapat dimasukkan kedalam pengertian batalmutlak (ibedem, halaman 128). Harus dinyatakan tidak berlaku dan tidakmengikat;12.
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh Djindang, Pengantar Dalam HukumIndonesia hal 152, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983 hal 203205,L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita,Jakarta hal 162, bukti P12).
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrecht/Moh.Saleh Djindang, S.H., Penerbit Iktiar Baru/Sinar Harapan, cetakankesebelas halaman 328 menyatakan:....Kita tidak dapat melihat negara terpisah dari perkembanganmasyarakat. Bagian terpenting penghidupan sosial negara selaludalam suatu proses pembaharuan kemasyarakatan (maatschappelijkevernieuwing), yaitu. in dem fortwahrenden Neuerfassen undzusammenfassen seiner angehorigen, Negara itu bukan suaturuhendes Ganzes, sesuatu yang statis, yang tidak berkembangselanjutnya.
23 — 8
Untuk Sementara WaktuMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkunganpekerjaan tetap (Kring Van Vaste werk Zaam Heden) yang diadakan dan dilakukan21guna kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggiyang diberi nama negara, Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaantetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapatdinyatakan dengan tetap (Zoveel Nogelijk Nauw Keuring Omschreven) yangbersifat duum zaam (Utrecht dan Moh Saleh Djindang
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADIYASA Als. MANGKU KETUR
114 — 75
Utrecht dan Moh.Saleh Djindang : adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dandilakukan guna kepentingan Negara/ kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara.(Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesi, Cet. IX, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, him. 144);Menimbang, bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan dapatdibedakan menjadi 2 (dua) Jenis yaitu :1.
WAHYUDI, ST
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
103 — 45
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (1990:78) yang menyatakan kekurangan bukan essentieel tidakdapat mempengaruhi berlakunya ketetapan, mengenai kekuranganessentiee?
HARIYANTO MUHAMMADIAH SP,M.SI
Tergugat:
BUPATI LUWU
181 — 79
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (1990:78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essential harusdilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehinggaketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, makaketepan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yangmempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
237 — 131
Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar,Jakarta, 1990, Hlm. 85.) menyatakan bahwa, suatu keputusan dapat ditarik/diubah bilamanaternyata keputusan tersebut dibuat atas dasar keteranganketerangan yang kurang lengkap atautidak benar, kecuali untuk keputusan yang sifatnya eenmalig dan yang photografisch, makatidak dapat ditarikkembali ; = 2222222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn ncn neeMenimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara ini Majelis Hakim akanmengawalinya
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh Djindang : "yang dimaksudkan denganjabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (khng van vastewekzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara /kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggiyang dibeh nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkunganpekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak Hal. 32 dari 40 hal. Put.
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
371 — 160
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdililhat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu ...
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdililhat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
AFRIZAL PURBA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
315 — 145
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatHalaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN. JBI.mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdililhat beratnya kekurangan.
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
ARIFUDDIN,SH.,MH
Tergugat:
BUPATI LUWU
175 — 77
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia (1990;78), yang menyatakan: ... Kekurangan bukan essentieel tidakdapat mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieelharus dilinat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehinggaketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, makaketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal ternadap subjek hukum yangmempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu ...
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No.656 K/Pid.Sus/2010Di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsiyang terdapat di dalam Pasal 3 terdapat kata jabatan dankedudukan ;Menurut E.UtrechtMoh.Saleh Djindang yang dimaksud denganjabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentinganNegara / kepentingan Umum atau yang dihubungkan denganorganisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yangdimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
314 — 132
Saleh Djindang dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(1990;78), yang menyatakan: ...Kekurangan bukan essentieel tidak dapatmempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan essentieel harusdilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga ketetapanyang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yangbersangkutan dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya ketetapan itu...
Terbanding/Penggugat : AGUS PURWANTO
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
77 — 44
Saleh Djindang, PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, cet. IX,1990,halaman 76). Menurut hukum Perancis dipakai pengertianinexistence .... Suatu pengertian hukum dapat dimasukan kedalampengertian batal mutlak (ibidem, halaman 128).