SUAMIPEWARIS dan PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Pengadilan AgamaSerang, tanggal 5 Oktober 2005, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (diberitanda P.6) ;Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 823/KEP.437BKD/2011, atas nama MUNAH, yang dikelaurkan oleh Guberur Banten,tanggal 15 Nopember 2011, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (diberi tandaP.7) ;Fotocopy Kartu Peserta Taspen Nomor : 131313097, yang dikeluarkan olehPT.

Putusan Nomor 311 K/TUN/2017Satu Pintu Juncto Peraturan Guberur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2014; Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 10 PeraturanDaerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi, dinyatakan; Satuan Kerja PerangkatDaerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerahsebagai unsur pembantu) Gubernur dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah; Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka7

Peraturan Guberur DKIJakarta Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 12Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, dinyatakanbahwa: Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkatBPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yangmenyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkanatas ketentuan PerundangUndangan yang berlaku.

No. 14/Pdt.G/2013/PA Mrs.Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.W20A/255/HM.00/1/2013, tanggal 18 Januari 2013 tentang penetapan hari liburtanggal 12 januari 2013 atas tindak lanjut Surat Edaran Guberur PropinsiSulawesi Selatan, dalam rangka Pemilihan Umum Kepada Daerah PropinsiSulawesi Selatan tanggal 22 Januari 2013, di undur ke tanggal 29 Januuari 2013dan tanggal 30 Januuari 2013.Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membinarumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan

GUBERUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA, Cq. CAMAT KECAMATAN KAUDITAN, Cq. HUKUM TUA DESA KAIMA DI DESA KAIMA, dan kawan

Penggugat:
FIRMAN S Ag
Tergugat:
1.H HAMZAH
2.NARUH
3.M DARWIS
4.HADY RAHMAN
5.H YULIZAR
6.Pemerintah Republik Indonesi Cq Mentri Dalam Negeri Cq Guberur Riau Cq Bupati Indaragiri Hilir

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:Nama : DOMINGGUS SARIANG;Tempat Lahir : Ujung Pandang;Umur/Tanggal Lahir =: 56 tahun/15 Januari 1961;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Sukarno Hatta, Kabupaten Mamuju,Provinsi Sulawesi Barat atau Jalan Tidung3 Nomor 89, Makassar;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : PNS (Staf Ahli Guberur

Peraturan Guberur DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 Tentang PelaksanaanPerda No. 12 Tahun 2014. ; 22+ 222222 220 eo noe nnn ene ene ne Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah(Perda) No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang danPeraturan Zonasi, dinyatakan ; Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsurpembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. ; Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka7 Peraturan

Guberur DKIJakarta No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2014Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan bahwa : BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan PelayananTerpadu Satu Pintu. ; 29+ 2222222 222222 o222Dengan demikan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan atasketentuan PerundangUndangan yang berlaku. ; C.Bersifat konkret karena Objek Sengketa yang berisi Penolakan

persidangan sesuai hukum acarayang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaiandengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai denganTergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugatmenyatakan tetap dengan isi dan maksud dari gugatan tersebut;Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 753/Pdt.G/2013/PA.PBR.Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai PNS aktif,Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Guberur

Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidupmembina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat diKelurahan Air Sebakul selama kurang lebih 6 Bulan, kemudian pindahmengambil kontrakan ke Kelurahan Padang Harapan kurang lebihselama 6 bulan, Lalu pindah mengambil rumah kediaman bersama diKelurahan Pematang Guberur bersama Tergugat sampai denganberpisah;3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;4.

Spacecon Internasional;Bahwa. berdasarkan bukti P24 yaitu Keputusan Guberur Maluku Nomor : 140Tahun 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sama Pembangunan Victoria ParTower antara Pemerintah Propinsi Maluku dengan PT.

pengganti kerugian negarasebesar Rp. 480.500.000, (empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)secara tanggung renteng, apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar uangpengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyaikekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa10Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupidiganti dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun;5 Menyatakan barang bukti berupa:a1 (satu) buah SK Guberur

No. 1346 K/Pid.Sus/200826uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidanapenjara masingmasing selama 6 (enam) bulan;6 Menetapkan barang bukti berupa:a1 (satu) buah SK Guberur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor:050.205/377/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Penetapan StandarBarang dan Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi NAD Tahun2005;1 (satu) buah SK Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor:050.205/296/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan StandarBarang

Sehingga,menurut hukum seharusnya jika Penggugat melanggar syaratsyarat yangditetapbkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud, seharusnya Gubernuryang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin dimaksud, bukanTergugat yang dengan serta merta menerbitkan Surat Keputusan tentangpencabutan izin terhadap perusahaan Penggugat karena menurut hierarkhiPemerintahan, Jabatan Tergugat berada dibawah Guberur;Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/201314.

Ir.MURSID MARSONO selaku kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah PropinsiKalimantan Tengah melaporkan hal tersebut kepada kepada Gubernur Kaltengmelalui nota dinas perihal adanya pemalsuan surat Guberur Kalteng tentangKelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.

Ir,MURSID MARSONO selaku kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah PropinsiKalimantan Tengah melaporkan hal tersebut kepada kepada Gubernur Kaltengmelalui nota dinas perihal adanya pemalsuan surat Guberur Kaltengtentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.FAJAR MENTAYA ABADI dimana terhadap hal tersebut ditindaklanjutiGubernur Kalteng deengan memerintahkan kepada Sekda Propinsi Kalimantantengah untuk mengadakan rapat, dan berdasarkan hasil rapat agar Kepala BadanLingkungan hidup

saksi sekitar bulan April 2012.e Bahwa benar setelah saksi menerima laporan pemalsuan tersebut kemudiansaksi melaporkan kepada Pimpinan saksi.e Bahwa benar setelah saksi melaporkan kepada Gubernur kemudian bapakGubernur memerlIntankan Sekda propinsi Kalimantan Tengah untuk menindak lanjuti,selanjutnya sekda Propinsi Kalimantan Tengah dengan mengadakan Rapat, dan darihasll rapat agar Kepala Badan Lingkungan hidup Propinsi Kalimantan Tengahmelaporkan Kepolda Kalteng tentang dugaan pemasluan surat Guberur

Ir.MURS1D MARSONO selaku kepala Badan Lingkungan Hidup DaerahPropinsi Kalimantan Tengah melaporkan hal tersebut kepada kepada GubernurKalteng melalui nota dinas perihal adanya pemalsuan surat Guberur Kaltengtentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT.FAJAR MENTAYA ABADI dimana terhadap hal tersebut ditindak lanjutiGubernur Kalteng dengan memerintahkam kepda Sekda propinsi KalimantanTengah untuk mengadakan rapat, dan berdasarkan hasil rapat agar KepalaBadan Lingkungan hidup

FAJAR MENTAYA ABADI, sdr, it,MURSID MARSONO selaku kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah PropinsiKalimantan Tengah melaporkan hal tersebut kepada kepada Gubernur Kalteng melaluinota. dinas perihal adanya pemalsuan surat Guberur ' Kaltengtentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan pertambangan Bauksit PT, FAJARMENTAYA ABADI dimana terhadap hal tersebut ditindaklanjuti Gubernur Kaltengdengan memerintahkan kepada Sekda propinsi Kalimantan Tengah untuk mengadakanrapat, dan berdasarkan hasil rapat agar

,b, Bidang 2 membawahi penaatan hukum dan AMDAL,c, Bidang 3 membawahi pencemaran lingkungan,d, Bidang 4 membawahi pemuilhan kerusakan lingkungan,e Bahwa benar setelah saksi melaporkan kepada Gubernur kemudian bapakGubernur memerintahkan Sekda propinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti, selanjutnya sekda Propinsi Kalimantan Tengah dengan mengadakanRapat, dan dari hasil rapat agar Kepala Badan Ungkungan hidup PropinsiKalimantan Tengah melaporkan Kepolda Kalteng tentang dugaan pemalsuansurat Guberur

SulamiMustafa, SH yang telah disahkan dengan SK Guberur No. 22 Tahun 1993Tentang Pengesahan Akta Pendirian PPRS Bukan Hunian JITC I A ManggaDua Kotamadya Jakarta UtaraTercantum bahwa status tanah ITC Mangga Dua adalah Hak Guna Bangunan(HGB) murni(Tahat Bukti ) vSPPT PBBPara pemilik toko selain membayar pajak atas bangunan juga membayar pajakatas bumi 26.

berhak untukmemberikan suaranya pada pemilihan Gubemur dan wakil Gubemurpropinsi Sulawesi barat sesuai dengan surat pemberitahuan pemungutansuara kepada pemilih (model C6KWK) atas nama Amsal Saleh yangtempat pemungutan suara atau TPSnya nomor 4 desakelurahanlamungang batu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurutMajels Hakim pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksiNurman alias Rahmat dan kepada saksi Amsal ada kaitannya dengan pemilihanGubemur dan wakil Guberur

sungguh tidak benar, tidak beralasan, dantidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa pengadilanyang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan HubunganIndustrial, dan dengan demikian PENGGUGAT menolak dengan kerasjawaban TERGUGAT tersebut di atas, serta menegaskan kembalibahwa pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri JakartaPusat, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal TERGUGAT diJakarta Pusat.Bahwa PENGGUGAT mendalilkan biaya hidup minimal berdasarkanKeputusan Guberur

dimana Terdakua telah terbukti melakukan perbualan sebagaimana diuraikan, makaperbuatan Terdakva yang telah terbukti tersebut dengan sendirinya melawan hukum;Dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur daripasal 187 A ayat (1) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerntah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Guberur

Bahwa menurut hukum atau sesuai dengan UndangUndang No. 10Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalamPasal 10 KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib : a.memperlakukan Calon Guberur dan Calin Wakil Gubernur, CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon WakilWalikota secara adil dan setara;, b. menyampaikan semua informasipenyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;, 01. melaksanakanHalaman 3 dari 25 hal.

Persiapandan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnyamMIONON PUTUS ATi essen e eneTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telahPutusan No: 23/G/2013/PTUNBKL hal 30 dari 45odmengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sahKeputusan Tergugat, yaitu: 1.Keputusan Guberur