Ditemukan 20942 data
262 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;2. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;3. Menyatakan PT.
Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;4. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;5. Memerintahkan PT.
Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membuka kesempatan bagi operator taksi yang telah memiliki Ijin Operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan ijin berusaha sebagai penyedia layanan jasa taksi di lingkungan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;6. Menghukum PT.
Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang Persaingan Usaha);
ANGKASA PURA I (persero) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR
ANGKASA PURA (persero) CABANG BANDARAINTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR, dalamhal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Benny Joesoef,SH.MH., 2. M.
Angkasa Pura (Persero) Cabang Bandaralinternasional SultanHasanuddin telah menindaklanjuti untuk penghentianusaha sementara di Bandara Internasional SultanHasanuddin, sebagaimana dinyatakan dalam SuratPT. Angkasa Pura (Persero) Cabang BandaraInternasional Sultan Hasanuddin Nomor AP. 1.2274/OB.01.03/2009/GMDB tanggal 3 November 2009kepada Dinas Perhubungan Provinsi SulawesiSelatan;6.
Angkasa Pura (Persero) Cabang Bandara InternasionalSultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 UndangUndang No. 5 Tahun 1999;2. Menyatakan PT. Angkasa Pura (Persero) Cabang Bandara InternasionalSultan Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 19 huruf (a) UndangUndang No. 5 Tahun 1999;3. Menyatakan PT.
83 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (Persero);
./2013, tanggal 7 Maret 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ANGKASA PURA II (PERSERO), beralamat di Gedung600Tangerang 19120, yang diwakili oleh Laurensius Manurung,, Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta,jabatan Direktur Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
Angkasa Pura Il (Persero), NPWP 01.061.020.2051.000,beralamat di Gd. 600, Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta,Tangerang 19120, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut HasilNo URAIAN Persidangan(Rp)1 Jumlah Penyerahan yang PPN nya harus dipungut 882.075.590.7132 Pajak Keluaran 88.207.559.0763 Pajak Masukan 88.162.820.1494 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 44.738.9275 Telah Dikompensasi / Direstitusi 68.842.3596 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 113.581.2867 Sanksi Administrasi:8 Pasal 13 ayat (
Putusan Nomor 4432/B/PK/Pjk/201900080/207/06/051/08 tanggal 28 Juli 2008, atas nama PT.Angkasa Pura Il (Persero), NPWP 01.061.020.2051.000,sepanjang terkait dengan koreksi yang dipertahankan dan koreksiyang diajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara aquo, telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya adalah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ANGKASA PURA II (PERSERO), vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, dk
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ANGKASA PURA II (PERSERO), vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
81 — 10
Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6( enam) bulan ; 3.
- PIDANAHENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS;(Terdakwa)
PUTUSANNomor 17/Pid.B/2016/PN LrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1.2.3.ou Nama Lengkap : HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS;Tempat Lahir : Pepageka;Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 26 Maret 1960 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT. 007 RW. 004 Desa Pepak Kelu,Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten
Menyatakan terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS terbuktibersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kedua penuntut umum2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS KIA PURA AliasRIKUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulandikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.3.
Menetapkan agar terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS tetapberada dalam tahanan.5. Menetapkan agar terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUSdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).
Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN LrtPutusan Sela Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 18 April 2016 yangamarnya sebagai berikut:1.Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HENDRIKUSKIA PURA Alias RIKUS tersebut tidak diterima ;Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt atas nama Terdakwa HENDRIKUS KIAPURA Alias PURA tersebut di atas;Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum
Saksi YOSEP OPONG MADO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkati kasus perjudian yangdilakukan oleh Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA di Desa PepagekaKecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ;Halaman 14 dari 28 hal.
100 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO), Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;;
103 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. LIM I DUP;
187 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO)., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS AHMAD GHOZALI, MM;
ANGKASA PURA II (PERSERO), Tempat kedudukandi Kantor Pusat PT.
Angkasa Pura II (Persero), Gedung600 Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta,Tangerang, Banten, yang diwakili oleh MuhammadAwaluddin, jabatan Direktur Utama Perseroan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arya JonggaManurung, S.H., M.H, dan kawan, kewarganegaraanIndonesias, para Advokat pada Kantor Hukum Triani &Arya Law Office, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK.04.02/00/04/2021/0023,tanggal 16 April 2021;.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.ANGKASA PURA II (PERSERO);2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 5/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Maret 2021, yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor28/G/2020/PTUN.SRG, tanggal 15 Oktober 2020;3. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il : KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, tidak dapatditerima;MENGADILI SENDIRI:1.
145 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO)., Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;;
94 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO), DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;;
105 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO);;
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO) vs SUANDI HARTONO DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;;
158 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. TJITRA BINTORO., III. TEE SUSANTO;
208 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., II. PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN PERTANAHAN RI;
144 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA II (PERSERO) DAN, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG;;
64 — 9
PURA TAI\IYA NiaE TAI{YA dan TerdalnuaII. TAY NARA Atias TAY oleh karena itu dengan pidana peniara masing-masingselama 7 (Tuiuh) tahun3. Menetapkan rrasa penahanan yang telah Ealani oleh para terdakwa dikurangkan5.
- PURA TANYA Alias PURA
Menyatakan bahwa Terdakwa I PURA TANYA Als.PURA dan Terdakwa II TAYRANA Alias. TAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diuraikan pada dakwaanPasal 363 ayat (1) ke1 dan ke4 KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PURA TANYA Als.PURA danTerdakwa II TAY RANA Alias. TAY dengan pidana penjara masingmasing selama3(tiga) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.3.
PDMII99/WGP/07/2011,sebagai berikut: DAKWAAN :Bahwa ia Terdakwa I PURA TANYA Als. PURA bersamasama terdakwa II TAY RANAAls.
PURA TANYA, terdakwa 2.
;Menimbang Bahwa pada pada tanggal 27 April 2011 terdakwa Il TAY RANA danterdakwa I PURA TANYA merencanakan pencurian kerbau milik bapak IRMA.
PURA TANYA Alias TANYA dan Terdakwa II.TAY NARA Alias TAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkanMenjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PURA TANYA Alias TANYA dan TerdakwaIl.
32 — 9
Menyatakan Terdakwa MULYANTO PURA ANAK DARI NANANG PURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
- MULYANTO PURA Anak dari NANANG PURA
PAULUS HARDANA, Sadr.MULYANTO PURA dan Sdri.
MULYANTO PURA Anak dariNANANG PURA tersebut di atas adalah benar didapatkan kandunganNarkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKeduaBahwa terdakwa MULYANTO PURA Anak dari NANANG PURA padahari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 16.30 Wita atau setidaktidaknya
MULYANTO PURA Anak dariNANANG PURA tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotikadengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. urut 61Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKetigaBahwa is terdakwa MULYANTO PURA Anak dari NANANG PURA padahari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 16.30 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain di bulan
MULYANTO PURA danSdrii. HENNY ANDRI YANNI CANDRA.
MULYANTO PURA, Sdr. HERI PURNOMOdan Sdrii HENNY ANDRIYANI.
57 — 42
YAN SASMITA PURA
SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :YAN SASMITA PURA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat diJl. Mangga Raya RT 01/07 Kec. Kalimanah, Kab.