PENETAPANNOMOR : 0672/Pdt.G/2013/PA.BdwBISMILLAHIRRAHMANIR RAHIMDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaracerai gugatantara:PENGGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam. pekerjaanSwasta,pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Grujugankabupaten Bondowoso. sebagai PENGGUGAT ;LAWANTERGUGAT ASLI. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ajudan WallKota Palembang

merupakankesalahpahaman antara Saksi1 dan Terdakwa.Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa padapokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor : 247K/PM.III19/AD/XII/2020Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempattersebut di bawah yaitu pada tanggal Satu bulan Septembertahun dua ribu dua puluh atau waktuwaktu lain setidak tidaknyapada suatu waktu datam tahun dua ribu dua puluh bertempat diPosko Satgas Covid19 Sorong di Kantor Wallkota

namunTerdakwa maslh cekcok dengan Saksi1 dan Saksi1mengatakan. dia kasi tunjuk pistol sama saya dan situassemakin ramai dengan berkumpulnya wartawan yang ada diPosko dan karena takut Saksi1 langsung masuk ke ruangankemudian datang patrol Pom AD dan mengamankanTerdakwa.Bahwa kondisi posko Cowd19 kota Sorong yang berada dikantor Wallkota Sorong pada saat kejadian menjadi gaduhnamun tidak tidak terjadi kontak fisik dan pelayanan tlmSatgas Covid19 kota Sorong merasa terganggu danmenghambat dalam melaksanakan

terima senjata api pistol kepada anggota jagayang baru Praka Tomy Tangkeallo karena pada saat itubelum datang ke penjagaan dan senjata api inventarisSatuan tanpa disadari oleh Terdakwa tetap dibawa sampaidirumahnya.Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor : 247K/PM.III19/AD/XII/20203.Bahwa benar pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul13.30 WIT Terdakwa berangkat dari rumah mengantarkanistrinya ke salon di KM. 10 kota Sorong. dan selanjutnyapukul 14. 30 WIT Terdakwa menuju Posko Satgas Covid 19di kantor Wallkota

terima senjata api pistol kepada anggota jagaHal 24 dari 33 hal Putusan Nomor : 247K/PM.III19/AD/XII/2020yang baru Praka Tomy Tangkeallo karena pada saat itubelum datang ke penjagaan dan senjata api inventarisSatuan tanpa disadari oleh Terdakwa tetap dibawa sampaidirumahnya.Bahwa benar pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul13.30 WIT Terdakwa berangkat dari rumah mengantarkanistrinya ke salon di KM. 10 kota Sorong. dan selanjutnyapukul 14. 30 WIT Terdakwa menuju Posko Satgas Covid 19di kantor Wallkota

PUTUSANNomor 0731/Pdt.G/2017/PA.KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara;Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Kantor WallKota Kendari, Pendidikan Strata , tempat kediaman diBTN Kendari Permai Blok/E1 No. 16 RT/O03 RW/001,Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu,Kota Kendari.

Saleh Bin Usman Yusuf memilikiuang yang disimpan pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang Pembantu WallKota Banda Aceh No. Tabungan : 1171010107560070 atas nama M. Saleh,Alamat Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturranman, Kota Banda Aceh;Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum M. Saleh Bin Usman Yusuf, gunamengurus/mengambil uang yang tersimpan pada Bank BPD Aceh KantorCabang Pembantu Wali Kota Banda Aceh No. Tabungan1171010107560070 atas nama M.

Fotocopy Surat Pernjataan Ganti Nama Berdasarkan KeputusanPresidium Kabinet Nomor : 127/U/Kep.12/1966 atas nama Tjen Loy Moy,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta WallKota Djakarta Pusat, tanggal 05 Maret 1968, yang diberi tanda P4;5.

Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secaramaksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun denganTergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatansampai sekarang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal iniberpropesi Guru, telah mengajukan Surat Keputusan Izin untuk melakukanperceraian Nomor : XXX tanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Wallkota Jambi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PeraturanPemerinah Nomor 10 Tahun

WallKota Bandung , Nomor 4348/1954, tanggal 21 Desember 1954(Sesuai dengan aslinya);Hal. 3dari8hal. PenetapanNomor164/Pdt.P/2021/PN.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan PemkoMedan dan telah mendapat izin dari atasan berdasarkan surat Keputusan WallKota Medan Nomor: 800/515.K tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal04 September 2019 yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan BadanKepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;3.

patutsesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan olehsuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 UndangUndangNo. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha untuk men asehati Penggugatagar bersabar dan berbaik kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatizin perceraian dari WallKota

.), atas nama Pemohon I, No.3671021211650005, tanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh WallKota Tangerang, yang telah dinazagelen, setelan cocok dengan aslinya,kemu dian oleh Hakim Ketua difaraf dan diberi kode (Bukti P.1);2.

Asli Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor : 800/KEP.1090BKPSDMD/ 2018, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh WallKota Cimahi, bukti (P3);Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksisaksinya, yaitu :1.

Putusan No.3547/Pdt.G/2018/PA.JS Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkardi rumah dinas; Bahwa saat itu sudah malam, Termohon meminta Pemohon untukmasuk kamar karena sudah jam 11.45 wib tetapi Pemohon malahmarahmarah dan melempar aqua ke arah Termohon; Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernahmendamaikan atau belum;Bahwa, Pemohon sebagai Wali Kota Blitar tidak melampirkan Izin Atasanuntuk melakukan proses perceraian dengan Termohon, karena status WallKota Blitar

ayat (2) huruf (b)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sesuai Surat Keputusan WallKota

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akantetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sesuai Surat Keputusan WallKota Pekanbaru Nomor 267 tahun 2020 tentang Pemberian Izin Perceraianatas nama Penggugat, NIP. 197907012010012014, tanggal 16 Maret 2020,oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan

Fotokopi Surat Izin untuk melakukan perceraian atas nama Dini LaTanjung Nomor 860KEP3865/BKPSDM/2019, yang dikeluarkan oleh WallKota Depok Tanggal 21 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2orang saksi sebagai berikut:1.Widodo bin Wiyoso, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal

DalamPasal 1 huruf (9) menjelaskan bahwa Rukun Tetangga yangselanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melaluimusyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangkapelayanan pemerintahan.Bahwa kepengurusan RT masuk dalam Lembaga KemasyarakatKelurahan, maka pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh WallKota dan Camat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 32 ayat (1) yangmenyatakan bahwa, Pembinaan dan pengawasan dilakukan olehWali Kota dan Camat.

Silondae Kelurahan MandongaKecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di Taman Kantor WalikotaSamping Pos Polisi Lalu Lintas Polres Kendari. saksi mengetahuibahwa ada demo dari Mahasiswa dan membakar Pos Polisi Lalu Lintas,sehingga saksi pergi melihat Pos Lalu Lintas tersebut dan masih dalamkeadaan menyala atau terbakar dan pada saat itu mahasiswa masihada diseputaran Pos Lalu Lintas tersebut,Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa masuk kedalam Taman WallKota Kendari, lalu saksi melihat 1 (Satu) buah

BjiBahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa selanjutnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugatmenyampaikan izin untuk mengajukan perceraian asli Surat Keputusan WallKota Binjai Nomor 188.45569/K/Tahun 2016 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Wakil Walikota Binjai 26 Oktober 2016.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat

tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang berbunyi sebagai berikut :Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataurehabilitasi,; 2 222 nn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya Keputusan WallKota

PemerintahNomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildan ketentuan Pasal 54 angka (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara maka Pejabat yangBerwenang (PyB) terkait penerbitan objek sengketa a quo adalahSekretaris Daerah Kota Bandung; Bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap proses penerbitanobjek sengketa a quo tidak melalui usulan dan rekomendasi dariPejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris DaerahKota Bandung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) WallKota

dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang berbunyi sebagai berikut :Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya Keputusan Wallkota

Bahwa, oleh karena penerbitan objek sengketa telahmelanggar prosedural penerbitannya berdasarkan peraturanperundangundangan maka sudah beralasan hukum dan sudahsewajarnya Majelis Hakim untuk menyatakan batal Keputusan Wallkota Bandung Nomor : 862/Kep.103BKPP tanggal 31 Desember2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat dan mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut keputusan Wali kota