Ditemukan 8582 data
133 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surya Madistrindo;Bahwa pada awalnya pemasalahan ini dimana ditemukannya oleh tim auditperusahaan dari Makassar di beberapa outlet yang merupakan wilayahkerja atau tanggungjawab Penggugat, rokok yang sudah kadaluarsa yangseharusnya sudah ditarik peredarannya dari beberapa outlet namun haltersebut penemuan rokok yang sudah kadaluarsa dibeberapa outletternyata bukan merupakan tanggungjawab Penggugat melainkantanggungjawab pekerja lain atau rekan kerja yang lain;Bahwa hal ini dapat dibuktikan penemuan
rokok yang sudah kadaluarsa diKabupaten Sidrap seperti di Toko Nabila dan Toko Dian Sari maupun diToko lain tidak pernah ada dalam data base bahwa rokok kadaluarsatersebut adalah tanggung jawab Penggugat sehingga sewaktu PimpinanPerusahaan (Boy Zadly) menyampaikan kepada Penggugat bahwa temuanrokok yang sudah kadaluarsa adalah merupakan tanggungjawabPenggugat sebagai pekerja, dan Penggugat pun merasa heran ataspenyampaian tersebut karena nama dan alamat Toko tersebut tidak pernahdiketahui oleh Penggugat
;Bahwa tidak ditariknya atau tidak terkapernya Toko tersebut di data basePekerja/Penggugat sehingga Pimpinan Perusahaan (Boy Zadly) mengambiltindakan menyalahkan Penggugat dan menganggap Penggugat tidak kreatifdalam melaksanakan pekerjaannya;Bahwa atas dasar temuan rokok yang sudah kadaluarsa di beberapa outlettersebut yang bukan merupakan tanggung jawab Penggugat yang dijadikandasar Tergugat mengeluarkan surat PHK Nomor 003/SKHK/MKS/VIII/2015secara sepihak;Bahwa temuan rokok yang sudah kadaluarsa
di beberapa outlet yangdijadikan dasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Keja terhadapHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1153 K/Pdt.SusPHI/201712.13.14.15.pekerja hal ini ada hubungannya dengan diperintahkannya kepada pekerjauntuk tidak melakukan penarikan barang di beberapa outlet karena tidaklama berselang beberapa hari setelah ada perintah untuk tidak melakukanpenarikan barang yang sudah kadaluarsa tim audit dari Makassarmelakukan pemeriksaan dibeberapa outlet dan hal ini adalah merupakansuatu
39 — 5
pil / obat tersebut mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakitparkinson dan akibat mengkonsumsi obat tersebut apabila tidak sesuai aturanpakai akan mengakibatkan euphoria (gembira yang berlebihan) ;Bahwa yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memiliki tenagaahli apoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;Bahwa obat yang dapat diedarkan adalah obat yang dalam kemasannya adalabel dalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/ kandungan bahan, efeksamping dan masa kadaluarsa
Sofyanselanjutnya setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa kerumah Arif danmeyerahkan pil tersebut kepada Kancil dan terdakwa bersama Kancil, Arif danteman lainnya minum minuman keras;Bahwa kemudian datang polisi melakukan penggeledahan dan menangkapterdakwa;Bahwa terdakwa tidak mendapatkan imbalan membeli pil tersebut;Bahwa pil tersebut berwarna putih yang salah satu permukaanya terdapattulisan LL, dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturan pakai, isikandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa
/ obat tersebut mempunyai kegunaan untuk pengobati penyakitparkinson dan akibat mengkonsumsi obat tersebut apabila tidak sesuai aturanpakai mengakibatkan euphoria (gembira yang berlebihan) ;Bahwa benar yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memilikitenaga ahli apoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;Bahwa obat yang dapat diedarkan adalah obat yang dalam kemasannya adalabel dalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/ kandungan bahan, efeksamping dan masa kadaluarsa
), ada nomor registrasi, ijin edar dari Depkes RIatau BPOM;e Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak memilikiizin mengedarkan pil / obat tersebut;e Bahwa benar pil yang diserahkan terdakwa kepada Bagus Danang Andrianto alsKancil tersebut dalam kemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isikandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa maupun nomor registrasi danterdakwa membeli pil tersebut tanpa resep dokter ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
1.MAIZURI ELIZAWATI
2.MARYATI
3.JULITA
4.RAJIMAH
Tergugat:
PT. SWAKARYA INDAH BUSANA
106 — 21
Exceptio Tempotis (Eksepsi Kadaluarsa)Hal. 10 dari 42 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Padt.SusPHI/2021/PN Tpg1.Bahwa fakta hukum sebagaimana dalildalil posita gugatan Para Penggugathalaman 2 menerangkan:1.1. Angka 2 halaman 2 menegaskan: Penggugat ( in casu Maizuri Elizawati ),....... terakhir bekerja padatanggal 19 Februari 2020 ;1.2. Angka 3 halaman 2 menegaskan: Penggugat II ( in casu Maryati ),....... terakhir bekerja pada tanggalO06 Mei 2020 ;1.3.
Nomor 641 K / Pdt.SusPHI / 2014 tanggal21 Januari 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 paragraf 4menegaskan :" Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalamPasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Exceptio Tempotis (Eksepsi Kadaluarsa)1. Bahwa fakta hukum sebagaimana dalildalil posita gugatan Para Penggugathalaman 2 menerangkan:a. Angka 2 halaman 2 menegaskan:Hal. 25 dari 42 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Padt.SusPHI/2021/PN Tpg Penggugat ( in casu Maizuri Elizawati ),....... terakhir bekerja padatanggal 19 Februari 2020 ;b. Angka 3 halaman 2 menegaskan: Penggugat II ( in casu Maryati ),....... terakhir bekerja pada tanggalO06 Mei 2020 ;c.
Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalam Exeptio Tempotis( Eksepsi Kadaluarsa) Tergugat pada halaman 4 Poin 1,2,3,4,5 dan 6 yangtersebut didalam, yang menyatakan bahwa hubungan kerja Tergugat dan ParaPenggugat adalah berdasarkan kesepakatan (consensualitas) denganmenandatangani surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ParaPenggugat bekerja di PT.
Dan Pasal 82 UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, sepanjang anak kalimat Pasal159 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang, bahwa apabila alasan PHK di luar alasan yang disebutkanPasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,tidak ada kadaluarsa.
164 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya; Tentang pengajuan gugatan yang kadaluarsa;Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial
pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dalam pengajuan jawaban Tergugat telah dimintakan eksepsikepada Judex Facti akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkaneksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang seharusnya sebelummemeriksa pokok perkara dipertimbangkan mengenai eksepsi terlebihdahulu; Bahwa oleh karena Judex Facti tidak mempertimbangkan eksepsiTergugat tentang kadaluarsa
SusPHI/2020menyatakan gugatan oleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungankerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 1 Tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, oleh karena itugugatan Penggugat dinyatakan kadaluarsa, dengan demikian eksepsiTergugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat
24 — 15
Pemohon Il karena saksi adalahSepupu dua kali dengan Pemohon ;Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Pemohon Ilkarena kebetulan saksi juga bekerja di Malaysia sebagai TKI;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 1992di Kuala Lumpur, Malaysia;Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon II tidak memiliki wali nikahkarena wali nikah yang berhak tidak dapat dihubungi dan tidak diketahuikeberadaannya;Bahwa Pemohon II kesulitan mendapatkan wali hakim karena pasporpara Pemohon telah kadaluarsa
dan tidak diketahuikeberadaannya;Bahwa Pemohon II kesulitan mendapatkan wali hakim karena pasporpara Pemohon telah kadaluarsa sehingga tidak mungkin untukmengajukan permohonan wali hakim kepada pejabat KBRI di Malaysia;Bahwa pada saat bekerja di Malaysia, pada siang hari para Pemohonbekerja sebagai kuli bangunan dan jika malam tiba mereka harus tidurdengan cara sembunyisembunyi di goronggorong menghindari raziapetugas Imigrasi Malaysia;Bahwa pemohon II dan Pemohon serta keluarga Pemohon yang ikutturut
Pemohon IIangka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohon II telah menikahsecara agama Islam pada tanggal 5 Juli 1992 di Malaysia dan yangmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah seorang Imam Masjidbernama Muhammad Arsyad selaku wali hakim karena para wali yang berhakmenikahkan Pemohon II tidak dapat dinubungi dan diketahui keberadaannya(mafqud) serta tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan wali hakimke pejabat KBRI di Malaysia karena paspor para pemohon sebagai salahsyaratnya telah kadaluarsa
pernikahansecara syariat Islam pada tanggal 5 Juli 1992 di Malaysia; Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon II adalah ImamMasjid bernama Muhammad Arsyad selaku wali hakim; Bahwa para Pemohon menunjuk Muhammad Arsyad selaku wali hakimkarena wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon Il tidak dapatdihubungi dan tidak diketahui keberadaannya; Bahwa para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan wali hakimsebagaimana diatur oleh ketentuan perundangundangan yang berlakudi Indonesia karena paspor para Pemohon sudah kadaluarsa
ghaib atau adhal atau engganPeralihan wali nikah tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan dansah secara hukum;Menimbang, wali hakim yang ditunjuk yaitu Muhammad Arsyad bukanmerupakan wali hakim sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan hukum yangberlaku di Indonesia, disebabkan kondisi para Pemohon yang tidakmemungkinkan untuk mengajukan permohonan wali hakim kepada pejabatKBRI di Malaysia karena paspor para Pemohon sebagai salah satu syaratkelengkapan dokumen pengajuan permohonan wali hakim sudah kadaluarsa
105 — 30
Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH alias INAS bin SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;2.
Sehingga dengan demikian pelaku usahawajid mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap barang yangdiperdagangkan.Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf 9 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yangpaling baik atas barang tertentu.
Sehingga dengan demikian pelaku usahawajib mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap barang yangdiperdagangkan.Bahwa barang/pangan yang mewajibkan mencantumkan tanggalkadaluwarsa atau jangka waktu pengunaan atau pemanfaatan yaitu terhadapbarang/bahan pangan yang yang peredarannya di pasaran lebih dari 7(tujuh) hari.Bahwa maksud dan tujuan barang yang diproduksi atau diperdagangankanyang dikemas dalam Botol Kaca diberi keterangan tanggal kadaluwarsa ataujangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling
Yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.
Unsur yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataujangkawaktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di dalam persidangan, Terdakwadiamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2017 sekitarpukul 16.00 Wita tepatnya di gudang rumah yang beralamat di JI.
uraian fakta persidangan tersebut diatas benar Terdakwa adalah pemilik dari CV Nazwa Putri Mandiri yang telahmemproduksi serta memperdagangkan barang berupa saos merek 89 yang atasbarangbarang tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangkawaktu penggunaan atau pemanfaatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang palingbaik atas barang tertentu telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatanTerdakwa
90 — 149
Berakhirnyahubungan kerja yang demikian, tidak ada perselisihan seperti yang diatur dalamketentuan undangundang;Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa);Bahwa gugatan para Penggugat telah kadaluarsa pada saat diajukannya perselisihanhubungan industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimana diketahui bahwagugatan diajukan telah lewat batas waktu yang telah ditentukan oleh undangundang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan
Dengandemikian gugatan Penggugat berdasarkan fakta telah kadaluarsa, maka demi hukumPara Pihak dianggap telah menerima berakhirnya hubungan kerja waktu tertentu, danoleh karenanya sudah semestinya perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak lagitermasuk dalam kategori perkara Hubungan Industrial;Halaman 9 dari 30 Putusan PHI Nomor 41 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg.106 Bahwa mengingat perkara a quo tidak lagi termasuk dalam kategori perkaraPerselisihan Hubungan Industrial setelah lewatnya jangka waktu yang
);1 Bahwa gugatan para Penggugat telah kadaluarsa padasaat diajukannya perselisihan hubungan industrial padaPengadilan Negeri Tanjungpinang dimana diketahuibahwa gugatan diajukan telah lewat batas waktu yangtelah ditentukan oleh undangundang;Halaman 19 dari 30 Putusan PHI Nomor 41 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg.202 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan:"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembagapenyelesaian
) Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam permasalahan Gugatan Kadaluarsa sesuai pasal 171 danpenjelasannya UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pekerja/buruh yangmengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerimapemutusan hubungan kerja tersebut, maka
Penjelasannya Tegang waktusatu tahun dainggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan gugatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 UU 2 tahun 2004 Gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 171 UU 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;Menimbang, bahwa terhadap pasal yang mengatur kadaluarsa tersebut telah di ajukanuji materil sebagaimana
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : IWAN TUNGGONO
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : IDA WIDIANINGSIH
73 — 6
., tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
- DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan Eksepsi Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa, dapat diterima;
- DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan
61 — 17
UndangUndang Nomor 9 TahunPenggugat tidak memiliki kepentingan meng gugat;Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan salah subjek danMenimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa(verjaring), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan masihmemenuhi tenggang waktu gugat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha
Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu secarahukum harus ditolak, dengan dasar pertimbangan yang utamanya dan pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusana quo, maka untuk menguji eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa, MajelisHakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya mengandung kaedahhukum bahwa Jangka waktu termaksud dalam
(verjaring) dan keberatan dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Memori Banding khusus berkaitan dengan Gugatan Penggugattelah Kadaluarsa (verjaring) dapat dibenarkan dan diterima, sehingga pendapatMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan a quomaupun pendapat Penggugat/ Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya harusdikesampingkan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas telah cukup alasan bagiMAJELIS untuk membatalkan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassaryang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya MAJELIS akan mengadiliperkara a quo dengan amar sebagaimana di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding maupunalasan keberatan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingterhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarmengenai Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (verjaring) dapat diterima, makamengenai Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkanlagi ;DALAM POKOK
PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan pertimbangan padabagian pokok perkara ini adalah dimaksudkan untuk menguji keabsahan suratkeputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dari segi wewenang,prosedur dan substansi, maka dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembandingbahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah kadaluarsa (verjaring) sebagaimanatelah dipertimbangkan tersebut di atas, maka pengujian dimaksud tidak perlu lagiHal 19 dari 22 hal.
79 — 23
ayat (1) KUHAP itu, dapat dikemukakan oleh Terdakwa atau olehPenasehat Hukumnya apabila Dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum itu adahubungannya dengan ketidak wenangan dari Penuntut Umum untuk melakukanpenuntutan terhadap Terdakwa, yaitu antara lain tidak sahnya penuntutan oleh PenuntutUmum terhadap Terdakwa karena adanya dasardasar yang meniadakan penuntutan,antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP yang menetukan bahwa hak untukmelakukan penuntutan itu gugur atau hilang karena kadaluarsa
orang lain memakai akte itu, seolaholahketerangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapatmendatangkan kerugian.Bahwa setelah kami pelajari Surat Dakwaan tersebut, terlepas apakah Terdakwabenarbenar melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, ternyata Jaksa PenuntutUmum telah menyebutkan waktu kejadian (Tempos dilecti) pada tahun 1996, atau sudah15 (lima belas) tahun lamanya, dimana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 KUHP,yang mengatur Hak menuntut hilang oleh karena kadaluarsa
SARDI dalam perkara ini telah "Gugur" atau"Hilang" atau "Hapus" karena telah kadaluarsa atau telah lewat waktu selama 15 (limabelas) tahun melebihi batas waktu kadaluarsa selama 12 (dua belas) tahun.Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum salah dalam menafsirkanPasal 78 khususnya ayat (1) ke 3 KUHP, dimana kadaluarsa atau lewat waktu ituseharusnya dihitung sejak dugaan dilakukannya perbuatan pidana atau melawan hokumitu dilakukan sampai perkaranya dilimpahkan atau dituntut ke Pengadilan, bukan
Pembanding/Tergugat II : MARLINA Binti Nanang Thamrin Diwakili Oleh : Gt. Mulyadi, SH
Pembanding/Tergugat III : MUHAMMAD SALEH Bin Nanang Thamrin Diwakili Oleh : Gt. Mulyadi, SH
Pembanding/Tergugat IV : NANANG THAMRIN Diwakili Oleh : Gt. Mulyadi, SH
Terbanding/Penggugat : KARSO SUBIAGTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG
Turut Terbanding/Tergugat V : AHLI WARIS DARI (alm) AMAT Bin ISAF,1. ARBAYAH, 2. FATMAWATI, 3. NORMA, 4. ELMASARI, 5. RUSMAN BUDI HARJO
77 — 27
;Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BJMBahwa gugatan Penggugat /Terbanding sangat jelas kadaluarsa(ExceptioTemporis ) yaitu. dimana Penggugat/Terbanding barumelakukan gugatan pada tahun 2020, padahal Penggugat/Terbandingsudah mengetahul tanah yang diakul miliknya olehPenggugat/Terbanding sejak tahun 2007 dan terbitnya sertifikat SHM No.238, 239, 240 tahun 2009 sehingga melebihi batas waktu 5 (lima)tahun sejakterbitnya sertifikat a quo dan gugatanPenggugat/Terbanding tersebut
;Bahwa gugatan Penggugat /Terbanding sangat jelas kadaluarsa(ExceptioTemporis ) yaitu. dimana Penggugat/Terbanding barumelakukan gugatan pada tahun 2020, padahal Penggugat/Terbandingsudah mengetahul tanah yang diakul miliknya olehPenggugat/Terbanding sejak tahun 2007 dan terbitnya sertifikat SHM No.238, 239, 240 tahun 2009 sehingga melebithi batas waktu 5 (lima)tahun sejakterbitnya sertifikat a quo dan gugatanHalaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BJMPenggugat/Terbanding tersebut
Penggugat dalam menggugat kepada Para Pembanding semulaTergugat sampai dengan Tergugat IV, kepada Terbanding II semulaTergugat V, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dapatdikatakan daluarsa apabila telah memenuhi 3 (tiga) Syarat yaitu : sertifikatyang diterbitkan secara sah, tanah yang bersertifikat tersebut diperolahdengan itikad baik dan tanah tersebut secara nyata dikuasainya; sehinggaapabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka gugatan a quo adalahtermasuk kwalifikasi kadaluarsa
iniHalaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT BJMsebagaimana bukti Tl sampai dengan TIV yang berupa kwitansi pembeliansebidang tanah antara Nanang Thamrin dengan Amat yang tidak didukungoleh buktibukti lain baik bukti Surat ataupun bukti saksi, sedangkan dalampertimbangan putusan pada peradilan tingkat pertama telah terbukti bahwatanah tersebut adalah milik Terbanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makasalah satu syarat bahwa gugatan a quo sudah kadaluarsa
sudah tidak dapatdipenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terbanding semulaPenggugat menggugat terhadap Para Pembanding semula Tergugat sampai dengan Tergugat IV, kepada Terbanding II semula Tergugat V dankepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah belum melampauiwaktu atau kadaluarsa;Menimbang, bahwa dengan demikian alasanalasan atau keberatandalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat sampai denganIV, serta alasanalasan atau keberatan dalam kontra memori banding dariTurut
Terbanding/Penggugat : H. Wawan Setiawan, SE
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
176 — 80
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 144/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI
Dalam Eksepsi
- Menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang kadaluarsa pengajuan upaya administrasi dapat diterima;
Dalam
Pengajuan keberatan Terbanding/Penggugat menjadi cacat yuridisdan sesuatu perbuatan yang mengandung cacat yuridis tidak dapatdigunakan sebagai sarana untuk menjustifikasi perbuatan selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Terbanding/Penggugattelah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketamaka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyimpulkan bahwaeksepsi tentang pengajuan upaya hukum kadaluarsa dapat diterima.Menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang
NALKRY KRISTIAN LASUT, SH
Terdakwa:
KOSTAN DARENO
91 — 33
03 yang saat ituberada di Selat Lembeh Bitung tepatnya perairan Madidir pada posisi 1025494 N 125009726 E guna melakukan pemeriksaan dan setelahdilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Perairan ternyata terdakwatidak dapat menunjukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang masihberlaku. pada hari itu. melainkan terdakwa memperlihatkan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar PerikananBitung pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 16.17 WITA yang sudah habismasa berlakunya (kadaluarsa
Sari Cakalang 03 kadaluarsa/tidakberlaku lagi;Bahwa kapal dan semua peralatan menangkap kikan ada diDermaga Polair Tandarusa Bitung;Menimbang bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa PenuntutUmum mengajukan saksi, yang dibacakan keterangannya di bawah sumpahPts.
SariCakalang 03 sekitar jam 20.00 di perairan lembeh Bitung;Bahwa ketika diperiksa, Nakhoda menunjukkan dokumenPerikanan dan dokumen Kapal, dari dokumen tersebut Nakhodamempergunakan SLO dan SPB yang telah kadaluarsa/ tidakberlaku lagi;Bahwa Terdakwa ketika diperiksa telah menggunakan SLO danSPB yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2018, padapelayaran tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa sebagai Nakhodatidak mengurus surat surat SLO dan SPB;Bahwa untuk pemeriksaan, KM.
No. 23/Pid.SusPrk/2018/PN BIT. hal. 8 dari 18 hal Bahwa karena menggunakan SLO dan SPB yang telah kadaluarsa,kapal KM. Sari cakalang 03 di sandarkan di dermaga Polair TanduRusa Bitung;Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, MajelisHakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukumberdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor43/Pen.Pid /2018/PN.BIT, tanggal 1 Maret 2018. Dan Nomor : 44/Pen.Pid/2018/PN. BIT tanggal 1 Maret 2018.
Punai 5009, dilautLembeh/Tanjung Mera, benar memiliki dokumen Perikanan seperti : SIPI, CopiSIUP dari Pemerintah Sulwesi Utara, akan tetapi SLO dan SPB yangdipergunakan telah kadaluarsa sudah tidak berkekuatan hukum lagI;Menimbang bahwa, Posisi tertangkapnya kapal KM. Sari Cakalang 03pada Koordinat : posisi 0125.494 LU 12509.726 BT. Jika koordinat ini diPts.
NALKRY KRISTIAN LASUT, SH
Terdakwa:
RUMAMBY YANCE ANGKOUW alias MAMBY ANGKOU
106 — 47
Pluto tidak menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dariSyahbandar untuk melakukan pelayaran dan penangkapan ikan danTerdakwa RUMAMBY YANCE ANGKOUW ALIAS MAMBY ANGKOUhanya menggunakan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar yanglama (sudah kadaluarsa) yaitu Nomor : 920/30.III /A/2018 tanggal 30 Maret2018.e Selanjutnya Terdakwa RUMAMBY YANCE ANGKOUW ALIAS MAMBYANGKOU berikut Kapal KM.
Pluto mempunyai dokumenKapal Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, akan tetapiSurat surat SLO dan SPB sudah kadaluarsa;Bahwa SLO dan SPB dinyatakan kadaluarsa tidak berlaku karena SLOdan SPB yang dimiliki diterbitkan tanggal 30 Maret 2018, dimana SLOdan SPB berlaku hanya sekali berlayar ataupun satu trip menangkapikan;atas Keterangan dari Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi AdeChargemaupun Ahli yang meringankan baginya;Menimbang, bahwa telah
Pluto ditangkapkarena tidak memiliki SPB pada saat berlayar dan SPB yang Terdakwabawa pada saat berlayar itu sudah tidak berlaku lagi karena SPB No.920/30.111/A/2018 tanggal 30 Maret 2018 telah kadaluarsa;Bahwa Terdakwa sudah mengetahui SLO dan SPB sudah tidakberlaku lagi, karena diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2018 tetapitetap berangkat karena disuruh oleh pemilik kapal;Bahwa Terdakwa tahun kalau yang bertanggung jawab di atas kapalsepenuhnya adalah Nahkoda;halaman 8 dari 19 halamanPutusan Nomor
Pluto pada tanggal 6 April 2018melakukan penangkapan ikan Tuna/Cakalang wajib mengurus SPB dan SLO,jika menggunakan SLO dan SPB terbitan tanggal 30 Maret 2018 maka SLO danSPB ini telah kadaluarsa dan tidak berkekuatan Hukum lagi;Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa NakhodaKM. Pluto mempergunakan SLO mapun SPB yang telah habis masaberlakukanya sehingga dikwalifikasikan KM.
Plutomempergunakan dokumen SLO dan SPB yang telah kadaluarsa menurutperaturan dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran adalah merupakantanggung jawab Terdakwa, karena Terdakwa melanggar Permen KKP Nomor :03 Tahun 2013, walaupun Terdakwa beralasan atas perintah Pimpinan PT.Mitra Jaya Sentosa Bitung selaku Pemilk Kapal KM.
248 — 109
Lettu Laut(P) Bima Purba Pantagara ldaman (Kadep Ops Kal Panama I913)selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT, Kapal LCT Guna Jaya selesaidiperiksa dan ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimun(KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masaberlaku/kadaluarsa.5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengijinkan Kapal LCT Guna Jayamelanjutkan pelayaran karena Saksi1 a.n. Sdr.
Lettu Laut(P) Bima Purba Pantagara daman (Kadep Ops Kal Panama I913)selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT, Kapal LCT Guna Jaya selesaidiperiksa dan ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimun(KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masaberlaku/kadaluarsa.5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengijinkan Kapal LCT Guna Jayamelanjutkan pelayaran karena Saksi1 a.n. Sdr.
kapal yang sudah kadaluarsa serta masalah biaya kompensasiuntuk penggembalian dokumen kapal kemudian Terdakwa memintauang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000.
Lettu Laut(P) Bima Purba Pantagara Idaman (Kadep Ops Kal Panama I913)selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT setelah Kapal LCT Guna Jayaselesai diperiksa, ternyata ditemukan dokumen keselamatanpengawakan minimun (KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) sudahhabis masa berlaku/kadaluarsa.4.
Lettu Laut(P) Bima Purba Pantagara Idaman (Kadep Ops Kal Panama I913)selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT, Kapal LCT Guna Jaya selesaidiperiksa dan ditemukan dokumen keselamatan pengawakan minimun(KPM) dan Rencana Pola Trayek (RPT) yang sudah habis masaberlaku/kadaluarsa.5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengijinkan Kapal LCT GunaJaya melanjutkan pelayaran karena Saksi3 a.n. Sdr.
43 — 31
Kapuas Hulu atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriPutussibau, telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasatidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan ataupemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dan tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersihatau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku
Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidakmencantumkan Tanggal kadaluarsa atau jangka waktu = penggunaaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;3. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/ isis bersih atau netto, komposisi , aturan pakai, tanggalpembuatan , akibat sampingan , nama dan alamat pelaku usaha sertaketerangan lain penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat;Ad.1.
Unsur Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasatidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentuMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi dan ataumemperdagangkan barang dan atau jasa tidak mencantumkan Tanggal kadaluarsaatau jangka waktu penggunaaan / pemanfaatan yang paling baik atas barangtertentu adalah suatu produk barang yang dalam kemasan atau bungkusnya tidakHim. 11 dari 16 him.Pts.
kandungan bahanbahan dari barangbarang tersebut,apakah layak atau tidak di Konsumsi oleh masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana barangbarang produksi Malaysia yang telah dibawa oleh terdakwa dan akan terdakwa jualkembali di Putussibau yang tidak memiliki dokumen impor serta barang tersebuttidak mencantumkan ijin BPOM serta tidak ada tandatanda yang harus ada atautercantum pada setiap produk makanan atau minuman yang beredar di NegaraIndonesia seperti tanggal kadaluarsa
Menyatakan terdakwa REGINA MONIKA ERNA DAI Anak Dari DOMINIKUSPRAWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Memperdagangakn Barang Tanpa Tanggal Kadaluarsa danLabel;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;4.
27 — 20
Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersihatau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
ukuran 10 liter berisi minumanberalkohol jenis sopi, milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis yang dibeli oleh Terdakwadari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung ReamruTual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa
Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dan tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat,/isi bersihatau netto atau komposisi,aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang/dibuat", minuman berupa minuman keras jenis sopi sebanyak51 (ima
Putusan No.50/PID/2013/PT.JPRratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut serta memasang labelatau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersihatau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
ukuran 10 liter berisi minumanberalkohol jenis sopi, milik Terdakwa Ulis Lutur alias Ulis yang dibeli oleh Terdakwa12dari seseorang yang tidak dikenalnya yang merupakan agen sopi di Kampung ReamruTual Maluku Tenggara dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mimikaguna proses lebih lanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada jenis minuman sopi yang dibawa olehTerdakwa tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa
114 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 734K/Pid.Sus/2010a.Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakankewenangan menuntut dari Penuntut Umum gugur karena kadaluarsaadalah penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor1208/Pid.B/2009/PN.Smg, tanggal 18 Januari 2010, Hakim telahmenyatakan "Menyatakan kewenangan menuniut dari Penuntut Umumgugur karena kadaluarsa" dengan pertimbangan yang berbunyi bahwapengakuan saksi ISMOYO DWI DJANTORO di persidangan pernahmembuat
menyatakan gugurnya penuntutan oleh penuntut umum,dengan demikian pertimbanganpertimbangan yang digunakan olehHakim dalam memutus perkara tersebut tidak berdasar hukum atau telahmenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.Bahwa Hakim dalam mengambil pertimbangan Pasal 75 KUHP yangberbunyi "Barang siapa memasukkan pengaduan, tetap berhak untukmencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo 3 (tiga) bulan sejakhari memasukkannya" untuk menyatakan kewenangan menuntut dariPenuntut Umum gugur karena kadaluarsa
Bahwa Hakim dalam memutus perkara aquo tidak mengindahkan asashukum pidana yaitu asas LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIadalah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana.Bahwa dengan menggunakan pertimbangan Pasal 75 KUHP sebagaidasar memutuskan perkara aquo yang menyatakan kewenanganmenuniut dari Penuntut Umum gugur karena kadaluarsa, seperti diulasdalam poin c di atas dapat dipastikan bahwa Hakim menganggapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masuk ke dalam delikaduan
Sawo Raya No. 18, Jakarta pada halaman 121 baris 3 dariatas yang berbunyi "Perlu diingat, tanopa ada eksepsipun apabilapersidangan menemukan fakta nebis in idem atau kadaluarsa (tempores)dalam perkara yang diperiksa, Hakim harus menjadikannya sebagaidasar putusan dengan amar: Menyatakan kewenangan menuntut hapusatau gugur".
Sawo Raya No. 18, Jakarta pada halaman 121baris 3 yang menyatakan "Perlu diingat, tanoa ada eksepsipun apabilapersidangan menemukan fakta nebis In idem atau kadaluarsa (tempores)dalam perkara yang diperiksa, Hakim harus menjadikannya sebagaidasar putusan dengan amar : Menyatakan kewenangan menunitut hapusatau gugur" adalah mengadaada dan tidak menerapkan peraturanhukum.e.
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
Ir. MULYADI SADPRIYO PUTRO BIN Alm S. PARJO
85 — 15
Sertifikat Produk Pangan tanda SNI 0135531996 Nomor SertifikatNo.56/BBIA/ABIPro tanggal penerbitan 20 September 2007 Kadaluarsa 19September 2010 nama perusahaan PT. TIRTA SIDATAMA Jalan DiponegoroPurwodadi Kab. Grobogan yang di keluarkan oleh balai besar industri Agro(ABIPro).3. Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI nomor0206/LsProPSA/SNIW/VI/2004 nama perusahaan PT. TIRTA SIDATAMA JalanDiponegoro Purwodadi Kab.
Ir Juanda No. 11 Kota Bogor di keluarkanHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pwdtahun 2007 dengan masa kadaluarsa / masa berlaku sampai dengan tanggal19 September 2010.2) in BPOM RI dengan nomor : PO 01 . 02 . 51. 1109 EKP 1MD08064050 yang di kelouarkan tanggal 29 Agustus 2006 dan masa berlakusampai dengan 29 Agustus 2011.3) Merk Paten Bes jangka waktu berlaku sampai 10 tahun terhitungsejak tanggal 14 September 2002.4) Surat Keterangan Air Baku.5) Melakukan uji Lab kelayakan air baku
Sertifikat Produk pangan tanda SNI 0135531996 Nomor sertifikatNo.56/BBIA/ABIPro tanggal penerbitan 20 September 2007 Kadaluarsa 19September 2010 nama perusahaan PT. TIRTA SIDATAMA Jin. Diponegoro(Depan Pasar Danyang) Purwodadi yang dikeluarkan oleh Balai Besar IndustriAgro (ABIPro).e. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Nomor:0206/LsProPSA/SNIW/V1I/2004 nama perusahaan PT.
adalah : stop berproduksi dan stop mengedarkan, jikamasih ingin meneruskan usahanya, maka wajib melakukan daftar ulang 6 bulansebelum izin edarnya kadaluarsa.
BAMBANG WALUYOnamun sudah kadaluarsa sejak tanggal 29 Agustus 2011, yang akhirnya Terdakwamengetahui setelah ada pemeriksaan dari kepolisian; Bahwa seingat Terdakwa pada bulan April 2019 (hari dan tanggal lupa)Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang tunai Rp50.000.000,00 (Lima puluhjuta rupiah) guna membantu biaya kuliah anak Sdr. BAMBANG WALUYO dan telahdi terima Sdr.
I MADE SUKERTA, SP.d., SH.
Terdakwa:
SUKOADI Alias SUKO
102 — 9
,Bahwa saksi mengembalikan minyak goreng tersebut ke kantorLurah talise walangguni ; Bahwa saksi kemudian memberi kabar dengan SMS kepada saksiROSTINI tentang minyak Mubarok daluarsa itu;Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN PalBahwa setelah saksi mengeceknya dan benar saat itu saksi melihattahun kadaluarsa Oktober 2020 dengan bertuliskan stiker putih,tetapi saksi melihat tanggal daluarasa yang diplastiknya bertuliskanbaik digunakan sebelum Desember 2018; Bahwa saksi merasa ketakutan
memakai minyak goreng pembagiantersebut karena sudah daluarsa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangansaksi benar:4.ROSTINI Alias TINI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa malam hari setelah pembagian minyak saksi mendapatkansms dari saksi JAYANI yang mengatakan ada pembagian minyakgoreng merek mubarok yang sudah kadaluarsa ;Bahwasaksi melihat dibagian bawah terdapat tulisan yang bisadibuka yang isinya baik digunakan sebelum Desember 2018, laludi
Dengan = sengaja menghapus, mencabut, menutup,mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulandan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, menggantilabel, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan dantahun kadaluarsa pangan yang diedarkan;Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung subsub unsur yangsifatya alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut,maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hariMinggu tanggal 10 Februari 2019 di kantor luran mulai pukul 13.00sampai dengan 18.00 witadi kantor Lurah talise Walangguni
Menyatakan Terdakwa SUKOADI Alias SUKO tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melabelkembali/menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pangan yangdiedarkan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan ;3.