Ditemukan 20285 data
107 — 30
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.
98 — 35
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 81
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 24
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 88
Bahwa untuk memperoleh hakhaknya sebagai karyawan yang di PHK secara sepihak,pada tanggal 27 November 2015 Penggugat kembali datang ke kantor PT. InternusaTribuana Citra (PT.
meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan YangDilakukan Secara Berlanjut;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya denganpidana yang dijatuhkan kepadanya;Menetapkan Penggugat tetap berada dalam tahanan........... dst;5 Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan, dalam Pasal 43 diatur bahwakaryawan yang melakukan pelanggaran berat dapat diproses PHK
Apalagi dalammasalah PHK ini, justtu PENGGUGATIlah yang mengundurkan diri dariPerusahaan karena terlibat kasus Pidana penggelapan uang Perusahaan;19 Bahwa mengenai permohonan membayar uang paksa (dwangsom) jelas harusdikesampingkan oleh Majelis Hakim.
menegaskan bahwa Oleh karena pekerja/buruh yang mengundurkan diritidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja makapekerja/buruh yang bersang kutan tidak mendapatkan penggantian perumahanserta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat(4).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugatdihubungkan dengan Jawaban Para Tergugat, maka persoalan pokok antara Penggugatdengan Para Tergugat adalah berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK
)Penggugat oleh Para Tergugat terhitung sejak tanggal 23 November 2015 dengan alasanPenggugat Dipaksa oleh Para Tergugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.Menimbang bahwa dari Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat dihubungkandengan pokok masalah yang dipersengketakan dalam perkara a quo, maka masalah Yuridisyang harus dijawab adalah : Apakah surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat sudah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku?
196 — 103
maka Para Pihak mohon Putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dan pula melengkapi uraianPutusan ini, maka halhal yang terjadi di dalam persidangan adalah sebagaimana yangtercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap termuat danturut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana dimaksud di atas;31Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya, Tergugatdalam melakukan PHK
terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak dan tanpa terlebihdahulu melakukan peneguran dan tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubunganindustrial sebagaimana ketentuan Pasal 161 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan serta PHK yang dilakukan Tergugat tidak pula dibarengi denganpemberian hakhak sebagaimana UU RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan gaji yangdiberikan oleh Tergugat selama Penggugat bekerja jumlahnya
telah melakukan tindakanmerongrong pihak Tergugat, sehingga menurut Tergugat, Penggugat telah melakukankesalahan/pelanggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar YayasanTergugat;Menimbang, bahwa menurut Tergugat walaupun telah dilakukan pendekatandengan membuat pernyataan, namun Penggugat tetap menolak dan tidak maumenandatanganinya, dan Penggugat atas permintaannya sendiri keluar dari YayasanTergugat;Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut Tergugat mendalilkanprosedur PHK yang
dilakukan oleh Tergugat tidak tunduk pada UU RI Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan namun tunduk pada UU RI Nomor 16 Tahun2001 Tentang Yayasan, sehingga begitu pula ketentuan UMP Aceh juga tidak berlakubagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil pokok gugatan dan bantahan daripihakpihak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK);Menimbang, bahwa dari posita gugatan
Bukti T4 dan alat bukti keterangan saksisaksi atas nama Saksi Ir.Iskandar Azis, M.T. dan Saksi Zulkifli Ibrahim;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat danTergugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalildalil gugatan Penggugat danbantahan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150 UU RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan mengatur : Ketentuan mengenai PHK dalam undangundangini meliputi PHK yang terjadi di badan
170 — 60
Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquoagar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2 Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat adalah Pekerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);3 Menyatakan sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja (PHK). 4 Menghukum dan mewajibkan Para Tergugat untuk membayar uang pesangon duakali ketentuan Pasal 156
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
OBJEK GUGATAN.Obyek gugatan adalah Putusan P4P No. 43/1091.21614/IX/PHK/12003,tertanggal 9 Januari 2003, yang merupakan pelaksanaan dari putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 71/G/2002/PT.TUN.JKT tanggal18 Desember 2002 (Bukti P1) ;Hal. 1 dari 11 hal. Put.
Dan menyatakan menerima putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, kemudianmengeluarkan : Keputusan P4P No. 43/1091/21614/IX/PHK/12003tanggal 9 Januari 2003 yang amar putusannya berbunyi sebagaiberikut :MEMUTUSKAN. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. IndolimaPerkasa, Jl. Terusan Hanglekir IV/44 Kebayoran Baru JakartaSelatan dengan Pekerja Sdri.
Rp. 9.250.000,Jumlah Rp.171.125.000,Terbilang : Seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh limaribu rupiah ;Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kodya Jakarta Selatan ;Bahwa Penggugat keberatan terhadap Keputusan P4P No.43/1091/21614/IX/PHK/12003 tanggal 9 Januari 2003 tersebutdiatas dengan alasanalasan sebagai berikut :1.
Bahwa Pekerja yang oleh Pengadilan Negeri diputus telahterbukti melakukan kesalahan dapat di PHK. Hal ini adalahsesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Kepmenaker RI No. Kep150/Men/2000 ;e. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonanPHK terhadap Sdri. Maria Rosita, namun Sdri. Maria Rositasendiri yang menginginkan PHK terhadap dirinya (periksabukti P1 halaman 5 baris ke 3 dari bawah) ;Dan karenanya Penggugat menolak dengan tegas isi amarputusan tersebut ;.
Hal ini sesuai dengan bunyi pertimbanganhukum Judex Factie dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No. 71/G/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2002 yangdikutip oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dalamputusannya No. 43/1091/21614/IX/PHK/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 (videbukti P1 halaman 6, baris ke 13 dari atas) ;Bahwa Sdri.
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap