Ditemukan 3356 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-04-2012 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 15 April 2012 — Terdakwa : HOSPITA CH SINAGA
45 — 13
45 — 13
kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkatpusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat. ( Vide: Adami Chazawi hal. 4546) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Register : 15-01-2013 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK Tanggal 18 Februari 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DWI NURHATNI. MI, SH Diwakili Oleh : IWAN KURNIAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARJONO Bin KISMOREJO/MINGAN
226 — 252
Terbanding/Terdakwa : SARJONO Bin KISMOREJO/MINGAN
226 — 252
TARMI yangmenjaminkan pohon maoni 50 untuk keperluan pembiayaan /hutang dengan KOPTAN Mangunan Mandiri sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6Februari 2009 yang ditandatangani oleh TARMI.1 (satu) lembar Surat Permohonan Manjadi Anggota KOPTANMANGUNAN MANDIRI An.
Register : 15-01-2013 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 01/TIPIKOR/2013/PTY Tanggal 18 Februari 2013 — SARJONO BIN KISMOREJO/MINGAN
64 — 36
64 — 36
sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus nbu rupiah) tertanggal 6Februari 2009 yang ditandatangani oleh TARMI.1 (satu) lembar Surat Permohonan Manjadi Anggota KOPTANMANGUNAN MANDIRI An.
Putus : 10-02-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Februari 2012 — TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN (KORUPSI)
78 — 149
78 — 149
Bahwa yang manjadi syarat pengajuan bantuan sosial yang diajukanmelalui terdakwa yakni: membuka rekening atas nama panitiapembangunan, Fotocopy Rekening Panitia, Fotocopy KTP Panitia danproposal lengkap diserahkan kepada Terdakwa;. Bahwa proposal dan kelengkapannya tersebut lalu diajukan keGubernur Jawa Tengah Cq. Bapermasdes Propinsi Jawa Tengahmelalui terdakwa, dimana dari desadesa tersebut diajukan 13 (tigabelas) buah proposal, yakni :a.
Register : 18-11-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 12-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2013/PN Bdg Tanggal 7 April 2014 — DJAENURI BIN H. ARJUM
77 — 14
77 — 14
Trimandiri PerkasaDirekturnya Saeful Mulyana ;Bahwa yang saksi tahu yang manjadi pelaksana dalam Proyek Pembangunan Bronjong TanggulKali Kriyan adalah Terdakwa Djaenuri ;Bahwa uang Rp.300.000.000, tidak ada hubungannya dengan proyek Bronjong Tanggul KaliKriyan ;Bahwa saksi tahu Terdakwa Djaenuri dilapangan mengerjakan proyek Bronjong Tanggul KaliKriyan kesananya saksi tidak tahu ;Saksi Tri Marlina Binti Suparno, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan
Register : 28-07-2008 — Putus : 28-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2008/PTUN-BKL. Tanggal 28 Januari 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS; melawan BUPATI LEBONG dan PT TANSRI MADJID ENERGI
123 — 349
123 — 349
Intervensi dalam mengajukan surat permohonanpeningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi telahbertentangan atau tidak sesuai dengan prosedur ataupersyaratan formil maupun substansial sebagaimana telahditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan yangberlaku di bidang pertambangan umum yang menjadiperaturan dasarnya ;Menimbang, bahwa meskipun Surat Permohonan TergugatII Intervensi tersebut telah bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku, namundemikian penilaian tersebut tidak dapat manjadi
Register : 26-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 14 Februari 2019 — Pidana Korupsi
- ASRAR, SE
169 — 88
169 — 88
dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID/2016/PT.DPS Tanggal 9 Mei 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE Alias TELY
917 — 682
917 — 682
Kecualiapabila posisi lubang tersebut secara tibatiba manjadi rata denganpermukaan tanah maka hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaanTerdakwa dan menimbulkan praduga bahwa janganjangan Engeline dikuburkan dalam tanah yang pada saat itu telah rata. Namun dalamperkara ini lubang tersebut masih sama bentuknya dan hanyadiperdalam saja oleh Saksi Agustay Handa May untuk menguburkanjenazah Engeline.
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Samad Bin Tarya (Alm)
52 — 13
52 — 13
BPR Mandirancan dalam dua kalitahapan yaitu Tahap Pertama 60 % dan tahap ke dua sebesar 40% namun rincian tahapan danatersebut' saksi tidakmengetahuinya.Bahwa saksi tidak mengetahui tentang realisasi atau penggunaanDana DD maupun ADD tersebut karena saksi diangkat menjadiKetua BPD Desa padabeunghar pada Tanggal 29 Oktober tahun2016, namun setelah saksi diangkat manjadi ketua BPD saksimenanyakan kepada Keapala Desa tentang realisasi anggarandana DD dan ADD tahun 2016 dan menurut kepala Desa Danatersebut
Register : 31-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 September 2016 — Drs. RAFAEL ARHAT
82 — 43
82 — 43
Negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baikditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Adami Chazawi, hal. 4546);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE âÃÂàLUHUT SITUMORANG & PARTNERSâÃÂàberalamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;
MELAWAN :
I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia;
15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia;
19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;
24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;
25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;
26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;
27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;
28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar;
29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar;
30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia;
31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar;
32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir;
33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir;
34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir;
35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar;
36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar;
37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir;
38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir;
39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;
40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir;
41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar;
42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11;
43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan;
44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf;
45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru;
46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;
47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;
48. SamiâÃÂÃÂan, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir;
49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun;
50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir;
51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar;
52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar;
53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar;
54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir;
55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;
57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar;
60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;
61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar;
62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;
63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;
64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;
65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir;
66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;
67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;
68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;
69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir;
70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir;
Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum âÃÂàEMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;
II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GANâÃÂàS LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I;
III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II;
IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I;
V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
553 — 149
553 — 149
pengukuran saat akan dilakukan pemecahan surat dariSertifikat KIM, yang sebagai saksi dari pelawan adalah saksi karena saksi sebagaipenunjuk batas sedangkan juru ukumya dari Badan Pertanahan Nasional adalahRush; Bahwa batasbatas lahan Perusahaan Mas Karimun adalah sebagai berikut : Sebelahbarat jalan mendara, Sebelah Utara PT.Bintang Terang, Sebelah selatan PT.Pripilan, Sebelah Timur jalan Pulau Karimun III; Bahwa Perusahaan Mas Karimun mempunyai karyawan 80 orang, pihak PelawanNG EK SONG sekarang manjadi
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Juli 2017 — I. YOHANNES ELUAY,S.H.; II. Drs. GIDION DODOP, MM.; III. Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.; IV. LUKAS MRA-MRA,S.H. ; V. TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;
205 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
pejabat PemerintahDaerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapatrapat Alat kelengkapan Dewandan kegiatan Rapatrapat paripurna sebesar Rp3.190.000.000,00 dimaksudselanjutnya disatukan dengan RKA SKPD lainnya oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk Rancangan APBD KabupatenJayapura tahun anggaran 2011 yang setelah diajukan kembali ke DPRDKabupaten Jayapura dan dilakukan pembahasan bersama oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD maka ditetapkan melaluiParipurna DPRD manjadi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1522 — 917 — Berkekuatan Hukum Tetap
1522 — 917 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapijika yang dimaksud tanggung jawab diatas adalah tanggungjawabpidana maka manjadi keliru karena tidak dapat dibuktikan denganjelas adanya hubungan secara langsung dan pasti antara diajukannyaHal. 130 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SPP PK sebelum APBD disahkan, dan/atau tidak disalurkannyadanaTPAPD yang diajukan Drs. H. Rahudman Harahap,M.M.
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
81 — 25
81 — 25
Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah samaartinya dengan manjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengandemikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negaraadalahsama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnyakeuangan negara;Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara, didalampenjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwakeuangan negara adalah seluruh kekayaan
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 95
153 — 95
Hindong binti Rola) kepada Tergugatyakni TERGUGAT manjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.Dengan demikian Pengadilan Agama berhak dan berwenang menyatakanhibah tersebut batal demi hukum dan atau tidak mengikat dalam perkara aqou sehingga turunan hibah tersebut juga batal demi hukum/tidak mengikat(balik nama sertifikat dan balik nama SPPT yang balik namanyaberdasarkan hibah tersebut);Dengan demikian, eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22,23, dan, 24 yang menyatakan gugatan para
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
54 — 19
54 — 19
Saksi JOKO ADI ; e Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan hilangnya beras milikPerum BULOG di gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Maduradi wilayahKabupaten Pamekasan Madura; e Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara dihadapan penyidikpada tanggal 19 Januari 2015 adalah benar keterangan saksi ;e Bahwa awalnya saksi sebagai sopir Kepala sub Divre Madura, sekira tahun 2000,dan selanjutnya di pindah manjadi SATPAM dikantor SUB Divre, selanjutnyadipindah jadi SATPAM di
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
92 — 44
92 — 44
SPMU sebesar Rp 324.000.000 6 Sept 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 879.900.000 29 Okt 2004 sesuai SPMU sebesar Rp 128.000.000Saksi tidak pernah mengusulkan, menerima, menggunakandan membayar untuk keperluan tersebut karena yangberhak mengajukan anggaran tersebut adalah SekretariatKPU sedangkan saksi selaku Komisioner tidak berwenangmengajukan hal tentang soal anggaran tersebut;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pleno KPU;Bahwa yang berwenang membuat suratsurat tersebutadalah Sekretariat KPU dan yang manjadi
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
100 — 38
100 — 38
alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu. memperhatikan tujuanpemidanaan yakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atasperbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikantingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudianhari manjadi
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor - 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 21 Maret 2019 — - Drs. SAHRIL GAIB, ST.
106 — 18
106 — 18
pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana(criminial responcibility);Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaanHalaman 226 dari 236 halaman Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN Mndyakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yangdilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwasebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari manjadi
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
296 — 75
296 — 75
dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi