Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs
Tanggal 2 September 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
365 — 361
  • dengan pejabat dari luar Kaltara(Kalimantan Utara) khususnya dari Kalimantan Timur ini merupakan ujarankebencian dan sekaligus penghinaan, pencemaran nama baik danpenyebaran fitnah kepada Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara(Kalimantan Utara), kepada gubernur sebagai institusi maupun Saksi sebagaipribadi juga kepada para pejabat pemprov, tim seleksi independen, karenaorang yang ditempatkan dalam jabatan itu melalui seleksi terbuka, juga atasrekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tidak boleh sembarangan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Putus : 03-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 216/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 3 Maret 2015 — MUTY SITUMORANG
139 — 53
  • kanan denganmenggunakan tangan kanan terdakwa dan yang ada di ruangan makanadalah Rian, Ana, Yuli dan saksi sendiri ;Bahwa pada waktu itu Riski sedang ngepel, saksi juga sedang ngepelBahwa setahu saksi kejadian pemukulan tersebut terlebin dahulukejadian Kade baru kejadian Riski ;Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut sekitar 1 meteran atau dekatsekali,lstiqomah digampar, dijambak rambutnya, ditendang dari belakang(di persidangan dipraktekan oleh saksi) oleh terdakwa penyebabnyaadalah kencing sembarangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
259 — 350
  • ;Bahwa hukum pidana itu suatu ketika akan menjadi penjamin utama terhadapkesejahteraan harkat dan martabat manusia tapi suatu ketika hukum pidana akanmenjadi pengancam utama kebebasan umat manusia ketika hukum pidana itudigunakan secara sembarangan tidak hatihati, tidak cermat maka hukum pidanaitu akan menjadi pengancam utama kemashahalatan dan kebebasan umatmanusia, prof Herbert L Parker akhirnya memberikan penutup dalm tulisannya itumaka berhati hatilah dalam menggunakan hukum pidana karena hukum
    mendakwa pasal 55disikat saja tidak diurai dalam hukum nah ini namanya kebablasan pikiran2 yangretributive yang menurut saya ini kebablasan jadi ingin memidana orang sajadalam pikirannya ini yang berbahaya hukum pidana harus hatihati, saya setujusebagai guru kalau dia koruptor sikat saja kalau raguragu dilihatlah bukti materiiljadi pikirannya itu masuk pidana jadi mohon maaf ada konsep kalau tidakbersalah itu tidak boleh dihukum, jadi hukum pidana juga dikatakan penegakanhukum pidana itu tidak boleh sembarangan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 13-08-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 210/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi
Tanggal 13 Agustus 2019 — * Perdata H. SATIRI Bin HAJI JOMBOR selaku Direktur PT. BAHANA WIRYA RAYA X M. ZAID ZAKARIA, Dkk
209 — 376
  • Mengajukan tuntutan MenghukumPara Terlawan untuk membayar biaya perkara sehingga sudah barang tentutuntutan aquo termasuk ditujukan kepada Terlawan IX;Bahwa setelah dicermati tuntutan dari pelawan dimaksud mengadangada,semenamena dengan seenaknya sendiri dan tidak ada relevansinyadikarenakan tidak berdasarkan hukum tanpa menguraikan sebabmusababnya namun dengan sembarangan mengajukan tuntutan tanpaHal 65 dari 123 Hal.Putusan Nomor : 210/Pdt.Plw/2018/PN Cbididasari dengan alasan yang jelas maka Terlawan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
381 — 327
  • sebagainya, jangan begitu saja digusur hanya dengan suatu SKyang sederhana dan harus memenuhi Apa yang disebut due process of lawtadi; Bahwa menurut ilmu administrasi negara apa yang bisa disampaikan dalam halyang seperti ini kita juga sudah pernah menangani kasuskasus dan juga dipengadilanpengadilan lain di mana sebetulnya pemerintah baru berwenangmengosongkan sebuah areal itu apabila areal itu memang milik pemerintah milikpemerintah baru dia berwenang mengusulkan itu tentu pengosongan itu puntidak sembarangan
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 728/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — BENNY SURYA Bin AMIRUDDIN
125 — 21
  • Soetomo, SH dalam bukunya"Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen", Paramita Jakarta,1989, hal. 1011 yang menurut doktrin mengatakan bahwa :Apabila ditinjau dari doktrin maka pengertian Cermat dimaksudkan "Surat dakwaandibuat dengan penuh ketelitian dan ketidak sembarangan, serta hatihati, disertaisuatu ketajaman dan keteguhan". Jelas berarti tidak menimbulkan keraguraguan,serta serba terang dan tidak periu ditafsirkan iagi.
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 07-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN TEBO Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt
Tanggal 7 Oktober 2016 — Cipriano Purba, SP., MP., alias Purba Bin Salmen Purba;
528 — 158
  • lahanyang beratus bahkan beribu hektar selain menimbun kembali ke dalamtanah kemudian diberikan pupuk karena itu sifatnya akan dihancurkanoleh jasad renik yang ada dalam tanah;Bahwa cara atau metode untuk menanggulangi kebakaran lahan inimenurut Ahli metode yang digunakan adalah mengontrol itu semuadan memahami efekefek yang akan timbul yang sesuai di dalam RKLdan RPL kalau itu sudah disetujui oleh institusi yang terkait yangmenilai mereka tidak salah, makanya untuk menjadi komisi yangmenilai tidak sembarangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2440 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — LENNY SALIM, dkk vs PT.BPR CITRALOKA DANA MANDIRI, dkk
200 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Citraloka Danamandiri (= Tergugat /Tergugatll Intervensi), karena secara hukum kedudukankedudukan tersebutmempunyai tanggungjawab yang berbeda sehingga tidak dapatdisatukan dalam satu gugatan secara sembarangan;Bahwa Tergugat Il/Tergugat Ill Intervensi jelas tidak pernah tahu dantidak pernah mengalami menerima uang deposito dari Penggugat/Tergugat Intervensi yang disetorkan langsung ke PT. BPR. CitralokaDanamandiri/Tergugat VTergugat Il Intervensi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 17 Juni 2015 — ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si.
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di mana penunjukkan seorang Advokat juga tidak dapatdilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengacu pada : Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP); UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT; Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25Juni 2010 tentang Penyumpahan Advokat;Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami, Penasihat Hukum jelaskanbahwa : Dalam KUHAP Pasal 1 angka ke13, BAB TENTANG KETENTUANUMUM disebutkan : bahwa Penasihat Hukum yang dapat menjadipendamping
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 534/Pdt/2020/PT SMG
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI MACHMUDI Diwakili Oleh : Sunardi Sudirman, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
124 — 79
  • Sebelum putusan berkekuatan hukum tetapItulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sitaJaminan (conservatoir beslag) oleh hakim.Lebih lanjut, Yahya Harahap, S.H. juga menyatakan sita jaminan adalahlangkah yang tidak dapat diterapkan secara sembarangan karena berkaitanerat dengan pemaksaan kebenaran suatu gugatan sebelum diperiksa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-07-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — Ir. H. NOERODI SIDIK, , dkk ; PT ANGKASA PURA I (PERSERO),, dk
127 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang menyetujui atas pembelian rumah dinasdimaksud, membuktikan Tergugat telan melakukan pengkajian yangmendalam dan tidak telah bertindak sembarangan terhadap permohonanpembelian rumah dinas yang di tempati Para Penggugat, dan telahmemutuskan bahwa Para Penggugat telah memenuhi salah satu syaratPasal (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK. 013/1991 tentangHalaman 19 dari 124 hal. Put.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
590 — 7122
  • Bahwa Saksi6 tidak boleh sembarangan bergauldengan orang lain oleh Letkol Hendra Astawan, olehsebab itu.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 15-03-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ABDUR RANI, SE, M.Si
199 — 116
  • kegiatannya telah menjualBBM tersebut kepada pihak lain yang tidak berdasarkan padaSK (daftar) penerima manfaat dari pengalokasian BBMtersebut;Bahwa pengambilan dan Pengurusan surat rekomendasitersebut dapat diwakilkan oleh satu nelayan atau orang lain,dan sepanjang syaratsyaratnya lengkap seperti adanyarekomendasi dari Kepala Desa, permohonan penerbitan suratrekomendasi tersebut tetap dilayani;Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi peroleh sehinggamemberikan surat rekomendasi yang bernilai ekonomissecara sembarangan
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 62
  • Lebihjauh, tuduhan tentang nusyuz tidak boleh sembarangan diarahkan kepadaseseorang, karena tuduhan itu selalu harus didasarkan pada buktibuktiyang sahih. Selain itu, tuduhan tentang nusyuz tersebut juga selalu dipagaridengan ramburambu yang ketat karena tindakan yang dituduhkanHim.52 dari 140 hlm. Putusan No.45/Padt.G/2021/PA.JS.Tergugat sebagai nusyuz itu selalu dibolehkan apabila terdapat suatualasan yang sah.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
158 — 37
  • alat bukti yang sah ; Bahwa Ahli menjelaskan dalam hukum pidana ada dua prinsip dasar yangterkandung dalam azas iegalitas yaitu. perbuatan pidana danpertanggungjawaban pidana, ketika ada dugaan tindak pidana, unsur dalamsetiap pasal haruslan ada pembuktian, harus ada peraturan perundangundangan, tempus delicti, apakah daluarsa, serta bisa di pertanggungjawabkansecara objektif dan subjektif ; Bahwa dalam administrasi manajemen selalu ada tugas pokok dan fungsinyayang merupakan wewenang dan tidak sembarangan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
322 — 505
  • perusahaan dan secararegulasi itu harus disensus 100 % pohon satu persatu didatangi dicatat ini yangditebang, ini pohon inti, ini yang dilindungi, karena yang disangkakan adalahpenebangan dalam blok maka kami mengadakan perbandingan dan kalau saksiyang pertama sudah menyampaikan maka itu sudah terjadi penebangan makadasar pengenaannya itu adalah LHC dengan rekapitulasinya, dalam dokumenLHC yang legalitasnya dibuat oleh pejabat dalam perusahaan yang memiliki Ujikompetensi karena untuk membuat LHC tidak sembarangan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 10 September 2013 — M. MUSA UMAR Bin UMAR
56 — 15
  • Bekasi ada meminta persetujuan terdakwa melaluitelpon tentang sapi yang akan dibali dan terdakwa ada menyampaikan kalau harganyasesuai proposal silakan saja ; Bahwa kemudian terdakwa diberitahukan AFK dana bantuan sudah masuk rekening dankemudian dilakukan penarikan untuk pembayarann harga sapi yang ditransfer kerekening pemiliknya, sedangkan dana Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah)untuk pembuatan kandang terdakwa pegang dengan alasan untuk menyelamatkan agaruang tersebut tidak dipergunakan sembarangan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2011 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 10 Agustus 2011 — BINAHATI BENEDICTUS BAEHA
155 — 139
  • Baziduhu Ziliwu kepada saksiberupa dokumen pesanan, faktur, tanda terima pembayaran, surat kontrakdan surat kerja.Bahwa saksi tidak ingat harga barangbarang akan tetapi ada pada konsepBaziduhu Ziliwu, dan dokumen yang saksi ketik diberikan tanggal sekitarbulan Juni 2007 atas perintah Baziduhu Ziliwu.Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana LPJ yang dibuat berdasarkankonsep Baziduhu Ziliwu.Bahwa setahu saksi tanggal yang dibuat dalam dokumen sudah ditentukanoleh Baziduhu Ziliwu, dan dibuat nomor sembarangan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 10 September 2013 — IMANUDDIN Bin TULUS
67 — 15
  • terdakwa di Bekasi ada meminta persetujuan saksi melalui telepontentang sapi yang akan dibali dan saksi ada menyampaikan kalau harganya sesuaiproposal silakan saja ;Bahwa kemudian saksi diberitahuk AFK dana bantuan sudah masuk rekening dankemudian dilakukan penarikan untuk pembayarann harga sapi yang ditransfer kerekening pemiliknya , sedangkan dana Rp. 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) untuk pembuatan kandang saksi pegang dengan alasan untukmenyelamatkan agar uang tersebut tidak dipergunakan sembarangan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
287 — 193
  • terjadinyakebakaran lahan berupa 1 (Satu) unit Tower Pemantau Api, Embung Airdan ada bloking area terhadap areal yang rawan terjadi kebakaran; Bahwa sawit yang ada di areal yang terbakar masih ada yang hidupdan tumbuh semakin subur; Bahwa di areal rawan terjadinya kebakaran lahan ada spanduk ataupapan pemberitahuan lahan mudah terbakar serta larangan membuangpuntung rokok, selain itu juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhankepada karyawan yang melakukan pemanenan untuk hatihati dan janganmembuang puntung rokok sembarangan