Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-11-2011 — Upload : 08-01-2012
Putusan PA TUAL Nomor 23/Pdt.G/2011/PA Tl Tanggal 17 Nopember 2011 —
46 — 19
46 — 19
Pasal 154 R.Bg ;Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian di pengadilan terlebihdahulu memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang atau atasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah seorangPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Instansi InspektoratKota Tual, telah mendapatkan surat
Register : 11-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Pspk Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
36 — 22
36 — 22
Pemohon adalah suami isteri yangsah menikah pada tanggal 24 Februari 2004, hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isterihanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai PencatatNikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (fotokopi KartuKeluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 01-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA Tamiang Layang Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Tml Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 30
109 — 30
secara verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati PenggugatSupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai NegeriSipil, yang mana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa seorang Pegawai negeri Sipilyang
Register : 30-01-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PA WATES Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Wt Tanggal 8 Mei 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
19 — 4
19 — 4
No. 0059 /Pdt.G/2013 /PA.Wt.Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 077/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenKulon Progo tanggal 26 Maret 2013, terbukti Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya telah memberitahukan adanya permohonanperceraian tersebut
Register : 01-04-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 811/Pdt.G/2016/PA.Mr Tanggal 15 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 12
16 — 12
kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai denganTergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukupditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secarakeseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Amb Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 28
31 — 28
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021PN AmbRibu Dua Puluh Oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang bernama Marcella Haurissa, SE., M.Si. NIP 19650806 199403 2OO3PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;3. Menetapkan HAK ASUH ANAK yang bernama:1).
Register : 09-08-2012 — Putus : 27-08-2012 — Upload : 15-07-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 298/Pdt.P/2012/PN.Mkt Tanggal 27 Agustus 2012 — MASâÂÂU D YUNUS
38 — 9
38 — 9
YUNUS serta MASLUKHAH dan keterangan pemohonsendiri pemohon tersebut memang belum pernah memiliki akta kelahiran karenakekurangtahuan orang tua pemohon dan pemohon sendiri dan pemohon memerlukanakta kelahiran untuk kKepentingan adminstrasi sehingga ketentuan pasal tersebut dapatditerapkan ; w Menimbang, bahwa tujuan dari Undangundang no 23 tahun 2006 adalah agaradanya tertib adminstrasi bagi setiap warga negara agar memiliki akta pencatatan sipilyang menunjukkan identitas dirinya dan permohonan pemohon
Register : 03-05-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Sdw Tanggal 18 Mei 2021 — Pemohon:
Mila
42 — 14
Mila
42 — 14
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, beralasan Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini untukmelaporkan perubahan nama orang Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 09-02-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 76/Pdt.G/2016/PA.Msb Tanggal 19 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 16
18 — 16
Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima,memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon.Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan halangan yang sah.Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 20
34 — 20
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 29-03-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 376/Pdt.G/2016/PA.Btl Tanggal 24 Nopember 2016 — PEMOHON, TERMOHON
28 — 3
28 — 3
(PERSERO) setiap bulanya adalah sekitarRp.10.000,000, (Sepuluh Juta Rupiah) maka berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) danayat (2) tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diatur khusus untuk Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian.Karena didalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), setiap bulanyaTergugat Rekonvensi wajib memberikan sebesar Rp. 5.000.000, (Lima jutarupiah) untuk PENGGUGAT REKONVENSI dan anakanaknya
Perusahan Listrik Negara (PERSERO) setiap bulanya adalah sekitarRp.10.000,000, (Sepuluh Juta Rupiah) maka berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) danayat (2) tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diatur khusus untuk Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian.Karena didalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), setiap bulanyaTergugat Rekonvensi wajib memberikan sebesar Rp. 5.000.000, (Lima jutarupiah) untuk Penggugat
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA PATI Nomor 987/Pdt.G/2021/PA.Pt Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
rukun lagi layaknya suami isterisudah 2 bulan ;Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntutcerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;Bahwa, sSaksisaksi yang dihadirkan Penggugat menyatakantidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa , Tergugat yang status sebagai PNS atau ASN tidakpernah hadir dipersidangan,pada hal sudah di Panggil secararesnmi dan patut, sehingga Tergugat tidak mengurus SuratKeterangan atasan langsung Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 04-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Sgm Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 19
21 — 19
Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetapmempertahankan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukumkepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Muda pada SMPN 1Pattallassang, Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.LK Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
18 — 10
Putusan No. 0225/Pdt.G/2017/PA.LKresmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasanPenggugat, maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat RekomendasiUntuk
Register : 23-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan MS TAKENGON Nomor 69/Pdt.G/2018/MS.Tkn Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
MAWAR MAHBENGI Binti MUKLIS
Tergugat:
USALI Bin M. SALEH GAYO
29 — 5
MAWAR MAHBENGI Binti MUKLIS
Tergugat:
USALI Bin M. SALEH GAYO
29 — 5
(2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadirdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagaikuasanya meskipun Tergugat telah mengirim surat untuk mohon ditundapersidangan karena ianya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Mll Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 38
144 — 38
mengakhiriperkawinannya dengan jalan perceraian;Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat yang merupakan seorangPNS, sudah mendapat ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dari dahuludari pejabat atasannya, yang mana hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian, bahwa Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/PDT/2016/PT. PBR Tanggal 21 April 2016 — FRITS WALTER HUTABARAT sebagai PENGGUGAT
Lawan
SORTA RIA Br. MARBUN Sebagai TERGUGAT
71 — 22
71 — 22
SITORUS dengan Akta Perkawinan Nomor : 1402 PKW0405201100059 tanggal 12 Agustus 1985 dengan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten IndragiriHulu pada tanggal 4 Mei 2011;2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai sebanyak4 (empat) orang anak :e TOGU JONAS HUTABARAT, lahir di Sei Lala tanggal 29 Mei 1986;e YOHANA MANGGITA Br HUTABARAT, lahir di Sei Lala tanggal30 Mei 1986;e YULIANA Br HUTABARAT, lahir di Sei Lala tanggal
Register : 09-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 385/PID.SUS/2017/PT-MDN Tanggal 19 Juli 2017 — YUS RIANDI ALS YUSRI
21 — 17
21 — 17
kandungan Ekstasi dalam urine hanyabertahan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari set pemakaian (videpenjelasan Terbanding/Terdakwa pada angka 5 sa a 6), sedangkanTerbanding (Terdakwa) belum sempat menakons ur emronks jenis Ekstasidalam kurun waktu tersebut;10.Bahwa alasan Pembanding pada Angk ruf d tentang Bahwapenjatuhan Pidana Penjara selama 2 (d Adop terhadap terdakwa terlalurendah dan tidak memiliki efek jera men kota Pematangsiantar sudahdarurat Narkoba apalagi terdakwa a seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-11-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/TUN/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — WALIKOTA PROBOLINGGI VS ROKAYAT, SH;
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP yang amarnya berbunyi Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Bahwa benar Penggugat sebagai warga negara dan Pegawai Negeri Sipilyang beritikad baik, atas perintah putusan Pengadilan a quo telah menjalanimasa hukuman selama 1(satu) tahun dan telah membayar pidana dendasebesar Rp.50.000.000,00 pada tanggal 4 Juli 2011 dan kerugian negaraberupa beras juga telah dikembalikan melalui
Berhubung dengan itu, maka dalammempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukantindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakahakan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta haruspula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yangdijatuhkan;Dari surat edaran sebagaimana tersebut diatas dapat dimaknai bahwaterhadap
Register : 23-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
SEMAN MARTA PURA
16 — 3
SEMAN MARTA PURA
16 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang