Ditemukan 3403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
204 — 134
  • /m2;Bahwa selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ;Bahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997 karena tidakada hasil kubus beton makauntuk melakukan pengkuran digunakan hammertest yaitu alat untuk mengukur ;Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal ini LaboratoriumKabupaten Sumbawa ;Bahwa pengukuruan menggunakan hammer test dilakukan pada setiappekerjaan beton ;Halaman 160 dari 288 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
567 — 939
  • Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuksemua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikanperhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan = anakperempuan dan orang orang dalam situasi rentan3. Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkantimbulan sampah serta mengurangi pembuangan bahan kimiaberbahaya, dan mengurangi hingga separuh proporsi air limbahyang tidak ditangani serta meningkatkan guna ulang dan daur ulangaman secara global.4.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA diwakili oleh EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Alias EBEN
1647 — 860
  • Mengingatkan kepada setiap masyarakat yang masuk areal kebun agar tidakmembuang puntung rokok sembarangan Bahwa saksi tidak tahu batasbatas wilayah PT. Sumber Sawit Sejahtera(PT.SSS) dengan lahan milik masyarakat ; Bahwa Di dekat lokasi lahan yang terbakar terdapat lahan persawahan milikmasyarakat, namun lahan persawahan tersebut tidak terbakar ; Bahwa untuk melakukan pemadaman api kami diperintahkan oleh PimpinanPT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) melalui Sdr.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.DOMINIKUS DARWANTO Alias WANTO Anak BALASIUS
2.ALEX SANDRO Als ALEX Anak ALIM K.
89 — 17
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus'= adadokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
346 — 164
  • 165/Pid.B/2016/PN.PwtTPPU ya seharusnya laporan hasil analisis harus ada, karena itusebagai bukti adakah itu pelanggaran TPPU karena alat bukti dalamTPPU itu tidak hanya terbatas pada Pasal 184 dan juga ini perananLHK, PPATK dan semua lembaga yang terkait dengan TPPU sepertiBank makanya si pelapor tidak boleh individu ini menyangkutmasalah kelembagaan yang perlu kerahasiaan kalau dalam bahasapopulernya ini lembaga tindak pidana profesionalisme maka harusdilakukan secara profesional tidak boleh sembarangan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
344 — 46
  • bahwa saksi mulai bekerja sekira pukul 04.00 wib dengan pembagian juklakkarena saksi sebagai releaseman dan supervisor, dan sekira pukul 04.15 wibdari pembagian tugas sudah mulai bekerja, sekira pukul 04.30 wib sudah jobdi pesawat Garuda jenis Boeing 737 400 GA 200 dengan kaptennyaterdakwa dan sebelum saksi merelease semua juklak saksi lihat dari TAUFIKdan WIDADA, sebelum saksi naik saksi perhatikan Aircraft MaintenanceLogbook (AML) sehingga tidak ada masalah Before Departure (BD) Checkjadi tidak sembarangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
104 — 24
  • Perihal dalam proses98pengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
775 — 1746
  • adalah telekomunikasi menggunakangelombang radioBahwa frekuensi adalah parameter teknis dari gelombang radio.Bahwa memancarkan gelombang radio pada frekuensi tertentu di udarakosong itu yang dinamakan menggunakan frekuensi atau menempatispektrum frekuensi, spektrum frekuensi merupakan ruang kosong, kalau adamisalkan ada 5 frekuensi microphone wireless dan frekuensinya sama, makakelimanya tidak bisa dipakai.Bahwa tujuan utama penggunaan bersama adalah menertibkan pemancar, jaditidak boleh orang sembarangan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
141 — 27
  • Bahwa Alat navigasi itu sudah digunakan sejak tahun dipasangnya alattersebut;Bahwa kalau alat itu tidak bisa beroperasi tentu akan menggangguPelayanan Bandara karena pilot akan mendarat tanpa panduan dan saksiselaku Kepala UPBU akan mendapat teguran dari Dirjen PerhubunganUdara;Bahwa yang sudah dimanfaatkan itu hanya alatnya tapi lahannya masihbelum menjadi aset Bandara, makanya Lokasi tempat dibangunnya PeralatanDVOR/DME itu kami lakukan pemagaran;Bahwa Tanah itu kami pagari agar tidak ada orang sembarangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
250 — 85
  • Namun mekanisme harusditempuh dengan sebenarnya.Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasarpenjelasan sebelumya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktupelaksanaan kontrak.Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jikabukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. Tidakboleh memberikan addendum wakiu jika karena lalainya penyedia yangmengakibatkan penyedia terhindar dari denda keterlambatan.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
103 — 26
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus'= adadokumentasinya, informasi yang Ahli' terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
82 — 10
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus'= adadokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
FRANS LOBO ANDERSON, SE Anak M. Y NANGGE ANDERSON
100 — 15
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari hari
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
HERMAN alias PELANET anak Y. AHIN
101 — 21
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus adadokumentasinya, informasi yang Ahli' terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2013 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 33/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2013 — I KETUT RUMADI, SKM
61 — 16
  • Donggala menggunakan Dana APBD dengan penyimpangan yakni Pesertapenyuluhan seharusnya sebanyak 100 (seratus) orang namun yanghadirberdasarkan daftar hadir hanya sekitar 60 (enam puluh) orang sehingga untukmenyerap seluruh anggaran yang masih kosong sekitar 40 (empat puluh) kolomuntuk mencukupi jumlah peserta penyuluhan sebanyak 100 (seratus) orangdengan namanama maupun tandatangan yang berbeda/sembarangan karenayang mengisi daftar untuk mencukupi jumlah peserta tersebut ialah saksi ataspermintaan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
201 — 86
  • selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ;Halaman 194 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN MtrBahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997 karenatidak ada hasil kubus beton makauntuk melakukan pengkurandigunakan hammer test yaitu alat untuk mengukur ;Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal iniLaboratorium Kabupaten Sumbawa ;Bahwa pengukuruan menggunakan hammer test dilakukan padasetiap pekerjaan beton ;Bahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
245 — 161
  • Namun mekanisme harusditempuh dengan sebenarnya.Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasarpenjelasan sebelumya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktupelaksanaan kontrak.Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jikabukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. TidakHalaman 193193193 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
232 — 83
  • selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ; Bahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997Karena tidak ada hasil kubus beton makauntuk melakukanpengkuran digunakan hammer test yaitu alat untuk mengukur ; Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal iniLaboratorium Kabupaten Sumbawa ;Halaman 182 dari 328 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Bahwa pengukuruan menggunakan hammer test dilakukan padasetiap pekerjaan beton ; Bahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
200 — 452
  • Namun mekanisme harusditempuh dengan sebenarnya.Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasarpenjelasan sebelumya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktupelaksanaan kontrak.Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jikabukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. Tidakboleh memberikan addendum wakiu jika karena lalainya penyedia yangmengakibatkan penyedia terhindar dari denda keterlambatan.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.MASADI bin ASMADI
2.YULIUS SITANGGANG, A.Md. alias ARE anak PETRUS SABUN
101 — 14
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari hari