Alat bukti tersebutberupa surat izin melakukan perceraian bagi Penggugat yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga harus dinyatakan bahwaPenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Tolitoli ke BKN terkait MohonPetunjuk untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani danyang sedang menjalani hukuman pidana korupsi;)ahwa yang mendasari sehingga adanya Surat Bupati Tolitoli mohonpetunjuk kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara karenaHalaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.PLsebelumnya sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentangPegawai Negeri Sipil yang terkait hukuman jabatan dan ada jugatemuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Pegawai Negeri Sipilyang

setelahkeluarnya surat keputusan bersama;e B ahwa surat keputusan pemberhentian tetap belum dibagikan kepadaPara Penggugat karena ada masukan agar menunggu dulu hasil dariPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara; B ahwa semenjak Saksi di BKPSDM Saksi tidak mengetahui apakah adasurat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yangmelakukan tindak pidana korupsi; B ahwa selama Saksi bekerja di BKPSDM Saksi sering mengikuti rapat,akan tetapi terkait regulasi yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang

atau tidak dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sesuai dengan pengawasan,pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dankriteria manajemen Pegawai Negeri Sipil;e B ahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana mulai dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979, UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,khusus tindak pidana jabatan bunyinya sama yaitu: Pegawai Negeri Sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/133/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/058/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAwaluddin, ST.;4.

Pada tanggal 21 September 2001 (21092001), Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pengky Andu pada tanggal duapuluh satu September dua ribu satu (21092001) di Gereja Bethel IndonesiaJemaat Rahmat Emmanuel Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan AktaPerkawinan No. 179/U/JB/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil KotamadyaJakarta

Unsur Menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementarawaktu ;Menimbang, bahwa terdakwa Roni Takalamingan merupakan Pengawai negeri sipilyang bertugas sebagai kepala Kantor Pos Cabang Tahuna yang diangkat berdasarkan suratkeputusan kepala kantor wilayah X Makasar dengan nomor.376/SDMI/Rhs/0507 tanggal 10mei 2007;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa Roni Takalaminganmempunyai tugas untuk melakukan pemasaran, Pengawasan operasional dan keuangan Kantor,melaksanakan pembinaan

Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggarSumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidakdapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam denganhukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancamanhukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatanyang berat.

Pasal 8 ayat (7), berbunyi: "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.11.Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.Dalam Rekonvensi:1.Bahwa hal hal yang diajukan di dalam Eksepsi, Pokok Perkara adalahbagian yang merupakan satu kesatuan Dalam Rekonpensi..

Pasal 8 ayat (7), berbunyi: "Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.Dan harus diberikan setiap bulannya secara tunai pada saat perkara inidiputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan diucapkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa perkara ini.Berdasarkan dalildalil dan pertimbangan tersebut di atas TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia

bulan karena khawatir tidak akandapat dipenuhi oleh Tergugat mengingat sisa gajinya yang kurang dari satu jutarupiah, sementara Penggugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang memilikigaji atau penghasilan yang tetap setiap bulannya, pengadilan cukupmenetapkan jumlah yang dipandang layak dan dapat disanggupi oleh Tergugatuntuk dibayarkan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah melihat sisa gaji yang diterima Tergugat setiapbulannya serta pekerjaan Penggugat yang juga seorang Pegawai Negeri Sipilyang

memberikan pertimbangan sebagaimanaberikut ini;Menimbang, bahwa sudah merupakan hukum dasar dalam SyariatIslam, bagi seorang suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untukmenyerahkan nafkah iddah dan uang muthat, setelah Majelis Hakimmendengar jawab menjawab kedua belah pihak dan alatalat bukti yangdijukan dipersidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangansebagaimana berikut ini;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvesi/Pemohon Kenvensihanya mempunyai penghasilan tetap selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat Rekonpensi sedangkan kepada Penggugat disebutsebagai Tergugat rekOnpensSi; 0202 0nen nn ene ene Menimbang bahwa, apa yang dipertimbangkan dalam pertimbanganKonpensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi; Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi telah diajukan oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkanketentuan Pasal 132 b (1) HIR gugatan Rekonpensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Tidak Benar setelah ATM diambil hutang saya semakinbertambah saya sendiri tidak mempunyai hutang dngan pihakmanapun, karena saya sudah terlatih sejak masih menjadi Istriatas suami saya ( Penggugat ) sebagai Pegawai Negeri Sipilyang Gajinya saya syukuri utnuk bisa hidup dengan apa adanya,sampai belaiu pidah ke OJK yang gajinya Jauh lebih besar, makasemakin saya syukuri dan bisa menjaga amanah ATM tersebut,jika diambil itu adalan Hak Suami dan bagi saya tidak adamasalah apalagi anak saya XXXX sudah

seorang PNS sebelum mengajukan gugatan cerai telahmemenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat ; (2) Bagi Pegawai NegeriSipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang

114 PK/TUN/2017Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:Konkret : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapiberwujud dan Tertentu. tentang menolak bandingadministrasi Penggugat dan memperkuat jenis hukumandisiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan BupatiTapin Nomor Nomor 862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22November 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkanberita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018, masingmasing untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Menetapkan biaya perkara menurut hukumSubsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Halalam 3 dari 22 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.RhBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari

MENGAJUKANGUGATAN Bahwa Penggugatdengan terbitnya Pemberian Izin Melakukan Perceraian dariBupati Sukoharjo Nomor. 474.2/10/2013 tanggal 11 September2013 (Obyek Sengketa) Penggugat merasa sangat dirugikan, olehkarena obyek sengketa tersebut telah jelas dan nyata melanggarKetentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaituPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang jin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyaitu Pasal 3 angka yang berbunyi: Setiap pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor :001/G/2014/PTUN.Smg.ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang = JjinPerkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil yangmenyebutkan : Pengawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraianwajib memperoleh ijin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat,menurut Tergugat IT Intervensi adalahtidak berdasar.

No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai NegeriSipil ( PNS) yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wayjibmemperoleh

Nanan Komaraeni kabur sampai dengansekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga akhirnyaterdakwa sendiri yang harus mempertanggung jawabkanperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama orang sipilyang bernama Sdra.

Faisal, MH, sebagaimana laporan mediatornomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 01 April 2015 dan tidak behasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnyadibacakan surat gugatn Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat sebagai isterinya, telah mendapatkanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian NomorHal

) KuasaPemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakimharus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuanhukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izinHalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.TmK.kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagaiadvokat profesional;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang