Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DUPRIONO, S.H., M.Si. Diwakili Oleh : NANDA SETIAWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
393 — 134
  • ., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
    Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
    Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKETIGA:Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — Lamser Lumbangaol
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Lamser Lumbangaol, selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UnitPelaksana Teknis (UPT)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
  • Dalam pasal tersebut, huruf .b)merupakan pengaturan yang didasarkan pada jenis tindak pidananya, sedangkanpada huruf .d) merupakan pengaturan yang didasarkan pada vonis pidana yangdijatunkan, yang menjadi persoalan adalah jika hanya berpedoman pada huruf'b) saja, yaitu melakukan Tindak Pidana Umum maka Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran lalulintas saja dapat dijatuhi hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormat, jadi jika menyangkut Tindak PidanaUmum, maka huruf .b) harus selalu dihubungkan
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 24-01-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Tkl
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 20
  • Sebagaimana perubahan tersebut menjadiPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-04-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 29 Juli 2013 — Drs JALALUDDIN, SH,MH,Drs ARMAN SAMARA, SH VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG
113 — 54
  • Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/KepalaDesa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak adaSurat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).Pasal 3Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan padaKantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.Pasal 4Untuk menghindarkan Akta Kelahiran Ganda, kepala Kantor Catatan Sipilyang menerbitkan Akta dimaksud memberitahukan dengan surat kepadaKepala Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran yang bersangkutan.Menimbang
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Lmj
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
24 — 5
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan dengan senya; Bahwa ahli menerangkan bersedia memberikan pendapat sebagai Ahlidengan senya; Bahwa ahli menerangkan keseharian Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dinas Kesehatan Kab.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
66 — 33
  • 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 08-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/201
Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2017/PTUN-Mdn
Tanggal 4 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. H. SYAMSUL BAHRI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
46 — 25
  • juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 166/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
B. Dewi Korawati, SKM
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
102 — 64
  • Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUNMDN Halaman 28seamooooDSehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, Gubenur/Bupati/Walikotasebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklajuti PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiman jugaditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 26-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 603/Pid.B/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Maret 2015 — ARISTA KURNIASARI Binti BUDIHARJO
208 — 72
  • mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau. patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
    bertemu dengan Terdakwa dan DWIHANDAYANI JURITO di rumah DWI HANDAYANI JURITO, yang manadalam pertemuan tersebut baik Terdakwa maupun DWI HANDAYANIJURITO menjelaskan atas usaha pengadaan batik yang dijual kepadapara guru yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenausaha tersebut membutuhkan modal yang banyak maka Terdakwamenawarkan kepada saksi untuk ikut berinvestasi yang akandiberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang disetor ;Bahwa karena melihat Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    rekening1360007829788 dan di Bank BCA dengan nomor rekening 2465253558,serta rekening Terdakwa yang ada di Bank MANDIRI dengan nomorrekening 1360011717748, di Bank BCA dengan nomor rekening0095596776, di Bank Jateng masing masing dengan nomor rekening3051000900 dan 3053010449 ; menunjukkan adanya kesengajaan darridiri Terdakwa untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan,Menimbang, bahwa demikian pula Adanya ketidak cocokan antaraProfil Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
93 — 17
  • pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
    pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sbw
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
Dr.H.MUHAMMAD NUR
Tergugat:
Drs, H.HASAN BASRI
113 — 43
  • daerah yang bersangkutan yangmemiliki Surat Izin Penghunian (SIP);Menimbang, bahwa terhadap dalil atas obyek sengketa yang dikemukakanoleh Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikanketerangan bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan keteranganSaksi Jumaidi Mal dan Saksi Muh Ali, yang mana berdasarkan keterangan ParaSaksi tersebut diketahui bahwa dasar Penggugat menempati rumah dinas tersebutadalah dikarenakan Penggugat merupakan seorang dokter Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA Dataran Hunimoa Perdata Agama
Register : 10-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA Dataran Hunimoa Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Dth
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 55
  • mencapalkesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap gugatan hak asuh anak(hadhanah) apabila terjadi perceraian dalam perkara a quo, para pihak telahmencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaaanperkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan 7 Ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-08-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 9/G/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2020 — SYAEFUL ANWAR, S.Psi; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
278 — 170
  • mengambil keputusan atas keberatanse yang diajukan Pegawai Negeri Sipll ge selambat lambatnya 6' (enam) bulan setelah tanggapan dan bahanbahan& sebagaimana dimaksud Pasal @sltorima:$ Ayat (2) : Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan olehPejabat yang berwenanig menghukum tidak sebagaimanadimaksud dalam Pasa 8 ayat (1), Badan PertimbanganKepegawaian dapat mengambil keputusan atas keberatanyang diajukany Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan +bahansyang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
131 — 230
  • Bukti T13 Notulen Rapat hari Senin Tanggal 31 Desember 2018agenda rapat Pembahasan Surat Keputusan bersamaMendagri Menpan dan RB dan Kepala BKN Nomor :182/659/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan nomor153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 TentangHalaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana kejahatan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
dr. YOHONA
Tergugat:
1.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR UTAMA RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
256 — 160
  • Perceraian PENGGUGAT tidak meminta izin pejabat berwenang adalahtidak benar karena PENGGUGAT adalah pihak yang digugat cerai oleh 2(dua) suaami PENGGUGAT yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tentu saja yang mengajukan cerai gugat yang wajib meminta izin keatasannya dan dibuktikan oleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar;2.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. Supandi
Tergugat:
BUPATI BUOL
308 — 159
  • 132/PID.B/2010/PN.Buol tanggal 7 April 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P8, T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2014 — Benny Halim LAWAN Ganda, DKK
190 — 80
  • Dan patut untuk majelis pemeriksa perkara ketahui bahwaterhadap objek perkara aquo telah dilekatkan sita semenjak dahuluberdasarkan Surat Penetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni1958 perihal tentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objek Persil 68S.ll sehingga tentu sangatlah tidak berdasarkan kepada hukumapabila Pembantah mendalilkan bahwa objek tersebut adalah milikPembantah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 268/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
107 — 44
  • Banding administratif atas nama saudara Thonni Hutagaol NIP196606.251986021001, Tanggal 8 Agustus 2019, memutuskan tidak dapatmenerima permohonan banding administratif tersebut karena tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengambil keputusanBahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objeksengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang