Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 31/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Jamaluddin, S. IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
171 — 72
  • Pengaduan Masyarakatmerupakan Jabatan Pelaksana;Halaman 45 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 13-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 40
  • Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 119/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — NASARUDDIN vs BUPATI DOMPU
72 — 45
  • OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/038/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/143/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNasaruddin.Halaman 5LL DASAR HUKUM OBJEK GUGATANBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 35/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
196 — 90
  • Maryono NIP19660101 198804 1004, Dkk (3 orang) tertanggal 4 Juli2018Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK 2630/V 555/99 Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal17 April 2018Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
158 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2010 tentang Pengalihnan Status Anggota TNI dan AnggotaPOLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki jabatan Struktural, yangberbunyi: "Bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi sipilmerupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki olehPegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telahdialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil".Bahwa menurut Pemohon, BNP2TKI bukanlah salah satu instansi sipilyang bisa diduduki oleh anggota kepolisian yang tidak dialihkanstatusnya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Muliadi Baharuddin
Terbanding/Tergugat I : Drs. Adong Kadir
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Sulawesi Selatan
95 — 71
  • Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang terdapat dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulseldan yang terdapat dalam jajaran Pengadilan Negeri, pegawai PTTUN, pegawaiPTUN, pegawai Lapas, pegawai Rutan, pegawai Imigrasi, pegawai Bapas sertapara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulseldan dari Jajaran Pengadilan Negeri, yang merupakan anggota KoperasiPengayoman dan yang pernah menjadi Anggota Koperasi Pengayoman yangtelah
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 14/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 18 Mei 2017 — YAZIAR, S.T VS WALIKOTA PAGAR ALAM
92 — 41
  • += 22222222 nnn nnn nnn nnn nn on 2 == "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipiladalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengansebaikbaiknya" ; "Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
GAMAL TAVIP
Tergugat:
Plt. Gubernur Aceh
296 — 163
  • Gubernur Aceh tidakdibenarkan memberhentikan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena hukuman selama 2 (dua) tahun ataupun lebih dan perbuatantersebut tidak direncanakan. Dengan demikian Surat Keputusan (ObjekSengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;15.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 29-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2961/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 29
  • Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
124 — 46
  • III/b), maka TimPemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan diLingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita AcaraNomor : TIMPTDH/2023.H/2018 tanggal17 Desember 2018 yangisinya menyebutkan ROBBY M.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 14 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harusdipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;3.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 12/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
165 — 253
  • (fotokopi sesuai denganfotokopi);:Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 13 September
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 63/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
IR. YOSEPH MARSEL BOLI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
105 — 37
  • ALASANALASAN GUGATAN : 202202200220===LL.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : 813.3.4/II/09/12ND tanggal 3 Januari2001 dengan NIP. awal No. 620029477, Golongan/Ruang Gaji Ill/adan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah UtaraBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNomor : Up.821.3/25/2002 tanggal 1 April 2002 dengan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 24/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 21 Desember 2016 — Hj. IDA RIANIE, S.Pt., MP., Melawan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
142 — 60
  • Apabila seorang PegawaiNegeri Sipil dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatutindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karenamenyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Paragraf 12 tentang Pemberhentian
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 219/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Desman Hulu,SE
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
183 — 60
  • yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan,sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantahkebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukumyang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-06-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 187/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
Raja Imbalo Lubis
Tergugat:
Bupati Batubara
221 — 144
  • Walaupun padasaat di vonis dan menjalani hukuman, UndangUndang No 5 tahun2014 belum ada, begitu juga dengan aturan pelaksananya belumada atau belum terbit sampai Penggugat bebas ditahun 2014.Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 PenggugatHalaman 27 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN41.sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013diberhentikan dari jabatan Kepala Kesbang Linmas KabupatenBatubara sehingga
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 30-K/PM.II-11/AD/VII/2020
Tanggal 23 September 2020 — Oditur:
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
1.Rohadi Yulianto bin Mohadi
2.Bambang Gunawan Bin Tugimin
3.Afrizal Muflihin Bin H. Muktar Yasin
4.Andri Nurkiman Bin Edy Sutrisno
199 — 83
  • Bahwa selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) oranganggota Polsek Kota datang ke lokasi dan melihat adaseorang anggota TNI mengamankan 3 (tiga) orang sipilyang berada di dalam truk Nopol G 1589 LD.11. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi3menanyakan posisi dan dijawab berada di MakodimKlaten selanjutnya Saksi menyusul Saksi3 keMakodim Klaten.
    ,dan di jawab, "Ya Mas, di sini proyeknya" saat ituwarga sipil sedang membongkar aspal denganmenggunakan linggis, kurang lebih 5 (lima) menitTerdakwa tiba di lokasi, datang dua mobil Sedan warnaHal 53 dari 104 hal Putusan Nomor: 30K/PM II11/AD/VII/2020putih dan Toyota Avanza warna hitam, setelahpenumpangnya turun ternyata dari anggoota Kodim0723/Klaten sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang,setelah bertanya asalusul para pekerja warga sipilyang sedang mengerjakan proyek dan selanjutnya dijawab oleh
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
152 — 89
  • tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian.5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian.6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
    penerbitan keputusan objeksengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaituPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan obyeksengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN PRAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PRAYA Nomor 2/PDT.G/2014/PN.PRA
Tanggal 10 September 2014 — - NURINAH ALIAS INAQ RUMISAH, DKK. - JUMIDAH, DKK.
110 — 93
  • tanggal5 September 1957;Menimbang, bahwa terhadap keaslian bukti surat tersebut, ahli ABDULKARIM dari pihak Para Tergugat di persidangan memberikan pendapat secara lisan dantertulis (bukti surat TK/PR24);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pendapat ahlitersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi ahli tersebut dalamkeahliannya mengenai menilai keaslian dari Surat Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia;Menimbang, bahwa ahli ABDUL KARIM adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
163 — 1334
  • menggunakan peraturan yang berlaku pada saat keputusan tersebutditerbitkan;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilkarena Penggugat telah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman disiplin berat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Ayat (3) dan ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang