Ditemukan 5556 data
78 — 37
Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan ttersebut diatas, Majelismemandang perlu untuk terlebih dahulu membahas perihal dakwaan primair dan subsidair;Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi ;4.
71 — 11
(tiga puluh tiga milyar tiga ratusenam puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum terungkap dipersidangan dan diperintahkankepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa pihakpihak yang terkait dalam PanitiaPembebasan Tanah baik dari Pemerintah Kota Padang maupun dari Pihak PLN sendiri sertamemeriksa rekeningrekening terkait hal tersebut diatas demi menyelamatkan bangsa dan negaradari keterpurukan akibat Perbuatan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan ttersebut diatas
231 — 1188
Kertas Blabak.Bahwa selanjutnya setelah BERITA ACARA RAPAT KEPUTUSANPEMEGANG SAHAM PT.KERTAS BLABAK ttersebut selesai dibuatterdakwa kemudian pada hari itu juga (Sabtu tanggal 07 April 2012), sekitarjam 11.00 Wib. Langsung di bawa terdakwa Suganto ke Kantor NotarisJUSTINUS SURJO ABDI, SH di Jl.
140 — 31
SqlMenimbang, bahwa Penggugat membantah bukti T24.b dan T26.bberdasarkan keterangan saksi Mustartani karena saksi Mustartani yangbertandatangan di surat tersebut ternyata tidak pernah menandatangani surattersebut sehingga surat tersebut tidak benar atau tidak berdasar;Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa kapasitas saksi Mustartani tersebut didalam surat bukti Ttersebut adalah sebatas saksi bukan sebagai pihak yang mengeluarkansurat tersebut
200 — 179
tanggal 2 April 2013 karena HP ada dirumah dan hendak saksikembalikan ke Icing maka saksi membawa HP tersebut saat saksi ditangkap ; Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menggunakan HP No 081999200685 padatanggal 1 April 2013 ; Bahwa setahu saksi Sugiono sebelum tanggal 1 April 2013 sudah ada di Bali danpada tanggal April 2013 itu juga saksi bersama Sugiono dan Sebastian sempatbertemu di Akasaka ; Bahwa HP No 081999200685 yang pegang adalah Sugiono dan apabila Sugionoberangkat maka yang memegang HP ttersebut
76 — 32
bahwaBendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantuBendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada yang berhakguna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.e Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD MajeNasalTahun Anggaran 2009 tidak ada menguji kebenaran perhitungan tagihan yangdiajukan oleh Kepala Sekolah didalam daftar pembayaran uang KJM dengandatadata yang Terdakwa terima sebagai syarat yang harus dipenuhi dalammelaksanakan pencairan dana KJM ttersebut
135 — 17
Selanjutnya untuk(Tahun Kedua) dana PMUK tersebut sudah menjadi milikpetani/koperasi, dasar hukumnya adalah bahwa danaPMUK di APBN merupakan BANTUAN SOSIAL (BANSOS) ;Bahwa tidak ada kewajiban dari kelompok sasaran penerima143dana PMUK untuk mengembalikan dana PMUK tersebut keKas Negara, namun Pemerintah (dalam hal ini adalahDinas Perkebunan Propins1) bertugas mengawasipenggunaan dana PMUK ttersebut agar tidak salahsasaran ;Bahwa alasan mengapa dalam PERMENTAN No : 32 tahun 2006diyatakan bahwa dana
68 — 23
Kemudian Saksi JONES NABABANmengadakan rapat untuk menyampaikan usualan dan gagasanTerdakwa DODDY ttersebut dengan direktur PT. PERTA 7573 SAMUDERA, PT. TANKER MANDIRI, dan PT. TANKERSAMUDERA MANDIRI didampingi oleh Saksi SARSITO.Setelah bermusyawarah, disepakati untuk menerima usulanTerdakwa DODDY.
155 — 407
Atas saran saksiENDAD RAHMAT AKUS ttersebut semua yang hadir pada pembicaraantersebut menyetujuinya.Beberapa hari kemudian, dilakukan kembali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi ABBAS BARADJA, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, saksi DIDIK A.SAPUTRO, saksi SELVIANA WANMA dan Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT. Pembicaraan waktu itu adalah saksi SELVIANA WANMA meminta kesepakatan fee yang akan diberikan PT. GSD kepada saksi SELVIANA WANMA.. dibuat dalam bentuk tertulis.
143 — 95
HABIR PONULELE, MM ttersebut di atas dari dakwakanPrimair;Menyatakan Terdakwa Drs. H. HABIR PONULELE, MM tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo.
137 — 104
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini,TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (i) Permenkeu No.154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPermenkeu No. 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanMenteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PajakPenghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas PenyerahanBarang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain,diwajibkan untuk bertindak selaku pemungut PPH ttersebut
127 — 63
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah didalam Pasal 27 ayat (1) joPeraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 41, berbunyi ;"Permohonan Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan ataupembaharuanrrya diajukan selambatlambatnya dua tahun sebelumberakhir jangka waktu Hak Guna Bangunan ttersebut
117 — 90
ARITONANG ttersebut disetujui olehPejabat PT.Kereta Api (Persero) / saksi Arief Wahyudi;Bahwa pada saat itu saksi JULIUS MP.
124 — 14
Berdasarkanpasal 155 UU No 32 tahun 2004 berasal dari pendistribusian kekuasaanpemerintahan daerah ;Bahwa dana perimbangan itu terbagi atas 3, yang pertama menyangkut danaalokasi umum, dana alokasi umum itu disebut sebagai prinsip blok draise,diserahkan kepada daerah dengan berbagai metode diantaranya adalah formulapenduduk, luas wilayah dan sebagainya itu prinsip pertama ;Bahwa alokasi umum ttersebut digunakan untuk sebesarbesarnyapenyelenggaraan otonomi daerah dalam kaitannya dengan bagian terbesarnyaadalah
53 — 12
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjukyang menyatakan bahwa:o Dana Tambahan UP ttersebut akan digunakan untuk keperluanmendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitungsejak tanggal diterbitkan SP2D;o Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening KasNegara;o Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkansecara langsung.Bahwa saksi Fadil mengajukan SPP SPM TU dan diperlihatkan barang buktikepada saksi fadil dan terdakwa
305 — 26
dipakai datadata pribadinya untuk pencairan kredit 312mendapat imbalan yang bervariasi antara Rp.300.000,(tiga ratus mbu rupiah) s/dRp.1.000.000,(satu. juta rupiah) dibayar/ ditalangi lebih dahulu oleh Terdakwamelalui manager marketing saksi Bahriansyah dan orang kepercayaan Terdakwayang bernama Yani;Bahwa terhadap jaminan kredit Debitur 312, Terdakwa membeli tanah denganmembayar dana Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sebagai panjar, setelahpencairan kredit Terdakwa Junasi tanah jaminan ttersebut
59 — 25
NDILOadalah pada awalnya RANO ARTAFA GULO, SE als AMA ARNES untukmelakukan pekerjaan proyek namun karena RANO ARTAFA GULO, SEals AMA ARNES adalah seorang PNS tidak mungkin masuk ke dalamstruktur sebuah perusahaan maka RANO ARTAFA GULO, SE als AMAARNES meminta bantu kepada saksi untuk menjadi wakil Dlrektur IV CV.NDILO dan setelah saksi menyetujui hal ttersebut maka tindak lanjutnyasaksi bersama dengan Direktur CV.
49 — 10
Pemberian uang Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) olehterdakwa I MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH ttersebut diluarpemberian uang yang sudah diberikan oleh terdakwa I MARKUS SIAN BinIHONG TINGKAH kepada terdakwa II SIDIK Bin ABDUL LADIM selakuanggota Kelompok Tani Mekar Jaya If Dusun Terantang Desa Natai SedawakKec.
72 — 16
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjukyang menyatakan bahwa:No Dana Tambahan UP ttersebut akan digunakan untuk keperluanmendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitungsejak tanggal diterbitkan SP2D;o Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening KasNegara;o Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkansecara langsung.Bahwa saksi Fadil mengajukan SPP SPM TU dan diperlihatkan barang buktikepada saksi fadil dan terdakwa
76 — 34
ADHY SOETARDJO .ML,SH,MM,Mmin.BIN RONODIKROMO ttersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.