Ditemukan 5755 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg Itsbat Nikah [pabtg]
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
122 — 18
  • SONNY dan disusul tim dari DinasKesehatan Kabupaten Gorontalo Utara antara lain saksit EDDY REFRIANDY, HIDAYAT,DAVID KUM, AGNES dan SURYANING LOLEH; Bahwa rumah saksi sebenarnya bukan gudang , namun ruangan untuk tempat tinggal, dansewa gudang tersebut baru pertama kali ini dan sebelumnya tidak pernah ada.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
2.ALIF YOLANDA PUTRA, S.H.
3.JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.
4.Syamsu Gunawan, S.H.
5.M. ANGGA WILANTARA, S.H
6.MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H.
7.HARLAN, S.H.
8.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
9.M. Farid, S.H.
Terdakwa:
Ir. Daniel Lebang, M., M. Alias Daniel
74 — 0
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 4/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN BJM
Tanggal 19 Januari 2015 — - DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH
154 — 25
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan;5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 51/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — - Drs. ANANG BAKHRANIE
82 — 0
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 8 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Thesa Tamara Sanyoto SH
2.Dwi Kurnianto SH.,MH
3.Grhady Dwi Hartanti SH
4.JOHAN WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
MULIADI Bin H. IBERAHIM (Alm)
70 — 345
  • Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45 / 032 / KUM /2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I dalam Wilayah Kabupaten Tapin, tanggal 10 Februari 2016;
b. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Kepala Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN BJM
Tanggal 19 Januari 2015 — H. FITRI RIFANI, SH.,MH. Bin H. DARKANI SEMAN
143 — 34
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 48 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs.H.MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI Bin AKHMAD GAFURI.
80 — 16
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — - MAHLIANA
110 — 16
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-06-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
RIZKA NURDIANSYAH,SH.,MH.
Terdakwa:
FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN
113 — 53
  • Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.
  • Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 30 Mei 2023 — Penuntut Umum:
RIZKA NURDIANSYAH,SH.,MH.
Terdakwa:
AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH
77 — 35
  • Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.
  • Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
448 — 426
  • adalah AO dan ARK gabunganBahwa berdasarkan SOP tugas ADK antara lain mengecek legalitas kredit ataujaminan dan saksi melakukan sebatas foto copy KTP, KK, terus Akta Pendiriankalau sertifikat tidak ada dalam dokumen ;Bahwa saksi lupa apa jaminan pinjaman sebesar Rp,28 milyar dari Ratna Dewi t ;Bahwa sepengetahuan saksi ada foto copy sertifikat waktu mau ke Notaris dankalau di PTK ada stok ;Baha pada waktu terdakwa Rahman Arif diangkat menjadi Wakil Pimpinanbarang jaminan sudah didaftarkan ke Dep Kum
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 14 Nopember 2016 — Drs. SIHABUDDIN CHALID, M.Pd. Bin (Alm) CHALID NOOR
104 — 41
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3. 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 12 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.GANDA YUSAF ABDI,SH
2.SETYO WAHYU T,S.H
Terdakwa:
Muhammad Yusuf
127 — 97
  • Fotocopy berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (halaman 1)

    - Fotocopy berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran (halaman 2)

    - 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (kontrak)

    17. Fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

    18. Fotocopy Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/378/KUM

Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 14 Nopember 2016 —
70 — 14
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3. 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 23-03-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
M. REZEKI KURNIAWAN, S.H.
Terdakwa:
NOR LIANTO Alias ANTO Bin SUBANDI
141 — 32

  • 14. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/249/KUM/2018 Tanggal 24 Mei 2019 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Banjarbaru.

Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 21 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 14 Nopember 2016 — - MUKHLIS ABRORI,ST Bin (Alm) ARMADIE THALHAH - DIAN CHOLID SUPRIYATNO, ST. Bin SUWAGIO - FAHRUL ARMI, ST. Bin H. AMPLUS AZIS
78 — 20
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3) 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2019 — Drs. H. SHAFRUDDIN, M.AP. Bin H. ISMAIL
158 — 36
  • Sultanlbrahim Khaliludin Tana Paser Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidak tidaknya masih di Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hu kum PropinsiKalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undangundang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan tindak pidanadengan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 25 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MASDEN KAHFI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ILHAM, S.Sos bin Alm IDERUS
127 — 34
  • H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
113. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 170 / KUM / 2017 tanggal 3 April 2017perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
115. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/381/KUM/2017 tanggal 5 September 2017 tentang perubahan kedelapan atas keputusan Bupati nomor 188.45/470/KUM/2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
116. 12 (duabelas) Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/470/KUM/2017 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
117. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 349 / KUM / 2017 tanggal 11Agustus 2017perubahan empat atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
118. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 28 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — H. DIDI SUPRIADI Bin Alm. MUSTOFA
128 — 52
  • apabila seseorang sudah dapat pinjaman dari Bank lain selain BNI, terus diamengajukan pinjiaman dana KUR ke BNI, pengajuan pinjaman mereka tidak akandikabulkan.Bahwa seluruh pegawai BNI bisa mensosialisasikannya kepada siapa saja.Bahwa yang mempnyai kewenangan dalam menentukan kebijakan terhadap penerimaKUR dan kisaran jumlah dana yang dikabulkan adalah Divisi USK Pusat.Bahwa terdakwa H Didi Supriadi tidak bisa mengajukan pinjaman dana KURkarena HDidi Supriadisudah termasuk pada kelompok nasabah KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 14 Nopember 2016 —
27 — 11
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3) 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM