Ditemukan 7134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana bendrong benprang bendrung binderang bentarang berperang benturang benwenang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-04-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
LA ODE TAFRIMADA, S.H.
Terdakwa:
SUPARNOTO.
121 — 61
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas,berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus PHI
Putus : 13-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm
Tanggal 13 Agustus 2019 — * Perdata Sulasman Dkk Lawan 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tergugat I 2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII Kantor Pusat Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tergugat II 3. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III Kantor Pusat Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
210 — 20
  • Exceptio ObscuurLibelum), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat , Tergugat Il danTurut Tergugat mendalilkan bahwa Para penggugat tidak memiliki dasarmenyebutkan sebagai Pekerja yang bekerja dengan Tergugat sehinggagugatan haruslah ditolak karena gugatan yang diajukan para pengugat tidakjelas, kabur serta tidak tertentu (exception obscuur libelum);Menimbang bahwa dalam tanggapannya bahwa dalil gugatan ParaPengugat sudah sangat jelas dan terang benderang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 21 Agustus 2019 — Asep Gunawan Bin Endang Suryaman
109 — 35
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum :jika teks atau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakatayang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat in Claris,interpretation est perversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman197).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
91 — 54
  • ABDUL KARIM sehinggamenjadi terang benderang mengenai berapa tepatnya hak dan kewajibanpara pihak yang belum terpenuhi;Adapun dalam hal Terbanding (dahulu PELAWAN) merasa dirugikan atasdirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukumTerbanding (dahulu PELAWAN) haruslah mengajukan tuntutan ganti rugiHalaman 72 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.terhadap konsumen yaitu. terhadap sdr. ABDUL KARIM.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 08-08-2016 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 658/Pdt.G/2015/PN Tng.
Tanggal 8 Agustus 2016 — PT. GIGA KONSTRUKSI x . MAIN bin ALI SAMAD,DKK
115 — 35
  • Tulus atauPenggugat telah mengetahui secara terang benderang bahwa ahli waris AliSamad sudah sangat lama memperjuangkan haknya atas harta warisan yangditinggalkan orang tua mereka tersebut dan untuk itu sdr. Tulus atauPenggugat mengatakan setuju untuk kerjasama pendanaan atau pembiayaanpenanganan perkara dengan abhli waris Ali Samad termasuk Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan Tergugat V;.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — VINCENT ALIAS VINCENT LIM
618 — 900
  • sehingga demikian muncullah di sidangpengadilan bisa juga hakim atau majelis hakim bisa juga menetapkanseorang jadi tersangka, ini bisa karena apa, karena proses objektifitasitadi proses setelan ada penemuan unsur, telah ketahuan ini,mestinyanya begitu jadi kalau dengan cara seperti itulan ahli katakanbeda menentukan pasal aduan dengan menentukan siapa yang orangmelakukan tindak pidana tersebut yang kadangkadang orang tindakpidana itu terang dan jelas siapa pelakunya kadangkadang itu baruterang benderang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - BUDI SUPRIYANTO
285 — 110
  • unsur pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo menjadi hapusatau gugur, karena Terdakwa telah melaporkan gratifikasi kepada KPK dalamjangka waktu 17 (tujuh belas) hari sejak diterimanya hadiah tersebut ; Menimbang, bahwa dari argumentasi hukum yang disampaikan olehTerdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut di atas, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan dengan pertimbangan Majelis berikutin1 ; Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dan barang bukti padapemeriksaan perkara ini, sudah terang benderang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 362/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 26 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : AIDA BAJI
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
106 — 40
  • Hal ini telahmenjelaskan dengan terang benderang perilaku PENGGUGAT dananakanak dari istri kedua untukmemutarbalikan FAKTA dan MEMPERMAINKANpara APARAT PENEGAK HUKUM, seolaholah dapat mengatur danmematuhi keinginankeinginannya;Demikian pula dengan adanya putusan perkara pidana dari MahkamahAgung RI, nomor : 151 K/Pid/2017 dengan vonis pidana penjara 12 (duabelas) bulan atas nama Husein Lewa (PENGGUGAT) yang oleh KejaksaanNegeri Makassar wajid melakukan eksekusi putusan tersebut, tentunyananti harus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFO CUNDRA, SH
Terdakwa:
LATIF MATSUMI Bin JAPAR
149 — 41
  • Senantiasa Benderang;

    15. 1 (satu) bundel Fhoto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I (satu) Kampung Blangkuncir Kec. Terangun Kab. Gayo Lues TA. 2016;

    16. 1 (satu) bundel Fhoto copy dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II (dua ) Kampung Blangkuncir Kec. Terangun Kab.

Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 15-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 04-K/PMT-II/AD/I/2020
Tanggal 21 April 2020 — Belyuni Herliansyah S.Sos.
194 — 90
  • Artinya dalam hal adaperbuatan Terdakwa terkait kesanggupanmembantu Saksi1 namun justru Terdakwaberupaya untuk mementingkan dirinyasendiri dengan berdalih dibantu olehKapten Arm Suyitno.Dengan demikian unsur ke2 terbuktisecara sah dan meyakinkan.2) Unsurke3 Secara melawan hukumBahwa pada dasarnya perbuatan Terdakwadan terang benderang bersifat melawanhukum yang dalam hal ini melanggar hakdari Saksi1 yakni tidak bisaHalaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 K/PMTII/AD//2020mempertanggungjawabkan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 14-03-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2013
Tanggal 24 April 2013 — Prada MART AZZANUL IKHWAN
413 — 424
  • Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikansecara lengkap didalam tuntutan sudah jelas danterang benderang bahwa Terdakwa melakukanperbuatan yang menjadi tindak pidana ini sudahdirencanakan terlebih dahulu.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
161 — 71
  • Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Formulir ModelPAPTL2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ProvinsiMaluku Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi PemilinanNomor: 214/PY.03.1BA/82/Prov/Xl/2018, tertanggal 8 November2018adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisipenetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan olehpejabat yang membuainya (einmalig);2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
214 — 62
  • komisaris) serta tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT.Inspindo Mulia (in casu TERGUGAT I) dan kepada TERGUGAT III telahdiberikan aquit et de charge , yakni pembebasan dan pelunasanseluruh tanggung jawab hukum berkenaan dengan segala tindakannyadalam pengurusan perseroan selama menjadi pemegang saham danpengurus (direksi/komisaris) pada TERGUGAT I sebagaimana dibuktikanmengenai hal ini pada halaman 9 huruf B Akta Nomor 51 tanggal 16November 2017 tersebut.Dengan demikian menjadi jelas dan terang benderang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pid/2013
Tanggal 6 Januari 2014 — ELINA, SE. binti BUNARI
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengabaikan syarat dan ketentuansebagaimana dimaksud oleh Pasal 144 KUHAP (bukti T3).Pemohon Kasasi menyatakan sangat kecewa dan berkeberatan sertaberpendapat bahwa judex facti telah memberi kemenangan kepadakelompok premanisme, mafia hukum dan penjahat hukum yang nyatanyatatelah menginjakinjak, merusak dan merongrong wibawa penegak hukumdan NKRI melalui sejumlah rancangan kejahatan yang disertai sejumlahdemo anarkis dan ancaman membakar Pengadilan Negeri Sumber,ancaman secara nyata dan terang benderang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 5 Oktober 2015 — HADI SUTRISNO,S.PdI Bin MASURI
50 — 22
  • Dalam persidangan terungkap denganterang benderang aliran dana yaitu: Kementerian KUD Rekanan (CV.Anugerah). Tidak ada bukti baik berupa surat maupun saksi yang menjadipetunjuk bahwa terdakwa menerima aliran dana tersebut. Berdasarkanrealitas demikian, tentulah sangat tidak berdasar menurut hukum, jikaterdakwa dihukum untuk membayar sebesar Rp. 414.776.205,5 (empat ratusempat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima koma limarupiah).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
122 — 80
  • Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawabPejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif;Menimbang, bahwa oleh karena nyata dan terang benderang materisurat keputusan objektum litis muatannya bersumber dari muatan normaperaturan perundangundangan (pernyataan kehendaknya yang bersifatkonstitutif berasal dari peraturan perundangundangan) dan bukanpernyataan kehendak (beslissing) yang lahir dari Para Tergugat, isi suratkeputusan objektum litis hanya pernyataan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Putus : 20-12-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 339/PDT/2013/PT-MDN
Tanggal 20 Desember 2013 — PT. BUMI MANSUR PERMAI X PILIAN
99 — 141
  • No.339/PDT/2013/PTMDN.Dengan demikian jelas dan terang benderang dasar hukumpenerbitan Sertipikat Hak Milik No.4884, 4885, 4886, 4887 dan4888/Tanjung rejo serta Surat Keputusan Pemberian Hak MilikNo.3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 atasnama Drs.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 6 Februari 2019 — YU JING >< PROSPER CHINA INVESTMENTS LIMITED CS
342 — 227
  • Mengenai hal ini,sangat terang benderang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatanhalaman 44 dan 46 sebagaimana dikutip berikut:Gugatan him. 44 paragrap 4:Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, makatindakan Tergugat Ill, V dan Tergugat V selaku Direktur ProsperChina (Tergugat I) dan Wiseweb (Tergugat Il), yang membuatcircular resolution, dan dituangkan dalam bentuk akta oleh NotarisIlmiawan Dektrit S., S.H., M.H (Tergugat VII), sebagaimana dalamAkta 19, tgl.13 Mei 2016 dan Akta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
608 — 618
  • Oleh Karena itu, sudah amat jelas danterang benderang bahwa Termohon Keberatan tidakberwenang secara absolut memeriksa perkara a quo;Bahwa PERLU MAJELIS HAKIM YANG TERHORMATKETAHUI, DALAM FAKTA PERSIDANGAN DI KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA, PEMOHONKEBERATAN/DAHULU TERLAPOR TIDAK PERNAHMENDAPATKAN TEGURAN TERTULIS ATAU SANKSIAPAPUN DARI OTORITAS YANG BERWENANG UNTUK ITU,IN CAS U OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN/ATAUBANK INDONESIA;Hal. 17 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/201 4/PN.Jkt.
    Oleh Karena itu, sudah amat jelas danterang benderang bahwa Termohon Keberatan tidak berwenangsecara absolut memeriksa perkara a quo;Bahwa PERLU MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT KETAHUIBAHWA DALAM FAKTA PERSIDANGAN DI KPPU,BRVDAHULU TERLAPOR BERSAMASAMA DENGANPEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERLAPOR II DANPEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERLAPOR Ill TIDAKPERNAH MENDAPATKAN TEGURAN TERTULIS ATAUSANKSI APAPUN DARI OTORITAS YANG BERWENANGUNTUK ITU, INCAS U OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)DAN/ATAU BANK INDONESIA/DEPARTEMEN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — Eva Yuslinda,SE
149 — 72
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).