Ditemukan 7156 data
224 — 145
tindak pidanalain tapi ada tindak pidana lain mengatakan ini dia bukan dengan tindakpidana lain Jadi kan sudah ada bidang spesialis mana yang harusdidahulukan Okelah karena ini jauh di antara tindak pidana korupsi dengantindak pidana umum maka yang harus didahulukan dalam tindak pidanakorupsi nya lagi pula setelah itu Mengapa itu Ketentuan itu karena dulu ituceritanya pengadilannya sama sekarang ;Bahwa penetapan tersangka ini sebagai objek praperadilan di KUHAP yaitubisa ditemukan jelas terang benderang
205 — 109
cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orangatau masyarakat secara luas;Menimbang, bahwa Kata atau dalam unsur ini merupakan alternatif perobuatanyang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa kekerasanatau bisa berupa ancaman kekerasan;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan keterangan parasaksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara gamblang sertaterang benderang
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
143 — 63
SUHENDARsehingga menjadi terang benderang mengenai berapa tepatnya hak dankewajiban para pihak yang belum terpenuhi;Adapun dalam hal Terbanding/Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnyabarang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukumTerbanding/Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadapHalaman 83 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDGkonsumen yaitu. terhadap sdr.
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengabaikan syarat dan ketentuansebagaimana dimaksud oleh Pasal 144 KUHAP (bukti T3).Pemohon Kasasi menyatakan sangat kecewa dan berkeberatan sertaberpendapat bahwa judex facti telah memberi kemenangan kepadakelompok premanisme, mafia hukum dan penjahat hukum yang nyatanyatatelah menginjakinjak, merusak dan merongrong wibawa penegak hukumdan NKRI melalui sejumlah rancangan kejahatan yang disertai sejumlahdemo anarkis dan ancaman membakar Pengadilan Negeri Sumber,ancaman secara nyata dan terang benderang
114 — 32
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
176 — 93
Dan bahwadakwaan Jaksa Penuntut Umum kerugian Rp. 1.941.239.000, padahalaman 5 sampai dengan 9 dari tahun 2014 2018 pada dakwaan primairdiulang lagi pada dakwaan subsidair halaman 14 sampai dengan 18 dandiulangi lagi pada dakwaan lebih subsidair halaman 23 sampai 27merupakan bukti bahwa sejatinya hasil audit Inspektorat tidak ada kerugiannegara atau daerah karena penggunaannya tidaklah fiktif melainkankongkrit tercatat secara jelas terang benderang transparan dari tahun 2014 2018 ada bon atau jatah
142 — 72
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
114 — 47
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
117 — 60
Bahwa permasalahan ini semakin terang benderang setelahterbitnya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:34/WK/MA.Y/VI/2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti Perkaraa.n Djoko Susilo tertanggal 19 Juni 2019 (untuk selanjutnya disebut denganFatwa Mahkamah Agung), yang senyatanya Fatwa ini terbit atas suratpermohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II denganmendasarkan pada Surat Deputi Bidang Penindakan KomisiHalaman 9 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMGPemberantasan
1.MAKRUN, SH
2.RICHARD SINAGA, SH. MH
3.SAHWAL, SH
Terdakwa:
KARTONO Alias TONO
178 — 49
Dan seketika itu Terdakwa tersadar danmengurungkan niatnya untuk kemudian menghindar danmelarikan diri Sampai keluar rumah dan kearah belakang rumah;Dari uraian diatas, sangat jelas dan terang benderang bahwatidak ada niat sama sekali dari terdakwa untuk menghilangkannyawa korban, memang pada saat itu terdakwa sebelumnyatelah membawa sebilah pisau yang diambil dari tempat tinggalterdakwa sebagaimana terdakwa akui didepan persidangannamun hal itu hanya sebatas untuk menakutnakuti pemilikrumah jika
311 — 130
cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orangatau masyarakat secara luas;Menimbang, bahwa Kata atau dalam unsur ini merupakan alternatif perobuatanyang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa kekerasanatau bisa berupa ancaman kekerasan;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan keterangan parasaksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara gamblang sertaterang benderang
124 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangPenunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung dan Bendaharawan GajiDan Rutin pada Kantor Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRDKabupaten Pidie Tahun Anggaran 2002, tanggal 22 Januari 2002;Bahwa sedangkan dasar hukum bagi Bupati sebagai pemegangkekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Pasal 2 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;Bahwa perbedaan dalam kedudukan hukum antara Bupatidengan Terdakwa begitu jelas dan terang benderang
101 — 81
Bahwa seharusnya Replik a quo tegas dan rinci denganmemulai bantahan secara step by step tidak dengan meloncat padahalaman berikutnya sehingga konstruksi factual dan konstruksi hukummenjadi jelas dan benderang ;7. Bahwa kemudian frasa replik a quo pada point 4 halaman 2menyatakan:...bahwa pemohon menolak secara tegas dalil daliltermohon pada point nomor 6, point nomor 7, point nomor 8, point nomor9, dan point nomor 10.
79 — 34
Selanjutnya izinkanTERGUGAT menyampaikan kronologis semua kejadian yang terjadi antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa ada satupun yang ditutupi, sehinggaterang benderang fakta yang sebenarnya, sebagai berikut :Februari Mei 2007 : Masa Perkenalan, Pacaran dan Menjelang MasaPernikahan:1) TERGUGAT dan PENGGUGAT bertemu dan berkenalan untukpertama kalinya sekitar bulan Januari 2007 di LIA Pramuka, JakartaPusat.
308 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
(b) Akta Nomor 138 (vide bukti P4)sehingga agar masalah ini terang benderang dan agar MajelisHakim dapat memutus sesuai dengan fakta kejadian yangsebenarbenarnya, maka seharusnya Marubeni Europe PLCdi gugat sebagai pihak dalam perkara ini untuk diberikesempatan sebagai pihak untuk menjawab kenapa Penjamin(Contract for Undertaking Guarantee) didapat dari Tergugat,hal ini dibantah oleh Tergugat sebab hal ini bertentangandengan isi Pasal 11.1 (b) Akta Nomor 136 (vide bukti P3) danAkta Nomor 138 (vide
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
279 — 53
. , namun janji tersebut tidak benar, padakenyataannya setelah PENGGUGAT menjadi pemenang tender,TERGUGAT II tidak mampu mengerjakan pekeraan ............Dalam hal ini, nyata dan terang benderang bahwa yang menjadi pokokpermasalahan sebenarnya dalam gugatan a quo adalah adanyaperbuatan wanprestasi yang dituduhkan telah dilakukan oleh Tergugat IIterhadap Penggugat;Namun bertentangan dengan hal tersebut, dalam petitum angka 2gugatan a guo, Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakanbersalah melakukan
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
203 — 62
komisaris) serta tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT.Inspindo Mulia (in casu TERGUGAT I) dan kepada TERGUGAT III telahdiberikan aquit et de charge , yakni pembebasan dan pelunasanseluruh tanggung jawab hukum berkenaan dengan segala tindakannyadalam pengurusan perseroan selama menjadi pemegang saham danpengurus (direksi/komisaris) pada TERGUGAT I sebagaimana dibuktikanmengenai hal ini pada halaman 9 huruf B Akta Nomor 51 tanggal 16November 2017 tersebut.Dengan demikian menjadi jelas dan terang benderang
408 — 414
Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikansecara lengkap didalam tuntutan sudah jelas danterang benderang bahwa Terdakwa melakukanperbuatan yang menjadi tindak pidana ini sudahdirencanakan terlebih dahulu.
187 — 84
Artinya dalam hal adaperbuatan Terdakwa terkait kesanggupanmembantu Saksi1 namun justru Terdakwaberupaya untuk mementingkan dirinyasendiri dengan berdalih dibantu olehKapten Arm Suyitno.Dengan demikian unsur ke2 terbuktisecara sah dan meyakinkan.2) Unsurke3 Secara melawan hukumBahwa pada dasarnya perbuatan Terdakwadan terang benderang bersifat melawanhukum yang dalam hal ini melanggar hakdari Saksi1 yakni tidak bisaHalaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 K/PMTII/AD//2020mempertanggungjawabkan
148 — 58
Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Formulir ModelPAPTL2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ProvinsiMaluku Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi PemilinanNomor: 214/PY.03.1BA/82/Prov/Xl/2018, tertanggal 8 November2018adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisipenetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan olehpejabat yang membuainya (einmalig);2.