Ditemukan 7156 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H.
224145
  • tindak pidanalain tapi ada tindak pidana lain mengatakan ini dia bukan dengan tindakpidana lain Jadi kan sudah ada bidang spesialis mana yang harusdidahulukan Okelah karena ini jauh di antara tindak pidana korupsi dengantindak pidana umum maka yang harus didahulukan dalam tindak pidanakorupsi nya lagi pula setelah itu Mengapa itu Ketentuan itu karena dulu ituceritanya pengadilannya sama sekarang ;Bahwa penetapan tersangka ini sebagai objek praperadilan di KUHAP yaitubisa ditemukan jelas terang benderang
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
205109
  • cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orangatau masyarakat secara luas;Menimbang, bahwa Kata atau dalam unsur ini merupakan alternatif perobuatanyang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa kekerasanatau bisa berupa ancaman kekerasan;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan keterangan parasaksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara gamblang sertaterang benderang
Register : 05-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 541/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
14363
  • SUHENDARsehingga menjadi terang benderang mengenai berapa tepatnya hak dankewajiban para pihak yang belum terpenuhi;Adapun dalam hal Terbanding/Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnyabarang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukumTerbanding/Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadapHalaman 83 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDGkonsumen yaitu. terhadap sdr.
Putus : 06-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pid/2013
Tanggal 6 Januari 2014 — ELINA, SE. binti BUNARI
6544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengabaikan syarat dan ketentuansebagaimana dimaksud oleh Pasal 144 KUHAP (bukti T3).Pemohon Kasasi menyatakan sangat kecewa dan berkeberatan sertaberpendapat bahwa judex facti telah memberi kemenangan kepadakelompok premanisme, mafia hukum dan penjahat hukum yang nyatanyatatelah menginjakinjak, merusak dan merongrong wibawa penegak hukumdan NKRI melalui sejumlah rancangan kejahatan yang disertai sejumlahdemo anarkis dan ancaman membakar Pengadilan Negeri Sumber,ancaman secara nyata dan terang benderang
Register : 24-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 September 2015 — MUHIDIN KOSASIH;
11432
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
17693
  • Dan bahwadakwaan Jaksa Penuntut Umum kerugian Rp. 1.941.239.000, padahalaman 5 sampai dengan 9 dari tahun 2014 2018 pada dakwaan primairdiulang lagi pada dakwaan subsidair halaman 14 sampai dengan 18 dandiulangi lagi pada dakwaan lebih subsidair halaman 23 sampai 27merupakan bukti bahwa sejatinya hasil audit Inspektorat tidak ada kerugiannegara atau daerah karena penggunaannya tidaklah fiktif melainkankongkrit tercatat secara jelas terang benderang transparan dari tahun 2014 2018 ada bon atau jatah
Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — Eva Yuslinda,SE
14272
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 07-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — Sabarudin
11447
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
11760
  • Bahwa permasalahan ini semakin terang benderang setelahterbitnya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:34/WK/MA.Y/VI/2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti Perkaraa.n Djoko Susilo tertanggal 19 Juni 2019 (untuk selanjutnya disebut denganFatwa Mahkamah Agung), yang senyatanya Fatwa ini terbit atas suratpermohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II denganmendasarkan pada Surat Deputi Bidang Penindakan KomisiHalaman 9 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMGPemberantasan
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 139/Pid.B/2019/PN Gto
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.MAKRUN, SH
2.RICHARD SINAGA, SH. MH
3.SAHWAL, SH
Terdakwa:
KARTONO Alias TONO
17849
  • Dan seketika itu Terdakwa tersadar danmengurungkan niatnya untuk kemudian menghindar danmelarikan diri Sampai keluar rumah dan kearah belakang rumah;Dari uraian diatas, sangat jelas dan terang benderang bahwatidak ada niat sama sekali dari terdakwa untuk menghilangkannyawa korban, memang pada saat itu terdakwa sebelumnyatelah membawa sebilah pisau yang diambil dari tempat tinggalterdakwa sebagaimana terdakwa akui didepan persidangannamun hal itu hanya sebatas untuk menakutnakuti pemilikrumah jika
Register : 09-04-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
311130
  • cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orangatau masyarakat secara luas;Menimbang, bahwa Kata atau dalam unsur ini merupakan alternatif perobuatanyang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa kekerasanatau bisa berupa ancaman kekerasan;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan keterangan parasaksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara gamblang sertaterang benderang
Putus : 24-07-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. H. IMRAN Bin (Alm.) USMAN
12442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPenunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung dan Bendaharawan GajiDan Rutin pada Kantor Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRDKabupaten Pidie Tahun Anggaran 2002, tanggal 22 Januari 2002;Bahwa sedangkan dasar hukum bagi Bupati sebagai pemegangkekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Pasal 2 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;Bahwa perbedaan dalam kedudukan hukum antara Bupatidengan Terdakwa begitu jelas dan terang benderang
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
10181
  • Bahwa seharusnya Replik a quo tegas dan rinci denganmemulai bantahan secara step by step tidak dengan meloncat padahalaman berikutnya sehingga konstruksi factual dan konstruksi hukummenjadi jelas dan benderang ;7. Bahwa kemudian frasa replik a quo pada point 4 halaman 2menyatakan:...bahwa pemohon menolak secara tegas dalil daliltermohon pada point nomor 6, point nomor 7, point nomor 8, point nomor9, dan point nomor 10.
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7934
  • Selanjutnya izinkanTERGUGAT menyampaikan kronologis semua kejadian yang terjadi antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa ada satupun yang ditutupi, sehinggaterang benderang fakta yang sebenarnya, sebagai berikut :Februari Mei 2007 : Masa Perkenalan, Pacaran dan Menjelang MasaPernikahan:1) TERGUGAT dan PENGGUGAT bertemu dan berkenalan untukpertama kalinya sekitar bulan Januari 2007 di LIA Pramuka, JakartaPusat.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1700 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — MARUBENI CORPORATION VS PT SWEET INDOLAMPUNG
308266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (b) Akta Nomor 138 (vide bukti P4)sehingga agar masalah ini terang benderang dan agar MajelisHakim dapat memutus sesuai dengan fakta kejadian yangsebenarbenarnya, maka seharusnya Marubeni Europe PLCdi gugat sebagai pihak dalam perkara ini untuk diberikesempatan sebagai pihak untuk menjawab kenapa Penjamin(Contract for Undertaking Guarantee) didapat dari Tergugat,hal ini dibantah oleh Tergugat sebab hal ini bertentangandengan isi Pasal 11.1 (b) Akta Nomor 136 (vide bukti P3) danAkta Nomor 138 (vide
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
27953
  • . , namun janji tersebut tidak benar, padakenyataannya setelah PENGGUGAT menjadi pemenang tender,TERGUGAT II tidak mampu mengerjakan pekeraan ............Dalam hal ini, nyata dan terang benderang bahwa yang menjadi pokokpermasalahan sebenarnya dalam gugatan a quo adalah adanyaperbuatan wanprestasi yang dituduhkan telah dilakukan oleh Tergugat IIterhadap Penggugat;Namun bertentangan dengan hal tersebut, dalam petitum angka 2gugatan a guo, Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakanbersalah melakukan
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
20362
  • komisaris) serta tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT.Inspindo Mulia (in casu TERGUGAT I) dan kepada TERGUGAT III telahdiberikan aquit et de charge , yakni pembebasan dan pelunasanseluruh tanggung jawab hukum berkenaan dengan segala tindakannyadalam pengurusan perseroan selama menjadi pemegang saham danpengurus (direksi/komisaris) pada TERGUGAT I sebagaimana dibuktikanmengenai hal ini pada halaman 9 huruf B Akta Nomor 51 tanggal 16November 2017 tersebut.Dengan demikian menjadi jelas dan terang benderang
Register : 14-03-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2013
Tanggal 24 April 2013 — Prada MART AZZANUL IKHWAN
408414
  • Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikansecara lengkap didalam tuntutan sudah jelas danterang benderang bahwa Terdakwa melakukanperbuatan yang menjadi tindak pidana ini sudahdirencanakan terlebih dahulu.
Register : 15-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 04-K/PMT-II/AD/I/2020
Tanggal 21 April 2020 — Belyuni Herliansyah S.Sos.
18784
  • Artinya dalam hal adaperbuatan Terdakwa terkait kesanggupanmembantu Saksi1 namun justru Terdakwaberupaya untuk mementingkan dirinyasendiri dengan berdalih dibantu olehKapten Arm Suyitno.Dengan demikian unsur ke2 terbuktisecara sah dan meyakinkan.2) Unsurke3 Secara melawan hukumBahwa pada dasarnya perbuatan Terdakwadan terang benderang bersifat melawanhukum yang dalam hal ini melanggar hakdari Saksi1 yakni tidak bisaHalaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 K/PMTII/AD//2020mempertanggungjawabkan
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
14858
  • Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Formulir ModelPAPTL2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ProvinsiMaluku Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi PemilinanNomor: 214/PY.03.1BA/82/Prov/Xl/2018, tertanggal 8 November2018adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisipenetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan olehpejabat yang membuainya (einmalig);2.