Ditemukan 7144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana benprang bendrong bendrung binderang bentarang berperang benvenang benwenang
Pengadilan MS JANTHO Perdata Agama
Register : 05-07-2018 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan MS JANTHO Nomor 228/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
CUT BETTY, M. Pd. BINTI T. M. DAUD GADE
Tergugat:
1.Ir. Teuku Teddy Bin H. T. Aziz
2.Cut Nilawati Binti H. T. Aziz
3.Ir. Cut Erlyna Binti H. T. Aziz
4.Cut Ely, SE Binti H. T. Aziz
5.Cut Nova Nandaria Binti H. T. Aziz
6.Cut Natalia, Binti H. T. Aziz
7.Teuku Putra, S. Bin H. T. Aziz
8.Teuku Muda Bin H. T. Aziz
Turut Tergugat:
Teuku Johan Bin T. Raja Usman
164 — 31
  • Hal mana setentang harta bersama telah Penggugatjelaskan dalam posita gugatan angka 2 halaman 2 sehingga apayang Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebuttelah terjawab dengan terang benderang.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-08-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 588/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Bar.
Tanggal 20 Juni 2012 — R.E.BARINGBING,SH.; Lawan; 1. D.L. SITORUS; ABUBAKAR, SH.; 3. PURWANDOKO; 4. PT. TRI MASTRADING COMPANY; 5. PT. PERTAMINA (Persero);ZAINAL ABIDIN, SH/Notaris;7. MARLON SILITONGA, SH/Notaris
103 — 41
  • TRIlMASTRACO, Bukti T. 26 Surat Izin Walikota Bandung : 503/16/4102/BPPT/2001, bukti T. 27 Kartu Registrasi 16/ITU Nomor : 503/16/4102/BPPT/2011 bukti T.2842.Jadi apa yang diuraikan atau dalildalil Penggugat sangat merugikan namabaik Tergugat Il dan Tergugat IV serta perouatannya tidak dapatdepertangagung jawabkan secara hukum, dan oleh karena itu gugatanPenggugat tidak dapat dikatagorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM(PMH) dan apa yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan secaraterang benderang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
119 — 60
  • Bahwa permasalahan ini semakin terang benderang setelahterbitnya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:34/WK/MA.Y/VI/2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti Perkaraa.n Djoko Susilo tertanggal 19 Juni 2019 (untuk selanjutnya disebut denganFatwa Mahkamah Agung), yang senyatanya Fatwa ini terbit atas suratpermohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II denganmendasarkan pada Surat Deputi Bidang Penindakan KomisiHalaman 9 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMGPemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — Sabarudin
115 — 47
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 139/Pid.B/2019/PN Gto
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.MAKRUN, SH
2.RICHARD SINAGA, SH. MH
3.SAHWAL, SH
Terdakwa:
KARTONO Alias TONO
180 — 49
  • Dan seketika itu Terdakwa tersadar danmengurungkan niatnya untuk kemudian menghindar danmelarikan diri Sampai keluar rumah dan kearah belakang rumah;Dari uraian diatas, sangat jelas dan terang benderang bahwatidak ada niat sama sekali dari terdakwa untuk menghilangkannyawa korban, memang pada saat itu terdakwa sebelumnyatelah membawa sebilah pisau yang diambil dari tempat tinggalterdakwa sebagaimana terdakwa akui didepan persidangannamun hal itu hanya sebatas untuk menakutnakuti pemilikrumah jika
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 27 Mei 2019 — Eva Yuslinda,SE
147 — 72
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 09-04-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
323 — 130
  • cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orangatau masyarakat secara luas;Menimbang, bahwa Kata atau dalam unsur ini merupakan alternatif perobuatanyang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa kekerasanatau bisa berupa ancaman kekerasan;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian dengan sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan keterangan parasaksi di persidangan maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa secara gamblang sertaterang benderang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 7 September 2016 — JAJAT SUPRIATNA Bin (Alm) IRIN
90 — 19
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berbunyi: Dalam hal PNSyang dijatuhi hukuman disiplin;a. mengajukan banding administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkansepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakantugas;b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinyadihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima;i) Bahwa dalam Pasal 39 Ayat 1, sebagaimana tersebut diatas, juga Sangat terang benderang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri
Putus : 21-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — I. H. SYAMSUL SYAH ALAM, DKK VS 1. PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO),, DKK
445 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti hanya memberikan alasanalasan hukum sajasehingga berdasarkan Pasal 30 huruf C Undang Undang Nomor 5tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung, mengakibatkan batalnya putusan JudexFacti;Bahwa selain itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan secarabenar dan tepat tentang Eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat II mengenaiPenggabungan gugatan, mengingat dalam dalill jawaban PemohonKasasi/Tergugat Il sudah secara terang benderang menguraikantentang penggabungan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
973 — 1283
  • melakukankegiatan yang bersifat eksekutif.Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatanhukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangbersumber pada suatu ketentuan hukum Tata UsahaNegara yang dapat menimbulkan hak atau kewajibanpada orang lain.Bahwa meskipun ada perluasan pengertian terhadapdefinisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, tetaplah berpedoman padapenjelasan sebagaimana tersebut di atas.Bahwa berdasarkan hal itu, terang benderang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. H. IMRAN Bin (Alm.) USMAN
125 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPenunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung dan Bendaharawan GajiDan Rutin pada Kantor Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRDKabupaten Pidie Tahun Anggaran 2002, tanggal 22 Januari 2002;Bahwa sedangkan dasar hukum bagi Bupati sebagai pemegangkekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Pasal 2 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;Bahwa perbedaan dalam kedudukan hukum antara Bupatidengan Terdakwa begitu jelas dan terang benderang
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 34
  • Selanjutnya izinkanTERGUGAT menyampaikan kronologis semua kejadian yang terjadi antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa ada satupun yang ditutupi, sehinggaterang benderang fakta yang sebenarnya, sebagai berikut :Februari Mei 2007 : Masa Perkenalan, Pacaran dan Menjelang MasaPernikahan:1) TERGUGAT dan PENGGUGAT bertemu dan berkenalan untukpertama kalinya sekitar bulan Januari 2007 di LIA Pramuka, JakartaPusat.
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA
Tergugat:
1.PT PERTAMINA EP
2.PT MIURA INDONESIA
285 — 53
  • . , namun janji tersebut tidak benar, padakenyataannya setelah PENGGUGAT menjadi pemenang tender,TERGUGAT II tidak mampu mengerjakan pekeraan ............Dalam hal ini, nyata dan terang benderang bahwa yang menjadi pokokpermasalahan sebenarnya dalam gugatan a quo adalah adanyaperbuatan wanprestasi yang dituduhkan telah dilakukan oleh Tergugat IIterhadap Penggugat;Namun bertentangan dengan hal tersebut, dalam petitum angka 2gugatan a guo, Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakanbersalah melakukan
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
106 — 85
  • Bahwa seharusnya Replik a quo tegas dan rinci denganmemulai bantahan secara step by step tidak dengan meloncat padahalaman berikutnya sehingga konstruksi factual dan konstruksi hukummenjadi jelas dan benderang ;7. Bahwa kemudian frasa replik a quo pada point 4 halaman 2menyatakan:...bahwa pemohon menolak secara tegas dalil daliltermohon pada point nomor 6, point nomor 7, point nomor 8, point nomor9, dan point nomor 10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1700 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — MARUBENI CORPORATION VS PT SWEET INDOLAMPUNG
311 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (b) Akta Nomor 138 (vide bukti P4)sehingga agar masalah ini terang benderang dan agar MajelisHakim dapat memutus sesuai dengan fakta kejadian yangsebenarbenarnya, maka seharusnya Marubeni Europe PLCdi gugat sebagai pihak dalam perkara ini untuk diberikesempatan sebagai pihak untuk menjawab kenapa Penjamin(Contract for Undertaking Guarantee) didapat dari Tergugat,hal ini dibantah oleh Tergugat sebab hal ini bertentangandengan isi Pasal 11.1 (b) Akta Nomor 136 (vide bukti P3) danAkta Nomor 138 (vide
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 549/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
1.Nyonya Ipit Patimah
2.Tuan Muslim
3.Tuan Ishak
4.Nyonya Neneng Nuriah
5.Tuan Muhammad Imam Nurjaeni
6.Nyonya Nuraini
7.Nyonya Nurhasanah
8.Nyonya Nurhayati
Tergugat:
1.PT DUTA PERTIWI TBK
2.Kantor Pertanahan Kota Admistratif Jakarta Pusat
241 — 671
  • .2.169.108.000.000,00 (DUA TRILIUN SERATUS ENAM PULUH SEMBILANMILYAR SERATUS DELAPAN JUTA RUPIAH) (PBB tahun 2017; Bukti P 14).Bahwa Para Penggugat berkeyakinan selain SHGB yang tersebut pada butir 12di atas, Tergugat memiliki SHGB lainnya atas Objek Gugatan ini karenaberdasarkan peta yang telah diminta oleh Tergugat kepada Tergugat II padatahun 2010 terlihat luas tanah yang diminta pengukurannya adalah 29,361hektar (Peta dengan Pemohon PT Duta Pertiwi Tok; Bukti P 15)Bahwa Facta Non Verba, sudah terang benderang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 791/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
254 — 163
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi jelasdan terang benderang berdasarkan Pasal 92 (2) UU PT Jo AKTA No.112,TERGUGAT I sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama di PTPembangunan Jaya Ancol Tbk (in casu: TURUT TERGUGAT) danterhadap perbuatanperbuatan TERGUGAT selama menjabat sebagaiDirektur Utama di PT Pembangunan Jaya Ancol telah diberikan pelunasandan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya oleh pemegang saham PTPembangunan Jaya Ancol Tbk.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 06-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PID/2018/PT MDN
Tanggal 5 April 2018 — DRS. RAMADHAN POHAN, MIS
97 — 39
  • Karena apayang didakwakan merupakan suatu yang tidak tepat baik mengenaidasar hukum dan sasaran dakwaan, maka berdasarkan KetentuanHukum Acara Pidana, Pembanding d/h Terdakwa telah memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan dakwaan JaksaPenuntut Umum tidak dapat diterima;Bahwa akan tetapi, meski semuanya telah jelas dan terang benderang,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan tidak professionaldan tanpa pertimobangan hukum = yang semestinya, telahmenyembunyikan / tidak mempertimbangkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 323/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO PRASETYO Alias TOTO TIRZAN AMIR
121 — 42
  • bukan berarti tidak mungkin adaperkosaan tetapi kita akan menjadi bingung ketika melihat latarbelakang sejarah hubungan dua orang yang berpacaran jadi kalaukita metaforkan itu ke ilustrasi tadi sebetulnya seperti itulah kitamelihat pada satu kasus memang kita tidak bisa penggal begitu sajaterhadap perbuatan orang meskipun itu tidak mengikat Majelis Hakimuntuk menilainya ;Bahwa didalam suatu perusahaan bisa dianggap ada motifpenggelapan apabila suatu transaksi itu dicatat dengan jelas danterang benderang