Milik No. 117 /Margalaksana,

Abdulloh (Terguggat ), berdasarkan Akta Jual Beli dihadapanTurut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor 295/2002;Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 195/Sukasukur; telah beralih kepemilikannya secara tidak sahdari Atas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat ) KepadaPihak H.

Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas namaH. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual,kepada HJ. IIS AISYAH (Tergugat Il), selaku Pihak Pembeli, yangdisetujui oleh Dra. Hj. YAM MARYAM (Penggugat II) ;Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002,mengenai Jual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atasnama H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat I), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !)

Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas nama H. BABANZAENAL ARIFIN (Penggugat 1), yang dijual oleh H. BABAN ZAENALARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual, kepada HJ. IIS AISYAHHalaman 34 dari 96 Putusan Nomor 520/PDT/2019/PT.BDG.(Tergugat II), selaku Pihak Pembeli, yang disetujui oleh Dra. Hj. IYAMMARYAM (Penggugat II) ;5.4. Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002, mengenaiJual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atas nama H.

Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah objek perkarasebagaimana : Sertifikat Hak Milik No. 117 /Margalaksana, Sertifikat HakMilik No. 84 /Margalaksana, SertifikatHak Milik No. 152 /Margalaksana,SertifikatHak Milik No. 153 /Margalaksana, SertifikatHakMilik No.1373 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 195/Sukasukur, SertifikatHakMilik No. 1528 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 284 /Gunung tandala,Akta Jual Beli No. 116/2000,4.

Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 195/Sukasukur; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !) Kepada Pihak H.Abdulloh (Terguggat !) Hj IIS AISYAH (Tergugat II);f. Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 1373 /Kahuripan; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H.

Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYO PURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIK BUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3. SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 4.

KANTOR CABANGPURWODADI, UNIT DANYANG, yang beralamat di Jl.Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi,Kab. Grobogan;Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYOPURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIKBUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3.SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT.

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolaksebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2012, Nomor : XXXdengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon' tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpillhannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara' ;6.

wees" 8% 8 ")%19%%6. ")/)%my3m +1e( "3"S 195" St StS" mM om poo gn2 1 SF MEM (CH SSHMH# M gmyy 1 gM x1 S +! 4 foam do Tl +1St+ty om ory ob (mom gmPro (mem 1 3m (3m "3 AMB"T MSM 1 1 gy (113 3)" +1)" #0)" # 12 a""ya" "Ss 7," ( LA ! ! (" Ww Ww tA ! +!S#+#)" Ww Ww Ww ! z Ww! Ww ! z Ww ! *W # mw Ww 13s" : ( 1k"! wei" (" ! z Ww , ! # ! # ws." (tl gam Ww1 ! 4+ Ww ( ! z W) Ww a &" Ww + ! *W ( 4+ Ww # z ! & Ww Ww! Ww 1! rey) !

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 27 Mei 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/56/V/2010 tanggal 27 Mei2010 ;2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah jandaberanak 3 orang, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang;.

195/Pid.C/2021/PN Clp

Suprapto No. 67 Telp. 533052 Catatan putusan yang dibuatCilacap oleh Hakim Pengadilan dalamdaftar catatan perkara.Nomor 195/Pid.C/2021/PN ClpCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriCilacap yang mengadili perkara Tidak Pidana Ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :Nam alengkap : Dirja Mulyana Bin SomulyaTempat lahir : SukoharjoUmur/tanggal lahir : 60 Tahun / 04 Oktober 1960Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JI.

PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2021/PA.PkpeyeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukanoleh:Dedek Sutinbuk binti Suhaimi, NIK 1971056105800001, lahir diPangkalpinang, 21 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir S2, tempat tinggal diGang Belinjo No. 195, RT.002 RW.001, Kelurahan

JefryArdiansyah, NIK 1971050209070001, lahir Pangkalpinang,02 September 2007, umur 13 tahun, Pelajar SMP, tempattinggal di Gang Belinjo No. 195, RT.0O2 RW.001, KelurahanBukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, KotaPangkalpinang;2. Syifa Maritza Karim binti (alm) R. Jefry Ardiansyah,NIK 1971056209110001, lahir di Semarang, 22 September2011, umur 9 tahun, tempat tinggal di Gang Belinjo No. 195,RT.002 RW.001, Kelurahan Bukit Merapin, KecamatanGerunggang, Kota Pangkalpinang;sebagai Pemohon I;Drs. R.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung padahalaman 145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) RBg,8.

tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang disetujui terakhir dan diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang perubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, maka bagi pemenang lelang yaitu SUKESIYATI(Terlawan Penyita) adalah pembeli yang beritikad baik dan wajidb mendapatkanperlindungan hukum ;Bahwa pelawan telah salah menafsirkan pengertian dari perlawanan pihak ketigasebagaimana yang termuat dalam pasal 195

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksaSaksi4 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDA Sumseldengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) Opsetan HarimauSumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratus sembilanpuluh lima) cm, tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm yang habitatnya beradadi wilayah Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang Dewasaukuran panjangnya 105 (seratus lima) cm, tinggi 40

Bahwa barang bukti yang ditemukan di kediaman Terdakwa 1(satu) buat Opsetan Harimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantanyang diperkirakan berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang ukuran/panjangnya...Menimbang6panjangnya 195 (seratus sembilan puluh lima) Cm, tinggi 75 (tujuhpuluh lima) Cm yang habitatnya berada diseluruh Wilayah Sumateraperkiraan ditangkap dengan cara dijerat atau ditembak dengan obatbius karena kondisi fisik dalam keadaan mulus sedangkan perkiraanpengerjaan Opsetan sudah kurang

mengakui barangbarang Opsetantersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang bukti Opsetan danTerdakwa dibawa oleh petugas BKSDA Sumsel ke Kantor BKSDASumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.f Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa telahdiperiksa Saksi2 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDASumsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) OpsetanHarimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakanberumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195

Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa telahdiperiksa Saksi4 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDASumsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) OpsetanHarimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakanberumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratussembilan puluh lima) cm, tinggi 75 (tujun puluh lima) cm yanghabitatnya berada di wilayah Sumatera dan 1 (satu) Opsetan MacanKumbang Dewasa ukuran panjangnya 105 (seratus lima) cm, tinggi

huruf a UU MA, yaitusebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo halaman 36 alinea ke2sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Pemohon telah melaksanakan amarke3 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo atau harus melaksanakan amarke4 dan ke5 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo, menurut pendapatHakim yang memeriksa permohonan ini, materi tersebut sudah merupakanmasalah/hal menjalankan putusan/eksekusi yang merupakan kekuasaanmutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195

"Bahwa adapun alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo adalah karena kewenangan untuk eksekusi/pelaksanaanputusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkatpertama memeriksa perkara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1)HIR, yang berbunyi:"Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang padatingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dandengan

menyerahkan uangsejumlah Rp4.747.777.778,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan rupiah) guna dilakukan penawaran pembayaran/ penawaranuang kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi berdasarkanBerita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 076/2010 Eks. jo.Nomor 083/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 3011.Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan putusan a quo oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 195

tersebut dianggap sebagaipenawaran pembayaran, itupun dilaksanakan sudah melampaui 14hari sebagai tenggang waktu pelaksanaan putusan/eksekusi secarasukarela sebagaimana dimaksud oleh amar ke4 Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Maret 2010 Nomor 635PK 7PDT/2009, dan berdasarkan Pasal 196 H1IR dapat dimintakanpelaksanaan putusan/eksekusi kepada pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, in casuKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 195

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PENYITAAN TIDAK DAPATDILAKUKAN TERHADAP HARTA MILIK PIHAK KETIGA sebagai manaketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR.disebutkan bahwa Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupunSita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Penyitaan Tidak Dapat dilakukanTerhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR disebutkan Bahwa PerlawananPihak Ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusj dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 Rbg;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.Plw/2019/PN Jkt. Utr4.

Nomor : 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 Nopember2010, antara Terlawan (semula selaku Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan Il (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) ;Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2010Dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersitamaupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dandiperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannyasebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat

;Ketentuan dalam HIR, pemilik barang yang disita dan diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyatamenyita, tercantum dalam Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg.

;Pasal 195 ayat (6) HIRJika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya,maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu ;Pasal 206 ayat (6) RbgPerlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milikyang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan

2007 No. 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 30 Nopember2007, Pelawan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah danbangunan milik Pelawan a quo ;Bahwa dalam Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, SitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas milik pihak ketigamemberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet ;Bahwa terdapat ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukanterhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa mengingat istri Penggugat yakni Etik Hariyanti Setya Wardani telahmeninggal dunia dan sesuai pesannya beliau menghendaki agar tanahsebagaimana yang dijaminkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 luas617 m?

justru anak buah Tergugat langsungberamairamai ke tempat Tergugat Ill yang bernama Husin, entah apayang menjadi topik pembicaraan mereka, yang kemungkinan besaradalah mau menyelenggarakan lelang secara sembunyisembunyi;13.Bahwa pihak Penggugat sesaat setelah mendapat kabar tentang lelanglangsung mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Madiun, dan telah mengkonfirmasikan perihal lelang, benartelah terjadi lelang terhadap obyek jaminan Penggugat dengan SertipikatHak Milik Nomor 195

sembunyisembunyi ini danatau terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 011/429K/SPK/2007 cacat hukum danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi: Memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapobjek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak MilikNomor 195

atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani; Menetapkan obyek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan SertifikatHak Milik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardaniseperti keadaan semula (status quo);Dalam Pokok Perkara:Mohon agar Pengadilan Negeri Ngawi memberi Putusan:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga provisi yang dimaksud di atas;3.

Menyatakan bahwa lelang atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat HakMilik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani bataldemi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;4. Menyatakan untuk hukum bahwa Tergugat , Il dan Ill telah melakukanperbuataan melawan hukum (onrechtmatig daad) terhadap Penggugat;5.

M2 dan Nomor 195 dengan luas tanah 1.560.M2, nama pemegang hak Haji Abdul Wahab Lubis Sarjana Hukum,yang terletak di Jin. Panglima Denai no.118, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Ampas, Kota Medan;Bahwa tahun 2007 Penggugat (Hj. Syamroh Nasution Binti H. Syahiddin Nasution) dan Alm. H. Abdul Wahab Lubis bin H. M. Fahri Lubismembeli sebidang tanah dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor534 dengan luas tanah638. M2, nama pemegang hak Hj.Syamroh Nasution, yang terletak di JIn.

Jamil LubisNo.7D, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan.Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridi atasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas haktanah Sertifikat Hak Milik Nomor194 dan Sertifikat Hak MilikNomor 195, Nama Pemegang Hak Haji Abdul Wahab LubisSH., yang terletak di JIn. Panglima Denai No.

Jamil Lubis No.7D, KelurahanTembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiri diatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletakdi JIn. Panglima Denai No.

Jamil LubisNo.7D, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan.Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridi atasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas haktanah Sertifikat Hak Milik Nomor194 dan Sertifikat Hak MilikNomor 195, Nama Pemegang Hak Haji Abdul Wahab LubisHalaman 21 dari 28 halamanPutusan No. 1371/Pdt.G/2019/PA.MdnSH., yang terletak di Jin.

Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Errorin Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukumatau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalahpemilik dari tanah / rumah objek eksekusi.

Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6),menyatakan: Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yangdisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dandiputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu.;.

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memilikikekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, ParaPelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond)dan dasar fakta (fetelijike grond) yang membuktikan hakkepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yangdipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akantetapi Para Pelawan justru mencampuradukan antara gugatanperlawanan eksekusi dengan

Pelawan , Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error inPersona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atauLegal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilikdari tanah / rumah objek eksekusi.

Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanperlawanan Para Pelawan.

Bahwa yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkanpada huruf (d) diatas, dapat dikategorikan sebagai Pernyataan Wasiatkepada PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang lain berdasarkanPasal 195 Ayat (1) KHI: "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan duaorang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapanNotaris."f.

Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secarasukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atasHarta Bersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli warisyang sah dari PEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARATERGUGAT, dimana telah sesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari hartawarisan kecuali apabila semua ahli waris setuju."g.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat PernyataanPENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta PernyataanPENGGUGAT Nomor : tertanggal 1 Maret 2009, PENGGUGAT dapatdikategorikan telah membuat Penyataan Wasiat kepada PARA TERGUGATsebagai ahli waris yang lain berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) KHI : "Was/atdilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan duaorang saksi, atau dihadapan Notaris."19.

Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secarasukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atas HartaBersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dariPEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT, dimana telahsesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI : "Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecualf apablla semua ahliwaris setuju."20.

Pasal 195 Ayat (1) jo. Pasal 195 Ayat (2) jo.

Pasal 195 ayat 2 RBG serta butir 3 dan 4 dari SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 yang berbunyisebagai berikut :a. Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:(1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;b.

Pasal 195 ayat 2 RBG yang berbunyi sebagai berikut:(2) Keputusankeputusan Hakim yang diputus berdasarkan ketentuanketentuan undangundang yang tertentu harus ikut menyebutkanketentuan itu;c.

Pasal 189 (2) RBG, Pasal 178 (2) HIR, Pasal 195(1) dan (2) HIR jo. SEMA RI, tanggal 25 November 1974, Nomor 3Tahun 1974, dimana Pengadilan dalam mengambil putusannyatidak memuat secara ringkas dan jelas alasanalasan dan dasarHal. 12 dari 22 hal. Put.

itu keputusan hukum Judex Facti dalam perkara inijelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenakeputusan hukum Judex Facti tersebut ternyata kurang cukup memberipertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) dan tidakmengemukakan alasanalasan hukum (motiveringsplicht) yang dijadikandasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan hukum yangseadiladilnya, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan: Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman; Pasal 195

Musiran;3) SHM Nomor: 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 a.n. Suratmo dan beralih hakkepada Murnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta JualBeli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yangdibuat oleh dan di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung SelatanH.

Musiran) selaku Camat Gedong Tataan,1(satu) buah buku sertifikat Hak milik (SHM) tanah Nomor : 195, tanggal 17Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigan tanggal 26Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dan dihadapkan PPAT WilayahKabupaten Lampung Selatan (H. Erwin Nana Subana AS, S.H.),dikembalikan kepada saksi korban Gelora Sinuhaji;4.

Musiran) selaku Camat GedongTataan, 1 (satu) buah buku sertifikat Hak milik (GHM) tanah nomor: 195,tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigantanggal 26 Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor :58/01/GDT/X/AJB/1999 tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dandihadapkan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (H. Erwin NanaSubana AS, S.H.)

Musiran;3) SHM Nomor : 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 an. Suratmo dan beralih hak kepadaMurnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta Jual Beli (AJB)Nomor : 58/01/GDT/XAJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat olehdan di hadapan PPAT wilayah Kabupaten Lampung Selatan H. Erwin NanaSubana AS, S.H.

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam SuratPerlawanan pihak Ketiga terhadap Sita Eksekutorial (derden Verzet),tertanggal 8 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2015, dengan Register PerkaraNo. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa perlu PELAWAN tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 195

Bahwa atas halhal tersebut Pelawan /PT.Sapta Lestari Perdana mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR telah menentukan sebagai berikut :"Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihakketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas bendabendayang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepadadan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumHal 15 Putusan

No. 607/PDT/2017/PT.DKI.dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, makaPengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraaquo adalah Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi yangberwenang memeriksa dan mengadili Perlawanan tersebut adalahPengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam manatindakan tindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan, yaitu PengadilanNegeri Tangerang;Bahwa ketentuan tersebut

berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan NegeriTangerang;Bahwa sedangkan putusan Mahkamah Agung No.: 336 K/Pdt/2007yang didalilkan oleh Pelawan adalah bersifat kasuistis mengenaiperlawanan terhadap sita jaminan bukan perlawanan terhadappelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan Mahkamah AgungNo.: 336K/Pdt/2007 yang didalilkan Pelawan tersebut ad,o.lah tidaktepat, keliru, tidak berdasar, dan menyesatkanBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195

Pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyek eksekusi. Halini ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi, terbitan Proyek PembinaanTeknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997, halaman 145 angka 44.1Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo.

Pasal 195 ayat 6 HIRdan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yang dibenarkan menuruthukum untuk mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung No. 31 / Pdt / Eks / 2006 / PUT / PN.

mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itu kembalibaik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnyaterus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.Dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung olehPengadilan Tinggi Bandung maka Judex Facti telah salah dalam mengadiliakibat tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan benarterhadap posisi Pembantah dalam perkara ini yang tidak memenuhipersyaratan pasal 195

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.31/Pdt/Eks/2006/PUT/ PN.Bdg.e Sementara itu, menurut ketentuan undangundang Jo. pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehpemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.