Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SINTANG Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Stg Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
SUPARDI bin PARMUN Alm
101 — 15
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
SUPARDI bin PARMUN Alm
101 — 15
Jadi,penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), tetapi tentang apakahTerdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Supardi bin Parmun (Alm.) sebagai Terdakwadan
Register : 09-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1602/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 16 Februari 2017 — FERRY L
66 — 20
66 — 20
Orang menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 22-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 54/PID.SUS/2020/PT GTO Tanggal 14 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD MUHTARAM, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SUKARNO BIYA Alias KARNO
111 — 38
Terbanding/Terdakwa : SUKARNO BIYA Alias KARNO
111 — 38
serangkaian kegiatan yang dilakukansecara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkansebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.Berdasarkan Pasal 1 butir 6 tersebut kami tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa peredaran gelapNarkotikaterbatas hanya terhadap Pengedar maupun Perantaradalam Jual Beli, namun secara lebih luas juga dapat diterapkankepada Pembeli maupun Penyedia Narkotika.1.2 Bahwa dalam Putusan MK Nomor : 31/PUXV/2017halaman 32dan 33 dalam paragraf (3.10.4) bahwa penekanan
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 /B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT VICTORINDO ALAMLESTARI
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang
Putus : 02-12-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 621/Pid.B/2014/PN. Kpn Tanggal 2 Desember 2014 — SUMARI Bin PAERAN
97 — 30
97 — 30
/PN...Bahwa menurut ahli, ada korelasi kKambuhnya penderita sakit radangkelenjar ludah akibat terlalu banyak tenaga yang digunakan yaitupenderita dapat menderita nyeri hebat akibat kelelahan.Bahwa pada korban tidak ada bekas terkait penekanan dada akibatpemberian nafas buatan yang dilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa mengenal Reni sejak tahun 2011 pada saat Reni kerjadi Pabrik sedangkan saya bekerja
Putus : 07-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639/B/PK/PJK/2015 Tanggal 7 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. BANYU BENING UTAMA
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang
Putus : 11-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — I. PT. NADIA KENCANA, DK VS I. PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, DK
170 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 991 K/Pdt.SusPailit/2016asal tersebut tidak mencerminkan sikap dari perusahaan keuangan yangmemiliki sifat kehatihatian;Pemohon Kasasi memberikan penekanan perhatian dan perhatiannya padaMajelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara a quo, dapatmemulihkan wibawa Peradilan Indonesia yang terkoyakkoyak dan menjadicibiran masyarakat dan terakhir banyak tertangkapnya hakim karenamenerima suap;18.Bahwa Judex Facti telah menutup suratsurat palsu yang dijadikan dasarterbentuknya/adamya
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN SERANG Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg Tanggal 24 Juni 2021 — Pidana
1.MUHAMAD RIZKY MAULANA BIN IIP NUKIP
2.FAUZAN AZLY SAPUTRA BIN AZIS KOSASIH
422 — 160
422 — 160
sehingga belum mengetahui dengan benarkonsekuensi dari perobuatan yang dilakukannya dan fakta di persidanganmenunjukkan Anak pelaku telah mengakui perbuatannya kecuali anak pelakuFauzan, sehingga membuat terang perkara ini, akan tetapi disisi lain denganmelihat jenis tindak pidana yang dilakukannya maka perbuatan Anak pelakutersebut selain bisa menimbulkan keresahan di masyarakat juga dapatmenimbulkan anak korban mengalami trauma dan dapat merusak masa depananak korban sehingga untuk itu diperlukan penekanan
Register : 17-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 480/Pid.B/2019/PN Srh Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
EFENDI Alias EFEN
25 — 14
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
EFENDI Alias EFEN
25 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Register : 19-02-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 48/Pdt/2021/PT MDN Tanggal 22 April 2021 — Pembanding/Tergugat : Fatimah Yani Diwakili Oleh : ILHAM SARATOGA,S.H,M.H
Terbanding/Penggugat : Yusufuddin Diwakili Oleh : R RAHMADI PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan
37 — 24
Terbanding/Penggugat : Yusufuddin Diwakili Oleh : R RAHMADI PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan
37 — 24
Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt/2021/PT MDNperampasan tanah, termasuk Tergugat, untuk mengembalikan tanahdimaksud dalam keadaan baik seperti semula, tidak ada lagi bangunanataupun tanaman apapun yang dibangun atau ditanam diatas tanahPenggugat tersebut, dan tidak melakukan lagi pengrusakan atas tanahbeserta tanaman yang telah menjadi milik Penggugat, termasukmenimbun kembali lubang besar yang sudah di letakkan bibit ikandidalamnya, bersamaan dengan hal tersebut Penggugat juga telahmemberi penekanan
Register : 19-10-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1088/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 31 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
NANANG HERAWADI ALIAS WADI BIN IDRIS DULSULAI.
38 — 18
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
NANANG HERAWADI ALIAS WADI BIN IDRIS DULSULAI.
38 — 18
Orang menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Upload : 01-12-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. : 1. Nama lengkap : WARSAN BIN CASMAN;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 25 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Muara Baru, RT.16/17, No. 21, Kelurahan
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan SD Kelas IV ;
186 — 141
186 — 141
Tentang unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuanyang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalahorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalamunsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnyasesuai
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
79 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalamUndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalamHalaman 109 dari 148 halaman.
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanHalaman 145 dari 148 halaman.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 16-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Srh Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH
Terdakwa:
ARIF WIBOWO Alias BADEK
31 — 24
LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH
Terdakwa:
ARIF WIBOWO Alias BADEK
31 — 24
Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Arif Wibowo alias Badek sebagai Terdakwa
Register : 17-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 350/Pid.B/2021/PN Srh Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
MISNAN
28 — 21
FREDDY VZ PASARIBU, SH
Terdakwa:
MISNAN
28 — 21
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Register : 24-06-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Srh Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
ABU SAMAH Alias UNDUY
23 — 15
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
ABU SAMAH Alias UNDUY
23 — 15
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Srhatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
Register : 23-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN RABA BIMA Nomor 297/Pid.B/2021/PN RBI Tanggal 2 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SYAHRUR RAHMAN
Terdakwa:
TAUFIK als OVI AME
125 — 41
SYAHRUR RAHMAN
Terdakwa:
TAUFIK als OVI AME
125 — 41
Menghilangkan nyawa orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyekhukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menuruthukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan
Register : 12-10-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 13 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT.PLK Tanggal 24 Oktober 2016 — TERDAKWA XXX
80 — 36
80 — 36
Lebam Mayat : terdapat pada seluruh tubuh, warnakemerahan, tidak hilang dengan penekanan.2. Kaku Mayat : terdapat diseluruh tubuh. Tidak dapatdilawan.3. Pembusukan : tampak pembusukan lanjut diseluruhtubuh korban, perut tampak mengembung.4. FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR1. Permukaan Kulit Tubuh :a.
Putus : 30-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.TBT Tanggal 30 Maret 2016 — Handika Kesuma alias Dika
33 — 8
33 — 8
Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Handika Kesuma sebagai Terdakwa, dan