701/Pdt.G/2014/PA.Pct

PUTUSANNomor : 701/Pdt.G/2014/PA.PctDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelia Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja (Iburumah tangga), tempat tinggal di Kabupaten Pacitan, sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi,tempat tinggal Kabupaten

Pacitan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibuktisurat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PacitanNomor: 701/Pdt.G/2014/PA.Pct mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;SUBSIDER :Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadil adilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 701/Pdt.G/2014/PA.Pct tanggal 22 Agustus 2014 dan tanggal 10 September 2014,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Walaupundemikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatiPenggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasisebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat yangtelah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untukberperkara secara cumacuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 701/Pdt.G/2014/PA.Pct tanggal 4 September

perlumemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pacitan untukmengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukumtetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yangdimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkanPutusan Sela Nomor 701

701/Pdt.G/2020/PN Sby

PUTUSANNomor 701/Pdt.G/2020/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaragugatan antara :1. Hj. Sukartini, bertempat tinggal di Desa Taman, Kecamatan Jrengik,Kabupaten Sampang, selanjutnya disebutSCDAGAL eaaeccannesnneeeeeeeceeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeaeaeaaaaaaaecneeetseeeeenees.Penggugat ;2.

Wonocolo, KotaHal.1 Putusan No. 701/Pat.G/2020/PN. SbySBY, Jawa Timur 60231, selanjutnya = disebutS11 0)

701/Pdt.G/2010/PA.Plg

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung dikota Palembang ,pada tanggal 8 April 2007 .berdasarkan kutipan akta nikah yangdikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatansako ,kota Palembang ,nomor :251/16/IV/2007, tertanggal 9 April 2007, danHal 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 701/Pdt.G/2010/PA.Plgsetelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyisebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut:2.

SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediamandi Kota Palembang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Hal 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 701/Pdt.G/2010/PA.Plg bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan kenal dengan Tergugat sebagaisuami Penggugat; bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tegrugat menikah, setelah menikahPenggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat; bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai

sebagaimanaketentuan pasal 22 (ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76UndangUndang Nomor 7 tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang dikemukakan Penggugatserta keterangan para saksisaksi yang berasal dari keluarga, telah ditemukan faktabahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudahtidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncakkeduanya pisah serta sudah tidak saling memperdulikan ;Hal 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 701

Redaksi : Rp. 5.000,Hal 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 701/Pdt.G/2010/PA.Plg5. Materai : Rp 6.000,Jumlah Rp. 281.000,

701/Pid.B/2014/PN Pdg

PUTUSANNomor : 701 / Pid. B/ 2014 / PN.

yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama: Alexander PGL Alexlengkap : Sipingai (Kabupaten 50 Kota)Tempart 97 tahun /22 Januari Tahun 1988lahir : LakilakiUmur/ : IndonesiaTgl.lahir SwastaJenis : Koto Gadang Kelurahan Bungus Teluk Kabung timur Kec.Bungus teluk Kabungkelamin PadangKebangsa icjamanPekerjaanAlamatAgamaPendidikanHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 701

Kota Padang atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, Mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempatmelakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil,dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau denganmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaituHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 701

Ahmad Yani Nomor 128, Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Pakuwon, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 701/Kelurahan Pakuwon, Surat Ukur No. 3603/1998 tanggal 29-07-1998, setempat terkenal sebagai tanah dan bangunan Jalan Jend.

Selaku PPAT;

LampiranBerita Acara Pelaksanaan SitaNomor BA000049/WPUJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni2004 yang sama sekali tidakmempunyai landasan hukum; Perbuatan Melawan Hukum Gugatan di PTUNTergugat yang tidakmenyampaikan LaporanPemeriksaan Pajak NomorLaporan Lap248/PJ.701/2005,Tanggal 9 November 2005; a) Bahwa M.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan salinan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor Laporan LAP248/PJ.701/2005 tanggal 9Hal. 29 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/2014November 2005 tersebut kepada Penggugat;6. Menyatakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT000009/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 jo.

LampiranBerita Acara Pelaksanaan SitaNomor BA000049/WPJ.19/KP.0206/2004, tanggal 7 Juni 2004; Tidak menyampaikan Laporan Gugatan di PTUNPemeriksaan Pajak Nomor LaporanLap248/PJ.701/2005, tanggal 9November 2005; (3) Bahwa M.

,00;(e) Bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Laporan Lap248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005 (bukti P25) merupakanlaporan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal ini pemeriksaanuntuk tujuan keberatan, hal tersebut sangat jelas tertuang di halaman2 bagian kronologis pemeriksaan dari Laporan Pemeriksaan PajakNomor Laporan Lap248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005(bukti P25) yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan terhadap wajibpajak dilakukan dalam rangka penyelesaian keberatan wajib pajak ...dan

Nomor 1053 K/Padt/2014Pajak Nomor Laporan LAP248/PJ.701/2005, tanggal 9 November2005 kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;(d) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adaketentuan peraturan perundangundangan yang dilanggar olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terkait dengan tidakdisampaikannya Laporan Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan LainNomor Laporan LAP248/PJ.701/2005, tanggal 9 November 2005kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;(e) Bahwa dalam memori kasasi ini, Pemohon

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor91/PID/2019/PT BTN tanggal 24 Oktober 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dariPenasihat Hukum Terdakwa tersebut: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Tng tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkan bandingtersebut; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

kedua tingkatperadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Kasasi/Akta.Pid/2019/PN Tng juncto Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Tng juncto Nomor 91/PID/2019/PT BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2019, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonankasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 19

Facti beralasan hukum diperbaiki mengenailamanya pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau UndangUndang maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi BantenNomor 91/PID/2019/PT BTN tanggal 24 Oktober 2019 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 701

danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 91/PID/2019/PTBTN tanggal 24 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tangerang Nomor 701

Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhak atas ganti kerugian fisik terhadap usaha tambak seluas 701 m2, yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang terletak di Desa Jangkaran, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo;3. Menetapkan secara hukum jumlah ganti kerugian fisik atas usaha Tambak yang dikelola Pemohon Keberatan sejumlah Rp. 33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah);4.

Kulon Progo, Daerah IstimewaHalaman 3 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Wat05.06.Yogyakarta; Seluas 701 m?

Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Keberatan berhakatas ganti kerugian fisik maupun non fisik, terhadap usahatambak seluas 701 m?, yang dikelola oleh Pemohon Keberatan,yang terletak di Desa Jangkaran, Kec. Temon, Kab. KulonProgo, yang terdampak Proyek Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Kulon Progo, yang dibiayai oleh TermohonKeberatan II;5.

Yogyakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Keberatan Pemohondan Jawaban Para Termohon maka Majelis berpendapat bahwa yangmenjadi pokok sengketa adalah : Apakah Pemohon Keberatan berhak mendapatkan ganti kerugian atasusaha tambak miliknya di atas Tanah seluas 701 m? yang terletak diDesa Jangkaran, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo ?

Yogyakartadan diatas tanah tersebut telah ada tambak milik Pemohon Pemohondengan Klasifikasi seluas 701 m?

Dalam Daftar Pihak Yang Berhak yang merupakan satu kesatuandengan Berita Acara Kesepakatan bersesuaian pula dengan bukti P3berupa Daftar Nominatif bahwa Pemohon Keberatan dalam hal iniGUNAWAN yang disebutkan sebagai pihak yang berhak Nomor Urut 11dengan luas kepemilikan 701 m?

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah nama Pemohon dan anak Pemohon :

• Nama Pemohon yang tertulis ROMLI pada Kutipan Akta Kelahiran No:701/2004 tertanggal 20 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diganti menjadi RAMLI GINTING ;
• Nama anak Pemohon yang tertulis REKARINA AYA GINTING, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:701/2004 tertanggal 20

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 701/Pdt.G/2023/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepadaPenggugatsejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).;

701/Pdt.G/2023/PA.Smi

Putusan Nomor 1910/B/PK/Pjk/2021Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 #Nomor00007/207/11/701/12, tanggal 13 Desember 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57985/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 2 Desember 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP684/WPuJ.13/2013,tanggal 18 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2011 Nomor 00007/207/11/701/12, tanggal 13 Desember2012, atas nama PT Daya Landak Plantation, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 02.374.051.7701.000, beralamat di Jalan M.T.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP684/WPJ.13/2013, tanggal 18 November 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00007/207/11/701/12, tanggal 13 Desember 2012, atas nama PTDaya Landak Plantation, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)02.374.051.7701.000 adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 6 halaman.

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3697/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syukron,jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 27 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BAKER HUGHES INDONESIA, beralamat di TheGarden Centre Building #701

yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01073/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00146/107/14/081/16 tanggal 4 Oktober 2016 atas nama PT Baker Hughes Indonesia,NPWP. 01.869.726.8081.000, alamat The Garden Centre Building #701

Putusan Nomor 1993/B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.Atau:Pengurangan ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor:00146/107/14/081/16 tanggal 4 Oktober 2016 Masa PajakAgustus 2014, atas nama PT Baker Hughes Indonesia, NPWP01.869.726.8081.000, dengan alamat The Garden CentreBuilding #701 Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Raya CilandakKKO, RT 001, RW 005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560,adalah

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00146/107/14/081/16 tanggal 4 Oktober 2016 Masa PajakAgustus 2014, atas nama PT Baker Hughes Indonesia, NPWP01.869.726.8081.000, dengan alamat The Garden CentreBuilding #701 Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Raya CilandakKKO, RT 001, RW 005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560,adalah telah sesuai dengan

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3700/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BAKER HUGHES INDONESIA, beralamat di TheGarden Centre Building #701

24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat atasKeputusan Tergugat Nomor KEP01072/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 4 Mei2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak November 2014 Nomor 00138/107/14/081/16 tanggal 9September 2016 atas nama PT Baker Hughes Indonesia, NPWP01.869.726.8081.000, alamat The Garden Centre Building #701

Putusan Nomor 2039 B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00138/107/14/081/16 tanggal 9 September 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Baker Hughes Indonesia, NPWP01.869.726.8081.000, dengan alamat The Garden Centre Building#701 Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Raya Cilandak KKO RT001 RW. 005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, adalah telahsesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00138/107/14/081/16 tanggal 9 September 2016 MasaPajak November 2014, atas nama PT Baker Hughes Indonesia,NPWP 01.869.726.8081.000, dengan alamat The Garden CentreBuilding #701 Kawasan Komersial Cilandak, Jalan Raya CilandakKKO RT 001 RW. 005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560,adalah telan sesuai dengan ketentuan

Putusan Nomor 445 K/TUN/2016Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008,Terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m? atas namaH. Sayuti Safruddin, B.A.

Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal24 Desember 2008, terletak di Kampung Panaragan, Kecamatan TulangBawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat UkurNomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m?atas nama H.

Menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan Tergugat berupaSertipikat Hak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, Terletak dikampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, KabupatenTulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24 Desember 2008, seluas 18.000 m? atas nama H. SayutiSafruddin, B.A.;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek perkara berupa SertipikatHak Milik Nomor 701 Tertanggal 24 Desember 2008, terletak di KampungPanaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang BawangBarat, berdasarkan Surat Ukur Nomor 456/Panaragan/2008, tanggal 24Desember 2008, seluas 18.000 m? atas nama H. Sayuti Safruddin, B.A.,Halaman 14 dari 30 halaman.

,dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Panaragan dan digugat olehPenggugat terletak. Sedangkan dalil tentang pengakuan Penggugatterhadap tanah miliknya terletak di Desa Panaragan Jaya?;Terdapat perbedaan letak tanah antara Desa Panaragan dengan DesaPanaragan Jaya?

Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumPembanding semula Penggugat pada pokoknya memuat halhal sebagai berikut : Bahwa dari Bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yaitu sertifikat Hak Milik atas nama saudarasaudara kandung Jamari Sri Ariyanti semuanya berdasarkan C Nomor 701

persil 35kelas D III, begitu pula bukti sertifikat Hak Milik Nomor 01454 atas nama Kurnia Illahiberdasarkan C Nomor 701 persil 35 kelas D Ill Bumiharjo (nomor c yang sama),sehingga hal tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa berasal dari satu bidangtanah yang sama dan telah dibagibagi kepada 6 (enam) pewaris, termasuk tanahyang menjadi obyek sengketa adalah bagian dari Jamari Sri Ariyanti; Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Pembanding semula Penggugat mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan

posita gugatannya Pembanding semula Penggugatmendaililkan :1) Bahwa di Desa Bumiharjo Rt 02/ Rw 04 Kecamatan Keling Kabupaten Jeparaterdapat pasangan suami istri bernama bapak Nyono dan ibu Parsi, kKeduanya telahmeninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak termasuk Pembandingsemula Penggugat (Sunard)) ;2) Bahwa semasa hidupnya pasangan suami Istri tersebut mempunyai sebidang tanahyang terletak di Desa Bumiharjo Rt 02/ Rw 04, Kecamatan Keling, Kabupaten Jeparatercatat dalam C Desa nomor 701

Sudirman No. 701 RT. 002RW. 002 Kel. Cibuntu Kec.

Jenderal Sudirman No. 701 RT.002 RW. 002 Kel. Cibuntu Kec.

Saksi ERNA; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak Pidana Penipuan dan penggelapan yangterjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 wibdi JI Jendral Sudirman No 701 Rt 002 Rw 002 Kel Cibuntu KecBandung Kulon Kota Bandung dan yang menjadi korban adalah saksisendiri.

Jenderal SudirmanNo. 701 RT. 002 RW. 002 Kel. Cibuntu Kec.

Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di LingkunganEksekutif berupa Penetapan Tertulis, artinya Keputusan tersebut dikeluarkanoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Eksekutif) secaratertulisberupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 701 Tahun 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Lily Jumartin, S.

Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tergugatitu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu denganadanya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 701 Tahun 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Lily Jumartin, S. Hut tanggal 26 Desember 2018;c.

Hut tanggal 26Desember 2018; nn nnn annem nnn nnn nnn nnn nnn ncn nn nnn nomenaMewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SulawesiTenggara No. 701 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Lily Jumartin, S.

Menyatakan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 701 Tahun2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan adalah sah dan berkekuatan hukum;3.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur SulawesiTenggara No. 701 Tahun 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaHalaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.KDI2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89.

MENGADILI Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; Menyatakan bahwa Akta Jual Beli dan transaksi jual beli Sertifikat Hak Milik No.701/Desa Gudang Kahuripan atas nama Drs.

Mengabulkan pembatalan Akta Jual Beli yang di laksanakan di Kantor TurutTergugat Il karena Cacat Hukum dan batal demi hukum terhadap SHM No.701 atas nama Drs. Elvin B Sinaga ;.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.701/Desa Gudangkahuripan atas nama ElvinBluncher Sinaga, MM Surat Ukur No.00080/Gudangkahuripan/2002 tanggal1992002 berasal dari hak adat letter C No.1399 Persil 150 Klas D.Il,menjadi objek perkara No.36/G/2006/PTUNBDG Jo.45/B/2007/PTUN.JKTJo.

KEWENANGAN RELATIFHalaman 30 dari 51 Putusan Nomor 157 / Pdt.G / 2017 / PN.Bdg.Bahwa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang padapokoknya menyatakan: Penggugat adalah pembeli tanah SHM No. 701 atasnama Drs. Elvin B Sinaga, seluas 1.175 M2, yang terletak di blok Pandai DesaGudang Kahuripan, Kec.

status Yurudis atas Hak Milik No.701/DesaHalaman 45 dari 51 Putusan Nomor 157 / Pdt.G / 2017 / PN.Bdg.Gudang Kahuripan sehingga terang dan jelas latar belakang serta akibatperbuatan hukum sebagai jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ;* Bahwa benar,Sertifikat Hak Milik No. 240 atas nama Drs.

No. 36/G/2006/PTUNBDG ;Menimbang, bahwa oleh karena itu transaksi jual beli Sertifikat Hak MilikNo.701/Desa Gudang Kahuripan atas nama Drs.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 701/Pdt.G/2023/PA.Sgta dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

701/Pdt.G/2023/PA.Sgta

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 701/Pdt.G/2023/PA.Prw dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

701/Pdt.G/2023/PA.Prw