sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banhwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);Halaman 58 dari 153 halaman. Putusan Nomor 29P/HUM/20191. Bahwa Pasal 31A ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:(1)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan di bawahundangundang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b.

Putusan Nomor 29Yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2011;Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atauperorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepadaMahkamah Agung atas berlakunya suatu PeraturanPerundangundangan tingkat lebih rendah dari UndangUndang;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);1.

Dalam alinea 6 Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 dengan tegasdinyatakan bahwa:Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas,pembentukan UndangUndang ini diperlukan dalam rangka:c. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalamUndangUndang ini dan pengertian limbah sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang PengelolaanLingkungan Hidup;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);.

Namundemikian,dalam perkembangan hukum di Indonesia, dari keempat undangundang tersebut dapat dipahami bahwa penekanan dari asasketerbukaan itu sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untukmendapatkan informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatifdengan tetap menghormnati perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara.

Pendeknya, penekanan dariasas iniadalah kecermatan dalam penyiapan keputusan, denganmemperhatikan aspekaspek yang relevan dengan permohonan.Misalnya, keputusan menteri yang diambil tanpa (begitu)memperhatikan permasalahan yang telah digambarkan oleh pemohondalam permohonannya dan tidak mencaritahu lebih lanjut bagaimanapersisnya meskipun terdapat alasan untuk itu, dapat dianggapsebagai pelanggaran asas ini (CBB, 11 Januari 2000, AB 286, m.nt.

Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraiantugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlakusecara umum dan khusus di instansinya.Dalam literatur hukum Belanda, asas proporsionalitas ini dianggapsebagai bagian dari asas kecermatan materiil, dengan penekanan padakeseimbangan antara beban yang ditimbulkan (carayang digunakan)dan kepentingankepentingan yang didukung (tujuan).

Hendra lrofawanBahwa saksi bekerja sebagai penyidik di Polres Demak ;Bahwa saksi memeriksa saksi Puji Hartono dalam perkara TerdakwaKasmadi ;Bahwa tehnik saksi dalam memeriksa saksi Puji Hartono terlebih dulu saksimenanyakan identitas saksi dan saksi ketik kemudian saksi mengajukanpertanyaan kepada saksi Puji Hartono dan dijawabnya kemudian saksi ketik;Bahwa setelah selesai saksi membaca dan menandatanganinya ;Bahwa tidak ada penekanan waktu memeriksa saksi ;Bahwa semua Berita Acara pemeriksaan Polisi

tersebut di beli dari Solo dan saksiVerbalisan Hendra lrofan menyatakan bahwa keterangannya pada BeritaAcara pemeriksaan pada Point 5,6,7,8 tanggal 6 Maret 2015 adalah benardan saksi tetap pada pemeriksaannya ;Bahwa saksi memeriksa saksi Subakir dalam perkara Terdakwa Kasmadidengan tehnik saksi menanyakan identitas saksi dan saksi ketik kemudiansaksi mengajukan pertanyaan kepada saksi Subakir dan dijawabnyakemudian saksi ketik ;Bahwa setelah selesai saksi membaca dan menandatanganinya ;Bahwa tidak ada penekanan

Dmk.Bahwa tidak ada penekanan waktu memeriksa saksi Sutopo ;Bahwa semua Berita Acara pemeriksaan Polisi terhadap keterangan saksiSutopo itu benar;Bahwasaksi tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut setelah dikonfrontir dengansaksi Sutopo menyatakan bahwa memang keterangan saksi Sutopodibacakan oleh pemeriksa penyidik namun saksi Sutopo menyatakan masihtidak jelas ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Apabila penerima manfaat bungabukan pihak yang secara substansi nyatanyata merupakanpemilik manfaat yang sesungguhnya (beneficial owner ), makaIndonesia dapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk

Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang perempuan yang bernama SADDIAHAlias DIAH sebagai Terdakwa,

Tentang unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimanaketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP), jadi orang disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan

Bahwa pada Posita 9 (Sembilan) dan sepuluh (lO) terhadap tindakan barbaryang dilakukan oleh Penggugat untuk menguasai tempat yang menjadi jaminanhutang piutang Tergugat menimbulkan permasalahan dikarenakan Penggugatmenggunakan dan mengerahkan orangorang yang tidak Tergugat kenal dalamjumlah yang banyak secara bersamasama mengepung dan melakukantindakan penekanan phsikologi Secara sangat kasar dan tidak beradab kepadaTergugat sehingga Tergugat melaporkan tindakan tersebut di KAPOLTABESDenpasar sesuai

Saksi korban Suci Murnita dan Saksi korban Ismawati;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidakmengajukan Saksi yang dapat meringankan Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang selengkapnya keterangan tersebut telah dicatatdalam Berita Acara Pemeriksan perkara ini yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan telahmenandatangani berita acara pemeriksaan atas dasar yang sebenarnyatanpa ada penekanan

memiliki / menyimpan jenis obatpsikotropika dengan tidak di sertai dokumen yang sah dan dengan jumlahyang banyak dengan maksud untuk diedarkan atau diberikan kepada oranglain dengan tidak memiliki ijin untuk mendistribusikan dari instansi yangberwenang, maka orang tersebut melanggar pasal 60 ayat 1 huruf b subpasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.Bila seseorang mengonsumsi / menyalah gunakan obat psikotropikadengan cara teruS menerus tanpa petunjuk Dokter akan muncul efekefeklain akibat penekanan

membantudari segi tenaga dan pikirannya dalam proses pembangunan rumah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvesi tersebut termasuk ke dalam harta yang didapatkan dalammasa perkawinan antara Penggugat Rekonvesi dengan Tergugat Rekonvensi,namun keduanya sudah tidak hidup bersama dan sudah tidak menjalankankewajibannya masingmasing sebagaimana layaknya suami istri.Menimbang, bahwa salah satu penekanan

kepentingan berproses yangPutusan Nomor 47 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 39berkenaan dengan apa yang hendak dicapai melalui suatu proses gugatan atauupaya hukum tertentu;Menimbang, bahwa atas dasar itu maka pengujian kepentinganPenggugat untuk mengajukan gugatan a quo harus dilihat dari ada atautidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagaiakibat terbitnya obyek sengketa, serta tujuan yang hendak dicapai Penggugatmelalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;Menimbang, bahwa penekanan

: terhadap hal tersebut telahterbuki itikad tidak baik dari TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 yangsecara cacat hukum dan tidak sah membuat Akta Jual Beli No. 47 yangdijadikan dasar untuk mencoba mengalihkan kepada pihak lain sehinggatindakan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara a quo untuk menganulir dan mengesampingkansubstansi ke3 dan substansi ke4 tersebut ;Bahwa klausula substansi ke3 dan ke4 tersebut telah dijadikan dasaroleh TERGUGAT1 dan TERGUGAT2 melakukan penekanan

BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal iniadalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatutindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyekhukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukanatau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut bergantung padaunsurunsur materiil dari perbuatan yang didakwakan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama

Bahwaalasan Terdakwa beserta saksi saksi tersebut tidak dapat diterimakarena alasan tersebut tidak disertai bukti yang cukup dan verbalisan(Polisi pemeriksa) juga menyatakan tidak pernah melakukanpenekanan, selanjutnya bukti penekanan ketidakbebasan Terdakwadalam memberikan keterangan di penyidikan tersebut tidak terbukti,oleh karenanya dengan pencabutan keterangan Terdakwa yang tidakberdasar alasan sah tersebut, dinilai sebagai petunjuk adanyakesalahan Terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) ;eBahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal Penunjukan36Penyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

Verbalisan sebagai berikut :1.Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ;Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ;Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ;Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan

Angkatan Laut, BNNdan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (SeribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan

saksi melakukan pemeriksaan terhadap MERY ANDAYANI dengan metodepemeriksaan saling berhadapan dan cara tanya jawab, lalu diketik dan tidakjawaaban yang diseting akan tetapi jawaban MERY ANDAYANI sendiri, keranasetelah selesai diperiksa saksi member kesempatan MERY ANDAYANT untukmembaca berita acara hasil pemeriksaan tersebut sebelum menandatanginya ;bahwa sebelum menandatanganinya tidak ada jawaban MERY ANDAYANI yangdisangkalnya ;bahwa selama saksi memeriksa MERY ANDAYANI tidak ada pengancaman,penekanan

maupun intimidasi ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke9 (saksi verbalisan) tersebut,terdakwa menyetakan ada yang tidak benar, yaitu : sewaktu diperiksa terdakwa merasakan ada penekanan dan penyidik mengatakanterdakwa akan dibantu dengan cara penyidik yang membuat pertanyaan danjawabannya; bahwa penyidik juga mengatakan dalam pemeriksaan tanpa didampingi PenasihatHukum tidak apaapa ; bahwa dalam panggilan terdakwa disuruh hadir pada hari Kamis, akan tetapi padakenyataannya hari Rabu terdakwa

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 774/ B /PK/PJK/2015http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutussengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yangmemang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebutmerupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function