Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 677/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 16 Agustus 2018 — - GEDE MERTA WIDIADA - Putu Arka Wijaya - Ketut Ari Wisuda
11172
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Segi Segi Hukum Perjanjian hal 51,menyatakan:bukan hanya kesusilaan yang bertentangan denganundangundang saja, tapi segala sesuatu yang tidak senonoh atautidak layak dalam pergaulan hidup bermasyarakat.Dalam hal initampak juga unsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamana telah lewat dari tanggal 1 Juli 2017 dan PihakKeduabelummembayarlunasmakaperjanjianini danperjanjianlainnya batal sertauang yang telah diterima olehPihak Pertama dari Pihak Kedua
    Dalam hal ini tampak jugaunsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamanatelahlewatdaritanggal 1 Juli 2017 dan Pihak Keduabelummembayar lunas maka perjanjian ini danperjanjian lainnya batalserta uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua(Rp. 550.000.000.) sepenuhnya menjadi milik Pihak Pertama.Bahwa pasal 2 huruf b Perjanjian Jual Beli Tanggal 30 Desember 2016tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1256 KUH Perdatayang menyatakan: Semua penkatan adalah
Register : 18-11-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 50/Pid.Tipikor /2013/PN.Smda
Tanggal 10 April 2014 — ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH Bin RASYID
17537
  • menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) ;eBahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan
    menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
    Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Register : 28-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.Tmk
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4929
  • (Pensiunan hakim Pengadilan Tinggi Bandung) jauh dari kapasitas pihakyang mampu untuk melakukan penekanan, sehingga pertanyaan TergugatSiapa yang melakukan penekanan ? menurut Tergugat jelas ini adalah daliyang terlalu mengadaada;Halaman 44 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2018/PA.
Putus : 12-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pid/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI
12669 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIRNGADI Kota Medan/FKUSUdengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :Ringkasan Pemeriksaan Luar : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung,pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilangpada penekanan. Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, jarijari tangan dan kaki,yang mudah dilawan. Dijumpai kedua kelopak dalam pada mata kanan dan kiri berwarna pucat. Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat.
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 422/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : Abd.Latif Bin Ladama
Terbanding/Penggugat : Hj.Munirah Binti Saruna
6040
  • Pasalini dapat dijadikan tolok ukurnya, meskipun perselisihannya tidak berjalan dilembaga peradilan, tetap dapat dinyatakan sebagai tanah sengketa;Pendaftaran hak baru, secara mutlak harus bebas dari sengketadengan siapapun, dan ini menjadi penekanan agar tidak menimbulkanpermasalahan hukum di belakang hari. Jika terdapat sengketa makapenerbitan sertifikat harus ditangguhkan sampai sengketa dinyatakan selesai.Halaman 23 dari 40 hal.
Putus : 31-05-2012 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2012/PN.Sda
Tanggal 31 Mei 2012 — LILY YUNITA
204456
  • sebagaiperbuatan berlanjut ; Selanjutnya akan dibuktikan unsurunsur tersebut sebagai berikut : Tentang unsur Barang siapa:Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalamketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindakpidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 22-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1700/Pdt.G/2020/PA.Sda
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
181
  • Bahwa sudah jelas Pemohon dalam komvensi sudah tidak ada kasihsayang kepada anak anak hanya yang ada penekanan agar anak anakmerasa ketakutan kepada Pemohon dalam Konvensi ;7.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lain halnyadibidang impor dimana UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006memberikan penekanan berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi PasalHalaman 34 dari 40 halaman.
Register : 28-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 75/Pid.B/2016/PN Wkb
Tanggal 17 Oktober 2016 — - MARKUS MUDA KONDO - PETRUS MANDERA KANDA
7625
  • atasperintah dari atasan saksi yaitu Kapolsek dan pada waktu pemeriksaanKapolsek berada di ruangannya dan pada waktu pemeriksaan Kapolsekmengetahuinya;Bahwa dari keterangan Para Terdakwa saksi mencatatnya dalam laptopdan pada waktu memberikan keterangan Para Terdakwa dalam keadaanduduk dan jaraknya dengan saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwatidak ada orang lain dan pada waktu melakukan pemeriksaan saksi tidakmelakukan pemaksaan, penekanan
Register : 13-01-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA WATES Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Wt
Tanggal 2 September 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
384
  • Bahwa atas permasalahan yang lain yakni KDRTsilahkan dibuktikan dalam pembuktian, karena jika melihat dari fakta haltersebut tidak pernah ada dan dalam rumah tangga ini justru yang selalumelakukan penekanan dan cenderung menang sendiri adalah TERGUGATREKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;Bahwa jawaban TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI point3 adaiah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang nantinya akanPENGCUGAT REKONVENSITERGUGAT KONVENSI buktikan dalampembuktian;Bahwa pada prinsipnya PENCGUGAT
Register : 05-08-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 1064/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
TAUFIKUR RAHMAN Bin AHMAD
Termohon:
FINA MARLINDA Binti SUHERMAN
132
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 26-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 22-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 99-K/BDG/PMT-II/AU/X/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — Bambang Tri Arianto, Serma , dkk 1 orang
13964
  • ,S.E, selaku Ketua Tim memberikan pengarahantentang pembagian kelompok tugas dan penekanan untukmenghindari perbuatan anarkis atau kekerasan, setelah Ketua Timmengambil pengarahan kemudian Letkol Pom Roni Widiyantomemberikan pengarahan tentang tugas kelompok siapa danberbuat apa sesuai dengan fungsi masingmasing dan menghindariagar jangan terjadi keributan yang akan mengakibatkan anarkis.11.
Register : 11-08-2006 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb
Tanggal 7 Nopember 2017 — ABRAHAM ZADCHKA SITANALA, bertempat tinggal di Jl. Teluk Langsa 4 Blok C7 No. 14 Kav. AL Duren Sawit Jakarta 13440. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. A. H. TAHAPARY, S.H,M.H dan CAROLINA TAHAPARY, S.H, Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY, SH.,MH dan Rekan yang berkantor di alamat Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka, Jl. Martha Alfons, Kec. Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 Juli 2016 . Selanjutnya disebut sebagai : ------- PENGGUGAT ----- ; Lawan : 1. ALEXANDER DONALD SITANALA, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; 2. ANDRE JEFRREY SITANALA, bertempat tinggal di Hotel Mutiara, Jalan Pattimura No. 90, Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H dan AKMEN OLYES MARCO NOIJA, S.H, kedua-duanya Advokat/Penasihat hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H, di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Agustus 2016 ; 3. PT. ASTRINA MUTIA, berkedudukan DI Kota Ambon, Hotel Mutiara, Jalan. Pattimura No. 90 Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT III ------ ;
346164
  • Amb10.11.ASTRINA MUTIA masih ditangan Nyonya CORNELIA CHRISTIENASITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Penggugatsebagai Direktur, sesuai Akta NotarisNomor 4 tanggal 6 Desember 1984.Selanjutnyaperlu juga untuk mendapat penekanan pada dalil gugatanPenggugat butir ke8 (delapan) dan butir ke12 (dua belas) yaitu secarakelembagaan Tergugat Ill adalah Penggugat sendiri yang tidak pemahmelaksanakan undangundang, baik semasa Presiden Ridektur NyonyaCORNELIA CHRISTIENA SITANALA masih hidup
Putus : 20-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1033/Pid.B/2016/PN.Bks
Tanggal 20 Oktober 2016 — pidana - NURDIN Als. TENGKU Bin SUWITA
7612
  • Jadi penekanan unsur ini terletakpada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah iaTerdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanyaakan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan yangdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama NURDIN Als.
Register : 21-05-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 28/Pid.B/2013/PN.Pin
Tanggal 22 Agustus 2013 — DEDI SUTIAWAN Pgl. DEDI Bin MAWARDI
5814
  • Unsur Mengakibatkan matiMenimbang, bahwa penekanan dalam unsur ini adalah akibatdari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa oranglain;Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwatelah mengakui perbuatannya terhadap korban, bahwa Terdakwatelah memukuli wajah korban hingga korban tidak bergerak lagikemudian memasukkan korban ke dalam lubang yang digali sendirioleh Terdakwa di dalam ladang Terdakwa, dan menimbunnya sertamenutupinya dengan daun dan kayu kulit manis;Menimbang, bahwa hal
Putus : 03-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 216/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 3 Maret 2015 — MUTY SITUMORANG
13853
  • rumah Terdakwa tanpasengaja menumpahkan bumbudari Tupperware, terdakwa yang melihatkejadian tersebut langsung marah dan menampar pipi kanan dan kiriFITRAH TARISA NUR berulangulang dengan menggunakan tangankanan Terdakwa serta mengenai telinga kiri FITRAH TARISA NUR.Akibat perbuatan Terdakwa yang kerap kali menampar FITRAH TARISANUR apabila melakukan kesalahan kecil dalam bekerja, FITRAHTARISA NUR mengalami pembengkakan di daerah pelipis kiri yangmelebar ke arah telinga dan belakang telinga dengan penekanan
    rumah Terdakwatanpasengaja menumpahkan bumbudari Tuppelware, Terdakwa yang melihatkejadian tersebut langsung marah dan menampar pipi kanan dan kiriFITRAH TARISA NUR berulangulang dengan menggunakan tangankanan Terdakwa serta mengenai telinga kiri FTTRAH TARISA NUR.Akibat perbuatan Terdakwa yang kerap kali menampar FITRAH TARISANUR apabila melakukan kesalahan kecil dalam bekerja, FITRAHTARISA NUR mengalami pembengkakan di daerah pelipis kiri yangmelebar ke arah telinga dan belakang telinga dengan penekanan
    tidak digaji dan lainlain ;Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah terdakwa, tetapi menurutketerangan Jemi yang ikut masuk ke dalam rumah mengatakan kepadasaksi harus ada 6 juta baru bisa menjumput Yuliana ;Bahwa yang ikut di dalam rumah terdakwa dalam rangka penjemputanYuliana adalah Jemi, Usman, Moses, Robi dan Pak RT ;Bahwa saksi menjemput Yuliana ketika Yuliana sudah berada di rumahRT ;Bahwa ketika di rumah RT, saksi melihat Yuliana ada bekas cakarankuku di pipi, terlihat jelas ada tindakan penekanan