Ditemukan 11616 data
MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, SH.,MH
Terdakwa:
MARKUS SILANUS UCIL Anak Dari JUMAT
72 — 9
Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona),tetapi tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung pada pembuktianunsur materiil dari dakwaan tersebut;Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN StgMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang
1.Lena Rosdiana Aji, SH
2.Cut Henny Usmayanti, SH
Terdakwa:
MARZUKI BIN M ZEIN
73 — 53
Jamil tetap pada keterangannyaHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Bnasesuai di BAP, dikarenakan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuaiSOP, tidak ada penekanan baik pisik maupun psikis; Bahwa pada saat Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi korban siapanama Orang yang diperlihatkan kepada Saksi korban di persidangan Saksikorban dapat menjawab dengan terang dan tegas bahwa Orang yangdiperlinatkan tersebut bernaMa wee ceeeeeeeeeeeeeees untukSakSi w...eeeeseeeee eee , Oe untuk SakSi
75 — 11
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwaterhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
94 — 50
Lingkung Seni Indonesia ke mancaNegara, dan Penggugat tidak diberikan hakhaknya seperti hakmenerima gaji Maupun gaji pensiun karena pemutusan hubungankerja, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil terhadap Penggugat dan Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni2009, Penggugat tidak pernah menanda tangani yang isinya pernahmenjadi anggota partai politik/Partai Kebangkitan Nasional Ulama dandalam periksaan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat telahmelakukan Intervensi dengan penekanan
173 — 48
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
1.Chandra Saputra Firdaus
2.Apip Pudin
3.Muhamad Ramadan
4.Muhamad Wahyudin
5.Muhamad Bayu Nursugih
6.Gandi Ginanjar
7.Nurul Huda
8.Suparli
9.Dani Andriansyah
10.Sandi Nasrulloh
11.Aa Saepurahman
12.Lilis Suryani
Tergugat:
PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI
169 — 42
pemberian suratperingatan sebelumnya dan melalui prosedur yang benar sehinggaperbuatan Tergugat sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan aturanperundangan yang berlaku;Bahwa Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat tidakmemberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja, layaknya managerialyang Arogan dan tidak beritikad baik, hal mana Tergugat hanyamemperlihatkan saja surat pemutusan hubungan kerja tersebut denganmemaksa Supaya menandatangani berita acara pemutusan hubungan kerjadisertai penekanan
untuk difoto oleh HPnya Penggugat 2 (dua) isi dari Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tersebut.Tetapi Penggugat 1 (Satu) sampai dengan Penggugat 11 (sebelas),bersedia mengisi daftar hadir dan tandatangan daftar kehadirantetapi tidak bersedia menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK).Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 sudahdicantumkan di dalam Surat Keputusan Dewan Direktur tentangPemutusan Hubungan Kerja.Bahwa tidak pernah ada penekanan
224 — 149
Selain..........ooDoSelain argumentasi di atas, terdapat Kaedah Hukum yang timbul dari YurisprudensiMahkamah Agung RI dalam Perkara No. 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober2004 yang pada intinya menyatakan : suatu Perseroan Terbatas (PT) yangbertindak sebagai Pembeli atas PT lain, tidak memiliki kwalitas atau standinguntuk menggugat suatu Keputusan TUN yang menyangkut PT yang akan dibelinyaitu, sepanjang PT pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimanayang diperjanjikan. diberi penekanan
Indo MultiNiaga diberi penekanan dengan huruf tebal.Berdasarkan dalildalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nampakjelas bahwa pokok sengketa ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan PerjanjianProyek Tujuh Bukit, dimana Penggugat MERASA bahwa haknya sesuai perjanjiantelah dilanggar oleh IMN yang mengajukan permohonan persetujuan pengalihanIUP dari IMN kepada PT. Bumi Suksesindo dan kemudian PT Bumi Suksesindomengajukan permohonan IJUP Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo.
92 — 70
GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Hal. 20 dari 78 hal. Put.
GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.e Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilihan lain, maka Saksi Suwandi selaku
Prof. Dr. Ir. INDRA JAYA, M.Sc.
Tergugat:
1.RIANI FIRMANSYAH
2.ETTY SETYARSI
3.WENONA MARYAM JAYA
4.PT. Bank MNC Internasional, Tbk
Turut Tergugat:
1.Notaris atau PPAT FARIDAH, SH, Mkn
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
3.Notaris atau PPAT YOHANNES BUDI KRISTANTO, S.H., M.kn.
242 — 191
Kemudian secarasepihak Tergugat yang sebenarnya bermaksud mengamankan posisinyasebagai kreditur, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat II sebagaidebitur untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadiadalah hubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secarasepihak mudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan ataueksekusi;5.
Kemudian secara sepihak Tergugat Konpensi yangsebenarnya bermaksud mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan Penggugat Rekonpensi sebagai debituruntuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalahhubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secara sepihakmudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan atau eksekusi;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober2018 merupakan akibat dari adanya rentetan kronologis yang salingberhubungan
1.WAGIMAN, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
JOHNY TRISNO Alias JOHNY Bin ABDUL RAHMAN
21 — 8
Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orangadalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanpasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalamsurat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranTerdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan
17 — 3
Disamping itu Penggugat Rekonvensi sebagaiPutusan Nomor: 217/Pdt.G/2007/PA.MdnTanggal 10 Juli 2007ibu telah melakukan dan menunjukkan perbuatan yang pilih kasihterhadap anakanak serta melakukan penekanan mental bagi keduaanak tersebut.3.3. Sejak awal perkawinan, Tergugat Rekonvensilah yang telahbertanggung jawab secara finansial bagi keluarga, baik terhadapkebutuhan hidup seharihari, biaya pendidikan, biaya kesehatananakanak, termasuk kebutuhan kebutuhan Penggugat Rekonvensisendiri.3.4.
121 — 40
dibawah sumpah sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 April2013 di waktu sore hari di ruangan Penyidik Polres Lampung Utara;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Saksi bertanya dan kemudian Terdakwamenjawab dan dari tanya jawab tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara danTerdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Bahwa Saksi melakukan penyidikan tidak ada melakukan penekanan
46 — 8
Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasihathukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknyabahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanapakah unsur setiap orang sebagai berikut :Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individuyang merupakan subjek hukum = (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan
32 — 6
Untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambildilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;Ad.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa, yang dimaksudbarangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiranorang tersebut ;Menimbang
55 — 10
menggunakan ganja, psikotropika, sabu sabu dan inek akan tetapi masih dalamtaraf kecil ; Bahwa ahli melihatnya yang menjadi penyebab terdakwa JONAS KARANmelakukan coba coba narkotika ada kesenjangan keluarga ;e Bahwa menurut ahli untuk kasus terdakwa JONAS KARAN tidak perludirehabilitasi ;e Bahwa agar terdakwa tidak terjerumus lebih jauh cara yang harus ditempuhmenjauhkan terdakwa JONAS KARAN dari rider/pemicunya teman temannya tadiyaitu STEPHANIE ANGELINE dan MELISSA RUTH SOHANDIJAJA ;e Bahwa tidak ada penekanan
99 — 50
meyakinkan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana,Setiap penyalahguna Narkotika Golongan bagidiri sendiri.Bahwa dalam faktafakta yang terungkap di persidangan Terdakwasecara berulangulang mengkomsumsi Narkotika Golongan jenisShabushabu hal tersebut bila dihubungkan dengan penekananPanglima TNI ,bila Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaanNarkotika dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas, oleh karena ituPerbuatanTerdakwa melanggar ST Panglima TNI NomorST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan
172 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
tenaga teknis dan penjualan.Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknikmanajemen termasuk perumusan dan sistem kontrol anggaran, prosedurpengendalian internal, pengendalian persediaan, pelaporan manajemen,sistem informasi dan semua hal lain yang terkait.Pemberian saran dan rekomendasi kepada manajemen tentangpengadaan peralatan dan bahan baku untuk kelangsungan operasi danpengembangan usaha Perusahaan.Pemberian rekomendasi untuk perbaikan dan modifikasi sistem produksi,dengan penekanan
307 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpemeriksaan dalam kasus Termohon Peninjauan Kembalitidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatanlaba baik laba bruto maupun laba neto).Sebagai tambahan informasi, dalam majalah Autobild edisi196 tanggal 27 Oktober 9 November 2010 diuraikandengan panjang lebar bagaimana usaha TermohonPeninjauan Kembali dan TMMIN untuk bisa menciptakandan memproduksi Avanza dan Xenia.
34 — 18
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 438 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan DaerahKabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 ;Bahwa dengan berlakunya Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan didalam pasal 21 ayat (1) menyatakanbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksadan memutus ada / tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh PejabatHalaman. 56 dari 58 Putusan Nomor 44/ Padt/2018/PT DPSPemerintahan, sehingga walaupun penekanan
98 — 69
Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadaribenar akan tugas dan perannya dalam ikut berperang memberantasperedaran narkotika dimana negara Republik Indonesia dalamkeadaan darurat narkotika dan pemerintah telah menyatakan perangterhadap peredaran narkotika akan tetapi Terdakwa melakukanperbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI.
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salahdalam memilih teman bergaul dan Terdakwa malah menjadi perantaradalam jual beli narkotika jenis shabushabu serta mengkonsumsinarkotika jenis shabushabu yaitu untuk mendapatkan kenikmatansesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu, hal initentunya bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI agar prajurit TNI berperan serta dalam pemberantasannarkotika akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya peredarannarkotika.b