Ditemukan 11085 data
80 — 10
pasal atau delik pidana sebagaimanayang diatur dalam KUHP sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji secara Yuridis atas perkara ini, apakahdakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada faktafaktayang terjadi di persidangan ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telahmelanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium actus nonfacit reum, nisi mens
419 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
et alteram partem;. bahwa oleh karena Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo tidak melihat keseluruhan fakta secara berimbang, makaJudex Facti telah melanggar asas audi et alteram partem, sehingga putusanJudex Facti tidak dapat lagi dipertahankan dan dan oleh karena itu sangatberalasan menurut hukum putusan Judex Facti dinyatakan batal:;KEBERATAN KETIGAPUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUMPEMBUKTIAN1.bahwa seserong dapat dipidana karena adanya unsur subjektif (mens
75 — 34
seseorang telahterbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidanayang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur/ hal 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2017/PN Bityang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekatpada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (mens
25 — 11
Niwinrwati Yusuf, olehMajelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menarik rambut saksiRatna Abas setelah terlebin dahulu saksi Ratna Abas menarik hijab danrambut Terdakwa, tapi saksi Ratna Abas menarik rambut Terdakwa karenamelihat Terdakwa memegang sebuah bamboo, sedangkan Terdakwa padawaktu itu sedang bertikai dengan saksi Yakop Potale, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa sikap Terdakwa yang menerima dari suaminya danmemegang bamboo tersebut merupakan sikap yang menunjukkan adanyaniat jahat ( mens
1.I Nyoman Buncing
2.I Wayan Sukiara
3.I Wayan Sukita
4.I Nyoman Mana
5.I Wayan Warka
6.Made Sidarma
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Intervensi:
Desa Pekraman Catur
246 — 134
yang secara kuantitas terus berkembangselain juga untuk memberikan kemudahan pada warga terkaitkelancaran perkembangan peningkatan perekonomian warga DesaPakraman Catur, maka atas permohonan Klian Banjar Lampu tentangDuwen Desa Ayah/Ngarep untuk dijadikan pekarangan tempat tinggalserta berdasarkan hasil rapat tokohtokoh Desa Ayah/Ngarep tanggal 24Januari 2004, merekomendasikan untuk Krama Desa Ayah/Ngarepmembuka Tanah Duwen Desa Ayah/Ngarep di Banjar Lampu dijadikanpekarangan tempat tinggal; 2022 mens
791 — 1033
(Diberitanda DUK TT3 ); ~n nnn n nnn nn nnn nnn mens. Fotocopy Minute of Meeting antara eks pengurus Turut Tergugat beserta para pemegang saham Turut Tergugat dengan Parakaryawan Turut Tergugat tertanggal 27 Juli 2016. (Diberi tandabukti TT4); 2 222222 2e nn nn nn nn nee5.
Maya Arini Tuasikal
Terdakwa:
BINTORO DWIPRASETYO Bin BASUKI NOTOSUDARMO
137 — 24
yang melekat pada dirinya,sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatantersebut;Menimbang, bahwa maksud diartikan tujuan terdekat, maksud itu harusditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelakuharus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifatmelawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasdihubungkan pengertian terminologi unsur dalam pasal ini, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan mengenai Mens
Citra Adi Perdana oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,telah terbukti adanya Actus Reus yaitu perbuatan yang melanggar UndangUndang Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya ancamanpencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, memaksa Saksi Adi Hartonosupaya memberikan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai Mens Rea yaitu sikap batin
44 — 9
menyatakan seseorangtelah terobukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindakpidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam suatu rumusan tindakpidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan denganbatin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidanaPutusan No. 27/Pid.Sus/2017/PN MIlHal. 33 dari 65(mens
VICTOR PURBA, SH
Terdakwa:
HERY ARFANDI NAINGGOLAN
59 — 10
sendiri denganmelawan hak, sehingga oleh karenanya unsur dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenarpada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens
45 — 14
hukum tersebut diatas, apakah Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2(dua) unsur yaitu unsur S ubjektif dan unsur Objektif; Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku,asas ini dikenal dengan an act does not make a person guilty unless the mind is guilty atauactus non facit reum nisi mens
1.I KADEK TEGUH DWI PUTRAJ., S.H.
2.Lusya Marhaendrastiana, SH
Terdakwa:
1.I Gede Adhi Aryana
2.I Nyoman Litawan
87 — 28
bukan karena orang membuat kejahatanmelainkan orang jangan melakukan kejahatan ;teori menggabungkan menyatakan bahwa tujuan pidana itu selainmembalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungimasyarakat dengan mewujudkan ketertiban;Bahwa sanksi pidana / pidana penjara tidak berakar dari falsafah balasdendam, melainkan pemberian hukuman yang sesuai atau proporsionaldengan perbuatan pelaku (balancing justice) dengan memperhatikankualitas dari perbuatan kejahatan tersebut yang meliputi niat (mens
28 — 3
bersangkutan ;Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telahterbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidanayang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsuryang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekatpada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (mens
68 — 20
menemukanhalhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawabanpidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal49 KUHP , Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harusMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syaratobjektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun = syaratsubjektif / mens
59 — 13
sarana pengangkutandan penyimpanan menyimpan barang' yangdiketahui atau diduga hasil pencurian kepada sdr.LILIANA HALIM HERTATI dkk adalah dilakukansetelah kejahatan terjadi sehingga termasuk dalamrumusan pasal 480 ke 1 KUHP.e Bahwa pasal 56 KUHP dapat diterapkan apabilapembantuan diberikan sebelum dan pada saatkejahatan dilakukan.e Bahwa pasal 55 KUHP dapat diterapkan apabilapelaku turut serta melakukan perbuatan dan harusterdapat kesadaran bersama untuk melakukanperbuatan atau harus terdapat mens
rea nya padapelaku lain yang melakukan perbuatan.e Bahwa suatu perbuatan tidak selalu harus secaralangsung dilakukan oleh pelaku, tetapi pelakudapat memerintahkan pihak lain untuk melakukanperbuatan, kemudian apabila dihubungkan denganpertanggungjawaban pidana, maka dalam halpelaku memerintahkan orang lain untukmelakukan suatu perbuatan, sedangkan padaorang lain tersebut tidak ditemukan mens rea nya,maka pelaku yang memerintahkan tersebut adalahyang harus bertanggungjawab atas perbuatan.e Bahwa
sarana pengangkutan kepada saksi Lilianauntuk mengangkut barang dan memberikan ijin kepadasaksi Liliana untuk menyimpan barang dalam gudangnyatersebut adalah termasuk kategori penadahansebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP;Bahwa pasal 56 KUHP dapat diterapkan apabilapembantuan diberikan sebelum dan pada saat kejahatandilakukan, sedangkan pasal 55 KUHP dapat diterapkanapabila pelaku turut serta melakukan perbuatan dan harusterdapat kesadaran bersama untuk melakukan perbuatanatau terdapat mens
284 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah pembuat memenuhi actus reus, kemudian tinggal mens reayang hatrus ada untuk mempertangungjawabkan seseorang dalam hokumpidana. Namun demikian, mens rea hanya dapat jika pembuat melakukan actusreus secara voluntary. Dengan demikian, voluntary yang disebut sebut sebagaisyarat dari adanya mens rea, bersumber dari sifat otonomi pembuat sebagaisubjek hukum.
40 — 13
Put Perkara No : 28/Pid.Sus/2014/PN.TGkepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengandemikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa ParaTerdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatanyang dilakukannya te rsebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, telah teroenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actusreusi/tindak pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawabanpidana.
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
SUPITRIANTO Alias ANTO Bin SUKIRMAN
70 — 26
Dalam tindak pidana pemufakatan jahatharus ada meetings of minds atau mens rea (guilty mind) karena pemufakatan jahattersebut merupakan kejahatan conspiracy sehingga harus ada persamaan kehendakatau niat diantara orangorang yang melakukan conspiracy pemufakatan jahattersebut. Terhadap meetings of mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan,atau penimbulan akibat yang dilarang oleh UndangUndang.
26 — 7
BKS ;unless the mind is guilty atau actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) ;Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan ataumerusak bahkan menghilangkan kepentingankepentingan yang dipertahankanoleh hukum; c) Keadaankeadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2
60 — 4
Pasal 2 ayat (1)UU No. 7 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus reus) yang telah dilakukannya, maka terhadapnyaperbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga olehkarenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalamperkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah
57 — 14
Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teorigabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas,Suatu. perbuatan yang disengaja adalah apabilaperbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatukonklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yangberhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (mens rea) dari sipelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yangdilakukan oleh si pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud