Provisi Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat dan bantahanTergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela memerintahkan danmenghukum Tergugat untuk membayar upah dan hakhak yang biasa diterimaoleh Penggugat setiap bulannya selama proses pemutusan hubungan kerja(PHK

skorsingkepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danselama masa skorsing Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upahPenggugat setiap bulannya;Menimbang, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukantindakan skorsing terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi Tergugat terbukti telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK

pada tanggal 22 April 2020sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide buktiP4), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisitersebut dalam bagian pokok perkara sesuai dengan buktibukti dan ketentuanyang relevan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berhakmemperoleh upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK

) dari bulanMei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 masih sangat tergantung daripenilaian Majelis Hakim tentang apakah pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat pada tanggal 22 April 2020 telah sesuai ataubertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala implikasihukumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi yang diajukanoleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan

WJioe G4etaoBalikpapan; Bahwa dari perkaW ya belum dikarunialanak/keturunan; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun, namun sejak awal bulan Maret 2017 seringbertengkar; Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karenamasalah ekonomi, yakni Tergugat setelan di PHK daripekerjaannya tidak lagi mempunyai penghasilan sehingga tidakdapat memenuhi keperluan rumah tangganya; Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar karenamasalah ekonomi tersebut di atas;Putusan Nomor 594

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberlangsung rukun namun sejak September 2017 sering terjadipertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni TergugatPutusan Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Bpp Halaman 7 dari 11setelah kena PHK perusahaan tidak bekerja dan tidak mempunyaipenghasilan sehingga tidak dapat memenuhi keperluan rumahtangganya seharihari;4.

Menyatakan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Tunjangan Hari Rayadan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulanNovember s/d bulan Juni 2017 sebesar Rp14.460.760,00 (empat belas jutaempat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enampuluh rupiah);4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejakputusan dalam perkara a quo dibacakan;5.

tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telahbenar menerapkan hukum memutus PHK

Nomor 1350 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara dan Penggugat danTergugat adalah bersifat permanen (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHk);Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirdengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),;4.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Februari 2020 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti sudah mencapaiusia pensiun yaitu usia Penggugat sudah mencapai 66 (enam puluh enam)tahun dan telah meninggal dunia karena sakit berkepanjangan pada saatperkara a quo masih berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat denganalasan tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 166 dan Pasal167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Bahwa perselisihan ini adalah perselisihan pemutusan hubungankerja massal (Perselisihan PHK Massal) dimana jumlah ParaPenggugat sangat banyak, yaitu 339 (tiga ratus tiga pulun sembilan)orang, sehingga sangat rawan jika dilihat dari permasalahanketertiban dan keamanan selama proses pemeriksaan dilingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Bandung ;b.

Yang menjadi janggal adalah mengapa mereka masih bekerjadi perusahaan Tergugat namun mereka tetap mengajukan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) Massal, padahal Tergugat sudahmemenuhi kewajiban kepada 26 orang Para Penggugat tersebut. Jadiberdasarkan alasan tersebut diatas ke 26 orang Para Penggugattersebut sangat beralasan dan patut menurut hukum dikeluarkan sebagaiPihak Para Penggugat dalam perkara aquo yang mengajukan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) Massal.

(Pemutusan Hubungan Kerja)Massal yang dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat sangattidak setuju, dikarenakan seakanakan tidak adanya sebuah sistem yangharus dijalankan oleh Tergugat dan tanopa adanya daya upaya tentangpencegahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bipartit sehingga dapat dicegahkemungkinan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ;Bahwa apabila Tergugat mengikuti keinginan Para Penggugat untukdilakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), berarti Tergugat tidakmengindahkan dan telah melanggar Pasal 151 ayat (1), (2), dan (8) sertaPasal 152 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi :Pasal 151Ayat (1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danPemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan

(Pemutusan Hubungan Kerja)Massal yang dilakukan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat sangattidak setuju, dikarenakan seakanakan tidak adanya sebuah sistem yangharus dijalankan oleh Tergugat dan tanoa adanya daya upaya tentangpencegahan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tergugat No. 040/BPYGMII/Juni/2009 tertanggal 30 Juni 2009 demi hukum berubahmenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;3 Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatadalah bersifat tetap atau sebagai pekerja tetap ;4 Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak putusan ini diucapkan ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penggantian hak, THR 2010, Uang penggantian hak cutidan upah Penggugat selama proses PHK

rinci mengenai pokokpokok perkara yangdipersengketakan. oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dalam positagugatannya yaitu mengenai perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antaraArnelson Kopian Ambarita yang berkedudukansebagai Penggugat melawan Yayasan Gereja Metodis Indonesia Immanuel yangberkedudukan sebagai Tergugat, sedangkan petitum pokoknya adalah agar MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,uang penggantian hak dan upah Penggugat selama proses PHK

pertimbangan Judex Facti yang telah salah telah tertuang dalam alineaterakhir pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 yang kami kutip isinyasebagai berikut :Menimbang, bahwa sekalipun secara Yuridis Tergugat berkewajiban membayarupah Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja dari bulan Juli 2010sampai dengan adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial,namun demikian mengingat Penggugat juga tidak melakukan tugas kerjanya secaraaktif di lembaga pendidikan Tergugat selama proses PHK

maka menurut Majelisyang adil dan tepat mengenai upah Penggugat selama proses PHK adalah sebesar 6x Upah Penggugat ;Menimbang, bahwa sekalipun hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatdinyatakan tidak pernah terputus, namun demikian sebagai akibat dari perselisihana quo Penggugat juga tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungankerjanya dengan Tergugat dan hanya mohon Tergugat untuk membayar hakhakPenggugat sesuai dengan ketentuan hukum, menurut Majelis permohonanPenggugat sebagaimana

yang kelima haruslah dikabulkan sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat yang kelima dikabulkansebagian sedangkan masa kerja Penggugat 1 (satu) tahun lebih tapi kurang dari 2(dua) tahun maka Tergugat wajib membayar kepada Penggugat uang kompensasipemutusan hubungan kerja sebagai berikut : No HAKHAK PENGGUGA T JUMLAH1 Uang pesangon 2x2 x Rp. 2.794.000,00 11.176.000,002 Uang perhargaan masa kerjaUang penggantian hak 15% x Rp. 11.176.000,00 1.676.400,005 Upah Penggugat selama proses PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran dirisecara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran diri, dan tanpa Penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri, dan tanpa Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menyatakan hukum, bahwaPasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN SmrMenimbang, bahwa dengan dibatalkannya Pasal 158 dan Pasal 159UU Ketenagakerjaan oleh Putusan MK tersebut jika dihubungkan denganPasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003,maka apabila alasan PHK

tersebut diluar ketentuan Pasal 160 ayat (3)(pekerja menjalani proses pidana) dan Pasal 162 (pekerja mengundurkandirt) sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka tidakada tenggang waktu) untuk memperkarakan kembali ke lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bisa mengajukangugatan walaupun sudah lewat dari 1 (Satu) tahun setelahn pengusahamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Menimbang, bahwa hak Para Penggugat untuk menuntut pembayaranupah pekerja/oburuh dan segala

pembayaran yang timbul dari hubungan kerjasetelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hak yang timbulkarena para Penggugat telan melakukan pengorbanan berupa adanyaprestatie kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan ParaPenggugat adalah sebagai pemilik hak.

Objek Gugatan1.Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak terhadap Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Uang KompensasiPengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa faktanya Tergugat melakukan penyimpangan/kesalahan dalamsistem jam kerja terhadap Penggugat yang tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.B.

DasarDasar Gugatan1.Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat dengan hanya memberikanSurat Peringatan ke3 tanpa adanya upaya pembinaan terlebih dahuluHalaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 143 K/Pdt.SusPHI/2017ataupun pada ketentuan hukum yang mengikat;2. Bahwa Tergugat telah membuat aturan jam kerja selama 9 Jam dalam 1(satu) hari bekerja terhadap Penggugat;3.

TindakanTergugat yang dituangkan dalam isi Surat Pemberitahuan tersebutadalah merupakan tindakan skorsing menuju Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat;Bahwa sejak bulan April 2015 sampai hari ini Tergugat tidakmelaksanakan lagi kewajibannya kepada Penggugat dengan tidakmembayarkan Upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima olehPenggugat setiap bulannya;Bahwa tindakan Tergugat menghentikan pembayaran Upah kepadaPenggugat secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2)UndangUndang

Bahwa perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berawal darisurat permohonan pensiun Penggugat tertanggal 12 Februan 2014.. Bahwa tindakan Tergugat yang sama sekali tidak menghiraukan permohonanPenggugat adalah sangat bertentangan dengan peraturan Ketenagakerjaan,padahal diharuskan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;.

Pantai Timur dari 2002 s/d 2014 sebagai cleaning service; Gugana duluan kerja dari pada Saksi; Bahwa gaji per hari Rp. 50.000,; Bahwa kami terima gaji tiap minggu; Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi; Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua; Bahwa ada surat pengunduran diri; Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya; Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Halaman 10 dari 19 Putusan PHI No

;Bahwa kami terima gaji tiap minggu;Bahwa Gugana tidak bekerja karena sudah tua dan sudah tidak mampu lagi;Bahwa Gugana tidak bekerja dengan alasan mengundurkan diri karena alasan tua;Bahwa ada surat pengunduran diri;Bahwa ada organisasi pekerja tetapi saksi tidak tahu namanya;Bahwa hakhak karyawan kalau di PHK dibayarkan pesangonnya;Bahwa saksi bekerja pada bagian administrasi;Bahwa pada saat masih bekerja ada keberatan dengan hakhak karyawan, karenatidak ada cuti haid, jamsostek dan biaya pengobatan

berturutturut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat telah mengajukanpermohonan pensiun kepada Tergugat dengan mempertimbangkan umur yang sudah tuayang secara yuridis membuktikan bahwa Penggugat telah menyatakan diri sudah tidakmampu meneruskan hubungan kerja dengan Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan memang benar Tergugat belumpernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Pulogadung, Jakarta adalah milik Tergugat yang dibeli sendiripada tahun 1997 dari hasil usaha dan menabung, yang pada saatTergugat mau membeli rumah tinggal di Jalan Pisangan Lama II GangJaksa No.1 RT.02 RW.03 Kelurahan Pisangan Timur, Kec.Pulogadung, Jakarta Timur dirinya tidak setujukarena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapi diamdiamTergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun,

Maka menjadi milik Penggugat. karena Harta BawaanPenggugat (diakul Tergugat sendiri;DALAM REKONPENSI:1 Bahwa, apa yang diuraikan dalam Konpensi tersebut.mohon bagian yang terpisahkan dengan Rekonpensi ini;2 Bahwa. pada bahagian ini Penggugat Konpensi menjadiTergugat Rekonpensi, begitupun Tergugat Konpensimenjadi Penggugat Rekonpensi;3 Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan TergugatRekonpensi telah di PHK dari pekerjaannya sejak BulanApril 2009. sehingganya kemampuan Tergugat Konpensitidak

Puiogadung Jakarta Timur dirinyatidak setuju karena tidak punya uang dan lokasi rumah masuk gang, tetapidiamdiam Tergugat membeli rumah dengan uang hasil usaha kredit;Pada tahun 1999 Penggugat di PHK dan mendapat pesangon, danTergugat tidak diberi sepeserpun, demikian juga pada saat Penggugatmendapatkan warisan, Tergugat tidak juga tidak diberikan sepeserpun;Mengenai tabungan, Penggugat pula yang menghabisi tabungan Tergugatdengan cara mengganti PIN ATM tanpa sepengetahuan Tergugat padahaltabungan

Kayu VUI RT. 03/05 No. 8 KelurahanKayu Putih, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timure Bahwa saksi adalah teman penggugat sejak tahun 1987 samasama kerja di UI.e Bahwa saksi kenal tergugat sejak tahun 1991 di Jakarta danpenggugat kerja sebagai kunsultan jalan.e Bahwa sewaktu di Jakarta tinggal di rumah orangtuapenggugat dan pada tahun 1996 baru beli rumah tua dansekarang sudah direhab.e Bahwa penggugat bekerja di Bank Utama sekantor dengansaksi pengggat sebagai marketinge Bahwa penggugat di PHK saksi

Hasanudin RT. 01/07No. 32 Desa Rintio, Kecamatan Lima Puluh Pekanbarue Bahwa saksi adalah adik kandung dari tergugate Bahwa tergugat dan penggugat telah terjadi perceraian sejak tahun 2010e Bahwa penggugat dan tergugat pindah ke Jakarta dari Pekanbaru pada tahun1989 dan tinggal dirumah orangtua penggugate Bahwa sejak di PHK tahun 1999 penggugat tidak bekerja dan menganggurdirumah saja dan yang bekerja adalah tergugat karena sebagai tukang kreditHal 25 dari 37 hal Put.

Bahwa hingga saat iniTergugat terus beroperasi dan terus mengembangkan usahanya.Bahwa permintaan Penggugat tersebut ditolak Tergugat, dan Tergugat tetapingin memPHK Penggugat.Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadapPenggugat tanpa didahului Surat peringatan kepada Penggugat, jelasjelastelah melanggar ketentuan:a.

penyelesaian perselisihanhubungan industrial.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat sejakbulan Juni 2020 hingga saat ini telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan Selama putusanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewayjibannya.Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK

pihakTergugat tidak mau menerima isi Surat anjuran ini.Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjurantertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yangdalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Bahwa proses PHK

Pst.36.37.Bulan Juni 2020 hingga April 2021 (Sampai putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebesar Rp. 29.581.692,x 11 bulan = Rp. 325.398.612, (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratussembilan puluh delapan ribu enam ratus duabelas rupiah)Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugattersebut, maka secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja (PMK) dan uang penggantian hak.

),KARENA PENGGUGAT SEBAGAI PENGURUS YAYASAN TELAHDIBERHENTIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI KETENTUAN UUYAYASAN DAN ANGGARAN DASAR YAYASANBahwa terhadap pernyataan Penggugat pada halaman 6 angka 27 Gugatanyang menyatakan:"Bahwa faktanya saat ini belum ada putusan Lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, sehingga PHK sepihak Tergugat adalahtidak sah.

24orang), mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat melanggarpasal 54 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah mencatatkan dan mendaftarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Instansi yang bertanggungjawabdi bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh aturan hukum yangberlaku, untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugatmelanggar hukum;Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK

Pelepasansecara diamdiam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkandugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yangtelah diperolehnya, dengan demikian gugatan Para Penggugatseyogyanya di tolak seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugatmenolaknya dan mengajukan sanggahan, yang pada pokoknya sebagai berikut;> Tentang gugatan Kadaluwarsa, dengan alasan;Bahwa, Para Penggugat menolak dalildalil eksepsi Tergugat angka 1,karena gugatan perselisihan PHK

yang di anjukan oleh Para Penggugattidak kadaluarsa dan tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 82 UU no. 2tahun 2004 tentang PPHI jo Pasal 171 UU no. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan;Bahwa, gugatan PHK ini berawal dari PKWT antara Tergugat denganPara Penggugat berulang kali dengan jangka waktu variatif ada yang 3bulan dan ada yang 6 bulan, kemudian oleh Tergugat secara sepihakdilakukan revisi dan menggabungkan PKWT menjadi 24 bulan danselanjutnya Tergugat memperpanjang PKWT untuk 12 bulan dan

angka 2,karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum tercapailkesepakatan/penyelesaian setelah selesainya sidang mediasi dandikeluarkannya surat anjuran no. 567/4266Disnaker.4., tanggal 7Desember 2016, dimana Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakankembali dan diangkat menjadi karyawan tetap sedangkan Tergugatbersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status PKWT; Bahwa, dengan belum tercapainya perselisihan PHK antara ParaPenggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut tidak bisa

ditafsirkansepihak oleh Tergugat bahwa Para Penggugat melepas hak secara diamdiam dan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ini ke PHI Bandung;Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdataadalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidakmenyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahanyang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIRpasal 125 ayat (2)

Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syaratpemborongan pekerjaaan, maka menurut Pasal 65 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungankerja pekerja/ouruh dengan perusahaan penerima pemborongan(PT Infomedia Solusi Humanika) beralin menjadi hubungan kerjapekerja/ourunh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PTInfomedia Nusantara);Bahwa, oleh karena demi hukum status pekerja beralih dari PTInfomedia Solusi Humanika kepada PT Infomedia Nusantara harusmemberikan kompensasi PHK

No. 524 K/Pdt.SusPHI/2017dan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial (PHI);10.Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota11.Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 69/PHI/IX/2015 yangmenganjurkan: Agar pihak perusahaan (PI Infomedia Nusantara)memberikan kepada Para Pekerja Sdr.

menghindar dari kewajiban dan tanggung jawabdengan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) yang bergantiganti, karena tidak ada undangundang yang mengatur bahwa perusahaanpembororangan pekerjaan dapat mensubkan kepada perusahaan lain;Bahwa, oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada TurutTergugat dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka hubunganhukum Para Penggugat beralin kepada Tergugat sebagaimana dimaksudPasal 65 ayat (8) dan hakhak hukum Para Penggugat termasukkompensasi PHK

Adapun putusan mengenai perselisihanhak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dariMahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Prosessampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja dengan mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat

Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitumterdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskanmengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mana hal tersebutmerupakan perselisinan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugatmenuntut pesangon sebagai bentuk adanya perselisihnan mengenai adanyapemutusan hubungan kerja (PHk);5.

selama 1 tahun kemudian pindahkerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;e Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKI, umur 21 tahun;e Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi perselisihan dalam rumahtangga yang disebabkan karena Termohonmerasa tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena padasaat itu Pemohon dalam keadaan terkena PHK

kemudianpindah kerumah kontrakan kurang lebih selama 9 tahun;Bahwa keduanya sudah dikaruniai seorang anak bernama Yeanika, umur 21 tahun;Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;Bahwa sejak awal tahun 2004 ketenteraman rumahtangga Pemohon denganTermohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumahtangga antaraPemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak terimadengan nafkah yang diberikan Pemohon karena pada saat itu Pemohon dalamkeadaan terkena PHK

kemudianberpindahpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman dirumah sendiri di xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXKXXXXXXXXXXXxX Selama 12 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai 3 orang anak bernama:2.4.mn&Bahwa tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugatmenerus terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisinan tersebut dikarenakan faktor ekonomi yaituketika Tergugat di PHK

Penggugat dan Tergugat karenaa: Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman sendiri xxxx XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulanDesember 2010 sudah tidak rukun dan harmonis; Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakrukun dan harmonis karena sering bertengkar; Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerjasetelah di PHK

berdasarkan bukti P tersebut telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejaktanggal 18 Agustus 1994 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitassebagai pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkankepada alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yaitu ketikaTergugat di PHK

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

O90K/Pdt.Sus/201 1bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) itu beralasan hanya bertujuan untukmemutuskan hubungan mitra dengan Kop.

BongkarMuat Mitra Utama, danuntuk menghilangkan hakhak pekerja bertentangan dengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan olehTergugat tanpa menjelaskan sebabsebab yang dapat diterima oleh Penggugat ;Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tibatiba tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga berusaha menyelesaikan secara bipartit ;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikanmasalah, maka selanjutnya Penggugat mengajukan

Peradilan Hubungan Industrial, olen karenanya pengajuan gugatanyang dilakukan Penggugat adalah cukup beralasan ;Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpakesalahan, jelas merugikan Penggugat. Kerugian mana harus dibayar Tergugatsesuai Pasal 156 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yaitu Tergugat diwajibkan membayar hakhak Penggugatsebagai berikut :a. Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.437.467,00 = Rp 25.874.406,00b.

KristianiUtomo melalui kuasanya (DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi JawaTimur) agar sepakat mengakhiri dan diakhiri hubungan kerja sejak tanggal 30Juni 2008 ;Bahwa terhadap Anjuran Mediator tersebut Penggugat menolak dengantegas di mana pokok permasalahan yaitu Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa prosedur kepada Penggugat dan pendirian akhirPenggugat dalam kronologisnya adalah : dipekerjakan kembali seperti keadaansemula dan hakhak Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai

Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja(PHk)Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.227 K/Pdt.Sus/2009tanggal 25 April 2008 No.0002/SJAHRD/IV/2008 tidak mempunyaikekuatan mengikat ;4.

Hakhak Normatif tersebut akan diberikan apabila telah terjadikesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dengan demikian telah jelas terdapat kelalaian judex facti memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmana Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberikan wewenang untukmembatalkannya karena isi Surat Pemberitahuan No.0002/SJAHRD/IV/2008 tanggal 25 April 2008 adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak terhitung tanggal 15 April 2008 tanpamemperoleh penetapan

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dariperusahaan tempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesaningin mendapatkan pekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gajiyang tinggi dan tidak mau memulai dengan mendapatkan pekerjaan daribawah.

Bjn Bahwa saksi tahu, Penggugat menghadap persidangan untuk berceraidengan Tergugat; Bahwa Karenarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni2006 mulai goyah karena sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran; Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja sejak di PHK dariperusahaan sehingga tidak bisa memberi kecukupan nafkah kepadaPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dansudah

Tergugatmemiliki rasa malas tersebut ketika Tergugat mengalami PHK dari perusahaantempat bekerja Tergugat sebelumnya, Tergugat terkesan ingin mendapatkanpekerjaan yang serupa dengan fasilitas baik dan gaji yang tinggi dan tidak maumemulai dengan mendapatkan pekerjaan dari bawah.