strong>D I L I :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK

) terhadap Para Penggugat,serta tidak pernah melakukan perundingan antara Tergugat dan ParaPenggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdiajukan oleh Para Penggugat;14.

Bahwa setelah Para Penggugat mengajukan PHK, ParaPenggugat telah berulang kali mempertanyakan mengenai kejelasanstatus pekerjaan dan hakhak Para Penggugat kepada Tergugat, antaralain:A. Uang Pensiun/Pesangon (UP);B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMk);C. Uang Pengganti Hak (UPH);D.

Pernyataan bahwa Penggugat mengajukan PHK dikarenakanTergugat tidak membayar upah selama 3 (tiga) bulan berturutturutatau lebih;Namun Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan/respons ataskejelasan status pekerjaan dan hakhak Para Penggugat tersebut;Halaman 14 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps16.

Bahwa selama belum ada penetapan mengenai PemutusanHubungan Kerja (PHK) maka Tergugat tetap melaksanakankewajibannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menerangkan: Selamaputusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan,pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;4.

Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;2, Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak dan sah;Halaman 34 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak ParaPenggugat berupa ;a. Selisin Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020;b. Tunjangan Hari Raya (THR);c. Uang Pensiun/Pesangon (UP);d.

Bahwa secara fakta hukum Pe Nonaktif pan yang dilakukan TERGUGAT terhadap10.11.PENGGUGAT adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh karena sejakdiberlakukannya Pe Nonaktif pan terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT tidakpernah membayarkan hakhak berupa upah PENGGUGAT;Bahwa TERGUGAT mengambil sikap untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan mewajibkan PENGGUGAT mengikuti Ibadah di Gereja GAPPI di BatuAji Lama adalah melanggar pasal 153 ayat (1) huruf 1 UndangUndang No.13 Tahun2003 Tentang

yang pada pokoknya menganjurkan agar Pengusaha(TERGUGAT) membayar hakhak PENGGUGAT berupa uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian perumahan dan perobatan sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) dengan dasar upah tidak boleh dibawahketentuan Upah Minimum Kota (vide pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan) yang berlaku di Kota Batam saat terjadinya PHK

dengan Gugatan didaftarkan diPengadilan Hubungan Industrial sudah berjalan 11 bulan.> Proses Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial = 3 bulan> Proses Perkara jika diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sampai dikeluarkan putusanberjalan kurang lebih 18 bulan.> Sehingga Upah Proses perkara sampai memperoleh kekuatan hukum tetap adalah : 11+ 3+ 14 = 28 bulan sebesar Rp.1.110.000, X 28 = Rp.31.080.000, (tiga puluh satujuta delapan puluh ribu rupiah).Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan PHK

NAEK PARLUHUTAN SIHOTANG, memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada mempunyaihubungan kekeluargaan, baik kerena keturunan maupun kerena perkawinan ;e Bahwa saksi tahu Penggugat adalah sebagai Guru di Yayasan Pendidikan HidupBaru Batam dan mulai bekerja sejak pertengahan 2003 ; Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah di PHK dari Yayasan Pendidi kanHidup Baru ; Bahwa Saksi tahu dari isteri Saksi Penggugat

di PHK dari Yayasan oleh karena tidakberibadah di Gereja Gappi ;e Bahwa setahu saksi kaitan Yayasan Pendidikan Hidup Baru dengan Gereja tidak adahanya saja satu tujuan tetapi berbeda sistim ; Bahwa Penggugat sudah terdaftar pada salah satu Gereja ;e Bahwa AnakAnak sekolah di Yayasan Pendidikan Hidup Baru istilahnya adalahAnak Jemaat ;e Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat bersamasama dengan Forum Guru SD HidupBaru I melakukan Mogok Belajar, dan mengungkapkan stegmen agar GuruGurumenjadi Guru Tetap ;

., tanggal 19 April 2016;Halaman 9 dari 24 hal.Put.Nomor 1031 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa sebagaimana ditentukandalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena PengakhiranPenugasan Pekerja (PHK) dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012,sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 April 2016 (telah4 tahun lebih);Bahwa Mahkamah Agung

Perselisihan Hubungan Indsutrial, dinyatakan kadaluarsa.Hal tersebut sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, yaitu:e Putusan Nomor 449 K/Pdt.SusPHI/2013, pertimbangan MA(halaman 33 paragraf 4 dan 5): Bahwa pengajuan gugatanPenggugat telah kadaluarsa, baik ditinjau dari Pasal 1966 KUHPerdata, maupun Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004yang mengatur lewat tenggang waktu gugatan adalah 1 tahun.Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahun 2013 atas keberatanSurat Keputusan PHK

tanggal 31 Desember 2012 dan kepada Penggugat Il NomorPPU/03b/3168/ hst/12/R tanggal 31 Desember 2012;Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palu, terdaftar dalam register perkaraNomor 18/Pdt.SusPHI/2016/PN Pal., tanggal 19 April 2016;Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa sebagaimanaditentukan dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karenaPengakhiran Penugasan Pekerja (PHK

Bahwa gugatanPenggugat diajukan pada tahun 2013 atas keberatan SuratKeputusan PHK yang telah diterbitkan pada tahun 1994,dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa;e Putusan Nomor 646 K/Pdt.SusPHI/2013, pertimbangan MA(halaman 14 paragraf 3):Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahuluPenggugat telah kadaluarsa sebagaimana yang telah diaturdalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 yaitumelebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, Pemutusan HubunganHalaman 16 dari 24 hal.Put.Nomor

tidak salah menerapkan hukum, karenaputusan Pengadilan Hubungan Industrial yang pada pokoknyamenyatakan gugatan Penggugat daluwarsa telah tepat/benardalam penerapan hukumnya yakni berdasarkan ketentuandalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 jo.ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 160 ayat (6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Putusan Nomor 16 K/Pdt.SusPHI/2015, pertimbangan MA(halaman 31 paragraf 3 dan halaman 32 paragraf 1):Dengan demikian terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012telah terjadi PHK

WIM CYCLE) sejumlah 212 (dua ratus dua belas)orang anggota pada tanggal 13 Agustus 2019 (vide Bukti T5);Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian sebagaimana PutusanNomor 47/PdtSusPKPU/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 September2019 (vide Bukti T7) maka adalah patut dan adil hakhak Penggugatdidasarkan pada adanya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat;Bahwa dengan demikian hakhak Penggugat akibat PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena perusahaan (Tergugat)Halaman 5 dari 7 hal

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp53.376.661,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);4.

Penetapan Nomor 217/Padt.SusPHI/2020/PN MdnMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUUIX/2011 Tanggal19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 4 bulan sesuaidenganperincian berikut int ;SUKASREN, Masa Kerja : 8 Tahun 6 Bulan, Upah : Rp.2.562.500,/bulanUang Pesangon >2xX9 xX Rp.2.562.500, = Rp.46.125.000,Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp.2.562.500, = Rp.7.687.500, +Jumlah = Rp.53.812.500,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 53.812.500,= Rp.8.071.875,Upah selama proses penetapan PHK

: 4x Rp.2.562.500,= Rp.10.250.000,+Total = Rp.72.134.375,(tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah)EKO SYAHPUTRA, Masa Kerja : 11 Tahun 7 Bulan, UpahRp.2.562.500,/bulanUang Pesangon >2xX9 xX Rp.2.562.500, = Rp.46.125.000,Uang Penghargaan MasaKerja: 4 x Rp.2.562.500, = Rp.10.250.000,+Jumlah = Rp.56.375.000,Uang Penggantian Hak :15 % x Rp. 56.375.000, = Rp.8.456.250,Upah selama proses penetapan PHK : 4 xRp.2.562.500,= Rp.10.250.000,+Total = Rp.75.081.250

1tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat selama 23 tahun, telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 oranganak bernama : Yulianto, umur 27 tahun; Edi Setiawan, umur 15 tahun;Bahwa selama dalam perikahan Penggugat dan Tergugat belumpernah berceral;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan :a. setelah di PHK

dari pabrik Djarum, Tergugat malah bersenangsenang dengan uang PHK dan Penggugat malah tidak diberi uangtersebut dan Tergugat juga malah bermalasmalasan tidak maumencari kerja;b. masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkahkeluarga;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi padabulan Oktober 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat yangbernama Hartutik (anak Tergugat dengan istri pertama) dengan

Menolak serta Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 11 / Pdt.SusPHI/2017/ PN.Tjk.Serta dengan mengadili sendiri, memutuskan:Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugatadalah sah dan karenanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat danTermohon Kasasi II dahulu Penggugat II tidak berhak atas pesangon atauuang ganti rugi dalam bentuk apapun;Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohonputusan yang seadiladilnya

Bahwa tepat PHK terhadap Penggugat , Tergugat diwajibkan membayarganti rugi sebesar 4 (empat) bulan upah sesuai ketentuan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, karena terhadap prestasi kerja Penggugat yang tidak mencapai target tidak pernah dikenai surat peringatan dan tidakHal. 4 dari 7 hal.Put.Nomor 289 K/Pdt.SusPHI/2018melanggar ketentuan dalam Pasal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antaraPenggugat dengan Tergugat;2.

denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat lebih dari 20(dua puluh) hari dalam sebulan secara terus menerus dan pada saatperpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak melalui waktujeda, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalahPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalahPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka alasan Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) atas dasar masa kontraknyahabis tidak dapat dibenarkan;Bahwa karena para pihak tidak menghendaki lagi adanya hubungankerja, maka tepat PHK dilakukan sejak putusan dibacakan dengan memberikompensasi kepada Penggugat sebagaimana putusan Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan

Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat sejak adanyapersetujuan dari Direksi PT Semen Indonesia (Persero), Tok, tertanggal29 Juni 2016 adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuanketenagakerjaan yang berlaku;. Menyatakan PHK dengan mendasarkan pada ketentuan dalam padaUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 berserta hakhak yangdiatur dalam pasal tersebut;.

membesarkan Tergugat;Bahwa kemudian pada bulan Mei 2008 Tergugat hendak melakukanPemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, dan Penggugat bersediauntuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat asalkan diberikan uangpesangon dan uang jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturanPerundangundangan yang berlaku;Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan gunamembahas pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja dan di dalamperundingan tersebut Tergugat mengajukan draft Pemutusan HubunganKerja (PHK

sedikitpbun ruang negosiasiuntuk mebicarakan jadwal pembayaran uang kompensasi dan tuntutankepada Penggugat untuk tidak bekerja dibidang yang sama adalahmerupakan bukti sikap itikad tidak baik dari Tergugat dengan tujuan agarTergugat dapat mengingkari dan tidak melaksanakan kesepakatan awalyang telah dicapai;Bahwa oleh karena tawaran yang diajukan Tergugat tidak dapat diterimaoleh Penggugat kemudian Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2008menyampaikan Surat Keputusan (SK) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

keputusan pemberhentian Penggugat yang dilakukan olehTergugat tersebut diatas, telah menggambarkan adanya suatu upayapaksa dengan kesewenangwenangan serta secara sepihak, tanopa maumempertimbangkan hakhak Penggugat selaku karyawan, dan ini tentunyadirasakan sangat tidak adil dan sangat merugikan Penggugat ;Bahwa oleh karena penyelesaian bipartite tidak tercapai kesepakatan,kemudian Tergugat melalui surat tanggal 28 Oktober 2008, mengajukanPermohonan Penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

membayar atau memberikan kompensasi pengakhiranhubungan kerja (PHK) yaitu berupa, uang pesangon, uang penghargaankerja dan uang penggantian hak lainnya berdasarkan Pasal 156 UU No. 13Tahun 2008, serta ditambah uang THR sesuai peraturan Menteri TenagaKerja RI No.

Menyatakan sah secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja yangdijatunkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melaluiSurat Keputusan PHK No. 192/PHKDIR/CP/X/2008 tertanggal 21 Oktober2008;4. Mernerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikanpertanggungjawaban hand over pekerjaan dan advance perjalanan dinas;5.

Bahwa perselisihan yang disidangkan oleh Judex Facti adalahperselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdasarkangugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 27 Juli2010 Nomor. 132/G/2010/PH/PN BDG;b. Bahwa perselisihan yang disidangkan oleh Judex Facti tidak memenuhisyarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 jo.

Kanefusa Indonesia yang dibuat olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juni 2010 bukanmerupakan risalah mediasi (bukti awal Tergugat tertanggal 24 September2010), sehingga jelas pula bahwa belum pernah terjadi mediasi tentangpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Agung dkk (164 orangpekerja) ;Bahwa dalam kesaksian Sdr. A.Y.

Lilis Suryani, S.Sos sebagai mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam putusan selahalaman 69 baris ke 22 menyatakan bahwa (kutipan) :Bahwa mediator produk hukumnya adalah anjuran dan risalah mediasidan dalam kasus ini tidak ada produk hukum tersebut karena menurutsaksi tidak terjadi mediasi"Maka semakin jelas bahwa perkara yang diperiksa oleh Judex Facti belummemenuhi syarat formil yaitu bahwa perkara pemutusan hubungan kerja(PHK) 164 orang pekerja PT.

Perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) 164 orang belum pernahdilakukan perundingan secara bipartit, hal ini melanggar Pasal 3 ayat(1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 151 ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 ;ii. Perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) 164 orang belum pernahdilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi belum mengeluarkan surat anjuranHal. 39 dari 54 hal. Put.

No.228 K/Pdt.Sus/2011tentang perkara PHK 164 orang pekerja PT. Kanefusa Indonesia, hal inidiperkuat oleh surat keterangan Nomor 560/2512/Disnaker/VIIV2010dan surat penjelasan Nomor : 565/2537/Disnaker/VII/2010 dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi serta kesaksian dari mediator (Sadr.A.Y Erar Yusuf, SH dan Sdri. Lilis Suryani, S.Sos), hal ini melanggarPasal 13 ayat (2) huruf a Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 ;iii. Gugatan yang diajukan oleh pengusaha PT.

Bahwa sebagaimana dalil Point 16 dalam gugatan Penggugat yangmemperselisihkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat pada tanggal 10 Agustus 2007 adalah batal demi hukumdikarenakan PHK tersebut dianggap oleh Penggugat dilakukan tanpa adanyapenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;. Bahwa apabila mengacu pada Point 5 diatas, berdasarkan Pasal 171 UUTJo.

Nomor 25 PK/Pdt.SusPHI/2016terjadinya PHK tanpa penetapan pada tanggal 10 Agustus 2007. Atausetidaknya lebih dari 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Anjuran Mediatorditambah 10 (sepuluh) hari;6.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,penghargaan masa kerja, penggantian hak, upah selama proses PHK, THR,dan upah lembur yang seluruhnya sebesar Rp96.232.547,00 (Sembilan puluhenam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);5.

terdapat kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dalam penerapan hukum pada bagian pertimbangan hukum hal 34Paragraf ke 3 s/d 5, dan hal 35 Paragraf ke 1 s/d 3, sebagaimanaPemohon kutip, menyatakan: ...sebagai akibat dari perselisihan a quo Penggugat juga tidakberkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya denganTergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim menghukumTergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan yangberlaku...dst; ...maka majelis hakim berpendapat besarnya kompensasi PHK

Sebab sebagaimanapada halaman 34 Paragraf 4, menyatakan ...maka majelis hakimberpendapat besarnya kompensasi PHK yang harus dibayarkan 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003...

Lili Juharli danBapak Adi Nugraha dimana kesimpulan dari pertemuan tersebut pada pokoknyaTergugat tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi Tergugatbersikukuh tidak akan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dan tidakakan memberikan pesangon kepada Penggugat ll.lil. .PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II10.Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Tergugat mengeluarkan draf kesepakatanbersama PHK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat danPenggugat Il tidak bekerja lagi per tanggal 31 Mei 2018

dan Penggugat Il tidak pernah diberikansurat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari Tergugat yang dapat dijadikanalasan dilakukannya PHK sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 161ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.27.Bahwa Penggugat dan Penggugat Il tidak pernah mengundurkan diri sebagaialasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal162 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;28.Bahwa perusahaan tidak dalam keadaan perubahan status, penggabungan

yangpada pokoknya tetap pada jawabannya ;Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telahmengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnyadan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P1 s/d P12sebagai berikut;P 1P 10P 11P12Kumpulan slip gaji dan Rekening koran, dari bulan Agustus 2011 sampaidengan bulan Mei 2018 ;Kumpulan slip gaji dan Rekening koran, dari bulan Maret 2012 sampaidengan bulan Mei 2018 ;Draf Kesepakatan Bersama PHK

Pasal 1865 KUH Perdata;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Para Penggugattelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P1 s/d P12 dan tidakmenghadirkan saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalildalil bantahannyaTergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T1 s/d T10 dantidak menghadirkansaksi;Menimbang, bahwa dari pokok pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugattersebut, Majelis Hakim memperoleh permasalahan pokok apakah PemutusanHubungan Kerja (PHK

Lili Juharli dan Bapak Adi Nugraha dimana kesimpulan dari Putusan No. 83/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 25pertemuan tersebut pada pokoknya Tergugat tetap melakukan Pemutusan HubunganKerja akan tetapi Tergugat bersikukuh tidak akan menerbitkan surat PemutusanHubungan Kerja dan tidak akan memberikan pesangon kepada Para Penggugat;Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Tergugat mengeluarkan drafkesepakatan bersama PHK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat!

Tergugat I, akantetapi kedatangan Penggugat ditolak oleh Tergugat ; Itu sebabnya,Penggugat menarik kesimpulan, bahwa Tergugat tidak mempunyai itikadbaik melaksanakan anjuran Mediator karena Penggugat sudah tidakditerima lagi bekerja, bahkan Penggugat tidak di izinkan masuk ke lokasipabrik/tempat kerja Penggugat sebelumnya;Bahwa karena Tergugat sudah tidak menerima Penggugat bekerja diPerusahaan Tergugat, maka hal ini terpaksa akan diterima Penggugatkalau harus terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Intibenua Perkasatama) tidak pernah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (Ic.

PT Intibenua Perkasatama) putus karena Pengusahatidak bersedia melanjutkan hubungan kerja sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 163 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan yang maksudnya adalah Penggugatmengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karenaTergugat melakukan perbuatan tertentu sebagaimana tercermin padaPasal 163 Ayat (2) dimaksud, sementara fakta hukumnya baik dalamkonteks hubungan kerja,

karena berkaitan dengan terjadinya Corporate Actionberupa perubahan status (Change In The Status of The Enterprise),penggabungan (Merger), peleburan (Fusi, Konsolidasi), atauperubahan kepemilikan (Take over, Akuisisi), yangprosedur/mekanismenya cukup jelas diatur berdasarkan ketentuanPasal 151 ayat (2) dan (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyebutkan, bahwasetiap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib dirundingkan baikmelalui mekanisme bipartit maupun

tripartit yang materinya adalahmengharuskan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karenaCorporate Action sebagaimana tersebut dalam Pasal 163 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandimaksud.

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat! dan PenggugatII secara melawan hukum ;3.

Menghukum Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugatberikut :secara tunai, seketika, sekaligus sebagai Uang pesangonRp.3.200.000, X 7 bulanRp.22.400.000,00 Uang penghargaan masakerjaRp.3.200.000, X 2 bulanRp.6.400.000,00 Tunjangan perumahan &pengobatan 15 %Rp.28.800.000, X 15 %Rp.4.320.000,00 Kekurangan upah bulanJuli s/d Desember 2015Rp.3.200.000, dikurangjiRp.1.925.000.

Menyatakan Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada PenggugatIl secara tunai, seketika, sekaligus sebagai berikut :1 Uang pesangon Rp.3.200.000, x 7 bulan Rp.22.400.000,002 Uang penghargaan masa Rp.3.200.000, x 3 bulan Rp.9.600.000,00kerja 3 Tunjangan perumahan & Rp.32.000.000, x 15 % Rp.4.800.000,00pengobatan 15 %4 Kekurangan upah bulan Rp.3.200.000, dikurangi Rp.7.650.000,00Juli s/d Desember 2015 Rp.1.925.000, =Rp.1.275.000, x 6 bulan5 THR Idul Fitri 1 Syawal Rp.3.100.000

) kepada Penggugatll, MajelisHakim berpendapat Tergugat berkewajiban membayarkan uang kompensasiterhadap Penggugatll dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atasmaka petitum pada angka (4) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (3) mohon untuk membayaruang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugatl, MajelisHakim berpendapat

dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atas,maka petitum pada angka (3) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (2) mohon perbuatanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Penggugatlldinyatakan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat PHK yang dilakukan olehTergugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangantentang

Chandra Asri Petrochemical, Tbk. 2011 2013 Pasal 48 ayat6 hurufb yang mengatur mengenai tindakan disiplin berupa Pembebasan TugasSementara (Skorsing) yang berbunyi:Pasal 6:Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) merupakan Tindakan Disiplin Terberatyang dapat menjurus ke Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). JenisjenisHal. 3 dari 30 hal.

Chandra Asri Petrochemical, Tbk., 20112013khususnya Pasal 48 ayat 6 huruf b dan Pasal 155 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sejak tanggal 5 April2013;Bahwa oleh karena Tergugat menolak menandatangani Surat Pembebasan TugasSementara (skorsing) yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka menujuPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 50ayat 4 PKB PT.

ChandraAsri Petrochemical, Tbk dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga patutlah Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan Surat Pembebasan Tugas Sementara(Skorsing) Nomor: HRA/SPT13003 tanggal 4 April 2013 yang dikeluarkanoleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;Bahwa selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak menerima keputusan Penggugatyang telah mengeluarkan Surat Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) dalamrangka menuju proses PHK, maka

Chandra Asri Petrochemical, Tbk, 20112013 Pasal 48 ayat 6 huruf b,maka patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 5 April 2013;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PUTUSAN SELA:Menyatakan Surat Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing

Put.Nomor 207 K/Pdt.SusPHI/2014meminta untuk menindaklanjuti tindakan pungutan liar yang dilakukan olehkaryawan Maintenance Planning Section sesuai dengan Perjanjian KerjaBersama karena menurut saksi tindakan tersebut telah melanggar PKB yangberakibat dapat di PHK. Bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut di atasjelas telah menguatkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasidahulu Penggugat dan telah membuktikan dalildalil Pemohon Kasasi dahuluPenggugat.

Pasal 172 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 31 ayat (11)BPHI 20112013, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap pekerja yang berhalangan masuk kerja karena sakit apabilatelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terusmenerus ;Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikanperselisihan hubungan industrial dengan Tergugat namun mengingat tidaktercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat, maka pemutusanhubungan

kerja (PHK) tidak dapat dihindari ;Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan atas kondisi kesehatan Tergugat yangtak juga menunjukkan kondisi kesehatan pulih dan/atau sembuh walaupunTergugat telah menjalani perawatan dan pengobatan ;Bahwa Penggugat telah memberikan istirahat panjang kepada Tergugat danmempertimbangkan bahwa lamanya sakit Tergugat telah melampaui batas 12(dua belas) bulan berturutturut telah menyebabkan terjadinya perselisihanhubungan industrial diantara Penggugat dan Tergugat dalam hal

PHK ;Bahwa mengingat UU 13/2003 dan BPHI 20112013 memperbolehkanpemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat sakit berkepanjangan, makadengan demikian adalah sah dan berdasar hukum apabila terhadap Tergugatdiputuskan hubungan kerjanya dikarenakan sakit yang dialami oleh Tergugattelah melalui pengobatan dan dengan masa istirahat kurang lebih 21 (dua puluhsatu) bulan akan tetapi Tergugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dankewajibannya sebagai pekerja di perusahaan dikarenakan kondisi kesehatanTergugat

Pasal 31 ayat (11) Buku PedomanHubungan Industrial 20112013 ;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Tergugat sehubungan dengan kondisi kesehatan Tergugat yang sudahtidak lagi dapat bekerja sebagaimana seharusnya dikarenakan sakit yangberkepanjangan ;Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat yakniuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003,uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156

sudah tidak dapatbekerja secara permanen pada Departemen Grasberg Operation.Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Operator alat berat.Bahwa Tergugat sakit sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1(satu) tahun.Bahwa terhadap Tergugat, Saksi telah mencarikan pekerjaan danposisi lain di Perusahaan yang cocok dengan kondisi Tergugat,namun sampai saat ini tidak ada posisi yang kosong untuk ditempatioleh Tergugat.Bahwa untuk karyawan sakit termasuk juga Tergugat, Perusahaandapat melakukan PHK

Bahwa sejak bulan Juli 2013 PARA PENGGUGAT tidak lagi bekerja dantidak juga mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara PARA PENGGUGATdengan TERGUGAT;27.Bahwa setelah TERGUGAT melakukan PHK sepihak, PARAPENGGUGAT mengajukan pengaduan perselisinan yang dihadapi olehPARA PENGGUGAT ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danSosial/Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung karena tidak adanya kesepakatan keduabelah pihak dan TERGUGAT tidak

Primarindo Putra Perkasa dan pihak Pekerja Sadr.Tatang Santang dapat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Sejak Akhir Bulan Februari 2014;e Agar pengusaha PT. Primarindo Putra Perkasa Membayarkan hakhakpekerja Sdr. Tatang Santang, dkk (15 orang) sebagai berikut :1. TATANG SANTANGMasa Kerja : 13 TahunUpah Terakhir : Rp. 2.000.000./bulanUang Pesangon2x9xRp.2.000.000 Rp.36.000.000Uang Penghargaan masa kerja1x5xRp.2.000.000 Rp.10.000.000Hlm 27 dari 51 hlm Putusan Nomor.217/Pdt.

Undang HamdaniRp.32.200.000,(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).e Bahwa dalam mediasi pihak perusahaan tidak dapat memberikan datatentang masa kerja para pekerja, maka data yang dipakai dalamperhitungan kompensasi PHK adalah data yang diberikan oleh pekerja/kuasa hukum ;e Agar pihak PT.Primarindo Putra Perkasa dan pihak pekerja Sdr.TatangSantang, dkk (15 orang) supaya memberikan jawaban atas Anjuran inisecara tertulis paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah menerima anjuranini apabila setelah

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan olehTERGUGAT adalah PHK batal demi hukum, sehingga bertentangandengan pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, sehingga oleh karena itu batal demi hukum.. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan pada Pasal 1Ayat (3) Undangundang No.13 Tahun 2003 adalah karyawan Borongantetap;.

SusPHI/2015/PN.BdgBahwa sepengetahuan saksi yang menjadi tuntutan dari paraPenggugat kepada perusahaan/tergugat yaitu Penggugat meminta /menuntut hak PHK karena mereka tidak diberi pesangon ;Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya sejak kapan Penggugat diPHK ;Bahwa sewaktu saksi keluar dari Perusahaan tidak mendapatpesangon karena saksi keluar dengan cara mengundurkan diri ;Bahwa apabila karyawan tidak masuk kerja tidak mendapat bayaran ;Bahwa karyawan bekerja sesuai target ;Bahwa saksi bekerja di

berwenang memeriksa, mengadili, dan memberiputusan terhadap perselisihan hubungan industrial;Pasal 1 angka 1:Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau GabunganPengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh karenaadanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisinan antara serikatpekerja/oburuh dalam satu perusahaan;Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihnan PHK

Apakah menyangkut alasan PHK terdapat kecacatan menuruthukum?f. Ataukah Perjanjian Bersama dengan Para Penggugat denganTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 UndangUndangNomor 12 Tahun 2004?g. Apakah hasil Audit oleh Akuntan Publik tentang kerugianPerusahaan 2 tahun terakhir cacat?Bahwa kesemuanya tidak ada satupun yang dijadikan dasar yangjelas dan terang sementara telah terang dan jelas berdasarkan faktaselama persidangan dan buktibukti yang ada PemohonKasasi/dahulu.

Multi Lestari sedang di dalamkondisi parah; Terjadi Penutupan 21 Cabang di daerah karena korupsi; Tagihan macet mencapai sekitar 6.5 miliar; Produk rusak dan dikembalikan costumer sangat banyak; Hadir pada acara pembuatan Perjanjian Bersama danmengetahui soal PHK sepakat hanya saja memang beberapapekerja masih mempertanyakan selisih masa kerja;16.2.

Saksi Arif Rahman Hakim (Bidang Advokasi Serikat Pekerja); Mengetahui juga dari awal proses PHK tersebut;Hal. 28 dari 38 hal. Put.

Apakah menyangkut alasan PHK terdapat kecacatan menurut hukum?3.6. Taukah Perjanjian Bersama dengan Para Penggugat dengan Tergugattidak memenuhi ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 12 Tahun2004?3.7. Ataukah hasil audit oleh Akuntan Publik tentang kerugian Perusahaan 2tahun terakhir cacat?Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt.SusPHI/20154.

Terkait ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, hal itu merupakan kewenangan dari majelishakim untuk memutusnya, apakah PHK tersebut telah sesuai dengan hukum ataubertentangan dengan hukum.

mengadili dan memutus perkara iniagar berdasarkan hukum dan berkeadilan, tentunya Majelis hakim terlebih dahuluharus memperjelas kedudukan hukum masingmasing pihak, baik sebagai ParaPenggugat maupun sebagai Tergugat, apakah ada hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat, upah terakhir Para Penggugat sebagai dasarpenghitungan pesangon, status Para Penggugat apakah sebagai buruh harian lepas,PKWT atau PKWTT dan juga alasanalasan mengapa Para Penggugat diputuskanhubungan kerjanya, apakah di PHK

terkait masa kerjaPara Penggugat yaitu untuk Penggugat selama (9) tahun dan Penggugat II selama(4) tahun, maka Tergugat dianggap mengakuinya dan hal tersebut tidak perlupembuktian lebih lanjut.Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan apakahpemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Para Penggugat sah secara hukum.Meimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan kalau Para Penggugatbekerja pada Tergugat dengan masa kerja Penggugat 9 (Sembilan) tahun danPenggugat Il 4 (empat) dan di PHK

) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugattersebut adalah merupakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) tanpa adanyakesalahan dari Para Penggugat.

Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat untukmengabulkan tuntutan Para Penggugat pada petitum angka (4) dalam pokok perkaraberupa uang pengakhiran hubungan kerja (uang PHK) berserta hakhak lainnya yangseharusnya diterima Para Penggugat dari Tergugat, dengan perhitungan sebagaiberikut:1. Ade Afriady Bin Moh.