Ditemukan 11616 data
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Khumaidi
45 — 23
Putusan Nomor 58K / PM.I01 / AD / V/ 2019MenimbangHalhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SumpahPrajurit knususnya ketidak taatan Terdakwa kepadahukum serta penekanan dan perintah dari pimpinanTNI.Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang gencargencarnyamemberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIADKhususnya nama baik kesatuan Terdakwa YonifRaider dimata masyarakat.Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnyaMemberikan
126 — 39
perlawanan adalah dimana PELAWANmempunyai kepentingan dan nyatanyata putusan atas penetapan yangdilawan tersebut merugikan hakhak Pelawan.Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut PELAWAN mempunyaikualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan Penetapan Sita Jaminanterhadap Obyek Sita Jaminan aquo, sehingga Perlawanan yang diajukanPELAWAN haruslah diterima dan dikabulkan :Pendapat hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 RV, hal manakemudian dalam bukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:..penekanan
63 — 31
Atau barangkali adanya peralihanhak terhadap tanah sengketa dari perkara aquo, sengaja dibuatoleh Penggugat yang bersifat intimidatif / penekanan terhadapTergugat yang bertujuan untuk menguntungkan diri Penggugatatau pihak lain?Karena terbukti sejak perkara ini muncul bahkan sampai bersidang diPengadilan Negeri Denpasar, ternyata Tergugat ( KETUT SUADA)sama sekali tidak mau menunjukkan etikat baiknya untuk hadir di dalamsidang Pengadilan.
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
1.BARON DEPARI Alias BARON Bin DALINGGIT DEPARI
2.ERIYANTO Alias ANTO KUMIS Bin Alm M. NUR
59 — 28
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwapada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, SuratHalaman 28 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SakDakwaan Penuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan
78 — 8
Bahkan dalam perjalanan praktek peradilan yangsudah cukup lama berlangsung di Indonesia justru dibenarkan adanya pihak turut tergugat yangmungkin hanya sebatas penekanan agar Janya kelak tunduk dalam putusan perkara dimaksudsehingga kehadirannya lebih kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah AgungRI No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus1973);26Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian bila dihubungkan dengangugatan penggugat maka sesungguhnya
Termohon
18 — 9
dan sisi nilaimutah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
1.ABD. HALIM BIN NAIM
2.Halim Bin Naim
Termohon:
SUPARMI BIN SARUDDIN
23 — 6
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan danditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asassesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahmaka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asaskepatutan dan asas sesual kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
79 — 25
sekitar jam 03.30 Wib saksi mengantarkan Puput pulang dansaudara Puput minta diturunkan di depan Alfa mart dan didepanalfa mart itu ada gang masuk;Saksi : SUROYO Bin SUKIRMAN, bahwa saksi yang memeriksa untuk berita acara tambahan saksisaksi Tita, Regi, terdakwa dan Riandika, waktu itu Terdakwa danparasaksi tersebut dimintai keterangan seputar kejadiannya danketerangan atau jawaban dari Terdakwa dan Saksisaksi tersebutsaksi ketik dengan bahasa saksi, dalam pembuatan BAP tersebutkami tidak melakukan penekanan
161 — 42
Saksi: MAZNY ZAI, menerangkan : Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebagaitersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman apalagi penyiksaan ;Bahwa setelah BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;21e Bahwa sewaktu dilakukan
1.SABRI SALAHUDDIN, SH., MH.
2.ABD BASIR SH
Terdakwa:
ERLITA PRATIWI SUHARDI Alias TIWI Binti SUHARDI
82 — 11
;Bahwa Saksi tidak pernanh melakukan penekanan pada saat melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi tidak meletakkan senjatadan saling berhadapan;Bahwa Pertanyaan yang diajukan oleh Saksi hanya seputar apa yangdilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah memojokkan diri Terdakwa;Bahwa Terdakwa membaca berita cara pemeriksaannya kurang lebih 15(lima belas) menit;Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan setelah membacaberita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa
1.DHARMANSYAH PRAEMBAWA
2.SYAMSUL BAHRI
3.M. IQBAL MUTHALIB
4.KHAIRUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING KABUPATEN SUMBAWA
388 — 209
melalui Peradilan Tata UsahaNegara menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa administrasipemerintahan (ultimum remedium);Menimbang, bahwa jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksudmerupakan hak yang menurut UndangUndang tidak menjadi kewajiban yangjustru menambah prosedur penyelesaian sengketa, namun sebaliknya merupakankewajiban bagi pejabat pemerintahan yang mendorong Pejabat Pemerintahanuntuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan
750 — 1106 — Berkekuatan Hukum Tetap
;(Cetak tebal dan kurung kurawal sebagai penekanan dan tambahanTerbantah);27.Sebagaimana terbukti, Pembantah tidak pernah menyatakan keberatanatas kompentensi absolut dari SIAC untuk memeriksa dan mengadilimengenai apa yang disampaikan Pembantah dalam Bantahannya.Karenanya, terbukti bahwa hanya forum Arbitrase SIAC lah satusatunyaforum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Pembantah danTerbantah, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;28.Putusan SIAC 71/2012 sebagai suatu putusan arbitrase bersifat
1.WAGIMAN, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
DODDY ADIYATMA Alias DODDY Bin ABDUL TAUFIK
26 — 14
Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orangadalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanpasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalamsurat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranTerdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan
15 — 14
Dan tidak hanya itu, Termohon pun seringmendapatkan penekanan teror berkali kali dari wanita yang tidak dikenalvia telpon.
55 — 2
menjadi satu kembali.agartidak tinggal dirumah ibu sambungnya / mertua tiri.dan itulah pengharapan anaksaya dan diri saya untuk kembali berkumpul walaupun rumah sederhana.makasaya akan buktikan kepada anak saya bahwa saya akan bawa ema ( istri )kembali pulang dan berkumpul dirumah yg saya diami selama ini sendirianwalaupun rumah sederhana.Intinya saya sebagai suami sah nya sapnah tidak mau bercerai karenaperceraian ini didasari sebuah perencanaan , rekayasa , penipuan , penyuapan, pemaksaan , dan penekanan
50 — 23
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya karenaTerdakwa tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya, tidakdisiplin dan mengabaikan aturan hukum maupun kedinasan yangberlaku bagi seorang Prajurit, padahal Terdakwa sudah mengetahui danpernah mendapat penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajuritmenghindari semua perbuatan yang dilarang apalagi bertentangandengan UndangUndang.
Austin Faradian Nur Subhan
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEJAHTERA BATAM
2.2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam KPKNL
161 — 81
Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matigedaad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. dimana ataspelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat melalui Tergugat II sebelumjatuh tempo pelunasan kredit bulan Juni 2025;7.
87 — 38
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotikamenunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangbertugas di Kesatuan Kogartap WJakarta untuk menjauhi narkotikasebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidakterlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak darimengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akanmempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akandapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan.
1190 — 748
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yang dimaksud denganutang yang telah jauth waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusanpengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. penekanan
298 — 62
Pengambilan (pencurian) baru dapatdikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkanyang dimaksud dengan Barang sesuatu telah dipertimbangkan dalamdakwaan kesatu tersebut di atas, dan untuk menyingkat uraian putusan inimaka pertimbangan dimaksud diambil alin dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa penekanan pada Pasal 362 Kitab UndangUndangHukum Pidana ini adalah pada perbuatan pokok mengambil barang sesuatumilik orang lain secara melawan hukum.