(dua ratus sebelas juta lima ratus empatribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil Audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor :SR131/PW07/5/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangan oleh timAudit AMBAL RIYANTO, ROZANI, HEMANSYAH, SE, SUZIE MAWATI yangdiketahui oleh Kepala Perwakilan IMAN ACHMAD NUGRAHA, SE, MSI, CFrA.aonennonn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang

(dua ratus sebelas juta lima ratus empatribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan hasil Audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor :SR131/PW07/5/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangan oleh timAudit AMBAL RIYANTO, ROZANI, HEMANSYAH, SE, SUZIE MAWATI yangdiketahui oleh Kepala Perwakilan IMAN ACHMAD NUGRAHA, SE, MSI, CFrA.Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor: 29/Pid.SusTPK/2017/PN.Plgsonneen= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

HERMANSYAH.SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut;Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli Pegawai dan Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi SumateraSelatan sejak Tahun 2004 sampai sekarang;Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan surat Tugas atasan ahli untukpenghitungan kerugian negara atas kegiatan pengadaan kantong plastikPemilahan pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2015;Bahwa Ahli melakukan audit mempergunakan acuan berupa Berita AcaraPemeriksaan di

(LHA) BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi sumateraSelatan sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor : SR131/PW07/5/2017,tanggal 7 April 2017 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KegiatanPengadaan Kantong Plastik Pemilahan pada Dinas Kebersihan Kota PalembangTahun anggaran 2015 ternyata dari substansinya tidak ada fakta yang dapatmenjelaskan atau memberi petunjuk bagaimana keadaan harta

Penuntut umum danBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) juga tidak melakukanaudit terhadap harta kekayaan terdakwa atau pihak lainnya yang telah menerimadan/atau memperoleh manfaat dari uang yang berasal dari perbuatan terdakwasehingga tidak dapat diperoleh fakta yang dapat membuktikan apakah rangkaianperbuatan terdakwa telah membuat terdakwa memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dan dihubungkandengan hasil pemeriksaan(audit

Buku Bank Syariah Dari Teori ke Praktek karangan Dr.Muhammad Syafii Antonio M.Ec ; yang dapat dijelaskan pada butirberikut ini:1) Bahwa setelah dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihterdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana.

Bahwa setelah Penggugat melakukan audit internal, ternyata terdapatkelebinan bayar sebesar Rp. 39.500.000.000, dari total hutang pokokyang hanya sebesar 89.500.000.000.;21. Bahwa Tergugat hingga sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernahmengembalikan kelebihan bayar tersebut dan terus menagih Penggugatsebesar Rp. 79.478.040.200, yang didasarkan pada Akad Mudharabaha quo;22.

Buku Bank Syariah Dari Teori ke Praktek karangan Dr.Muhammad Syafil Antonio M.Ec ; yang dapat dijelaskan padabutir2 berikut ini.e Bahwa setelah dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihterdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana.

Muhammad Syafii Antonio M.Ec ; yang dapatdijelaskan pada butir berikut ini:1) Bahwa setelahn dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihHal. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT.DKI2)3)4)5)terdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana.

Bahwa setelah dilakukan audit legal dan keuangan, maka masihterdapat perbedaan Nilai Kewajiban Akhir yang sangat signifikandimana. Bahwa Nilai Kewajiban Akhir 2008 senilai Rp79.478.040.200, terdiri dari Pokok senilai Rp 69.111.339.304 plusCadangan Bagi Hasil Rp 10.336.700.896, ditahun 2008/2009.5.2. Bahwa sangat tidak beralasan Bank Muamalat membebankanCadangan Bagi Hasil lagi Rp 10.336.700.896, ditahun 2008/2009 ;sedangkan Bank Muamalat mengetahui Penggugat sejak tahun 2006Hal. 22 dari 63 hal.

semen 550 zak dan uang Rp5.000.000, dan kalau diuangkan sekitar Rp 41.000.000, ( empat puluh satu jutarupiah ) ;Bahwa setelah saksi hitung kerugian Negara atas bantuan tersebut ada Rp28.534.806,80 ;Bahwa saksi mendapat data seperti itu dari penyidik dan dokumen dari PenuntutUmum dan pemda ;Bahwa saksi tidak minta keterangan dari terdakwa karena saksi anggap cukupdan karena keterangan terdakwa sama dengan keterangan dipenyidik dantidak diragukan;Bahwa benar waktu itu juga diaudit investigasi ;Bahwa audit

investigasi atas dasar perkembangan bantuan Investigasi, bantuanInvestigasi atas kerugian Negara, Peraturan Buapati dan Menteri Dalam Negeri ;Bahwa saksi dalam melakukan audit tidak ada hambatan ;Bahwa atas audit investigasi disimpulkan kerugian Negara sebesar Rp28.534.806,80Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik

Bahwa benar selanjutnya terdakwa telah dilaporkan oleh warga Desa Sanggungkepada pihak yang berwajidb dan selanjutnya dilakukan audit oleh BPKPperwakilan propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 2009 ditemukan adanyakerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 28.534.806,80 (dua puluh delapan jutalima ratus ribu delapan ratus enam rupiah delapan puluh sen);Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanpidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidanaKorupsi

) Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSukoharjo No. 1.22.1.03.01.17.03.5.2 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum(DAV) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telah terbuktisebelumnya, terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan pemerintahkabupaten Sukoharjo tersebut, dengan cara menjual 20 (dua puluh) drum aspal,300 (tiga ratus) zak semen serta uang senilai Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus rupiah) untuk keperluan pengobatan bagi terdakwa sendiri ;Menimbang, bahwa bedasarkan hasil audit

yang dilakukan oleh BPKPperwakilan propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 2009 penghitungankerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp. 28.534.806,80 (dua puluhdelapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah delapanpuluh sen) maka yang akan digunakan oleh majelis sebagai dasar perhitungankerugian keuangan negara adalah sebagaimana hasil audit BPKP dimaksud;Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah memberikanketerangan dirinya telah mengembalikan 20 (dua puluh

Bersatu (P) 13 Kades Rp.21.600.000,Tompobulu JumlahRp.21.600.000, Jumlah Total TunggakanRp.1.217.095.000, Rp.105.036.000, Jumlah Total TunggakanBermasalah (Pokok +Bunga)pada kelompokkelompok yangmeminjam Rp.1.322.131.000, Hal 19 dari 80 hal.Put.No.11/Pid.Sus.Kor/2016/PT.Mks 20e Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yangdilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maros secara umum dapatdigambarkan sebagai berikut ; PINJAMAN PENGEMBALIAN TUNGGAPokok : Pokok: Pokok:Rp.8.794.021.000, Rp.

perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim AuditInspektorat Kabupaten Maros yang tertuang dalam SuratNomor:700.043/21/KHS/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 TentangLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadapPelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMMP tahun 2010 s/d 2013 Di Kecamatan Tompobulu KabupatenMarosatau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.weceee Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo.

Bersatu(P) Kades Rp.21.600.000,13 TompobuluJumlah Rp.21.600.000, Jumlah Total TunggakanRp.1.217.095.00O, Rp.105.036.000, Jumlah Total TunggakanBermasalah (Pokok +Bunga)pada kelompokkelompokyang meminjam Rp.1.322.131.000, e Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yangdilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maros secara umum dapatdigambarkan sebagai berikut ; PINJAMAN PENGEMBALIAN TUNGGAKANPokok : Pokok: Pokok:Rp.8.794.021.000, Rp. 7.084.856.000, Bunga : Bunga: Butta 65.0Rp. 935.352.000

perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim AuditInspektorat Kabupaten Maros yang tertuang dalam SuratNomor:700.043/21/KHS/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 TentangLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara terhadapPelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPMMP tahun 2010 s/d 2013 Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Marosatau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.socee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M.YUNUS BinGARISING tersebut telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp.488.435.000,(EmpatRatus Delapan Puluh Delapan Juta Empat RatusTiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana hasilaudit perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Marosyang tertuang dalam Surat Nomor:700.043/21/KHS/ViI/2015 tanggal 13 Juli 2015 Tentang Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Negara terhadapPelaksanaan Dana Bergulir Simpan Pinjam

dilakukan berdasarkankewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur(Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa) dalamrangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena substansinya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis HakimPajak dengan pertimbangan koreksinya Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan sudah tepat dan benar,karena in casu Laporan Keuangan yang telah di audit

pinjam koperasi Bina WargaSumenep dimana dalam pelaksanaannya saksi bertanggung jawab kepadaKetua Koperasi Karya Bakti Blitar selaku penyedia modal ;bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikannama fiktif terhadap kartu pinjaman nasabah yang mana uang pencairantersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya selain itu terdakwa jugamenunda pelunasan nasabah yang telah membayar tunai sebelum jatuhtemponya dengan mengganti surat berharga sebagai jaminan ;bahwa berdasarkan hasil audit

ANDI SADDAWERO melaluiAMIRULLAH, SE sebesar Rp. 2.000.000, atau setidaktidaknya sejumlah lain yangditerima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerimamenurut hukum, yang (dapat) merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, sebesar Rp. 308.221.814, 13 (tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluhsatu ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga belas sen) atau sekitar jumlah itusebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Pekerjaan Pengembangan

Juli 2013 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP000291/WBC.07/2013tanggal 28 Mei 2013;Mbahbyet RetedhmbRanchagyampaian Laporan Ekspor (LE) adalah karena situasi dan kondisi, bukan karenafaktor sengaja atau kelalaian, yaitu:a) Pemohon Banding terpaksa harus mengurangi staff import dari tiga orang menjadi hanya satu orang,karena UMR naik sangat tinggi, sedangkan order sudah sangat berkurang.b) Pada awal 2013 terjadi adanya Pemuktahiran semua tjin Impor dan Audit

Pasal 16UndangUndang a quo, sehingga keputusan Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali dapat dikesampingkan (put aside) karenatidak sesuai dengan azas dan jiwa dari Pasal 7 UndangUndang Nomor12 Tahun 2011, Keempat, terlepas dari kewenangan memungut PPNmerupakan sertamerta yang melekat tugas pokok dan fungsi dariDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, namun in casu bahwa importasiberupa Squid Liver Powder dengan PIB Nomor: 129212 tanggal 12Desember 2017 a quo berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksipenyesuaian fiskal negatif sebesar USD 8.562.791.00 atas bebanpenyusutan aktiva power plant (Koreksi Biaya Depresiasi Power plantsebesar USD 8.556.497.00 dan Koreksi Biaya Depresiasi Non Powerplant sebesar USD 6.294.00): yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuberdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun 2014 diketahui

Berupa Laporan Hasil Audit Atas LaporanKeuangan Tahun 2007 PT. Gusung Duta Tamisa Kabupaten Lombok Utaratanggal 1 April 2014.Surat bukti P.11 (Laporan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Tahun 2007PT.

Berupa Laporan Hasil Audit Atas LaporanKeuangan Tahun 2009 PT. Gusung Duta Tamisa Kabupaten Lombok Utaratanggal 1 April 2014.Surat bukti P.13 (Laporan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Tahun 2009PT.

Berupa Laporan Hasil Audit Atas Laporan KeuanganTahun 2010 PT. Gusung Duta Tamisa Kabupaten Lombok Utara tanggal 1April 2014.Surat bukti P.14 (Laporan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Tahun 2009PT.

Rek. 0120230202017 sebesar Rp. 3.042.595.023,- (tiga milyar empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah) untuk pengembalian Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II sebagaimana tertuang dalam Surat BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-5570/PW.03/5/2011 tanggal 23 Desember 2011 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan 3 (tiga) unit mobil pemadam kebakaran dan 1 (satu) unit

Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang membuktikan adanya setoran pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPKP (mutasi kredit) pada tanggal 17 Juli 2014; 3. Foto copy Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No: 900/784-BPKAD/2014 tertanggal 2 Desember 2014 Perihal Pemindahbukuan Dana RKUD Kabupaten Tangerang ke Rekening Penitipan Pengadilan Negeri Serang yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Jabar Banten Cabang Balaraja; 4.

Rek. 0120230202017 sebesar Rp.3.042.595.023, (tiga milyar empat puluh dua juta lima ratus sembilanpuluh lima ribu dua puluh tiga rupiah) untuk pengembalian KerugianKeuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP PerwakilanProvinsi DKI Jakarta Il sebagaimana tertuang dalam Surat BPKPPerwakilan Provinsi DKI Jakarta Il Nomor : SR5570/PW.03/5/2011tanggal 23 Desember 2011 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsidalam Proyek Pengadaan 3 (tiga) unit mobil pemadam kebakaran dan 1(satu) unit Mobil Tangga

Rekening Kas Umum Daerah KabupatenTangerang yang membuktikan adanya setoran pengembalian kerugiankeuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPKP (mutasi kredit) padatanggal 17 Juli 2014;Foto copy Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No: 900/784BPKAD/2014 tertanggal 2 Desember 2014 Perihal Pemindahbukuan DanaRKUD Kabupaten Tangerang ke Rekening Penitipan Pengadilan NegeriSerang yang ditujukan kepada Pimpinan PT.

Alam Rimbun Semesta yang telah mengeluarkan uangnyaterlebih dahulu dengan membayar lunas sekaligus (Lump Sum) kepada PT.Ziegler Indonesia yang tidak mau mengikuti lelang atau tidak mau berhubunganlangsung dengan instansi pemerintah ;Menimbang, bahwa terhadap tanggapanTim Penasihat Hukumtersebut, Majelis berpendapat bahwa audit yang dilakukan oleh pihak BPKadalah audit berkala yang secara rutin dilakukan oleh BPK dalam memeriksaKeuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, dengan demikianaudit

yang dilakukan oleh BPK tersebut bersifat general atau umum, sedangkanaudit yang dilakukan oleh BPKP adalah audit atas dasar permintaan olehkarena sebelumnya sudah ada dugaan tindak pidana korupsi dari pihakpenyidik sehingga hasil auditnyapun adalah audit Khusus yaitu auditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara;Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan Negara adalahmengenai keluarnya uang pemerintah/Negara yang tidak sebanding dengannilai barang yang diperoleh oleh pemerintah/Negara, dalam hal

Rekening Kas Umum Daerah KabupatenTangerang yang membuktikan adanya setoran pengembalian kerugiankeuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPKP (mutasi kredit) padatanggal 17 Juli 2014;3. Foto copy Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No:900/784BPKAD/2014 tertanggal 2 Desember 2014 ~ PerihalPemindahbukuan Dana RKUD Kabupaten Tangerang ke RekeningPenitipan Pengadilan Negeri Serang yang ditujukan kepada PimpinanPT. Bank Jabar Banten Cabang Balaraja;4.

Notulen Rapat Tim Audit Investigasi BPK dengan PT. DanareksaSekuritas selaku FA BPPN;328. Notulen Rapat 14 Mei 2001 tentang Pertemuan dengan PT.Danareksa;:Halaman 87 dari 225 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTpk/2018/PT.DKI329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/03/AuditamaIWAI/05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Laporan AuditInvestigasi atas Pengelolaan Jaminan BLBI PT.

Harry A.S.Sukadis (DK Keuangan, Audit & Likuidasi) dan Bpk.Taufik Mappaenre Maroef (DK Ketua PKPS & Hukum),Dari: Ary Zulfikar, Unit: Kabag PKPS1, Nomor Mem015/PKPS/ BPPN/0404, Perihal: Pengadaan Jasa untukPenilaian (Valuation)Aset P.T. Dipasena Citra Darmajatermasuk Anak Perusahaannya yaitu P.T.

Dipasena Citra Darmaja dan Anak Perusahaannya,ditandatangani oleh Deputi Ketua Keuangan, Audit dan LikuidasiHarry A.s.

GajahTunggal Mulia Employee Advance Period January 2000;1 (satu) bundel asli dokumen AUDIT REPORT &PERFORMANCE EVALUATION PT. BUKIT BAIDURIENTERPRISE; May 2000;17 (tujuh belas) buah buku kas PT. Gajah Tunggal Mulia;4 (empat) lembar kwitansi diantaranya dengan materai 6000 dandiantaranya dicap basah PT. GAJAH TUNGGAL Tbk untukpembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mercendez Benz S320,warna Hitam Metalik;2 (dua) lembar asli dokumen surat PT.

Pelsart Tambang Kencana;3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31Maret 2009;1 (satu) lembar fotocopy Facsimile Transmission to: PT SatyaMulia Gema Gemilang, attention: Indrawana Widjaja/ LauraRahardja;1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit PT.

Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Sekwan Kab Koltim tidakpernah dilakukan audit oleh Inspektorat pada bulan agustus 2017 akantetapi hasil audit Inspektorat saksi ketahui pada saat di BPKP pada saatbulan April atau Mei 2018 yang mana hasil audit Inspektorat tersebutmenerangkan ada temuan berupa pengeluaran kas yang tidak dapat diakuisenilai Rp. 441.012.870, dan temuan tersebut ditindak lanjuti denganpernyataan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dimana saksibertanggung jawab terhadap

Ruang lingkup penugasan Ahli bersama Tim melakukan audit yaitu dalamrangka menghitung kerugian kKeuangan negara terhadap penggunaan danarutin Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Timur. Auditor terbatas pada pemberian simpulan pendapat atas hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/buktibuktiyang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh dari penyidik KejaksaanTinggi Sulawesi Tenggara.

Prosedur yang digunakan dalam rangka audit untuk menghitung kerugiankeuangan negara terhadap dana rutin Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Timuradalah sebagai berikut :a. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama denganpihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra;b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :Halaman 44 dari 84 halaman, Putusan No. 25/Pid.SusTPK/2019/PN.

Berdasarkan audit menghitung kerugian negara yang telah dilakukanterhadap penggunaan dana rutin Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Timur,diperoleh fakta yang diperoleh sebagai berikut :e Pengeluaran Belanja TA. 2016 yang terindikasi fiktife Pengeluaran Belanja TA. 2017 yang tidak diakuie Adanya pengeluaran yang belum ada pertanggungjawaban Hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan penyimpangan dalampenggunaan dana rutin Sekretariat DPRD Kab.

Kdie UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarapasal 18 ayat (3), pasal 21 ayat (3), ayat (4), ayat (5);e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya pasal 122 ayat (6),ayat (9) pasal 132 ayat (1) ayat (2) rincian ketentuan yang dilanggar dapatdillhat dari Laporan Audit PKKN sesuai surat pengantar Nomr700.04/04/LHPKKN/INSP/2018 tanggal 02 Nopember 2018.

Dalam hal inisehingga penawaran Penggugat tersebut sesungguhnya tidak sesuaidengan apa yang dipersyaratkan dalam Permendikbud RI No. 56 Tahun7 Bahwa berdasarkan pasal 116 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesiawajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaandilingkungan K/L/D/I masingmasing dan menugaskan aparat pengawasanintern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan yangberlaku;Bahwa Pokja X ULP Kabupaten Pasaman telah keliru dalam melakukanevaluasi

B.5085/LKKP/DIV.2/1 1/2012 tanggal2 November 2012 Perihal Tanggapan atas permohonanrekomendasi (foto copy dari foto copy);Laporan Hasil Pemeriksaan khusus Inspektorat KabupatenPasaman No. 700/15/KHINSP2012 tanggal 1 November2012 perihal LHP Audit Inpestigasi tentang SanggahanBanding Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga DAK SDtahun 2012 oleh CV Bina Persada Sejahtera (foto copydari foto copy);Laporan Staf Pokja X ULP Kabupaten Pasaman No. 271/PokjaX/ULPPAS/2012 tanggal 8 November 2012Perihal Tindak Lanjut

Pembangunan sebagai penanggung jawab ULP Kabupaten Pasamandan sekarang sudah pindah pada bagian Inspektorat Kabupaten Pasaman;Bahwa Saksi menerangkan sebelum jawaban sanggah banding dikeluarkan,saksi dari Inspektorat bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Pasamanmelakukan audit terhadap pelelangan ini ;Bahwa Saksi menerangkan Ada Surat resmi dari Bupati kepada LKPP tanggal12 November 2012 supaya dikordinasikan dengan Diknas tentang Sanggahbanding yang diterima Bupati;Bahwa Saksi menerangkan Saran LKPP

agar dipakai Juknis yang diaturMendikbud dalam pengadaan barang untuk SD/SLB; Bahwa Saksi menerangkan saksi ikut membahas sanggah banding tersebutbersama ULP, Pokja.X dan Kepala Diknas Kabupaten Pasaman;Bahwa Saksi menerangkan semua anggota yang ikut membahas sanggahbanding tersebut meragukan audit yang dilakukan ULP dan kami sarankan agardokumen lelang diulang kembali serta menyarankan Inspektorat memeriksaulang lelang; Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang ikut membahas sanggah bandingsebelum Bupati

2012 dinyatakan gagal (Vide Bukti P1 =Bukti T15); 2222022 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn necesMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakimmenilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhisegi substansial dan prosedural yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundanganserta telah mempertimbangan Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat di dalammenerbitkan objek sengketa a quo telah menugaskan aparat pengawasan intern yangbersangkutan untuk melakukan audit

Realisasi fisik yang sebenarnya : Rp64.821.350,00Nilai pekerjaan kurang : Rp 5.002.250,00PPN dan PPH pekerjaan kurang yang telah disetor : Rp 522.962,50ke kas negaraKerugian Negara : Rp 4.479.287,50Pembulatan : Rp 4.479.287,00Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanSarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana Desa Cinto Mandi,Kecamatan Bermani llir, Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 Nomor :

Realisasi fisik yang sebenarnya : Rp 64.821.350,00Nilai pekerjaan kurang >: Rp 5.002.250,00PPN dan PPH pekerjaan kurang yang telah : Rp 522.962,50disetor ke kas negaraKerugian Negara : Rp 4.479.287,50Pembulatan : Rp 4.479.287,00Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Sarana dan Prasarana Relokasi Rumah Rawan Bencana DesaCinto Mandi, Kecamatan Bermani llir, Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran2009

Persentase realisasi fisik yang ada di lapangan sesuai dengan audit yangdilakukan adalah 92,84% ;4.

Belum menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawabkepada Tuan Soemarli tersebut selama menjabat selakuDirektur Perseroan karena bukubuku Perseroan belumdilakukan audit sampai akan diselenggrakannya RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroanyang akan datang.18.Bahwa dengan demikian, keputusan Rapat Pemegang Saham LuarBiasa dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

Belum menyetujul pemberian pembebasan tanggung jawabkepada Tuan Soemarli tersebut selama menjabat selakuDirektur Perseroan karena bukubuku Perseroan belumdilakukan audit sampai akan diselenggrakannya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang akandatangHalaman 38 dari 60 Halaman Putusan Nomor 338/Pdt/2020/PT MDN18.19.Bahwa dengan demikian, keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasadalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BUMI MULIA MAKMUR LESTARI No. 50 Tanggal 17

Terbanding) tersebut selamamenjabat selaku Direktur Perseroan karena bukubuku Perseroanbelum dilakukan audit sebab faktanya berdasarkan bukti T11 yakniLaporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2015 SertaTahun Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan AuditorIndependen PT. Pancadaya Perkasa dan Entitas Anak, terbukti telahdilakukan audit di PT.

Bahwa hasil audit tersebut sejalan dengan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (Risalah RUPS) PT. Alam Permai Makmur Raya,PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT.

Multi Makmur Mitra Alam dan PT.Sinar Alam Niaga Raya, yang dilakukan setiap tahunnya yakni tahunbuku 2010 sampai dengan tahun buku 2015 (Vide bukti T3 s/d T8)yang pada faktanya Para Pemegang Saham menerima dengan baikLaporanDireksi untuk setiap Tahun Buku oleh karenanyaberdasarkan fakta hukum dalam hasil audit (Vide bukti T11) danRisalah RUPS (Vide Bukti T3 s/d T8) tersebut, terbukti bahwasanyaTerbanding/Tergugat tidak ada melakukan suatu kesalahan ataukelalaian dalam melaksanakan tugasnya selaku

SUTARYAselaku suami isteri bertambah kekayaannya, sesuai hasil pemeriksaan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan KalimantanBarat dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara Nomor : SR269/PW/14/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012dengan berdasarkan :e Pekerjaan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu tidakpernah dinyatakan selesai dan tidak pernah ada penyerahan pekerjaandari kontraktor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten

SUTARYA, sesuaihasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Kalimantan Barat dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan Negara nomor : SR269/PW/14/5/2012tanggal 10 Agustus 2012 dengan berdasarkan :e Pekerjaan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu tidakpernah dinyatakan selesai dan tidak pernah ada penyerahan pekerjaandari kontraktor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kayong Utara.e Hasil pekerjaan tidak dapat

Sutarya yangberdasarkan audit BPKP progress pekerjaan hanya mencapai 62,48% sedangkanpembayaran yang diterima mencapai 90,68% dan Terdakwa I. Nurhaslinda bintiKadari Chairuddin mengetahui hal tersebut dari pergaulan suami isteri, yaitusuaminya sedang mengerjakan proyek di KKU, dan Terdakwa I. Nurhaslinda bintiKadari Chairuddin hanya mendiamkan tanpa berusaha mencegah pemalsuan tandatangan dirinya selaku Direktur CV.

(Komariah Emong Sapardja, perbuatan melawan hukum dalam sejarahundangundang pemberantasan tindak pidana korupsi, artikel, sumber)Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, saksi ahli, surat maupun keterangan paraTerdakwa sendiri yang terungkap di persidangan diperoleh faktafakta sebagaiberikut :e Bahwa hasil audit/hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKPperwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR269/PW 14/5/2012 tangga 10 Agustus2012 yang menyimpulkan pekerjaan kontraktor baru terselesaikan

Terdakwa II tidakmungkin menambah atau berubah menjadi kaya;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenasekalipun Terdakwa II sudah membelanjakan barang yang dinilai dengan uangbaik fisik maupun non fisik, baik berwujud atau tidak berwujud, baik yangdikuasai atau tidak dikuasai oleh Terdakwa telah termasuk dalam kategorimemperkaya diri atau orang lain, atau korporasi sebagaimana dimaksud dalampenjelasan ketentuan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Berdasarkan hasil audit

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.Sedangkan~ datadata/dokumen yang digunakan untukmendukung audit dalam rangka PKKN dimaksud, kurang lebih54 (lima puluh empat) bukti/dokumen sebagaimana diuraikandalam laporan audit sesuai surat pengantar Nomor:SR09/PW.31/5/2017, tanggal 22 Desember 2017, pada poit 6(bukti yang diperoleh).Bahwa Tim Auditor Tim Auditor telah melakukan pemeriksaan faktual dilokasi pembangunan Pembangunan Bendung Dan Jaringan Transmisi AirBaku Longalo (0,02 m*?

Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparatpengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit,selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariHalaman 272 dari 285 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PN GtoPresiden.

, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkanpedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER1314/K/D6/2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya : Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Auditdengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapatmengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasuspenyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi; Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

pengelolaan keuangan negara, sehingga dalamhal ini yang menjadi keutamaannya tentang keyakinan majelis dari hasilpemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara oleh BPKP dikaitkandengan fakta persidangan yang mana bahwa Jumlah Pembayaran PengadaanPipa GIP Black Steel dia 300 mm kepada PT.

Gatot Subroto Barat,Diah Hernawati, Alamatnya saksi tidak tahu, Tlp. 08123808485 danAgung Sofyan, Alamat saksi tidak tahun, Tlp. 0817345137.Bahwa setelah saksi hitung rekap tahunnya selalu ada sisa, memang adayang buat batik menggunakan sisa kain sebelumnya, namun masih adasisa kain yang tidak dipergunakan sesuai dengan audit/ rincian kain putihyang saksi buat Bahwa benar dalam kurun waktu bulan Nopember 2013 sampai denganbulan Desember 2015 saksi menyerahkan kain putih untuk order batiksejumlah

Bahwa benar jika batik yang dibuat oleh terdakwa hasil dalam keadaanrijek saksi menyuruh terdakwa untuk memperbaiki jika tidak bisadiperbaiki saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dulu yangnanti akan saksi pergunakan untuk buat bahan singlet atau bajutergantung seberapa luas batik yang bisa dipergunakan.Bahwa benar dalam kurun waktu bulan Nopember 2013 sampai denganbulan Desember 2015 sesuai audit/ rincian kain putih yang saksi buatsisa kain putin sebanyak 6,555.85 yard yang tidak dikembalikan