P. 58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P. 85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016jo P. 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang PengangkutanHasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Bahwa berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menterilingkungan

P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal3, Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan KehutananNomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Pasal3,4, 5 dan Pasal 6.

P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi.

P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pasal10 dan Pasal 11.c. Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P.58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal 7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.

dokumen angkutan kayu yang berasal darikawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/ 2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak:a.

sejumlahRp1.000.000,- (satujuta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

LOW KUM LUEN als RAYMONDLOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk terkaitkerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOWterhadap PT. SMI.Bahwa tanpa sepengetahuan PT SMI ternyata pada tanggal 20 Juni 2009sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOW juga membuat AktaPengoperan hak pemesanan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk yangditujukan untuk sdr. IMING MAKNAWAN TESALONIKA, SH.Hal 21 dari 74 Hal. Putusan No. : 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.6. pada tahun 2011 sdr.

Utara.terlapor 1 menjelaskan gugatan Iming Tesaloka Ditolak denganpertimbangan Akta No. 15 Tentang Surat Pengakuan Hutang YangDibuat Oleh Low Kum Luen Als Raymon Low.f.

Miko Suharianto (Terlapor 1) di posisitergutat II.terlapor 2 menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalamPembuatan Akta No. 15 tersebut karena akta tersebut hanyamelibatkan Low Kum Luen Als Raymon Low, istrinya Low Kum LuenAls Raymond Low Dan Miko Suharianto (Terlapor 1).Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksisaksi dan bukti buktiditemukan fakta hukum sdr.

LOW KUM LUENals RAYMOND LOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai IndahKapuk terkait kKerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW terhadap PT. SMI.Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009 sdr. IMING MAKNAWANTESALONIKA, SH. juga mendapatkan dari LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW Akta Pengoperan hak pemesanan cicilan RumahPantai Indah Kapuk yang telah dilanjutkan cicilannya oleh sdr. MIKOSUHARIANTO.Bahwa pada tahun 2011 sdr.

DKI yang intinya menolakgugatanPENGGUGAT, bahkan Sdr Low Kum Luen Als Raymon Lowmengakui kebenaran adanya Akta Pengoperan Hak Pemesanan dan Akta Pengakuan No. 15 Notaris Drs.

jalak putin dengan sayap hitam (Acridotheres Melanopterus)berada didalam sangkar burung yang terbuat dari kayu dengan gagangbesi digantung diteras rumah terdakwa bagian utara;0 Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jalak putih dengansayap hitam (Acridotheres Melanopterus) dengan cara membeli di pasarseni Klungkung dengan harga Rp 750.000, ( Tujuh Ratus Lima puluhribu rupiah); Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum

.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa; Bahwa pada saat terdakwa membeli, memiliki, memelihara 1 (Satu

.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa; Bahwa

(ijin) dariBKSDA ( Balai Konservasi Sumber Daya Alam ) untuk menyimpan, memiliki,memelihara 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih dengan Sayap warna Hitam(Acridotheres Melanopterus) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 70 yaitu Symphalangus Syndactylus(Owa Siamang) adalah termasuk salah satu jenis hewan yang dilindungl.

Bin Sutarto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Peraturan Perundangundangan yang berlaku pada saat ini yangkhusus mengatur jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah PPNomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan daftarjenis satwa yang dilindungi terdapat Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan

Yang mana sebelum daftar jenisjenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi adalah berdasarkan pada lampiran PP Nomor 7 tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, namun terhitung sejaktanggal 29 Juni 2018 lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 tersebut dicabut dandigantikan dengan Permen LHK Nomor: P.20/MenLHK/Setjen/Kum. 1/6/2018,tanggal 29 Juni 2018 dan kemudian terhitung tanggal 30 Agustus 2018digantikan dengan Permen LHK Nomor: P.92/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2018,tanggal 30 Agustus 2018 kemudian pada bulan

Desember 2018 dilakukanperubahan dengan Permen LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 yang berlaku saat ini;Bahwa benar Owa Siamang ditetapkan sebagai Jenis Satwa yang dilindungidi Indonesia, yaitu sejak diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana pada saat ini ketentuan haltersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

tentangperubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Pemohon:
1.YOSEPH RUDOLOF YOPI KILANGIN
2.MARINUS AMOKWAME
3.KAREL KUM
4.WILHELMUS WANMANG
5.HENGKI UAMANG
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang di lindungI.

menguasai danmemperdagangkan Satwa yang dilindungi;Bahwa ketika Ahli memberikan keterangan di Penyidik, diperlinatkanbarang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burungnuri kepala hitam dengan nama ilmiahnya Lorius Lory;Bahwa Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lorytermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitP.160/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj;Bahwa habitat asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya ada diwilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semuajenis Sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau diair, dan/atau diudara;Menimbang, bahwa jenis Satwa dikategorikan dilindungi jikapopulasinya hanya pada daerah tertentu (endemik), populasinya menurundengan cepat dan perkembangbiakannya sangat lambat dan masuk dalamdaftar sebagaimana terlampir dalam Peraturan Meneteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.160/MENLHK/SETJEN/KUM

Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitNomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi;Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwadiperoleh Terdakwa karena membeli dari Seseorang dan pembelian dilakukandi Pelabuhan Angkatan Laut Kota Bitung;Menimbang, bahwa burungburung

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.14/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi danPenetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan EkosistemGambut, dan 3.

P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pelaksanaan InventarisasiPelaksanaan Ekosistem Gambut: Permen LHK No. P.15/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan; Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi EkosistemGambut:; Permen LHK No.

P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

Ketentuan Peralihan pasal 21 ayat (5) Permen LHK No.P.14/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P15/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No.P.16/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, tidak bertentangan denganPasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan peralinan Pasal 21ayat (5) Permen LHK No.

No. 41 P/HUM/2018Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang TataCara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di TitikPenaatan Ekosistem Gambut, dan 3.

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Abdul Gafar Kum bin Abdul Wahab Kum dengan Warni Tajiru binti Raden Tajiru yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2013 di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebaskan pemohon

PENETAPANNomor : 0152/Pdt.P/2018/PA.GtloUUUBU UUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yangdiajukan oleh :NamaUmurAgamaPendidikanPekerjaanTempat tinggal diNamaUmurAgamaPendidikanPekerjaanTempat tinggal diAbdul Gafar Kum bin Abdul Wahab Kum30 tahunIslamSDPetanidi Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa,Kabupaten

Menyatakan sah perkawinan antara Abdul Gafar Kum bin AbdulWahab Kum dengan Warni Tajiru binti Raden Tajiru yangdilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2013 di Kecamatan Bulawa,Kabupaten Bone Bolango;3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon dan pemohon IIdapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan BulawaKabupaten Bone Bolango;4.

., jabatanDirektur Usaha Hutan Produksi, Ditjen Pengelolaan HutanProduksi Lestari, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.1/PHPL/SET/KUM. 1/5/2018,tanggal 25 Mei 2018,Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:Ts2.Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM

15 (lima belas)Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT Trisetia Intiga Di ProvinsiKalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalan sampai adaputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde):Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari 2018, tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepuluh) Dan 15(lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan KewajibanPembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT TRISETIA INTIGADi Provinsi Kalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalansampai ada putusan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;4.

Tergugat kemudian menetapkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/187/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHalaman 9 dari halaman 58 Putusan Nomor: 42/G/2019/PTUN.BJM.Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, dkk. berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/306A/KUM/2018 Tanggal 18 Juli2018;Halaman 15 dari halaman 58 Putusan Nomor: 42/G/2019/PTUN.BJM.6.

Bahwa benar dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 4 huruf e yangmenyatakan setelah kepada Penggugat dkk dijatuhi Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/306A/KUM/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) tahun.

Bukti P1 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Lukmanul Hakim. Serta BeritaAcara Penyerahan SK. (Sesuai dengan aslinya);2. Bukti P2 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/3064/KUM/2018, tanggal 18 Juli 2018tentang Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah selama 3 tahun, kepada atas namaLukmanul Hakim.

Bukti T3 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Lukmanul Hakim. Serta BeritaAcara Penyerahan SK. (Sesuai dengan aslinya);4.

,Perusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.

Formula Kontruksimilik saksi ABDUL MUIN KUM sebagai prasyarat pencairan danakegiatan saja dan nantinya apabila dana sudah dicairkan maka saksiABDUL MUIN KUM akan diberikan Fee/Bonus sebesar 2,5 % (duakoma lima persen) dari nilai Kontrak, dan nantinya pasti perusahaansaksi ABDUL MUIN KUM akan menjadi pemenang dalam lelangtender pada LPSE dan saksi ABDUL MUIN KUM langsungmenyetujuinya, sehinga untuk pembuatan dokumen kontrak sudahdibuat oleh pihak Dinas, saksi ABDUL MUIN KUM hanya bertugasmembuat dan

Saksi ABDUL MUIN KUM : === === =~Bahwa benar saksi Direktur CV.

gading gajah sebanyak 42 (empat puluh dua) buah.o Potongan gading gajah sisa pembuatan pipa rokok sebanyak 209 (duaratus sembilan) buah.Bahwa bagian satwa yang disimpan dan dimiliki oleh terdakwa adalahgading yang merupakan bagian satwa jenis gajah yang merupakan satwaliar yang dilindungi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu Gajah Asia(elephas maximus).Bahwatindakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagianlain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dilinat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia adalah melanggar UndangUndang

Terdapat 904 jenis hewandan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantum didalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2019/PN PtiKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Bahwaperaturan yang mengatur bahwa jenis satwa liar yang dilindungipemerintah

adalah gajah terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK NoP.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungiadalah elephas maxsimus (Gajah Asia), dan gajah sumatera yang adadi Indonesia merupakan salah satu sub species

Terdapat 904jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantumdidalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, dan pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungi adalahelephas maxsimus (gajah asia), dan gajah sumatera yang ada di Indonesiamerupakan salah satu sub species

untuk melindungi hasil hutan kayu Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan setelahmembayar lunas Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa terhadap kepemilikan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

yang diakibatkantidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti RugiTegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkanperaturan perundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanandan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.64/MenLHK/Setjen/Kum

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tani x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M* = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus

tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan; Bahwa kayu yang disita sebagai barang bukti dalam perkara inisebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Bulattertanggal 20 November 2020, berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima)batang, dengan volume 55,17 M3 (lima puluh lima koma satu tujuh) meterkubik dan bukanlah termasuk kayu bulat yang dihasilkan dari pohon hasilbudidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah )Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi

.1/8/2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak).

.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alamsedangkan untuk Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dariHutan Hak, aturan pengangkutannya merujuk pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi pembeda

HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dengan Hasil Hutan KayuBudidaya yang Berasal dari Hutan Hak yaitu dari jenis hasil hutankayu itu sendiri, dimana untuk jenisjenis budidaya telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, di luar jenisjenistersebut

Kalaupun ada jenisjenis diluar yang diatur sebagai jenis budidaya, maka dapat ditambahkansebagai jenis kayu budidaya dengan Surat Keputusan Kepala DinasProvinsi di luar Pulau Jawa dan Bali (Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK /SETJEN/KUM.1 b/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak).Halaman

Peraturan menteri kehutanan nomorP.64/MenLHK/segjen/KUM.1/12/2017d. Tanggal 19 desember 2017 tentang penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan provisi Sumber daya hutan,ganti rugi tegakan danpegantian nilai tegakan.e.

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja PerumPerhutani;. Kegiatan perhutanan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama yang tinggaldi sekitar kawasan hutan, keseimbangan lingkungan dan dinamikasosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan, sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.39/MenIthk/Setien/Kum.1/6/2017.

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan,Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosialHalaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan danVerifikasi lzin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);Berita Acara Verifikasi Teknis No.

Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c)6.

(BuktiP3); Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c) Bahwa terhadap Surat Peringatan/Somasi yang sudah diberikan,

(BuktiP3); Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c)Menimbang ,bahwa Para Tergugat membenarkan mengakuimempunyai pinjaman

FUADDIN SANIE. dalam melakukan hal tersebut tidak adaizin dari pihak yang berwenang. bahwa berdasarkan keterangan ahli tentang daptarjenis jenis satwa yang dilindungi terdapat pada lampiran peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12 / 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan ke dua Atas peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi pada nomor: 84

yang dijanjikan;Bahwa mulamula Terdakwa menayakan kepada Saksi apakah aman untukmelakukan transaksi dilokasi tersebut yang dijawab aman kemudian Terdakwamembawa bungkusan kardus yang setelah dibuka ternyata sisik trenggiling dansaat itu pula Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PPNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar sertaKeputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan KeDua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yangDilindungi UndangUndang pada Nomor : 84 dengan katagori Mamalia FamilyManidae dengan Genus Manis Javanica dan bahasa Indonesia disebutTringgiling;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN SmrBahwa Terdakwa melakukan penjualan kulit/sisik trenggiling satwa yangdilindungi tidak memiliki ijin dari pejabat

SURYADI, S.H., M.Si (Ahli dibacakan dipersidangan) :Bahwa Ahli bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim sebagaiFungsional Polisi Kehutanan;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UndangUndang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar serta KeputusanLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Ke Dua Atas PeraturanMenteri

Suryadi,S.H., M.Si menerangkan bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungiberdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa