Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/246/KUM/2011 Tentang Pengesahan PemberhentianPejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, tertanggal6 September 2011 atas nama Ramli Gani;.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/201 1Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tertanggal 6 September 2011 atas namaRamli Gani;.

Putusan Nomor. 112 K/TUN/2013Keputusan yang dikeluarkan Bupati Barito Kuala dan tindakan Tergugatmelalui Keputusan Bupati Barito, Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 tanggal6 September 2011 atas nama Ramli Gani, adalah melanggar Pasal 53ayat ( 2 ) buruf b Penjelasan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 adalahtidak dapat dijadikan alasan;Surat Keputusan Nomor 188.45/246/KUM/2011 tertanggal 6 September2011

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang PengesahanPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaParimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011,tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;4.

tajam ataudrastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenis satwayang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannya masih luas,serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi diIndonesia sampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN Mtk Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!

AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, SH.MH.jabatan Pelaksana dan Pemeroses Bantuan HukumKantor Pemerintah kabupaten Kotabaru;Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan Pangeran Indra Kusuma NegaraNo. 1 Kotabaru, berdasar surat kuasa khusus Nomor183.1/01/KUM tanggal 10 Pebruari 2010; Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN:PT.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak diKecamatan kelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atasnama PT.Saka kencana sejahtera (SKS ), dan,Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Kotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian IjinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050Ha Terletak di Kecamatan kelumpang Utara dan kecamatanSungai Durian atas nama PT.Saka kencana sejahtera ( SKS ),dan;b.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian ijin UsahaPerkebunan (IUP ) atas nama PT.Saka Kencana Sejahtera (SKS );3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009 tanggal14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati KotabaruNo. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak di Kecamatankelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atas nama PT.Sakakencana sejahtera ( SKS ), dan;b.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor: 04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi);
4. Menghukum para Tergugat membayar seluruh sisa pinjaman kredit berupa Pokok Utang + Bunga + Denda

Suatu Sebab Tidak Dilarang;9.Bahwa dari Surat Perjanjian Kredit Nomor: 04071/ KUM/ MS/ III/2019,Tanggal 08 Maret 2019 yang dilakukan oleh dahulu PD.

Menyatakan sah, berharga dan mempunyaikekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor:04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019 yang telah ditandatanganiantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II tersebut;3. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II dalamhal ini telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji;4.

Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/ Tanah & Bangunan Nomor:04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 5 Maret 2019 yang telah ditandatangani antaraPD BPR Marunting Sejahtera Didik Setiawan selaku Direktur Utama sebagaiPihak Yang Menerima dengan Febby Rabbu Nara selaku Debitur dan FhetiAsnawati selaku Istri sebagai Pihak Yang Menyerahkan dengan JaminanSertifikat SHM No.00192, Lokasi Jaminan di Jl.

Surat Keterangan Kriteria Kredit Macet/ Non Performing Loan (NPL)dengan Koletibilitas 5 atas nama Febby Rabbu Nara dengan Nomor PerjanjianKredit: 0471/KUM/MS/III/2019 dengan Plafond awal sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PerumdaBPR Marunting Sejahtera Didik Setiawan, untuk selanjutnya di beri tanda P.12;13.

Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SuratPerjanjian Kredit Nomor: 04071/KUM/MS/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019 yangtelah ditandatangani antara Penggugat dan para Tergugat;3. Menyatakan Para Tergugat telan melakukan perbuatan cidera janji(Wanprestasi);4.

jalak putin dengan sayap hitam (Acridotheres Melanopterus)berada didalam sangkar burung yang terbuat dari kayu dengan gagangbesi digantung diteras rumah terdakwa bagian utara;0 Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jalak putih dengansayap hitam (Acridotheres Melanopterus) dengan cara membeli di pasarseni Klungkung dengan harga Rp 750.000, ( Tujuh Ratus Lima puluhribu rupiah); Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum

.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa; Bahwa pada saat terdakwa membeli, memiliki, memelihara 1 (Satu

.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, spesies burung jalak putihsayap hitam adalah jenis satwa yang dilindungi dan termasuk dalamfamily Sturnidae dengan daftar nomor urut 659 dan populasinya diIndonesia yaitu di Daerah pulau Bali dan Jawa; Bahwa

(ijin) dariBKSDA ( Balai Konservasi Sumber Daya Alam ) untuk menyimpan, memiliki,memelihara 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih dengan Sayap warna Hitam(Acridotheres Melanopterus) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN SrpNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) bulan ;

Tergugat kemudian menetapkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/187/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHalaman 9 dari halaman 58 Putusan Nomor: 42/G/2019/PTUN.BJM.Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, dkk. berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/306A/KUM/2018 Tanggal 18 Juli2018;Halaman 15 dari halaman 58 Putusan Nomor: 42/G/2019/PTUN.BJM.6.

Bahwa benar dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 4 huruf e yangmenyatakan setelah kepada Penggugat dkk dijatuhi Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/306A/KUM/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) tahun.

Bukti P1 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Lukmanul Hakim. Serta BeritaAcara Penyerahan SK. (Sesuai dengan aslinya);2. Bukti P2 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/3064/KUM/2018, tanggal 18 Juli 2018tentang Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah selama 3 tahun, kepada atas namaLukmanul Hakim.

Bukti T3 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Lukmanul Hakim. Serta BeritaAcara Penyerahan SK. (Sesuai dengan aslinya);4.

Berdasarkan Permenlhk = Nomor NOMOR : P.66/MenlhkSetjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangBerasal dari Hutan Alam Pasal 1 Angka 27, Yang di maksud dengan kayuolahan adalah Produk hasil pengelolaan kayu bulat di industri Primer hasilhutan kayu berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih;c. Yang di maksud dengan kayu gergajian adalah kayu persegi empatdengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundaratau kayu lainnya;d.

Bahwa Dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasalatau memiliki kayu gergajian jenis kayu kelompok meranti (jenis kayuMersawa dan Jenis Kayu Merawan) tersebut adalah Surat KeteranganSahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudi Daya yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri LingkunganHidup

Diluar 3 fungsi tersebut ada areal penggunaan lain yang berada di luarkawasan hutan; Bahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang beradapada tanah yang di bebani hak atas tanah, diatur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari HutanHak; Bahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayuyang berasal dari Hutan

/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam; Bahwa Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Mersawa dan JenisKayu Merawan) bukanlah merupakan hasil Hutan kayu budidaya namunmerupakan jenis kayu yang tumbuh secara alami; Bahwa Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Mersawa dan JenisKayu Merawan) tersebut

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dikarenakan kayu tersebuttumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam halPenanaman perawatan dan pemeliharaan; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskan pengangkutanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan

untuk melindungi hasil hutan kayu Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan setelahmembayar lunas Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa terhadap kepemilikan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

yang diakibatkantidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti RugiTegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkanperaturan perundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanandan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.64/MenLHK/Setjen/Kum

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tani x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M* = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus

tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan; Bahwa kayu yang disita sebagai barang bukti dalam perkara inisebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Bulattertanggal 20 November 2020, berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima)batang, dengan volume 55,17 M3 (lima puluh lima koma satu tujuh) meterkubik dan bukanlah termasuk kayu bulat yang dihasilkan dari pohon hasilbudidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah )Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat Tergugat Rekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012.5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar utangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebanyak Rp 199.985.166,95 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), secara seketika dan sekaligus.6.

MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 6 Juli 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) jo. Addendum I (Kesatu)Perjanjian Kredit No, MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012(selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit) sebagai tanda kesepakatan danpersetujuan mengenai halhal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan AddendumPerjanjian Kredit.b. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Penggugat telahmenyerahkan agunan kredit berupa tanah/bangunan SHM No.4406/Kel.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat Tergugat Rekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012 jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sahmenurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian KreditNomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 6 Juli 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) jo. Addendum I (Kesatu)Perjanjian Kredit No, MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012(selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit) sebagai tanda kesepakatan danpersetujuan mengenai halhal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan AddendumPerjanjian Kredit.. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Penggugat telahmenyerahkan agunan kredit berupa tanah/bangunan SHM No.4406/Kel.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat TergugatRekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sahmenurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap PerjanjianKredit Nomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta Addendum I(Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember2012.5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayarutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebanyak Rp199.985.166,95 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluhlima ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), secara seketikadan sekaligus.6.

., jabatanDirektur Usaha Hutan Produksi, Ditjen Pengelolaan HutanProduksi Lestari, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.1/PHPL/SET/KUM. 1/5/2018,tanggal 25 Mei 2018,Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.

Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:Ts2.Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM

15 (lima belas)Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT Trisetia Intiga Di ProvinsiKalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalan sampai adaputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde):Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindaklanjut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari 2018, tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10 (sepuluh) Dan 15(lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan KewajibanPembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PT TRISETIA INTIGADi Provinsi Kalimantan Tengah, selama sengketa sedang berjalansampai ada putusan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK7/PHPL/SET/KUM.1/I/2018, tertanggal 25 Januari2018, tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Sebesar 10(sepuluh) Dan 15 (lima belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHKHA PTTrisetia Intiga Di Provinsi Kalimantan Tengah;4.

Terompet tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) perbijinya; Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diaturpada point 224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratusdelapan puluh) disebut kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidakdapat dipelihara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

.1/12/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang Undang danPeraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asiliindonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang

diatur dalam Lampiran PPNomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Bahwa jenis satwa atau bagianbagian satwa berupa kerang kepalakambing

Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN /KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitarpukul 12.00 wita Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Bali telahmenemukan adanya bagianbagian lain satwa

/NNT/06158 26/12/2006 804959710 Rp 1.029.440.000,009 RJG:em/NNT/06159 26/12/2006 805085862 Rp 934.200.000,0010 RJG:em/NNT/06 160 26/12/2006 805254433 Rp 934.200.000,0011 RJG:em/NNT/06161 26/12/2006 805376732 Rp 934,200.000,0012 RJG:em/NNT/06162 26/12/2006 805566730 Rp 934.200.000,0013 RJG:em/NNT/06 163 26/12/2006 TTM/01/ USD 86,004.00X1/2006TOTAL Rp 11.992.480.000,00USD 86,004,00 bahwa menanggapi ketiga belas surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkansatu Surat Keputusan No. 180/107/KUM

V/22/2008, tanggal 23 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding(Gubernur Nusa Tenggara Barat) Nomor: 180/107/KUM tanggal 26 Maret 2007mengenai keberatan atas Faktur Nomor: 804540718 tanggal 13 September 2006,80467294 tanggal 20 September 2006,804810601 tanggal 28 September 2006,8040001281 tanggal 14 Agustus 2006, 804093491 tanggal 18 Agustus 2006,804253294 tanggal 29 Agustus 2006, 804423422

Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali hanyamenerbitkan satu surat keputusan keberatan No. 180/107/KUM tersebutsebagai keputusan atas ketiga belas surat keberatan yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa penerbitan satu surat keputusan keberatan atas beberapa suratkeberatan tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga surat keputusankeberatan No. 180/107/KUM dianggap batal demi hukum.

JAOem/NNT/08003tertanggal 7 April 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak secarajelas diuraikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwasurat Termohon Peninjauan Kembali No. 180/107/KUM tertanggal 26Maret 2007 harus batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratanformal dimana atas satu surat permohonan keberatan harus diterbitkan satu11surat keputusan keberatan, sehingga permohonan keberatan PemohonPeninjauan Kembali harus dikabulkan/diterima.Apabila Pengadilan Pajak berpendapat

bahwa Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kesalahan formal dalam penerbitan suratkeputusan keberatan No. 180/107/KUM maka persidangan harusdilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok sengketa.e Materi Pokok SengketaPemohon Peninjauan Kembali beroperasi di Indonesia berdasarkanKontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986 (Bukti PK6)Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu perusahaanpertambangan yang tunduk kepada Kontrak

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2019/PN BitP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan danSatwa yang di lindungi.

PolresBitung untuk diproses;Bahwa ketika ditangkap, pada Saudara Suwanto ditemukan Satwa jenisburung Kakatua jambul orange atau Kakatua Maluku sejumlah 7 (tujuh)ekor), Kakatua jambul Kuning sejumlah 1 (satu) ekor, burung nuri kepalahitam sejumlah 1 (satu) ekor dan burung kasturi Ternate sejumlah 1 (satu)ekor;Bahwa semua Satwa yang ditemukan di rumah Saudara Suwanto tersebuttermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHHK/SETJEN/KUM

ekor burung nuri kepala hitam dan 1 (Satu) ekor burung KasturiTernate;Bahwa burung kakatua jambul orange memiliki nama ilmiah CacatuaMoluccensis, burung Kakatua jambul kuning memiliki nama ilmiahCacatua Sulphurea, Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lory dan Burung Kasturi Ternate memiliki nama ilmiah Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwadiperoleh Terdakwa karena membeli dari beberapa orang yang berbedadengan total harga pembelian Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah) danpembelian dilakukan di Pelabuhan Umum Kota Bitung;Menimbang, bahwa burungburung tersebut dibeli Terdakwa untuknantinya akan ia jual kembali kepada orang yang berminat melalui AkunFacebook dimana ia

BaritoKuala, Provinsi Kalimantan Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala ProvinsiKalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaProvinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Catur Triastono, S.E.:4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hakhakPenggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan5.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaCatur Triastono, S.E.;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/189/KUM/ 2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Catur Triastono,S.E.:4.

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm, tanggal 4 Februari 2015, oleh karenanya PemohonKasasi/Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai denganketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juncto Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil:Bahwa terkait Pemohon Kasasi/Penggugat pernah dijatuhi hukumandisiplin berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/71/KUM

oo bersalahmelakukan tindak pidana indak Pidana LingkumigaA (rv a aie /Pid ase /Pmemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi didalam atau di luar Indonesia .sebagai mana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2)huruf (d) Jo Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RINo. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM

.1/12/2018 = Tentang Perubahan KeduaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi dalam dakwaan tunggal.2.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan(Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum. . . . .

terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf (d)Jo Pasal 40 Ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.

memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a JoHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/ KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam Dakwaan Kami;2.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.

.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!

Mukomuko di tolak.Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, bahwaterdakwa memelihara 1 (Satu) ekor Symphalagus syndactylus (Owa siamang)tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan = Kehutanan RI No:P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebagaimana Lampiran No 70 yaitu Symphalagus

Mukomuko.Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwamemelihara 1 (Satu) ekor Symphalagus syndactylus (Owa siamang) tersebuttidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan = Kehutanan RI No:P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebagaimana Lampiran No 70 yaitu Symphalagus

:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

Desember 2018 dilakukanperubahan dengan Permen LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 yang berlaku saat ini; Bahwa benar Owa Siamang ditetapkan sebagai Jenis Satwa yang dilindungidi Indonesia, yaitu sejak diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana pada saat ini ketentuan haltersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

tentangperubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi.

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

,Perusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.

Formula Kontruksimilik saksi ABDUL MUIN KUM sebagai prasyarat pencairan danakegiatan saja dan nantinya apabila dana sudah dicairkan maka saksiABDUL MUIN KUM akan diberikan Fee/Bonus sebesar 2,5 % (duakoma lima persen) dari nilai Kontrak, dan nantinya pasti perusahaansaksi ABDUL MUIN KUM akan menjadi pemenang dalam lelangtender pada LPSE dan saksi ABDUL MUIN KUM langsungmenyetujuinya, sehinga untuk pembuatan dokumen kontrak sudahdibuat oleh pihak Dinas, saksi ABDUL MUIN KUM hanya bertugasmembuat dan

Saksi ABDUL MUIN KUM : === === =~Bahwa benar saksi Direktur CV.