Bahwa seringnya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat selainakibat ulah Tergugat yang tidak mau diajak tinggal bersama olehPenggugat di Trenggalek, serta tidak pernah memberikan nafkah lahirkepada Penggugat;Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudahtidak ada lagi komunikasi yang baik untuk sebagai mana mestinya sebagaipasangan suami istri;Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian danpertanggungjawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikanpermasalahan ini secara tuntas

Bahwa Penggugattelah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggungjawaban dari Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas akan tetapi Tergugattidak pernah mau memberikan jawaban atau solusi atas apa yang menjadipermasalahan kepada Penggugat.

karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiaya yang timbul yangpernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upayapenyelesaian ini.18.

Bahwaapabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasankewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT memohon kepadayang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agarmemerintah TERGUGAT untuk secara sukarela menggosongkan rumahobjek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun jugaselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.92.690.093 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp74.702.001, sisa margin sebesar Rp17.988.092 sertabiayabiaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepadaPENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)5.

Hal 6 Putusan No. 63/PDT/2014/PTKBahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupangtersebut di atas adalah sangat keliru dan telah salah menerapkanhukum,sebab Yurisprudensi MA RI No. 954 K/ SIP/ 1973, tanggal19 Februari 1976, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar putusandalam perkara ini, oleh karena Yurisprudensi MA RI No. 954 K/SIP/ 1973, tanggal 19 Februari 1976 tersebut, hanya dapatdipergunakan dalam putusan yang telah dieksekusi secara tuntas,sedangkan dalam perkaara aquo yang menurut Majelis

Hakimtelah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19April 1996 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 4/ Pdt/ G/ 1993/PN.KPG, (Surat Bukti Terlawan No.5), adalah tidak benar danharus ditolak sebab Eksekusi yang dilakukan Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 19 April 1996 sesuai Berita Acara EksekusiNo. 4/ Pdt/ G/ 1993/ PN.KPG, (Surat Bukti Terlawan No.5)adalah tidak tuntas oleh karena para Pelawan yang menguasai danatau menempati tanah objek sengketa jauh sebelum terjadinyaperkara perdata

Dan mengapa jika eksekusi dalam perkara No.4/ Pdt/ G/ 1993/ PN.KPG sudah tuntas mengapa PenggugatNIKODEMUS NALLE (almarhum) masih mengajukanpermohonan eksekusi lanjutan pada tanggal 20 September2011? Dan mana mungkin para pelawan/para pembandingyangPengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 63/PDT/2014/PTK.yang sementara menguasai dan atau menempati tanahsengketa bisa mengajukan gugatan baru terhadap tanah/ objeksengketa yang dikuasai sendin?

Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, berupa : Kerugian materiil berupa : - Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dari uang sebesar Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) = 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas

; - Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ;7.

Dps.bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikian jumlahnya akansemakin bertambah setiap bulannya sampai dengan putusan terlaksanadengan tuntas ; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dihitung dari Rp.6.760.000.000, (enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau samadengan Rp. 338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannyasampai dengan terlaksana dengan tuntas ;B.

Kerugian materiil berupa : Kehilangan keuntungan 5% dari investasi yang diharapkan dari uangsebesar Rp. 6.760.000.000, (enam milyar tujuh ratus enam puluhjuta rupiah) = 338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan jutarupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2014, demikianjumlahnya akan semakin bertambah setiap bulannya sampaidengan putusan terlaksana dengan tuntas ; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,(enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp

.338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan terlaksana dengan tuntas ;B.

; Kehilangan bunga sebesar 5% (lima persen) Rp. 6.760.000.000,(enam milyar tujuh ratus enam juta rupiah) atau sama dengan Rp.338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiapbulan, demikian jumlahnya akan semakin bertambah setiapbulannya sampai dengan putusan terlaksana dengan tuntas ;7.

TUNTAS AMPUH TOTAL
2.SAMSURI
3.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Bekasi Cq Kepala Desa Karanganyar
4.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Bekasi Cq.

TUNTAS AMPUH TOTAL Alamat : Jl. Raya Sukatani, Kp. Warung satuRt.003/Rw. 003 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, KabupatenBekasi, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMAD HARIS selaku generalmanager PT. TUNTAS AMPUH TOTAL berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 12 Maret 2020, sebagai Tergugat I;Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Ckr2. SAMSURI, umur : 57 tahun, Pekerjaan : Petani, alamat : Kp.

NA tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 ,- ( Delapan ratus juta rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan seluruh massa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa untuk tetap tahanan;5.

NA tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 , ( Delapan ratusjuta rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayardengan tuntas diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;. Menetapkan seluruh massa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;. Menetapkan terdakwa untuk tetap tahanan;.

D BINTI AN untuk mengkonsumsi Pil Tuntas dengantujuan untuk menggugurkan kandungan saksi korban DIP ALS. D BINTI ANdan saat itu Terdakwa membelikan satu lempeng Pil Tuntas untuk di minumoleh saksi korban DIP ALS. D BINTI AN, akan tetapi tidak berhasil untukdigugurkan ( masih tetap hamil ), kemudian Terdakwa berjanji kepada saksikorban DIP ALS. D BINTI AN apabila saksi korban DIP ALS. D BINTI ANhamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksikorban DIP ALS.

D BINTI AN untuk mengkonsumsi Pil Tuntas dengantujuan untuk menggugurkan kandungan saksi korban DIP ALS. D BINTI ANdan saat itu Terdakwa membelikan satu lempeng Pil Tuntas untuk di minumoleh saksi korban DIP ALS. D BINTI AN, akan tetapi tidak berhasil untukdigugurkan ( masih tetap hamil ), kemudian Terdakwa berjanji kepada saksiHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Pbgkorban DIP ALS. D BINTI AN apabila saksi korban DIP ALS.

Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB danpersetubuhan yang kedelapan dilakukan di hotel Baturaden setelah SaksiKorban pulang dari sekolah, persetubuhan yang kesembilan di lakukan dikamar Saksi Korban sesudah lepas dzuhur dan persetubuhan yangkesepuluh dilakukan di rumah Terdakwa menjelang sore dan padapersetubuhan yang kesepuluh ini sorema Terdakwa keluarkan di dalam alatkelamin Saksi Korban;Bahwa pada wakiu persetubuhan di Baturaden yang mengajak adalahTerdakwa;Bahwa Terdakwa pernah memberi obat pil tuntas

untuk Saksi Korbandikarenakan Saksi Korban mengatakan sudah tidak menstruasi;Bahwa Terdakwa membeli pil tuntas dengan maksud untuk melancarkanhaid Saksi Korban pada saat Saksi Korban bilang ke Terdakwa bahwa SaksiKorban telat dapat haid;Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Korban untukmembeli baju, pernah juga Terdakwa memberi uang Rp, 80.000,00 (delapanpuluh ribu rupiah) serta pernah membelikan pulsa HP (Handphone

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan Ill Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Menghukum Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.10.

Menyatakan menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.27.

Menghukum menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.28.

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Rp. 2.200.000, (duajuta dua ratus ribu rupiah)Bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.200.000, tersebut diatas, Tergugat berjanji akan mengembalikan kepadaPenggugat setelah pengurusan tanah sawah milik Tergugat tuntas danapabila pada saat jatuh temponya ternyata Tergugat tidak memenuhikewajibanya maka ia bersedia membayar pinjamannya kepada Penggugattersebut diatas dengan mengganti sebidang tanah sawah seluas + 80 ru milikTergugat yang terletak di Dusun Jipangan, Desa Kutorejo,

Kecamatan Bagor,Kabupaten Nganjuk tercatat persil No. 28 Kelas Ill S dengan batasbatassebagaimana diuraikan dalam gugatan, hal mana tentang kesanggupanTergugat tersebut diatas dituangkan dalam surat pernyataan berhutang yangdibuat oleh Tergugat diatas segel tertanggal 4 Februari 1991;Bahwa sesuai dengan kesanggupan Tergugat sendiri sebagaimanadisebutkan diatas setelah masalah gugatn Tergugat terhadap tanahsawahnya selesai/tuntas, yaitu Tergugat adalah sebagai pihak yang menangsebagaimana Berita

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanoa alasan atau setidaktidaknya denganalasan yang tidak patut merupakan perbuatan melawan hukum karenatindakan tersebut melanggar asas kepatutan dan tidak mengindahkankepentingan Penggugat Rekonvensi;Hal. 20 dari 54 hal. Put.

untuk menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensi.Namun, sampai dengan saat diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, TergugatRekonvensi tidak juga menerbitkan surat tersebut tanoa memberikan alasanapapun atau setidaktidaknya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dantidak patut;Dalam hal ini, tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensitanpa alasan atau setidaktidaknya tanpa alasan yang

(clean break) kepada Penggugat Rekonvensi tanpa alasan;Dengan ini Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa TergugatRekonvensi tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untukmenahan penerbitan surat penyelesaian secara tuntas (clean break)kepada Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, Tergugat mohon agar Majelishakim yang mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menerbitkansurat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada PenggugatRekonvensi;ll.

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanpa alasan yang jelas telah menimbulkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan TergugatRekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (cleanbreak) tanpa alasan yang jelas telah menghambat proses penunjukkandistributor Penggugat Rekonvensi yang baru;Dalam hal ini, menurut Permendag Nomor 11, apabila suatu perjanjiandistribusi berakhir

sebelum habisnya masa berlaku STP (sebagaimanadalam perkara a quo), maka untuk 3 bulan pertama setelah berakhirnyaperjanjian distribusi tersebut, STP untuk distributor baru hanya akandiberikan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break)antara distributor lama dan prinsipal.

Termohon disuruh periksa oleh Pemohon, karena menstruasinya tidakselesaiselesai/tuntas, akan tetapi Termohon selalu menolakb. Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon sampai beberapa haric.

pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untukmenempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon disuruh periksa olehPemohon, karena menstruasinya tidak selesaiselesai/tuntas

berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah danbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; Bahwa Semula Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon denganHal. 7 dari 12 Put Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.ProbTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernahmengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran meraka; Bahwa Penyebabnya karena Termohon menstruasi tidak tuntas

PLN Persero, DAHLAN ISKAN menandatangani SuratPernyataan yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan GarduInduk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya pada Saat itutanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh DAHLAN ISKAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Utama PT. PLN (Persero) tersebut maka Menteri Keuanganmengeluarkan izin kontrak multi years No.

Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyatabelum dibebaskan atau tuntas dan hal tersebut akan menjadikan kendaladidalam pelaksanaan pekerjaan karena pada saat menandatanganikontrak ternyata tidak pernah ada penyerahan lokasi kerja yang didahuluidengan pemeriksaan lapangan bersama dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang akan dibangun gardu Induk

Putusan No.45/Pid.SusTPK/2016/PT.DKItidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) yangmenyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang padahalmaterial yang dibeli oleh terdakwa tersebut sampai berakhirnya masakontrak belum terpasang karena terkendala tanah atau lokasipembangunan Gardu Induk belum bebas/tuntas ;28. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV KadipatenPT.

PLN Persero, DAHLAN ISKAN membuat Surat Pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunanGardu Induk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya padasaat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran tersebut maka MenteriKeuangan mengeluarkan izin kontrak multi years No.

penyedia barangmenerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan ruang lingkuppekerjaan yaitu Sbb :1 Disign GarduPengadaan Material Elektrical dan Mekanikal ;Pekerjaan sipil yang terkait ;PeMmasangan j2n nanan nnn e nnn n cence nnn n ccc nennnnnnnesa fF WwW RNTest dan Comisioning ;Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyata belumdibebaskan atau tuntas

OBYEK SENGKETA :Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal,Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasimediasi Penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI,terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihnan Ketua Umum IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar;B.

Pembentukan hukum dikalangan PPAT bahwa KesepakatanPerdamaian yang tidak tuntas atau dibuat dibawah tangan adalahsuatu hal yang sah, dan dapat diterima sebagai dasar hukum yanglegal, tidak menghalangi terjadinya Pembuatan Akta Peralihan HakAtas Tanah. Sehingga menghalangi kepentingan Penggugat untukmendapatkan keadilan, terhadap dasar hukum pelaksanaanPeralihan Hak Atas Tanah oleh PPAT dan masih tercatatnyaKesepakatan Perdamaian dibawah tangan pada Buku Tanah;c.

Bahwa meskipun yang digugat oleh Penggugat dan menurutPenggugat adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan DirekturPengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT,yang tidak tuntas dalam menmfasilitasi mediasi penyelesaianperkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtjo.

ada kewenangan dia untuk mediasi, dilihat dariperaturan dasarnya, ada tiga batu ujian, pertama dilihat dari sumberkewenangan, kedua prosedurnya sudah ada atau tidak dan ketiga substansi.Jadi kalau tuntas atau tidak itu dilihat dari prosedur yang ada di perundangHalaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.

JKT.undangan, Kalau dia tidak tuntas padahal prosedurnya mengatakan dari Asampai Z, dia sampai di E atau Y maka dianggap tidak tuntas melakukanprosedur;Bahwa tindakan itu dasarnya harus ada sumber kewenangan, ketika Sumberkewenangannya memerintahkan dia melakukan tindakan, tapi kKemudian diatidak melakukan, maka dianggap dia tidak melakukan tindakan karenapejabat administrasi negara tidak bisa keluar dari Sumber kewenangan, diatidak bisa membuat tindakan diluar kKewenangannnya kecuali kalau memangdia

Sptkarena itu terhadap gugatan contentiosa yang amar putusannya bersifatdeklaratoir maka sifatnya belum tuntas, artinya permasalahan tersebut belumselesai yaitu Penggugat belum mendapatkan hak yang dikabulkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Salinan putusanNomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Spt., dengan amar:MENGADILI: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menghukum Tergugatatas dasar Wanprestasi; Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibatkelalaian Tergugat sejumlah

,dapat dieksekusi dengan penambahan amar penghukuman;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokokpermasalahan selanjutnya;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalampertimbangan mengenai eksepsi, terhadap suatu gugatan contentiosa, putusanyang dijatuhkan sifatnya tuntas mengakhiri sengketa atau /itis finiri oppertet,namun demikian adakalanya amar putusan bersifat deklaratoir, sehinggapermasalahan antara para pihak menjadi tidak dapat dieksekusi(noneksekutable) atau

tidak tuntas.

,(P1) supaya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang telahdituangkan dalam putusan pengadilan menjadi tuntas;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkandalil Penggugat mengenai putusan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Spt.

Bahwa dengan diserahkannya 1/3 bagian harta tersebut kepadaPemohon , maka Para Termohon mohon dihukum untuk segera memprosespemisahan hak milik tersebut dan membantu proses balik nama atas namaPemohon / sampai selesai dan tuntas .10.

Menghukum kepada Para Termohon untuk membantu proses pemisahanharta hak milik tersebut dan membantu proses balik nama menjadi atasnama Pemohon sampai selesai dan tuntas.6.

Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan menghindar dari kewajibannyauntuk memberikan pembayaran kepada Penggugat, oleh karena itu agargugatan dalam perkara tidak siasia, maka mohon kiranya Pengadilanmeletakan jaminan terhadap Jaminnan Penyelesaian secara tuntas olehMenteri BUMN dan Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik IndonesiaHal. 3 dari 16 Hal. Put. No.1996 k/Palt/2013selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1995, Pasal 17 Hakmemperoleh keadilan dari Negara;5.

;Jaminan penyelesaian secara tuntas oleh menteri BUMN dan Pemerintahatau Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dan seturut Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17.

,jaminan penyelesaian secara tuntas oleh Menteri BUMN danPemerintah selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 17 hak memperoleh keadilan dari Negara;Hal. 5 dari 16 Hal. Put.

diterima;Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).Banwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak(pluriutn litis consortium), sebagai berikut:Karena pemilik sebenarnya atas tanah sengketa adalah Perhutani dandalam pendirian 2 tiang listrik tegangan menengah pihak Perhutani tidakkeberatan, maka seharusnya Penggugat memasukan pula pihak Perhutanisebagai Tergugat dalam Gugatan a quo;b.Berkaitan dengan petitum gugatan a quo angka 4, yang menyatakan:"jaminan penyelesaian secara tuntas

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secarasekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiayayang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGATberkenaan dengan biaya upaya penyelesaian kredit selama ini(vide Pasal 18 PK yang telahdisepakati

Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT sebagai kreditur akan melakukan penjualan objek jaminanuntuk pelunasan kewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini agar memerintah TERGUGAT untuk secara sukarelamenggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun ataudari penghuni siapapun juga selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangsebesar Rp. 54.547.031, (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluhtujuh ribu tiga puluh satu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit padasaat pembayaran berikut biayabiaya yang timbul secara seketika,sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh)hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tersebutdiatas;6.

otokemasuntuk sambel sachet 18 gram belum selesai secara total MEMBUKTIKANBAHWA TERGUGAT DAN TERGUGAT Il TELAH MELAKUKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SANGAT MERUGIKANPENGGUGAT karena :e Tergugat dan Tergugat II yang telah menerima dari Penggugat uangsebesar Rp.2.299.941.033, ( dua milyar dua ratus sembilan puluhsembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tigarupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diuraikan dalambutir 7 gugatan aquo ternyata tidak menyelesaikannya secara tuntas

Bahwa kerugian Penggugat sedemikian besarnya yang kalau dinilaidengan uang tidak kurang dari Rp.12.835.441.033, ( duabelas milyardelapanratus tigapuluh limajuta empatratus empatpuluh saturibu tigapuluhtiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :a) Kerugian pokok berupa uang yang sudah dibayarkan kepadaTergugat dan Tergugat II sebesar Rp.2.299.941.033, dan uang yangbelum dibayar oleh Turut Tergugat karena pekerjaan belumdiselesaikan secara tuntas oleh Tergugat dan Tergugat Il sebesarRp.535.500.000

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelesaikanseluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungandengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga Mesin Otokemastanggal 24 Pebruari 2016 jo Purchase Order No.320160300026 tanggal23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat .IV.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelesaikanseluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungandengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga Mesin Otokemastanggal 24 Pebruari 2016 jo Purchase Order No.320160300026 tanggal23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.4.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmenyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas kepada TurutTergugat sehubungan dengan Surat Penawaran Penggugatmengenai Harga mesin Otokemas tanggal 24 Februari 2016 Jo.Purchace Order No.320160300026 tanggal 23 Juni 2016 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat.3.

DinasPekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang DinasPekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarangbernama Dinas Pengelolaaan Sumber Daya Air Provinsi,sehingga dengan dasar hak tersebut maka Dinas PekerjaanUmum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan UmumPengairan Muria Barat yang sekarang bernama DinasPengelolaaan Sumber Daya Air Provinsi harus ikut dijadikansebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harusdidudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas

; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarikPemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Pati, sebagaimanaalasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : Bahwa sebagian dari Tanah Sengketa saat ini di atasnya telahdibangun Lumbung Desa seluas + 300 m2 oleh PemdaKabupaten Pati; Bahwa dengan demikian Pemda Kabupaten Pati juga harusikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalamperkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehinggaperkara ini dapat diselesaikan secara tuntas

dijadikan sebagaiTergugat, sebagimana alasan yang akan Para Tergugat uraikansebagai berikult : no nn nnn nne nnn nen nn nn nn nce Bahwa sebagian dari objek sengketa saat ini diatasnya telahdibangun dan dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri Wotan 3oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati; Bahwa dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Patijuga harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yangdalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat,sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas

niet ontvankelijke verklaard ); Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarikSUYONO untuk dijadikan sebagai Tergugat, sebagimana alasanyang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnyatelah dibanguni rumah kecil dan ditempati oleh SUYONO; Bahwa dengan demikian SUYONO juga harus ikut dijadikansebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harusdidudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas

verklaard );Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebagimana alasanyang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : hal 11 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnyatelah dibanguni sebuah Pos Siskamling seluas + 5 m2; Bahwa dengan demikian Pihak yang membangun PosSiskamling tersebut juga harus ikut dijadikan sebagai pihakdalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkansebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikansecara tuntas