P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019tentang IUI Primer Hasil Hutan bahwa IUIPHHK dilarang menadah, menampungatau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan bakuyang tidak sah (illegal). Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUIPrimer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180 / 11 /KUM / 2011, tertanggal 18 Oktober 2011 kepada :1. H. FATHURRAHIM, SH.MH., Jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kota Banjarmasin;Hal .1 dari 14 hal. Putusan No : 85/B/2012/PT.TUN.JKT2. GT. DEWI APRILINA, SH., Jabatan KasubbagBantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSetda Kota Banjarmasin RAKHMAT RIYADI AKBAR, SH., Jabatan StafSubbag Bantuan Hukum dan HAM pada BagianHukum Setda Kota Banjarmasin ;Hj.

., Jabatan Staf SubbagBantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSetda Kota Banjarmasin ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilihkedudukan pada Kantor Walikota Banjarmasin JalanRE Martadinata No. 1 Banjarmasin;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18Oktober 2011, Nomor :108/18/KUM/2011, kepadaFIRDAUS DEWILMAR, SH.MH., Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Kota Banjarmasin, beralamat diKantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Jalan BrigjendH. Hasan Basri Banjarmasin, yang selanjutnya member!

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7Desember 2011, Nomor : 180/570/KUM/2011 kepadaIGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH., Jabatan Staf BagianHukum Subbag.Bantuan Hukum dan HAM Setda KotaBanjarmasin, kewarganegaraan Indonesia, memilihkedudukan pada Kantor Walikota Banjarmasin JalanRE Martadinata No. 1 Banjarmasin;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDINGMELAWANDrs. H. ARIMA YANA YUSNI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanRatu Zaleha Komplek K.H.

Kum/BKD, Diklat,tanggal 11 Juli 2011, perihal : Pembagian 1/3 Gaji untuk Bekas Istri dananak atau anakanak Drs. ARIMA YANA YUSNI; NIP.19580615 198710 1003, Aan ; 22222 $n one nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nn eeeb.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbP.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, satwa liar jenis kukang dengan nama latinNycticebus Coucang (lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 nomor urut 73) termasuksatwa yang dilindungi.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenangdalam hal menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungidalam keadaan hidup.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat(2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Sebagai aturanpelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya.Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan peraturan tersebutkukang berada pada no urut 73;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Lbb Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi barang bukti dalamperkara

Pol : BA 3949 DV yang dipergunakan untuk mengantarkan 2(dua) ekor satwa jenis kukang (Nycticebus Coucang) yang akan di jualkepada pemesan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Satwa liar jenis kukang dalam bahasa latinnya disebut(Nycticebus Coucang ) adalah termasuk jenis Satwa Liar yangdilindungi hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12

/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbYang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndangNo. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkositemnya;Bahwa terdakwa membenarkan telah menangkap kukang di daerahMalampah Kec.

/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Nomor: P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah sangat jelas diaturpada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dariHalaman

9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN KsnKawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksitelah diatur dalam Permen LHK, Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM pada Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH danDR atas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan/ Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 XVolume = Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp.1.660.650,;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 M X 2 X USD$ 18 = USD$199,278;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN Ksnb.

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan DRatas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume =Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp. 1.660.650.;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 MS X 2 X USD$ 18 = USD$ 199,278;b.

., M.Si memberikan keteranganbahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450)e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, jenis satwa yangdilindungi di Indonesia ada 904 jenis.

(sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin

Tohtor (no. urut 264) ;e 9 (sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan

Handayani S.Si., M.Si bahwa berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575)

Setelah dibeli terdakwa, kemudian dibawakerumah terdakwa di Lubuk Aro Dusun Jorong Malabur Nagari bawanKecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dan rencananya akan di jualkepada seseorang di kota Jambi provinsi Jambi dengan harga Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).non Bahwa berdasarkan Lamp No. urut 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN LBBSatwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambing hutan Sumatera(capricornis Sumatraensis) tersebut termasuk hewan/satwa yang dilindungI.

IV Nagari yang ditemukan dariTerdakwa; Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim serta Tim dariSatreskrim Polres Agam menuju Polsek IV Nagari dan setelah sampaidan melihat 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutanSumatera tersebut Saksi dan Tim memastikan ciriciri dan bentuknyabahwa 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutan Sumateraadalah termasuk jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/Menlhk/Setjen/KUM

untuk menjaminkesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, objek dari pengelolaan SDAhayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa liar besertaekosistemnya; Bahwa ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidakbisa dimanfaatkan secara bebas dapat dilihat pada Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.106/Menlhk/Setjen/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambinghutan Sumatera (capricornis Sumatraensis) tersebut termasukhewan/satwa yang dilindungi (No. urut 11).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;

Bahwa Kayu Hasil Hutan adalah kayu yang tumbuh alami dan bukanmerupakan hasil budidaya baik didalam kawasan hutan maupun diluarkawasan hutan (Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak). Bahwa benar fungsi Hutan terbagi atas 3 (tiga) fungsi yaitu :1.

.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan HakYang di maksud denganHutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atastanah.Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutananRepublik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.Bahwa benar yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayuyang

dan kehutananrepublik indonesia Nomor P.43/ MENLHKSETJEN/2015 Tentangpenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.Bahwa benar apabila kayu Bulat yang diangkut oleh terdakwa KAMELmerupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan hak namunmelakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2016 jo P.48/MENLHK/Setjen/Kum.1/ 8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang berasal

dari Hutan Hak Pasal 10 ayat (1) MenjelaskanPengunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti sebagai dokumenangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakansangsi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa benar untuk menentukan kayu yang berasal dari hutan alam perludi lakukan pengecekan tunggul atau lacak balak.Dan untuk Pengecekantunggul dan lacak balak di atur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 Jo

PermenLHKNomor : P.64/Menlhk/Setjen/ KUM.1/12/2017 Tanggal 19 Desember2017.Perhitungan kerugian Negara dari hasil pengukuran kayu bulat padaMobil Truk Nomor polisi BH 8015 GL berjumlah 13 batang sebanyak 9,52m? dengan sopir terdakwa KAMEL Bin ZAINUL :> Kelompok Kayu Indah Dua Kayu Bulat Besar (KBB)PSDH 6,50 M8 X Rp. 155.000, (tarif)= Rp. 1.007.500,( Satu juta tujuh ribu lima ratus rupiah)DR 6,50 M3 X 18 USD .

. : 188.45/13/KUM/2011tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batola No.188.45/01/KUM/2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.Batola TA 2010 tanggal 18 Januari 2011.2 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/329/KUM/2011tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

. : 188.45/329/KUM/2012tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab. Batola TA 2013tanggal 31 Desember 2012.4 Copy Keputusan Bupati Barito Kuala No. : 188.45/5/KUM/2014tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

Pembukuan BPKAD tanggal 31 Juni2014.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/64/KUM/2011 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2011 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 11Pebruari 2011.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/87/KUM/2012 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2012 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 17Pebruari 2012.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/27/KUM/2013 tentangPenetapan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk PengadaanPupuk Bersubsidi

/2011tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Batola No.188.45/01/KUM/2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran danBendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

Pembukuan BPKAD tanggal 31 Juni 2014.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/64/KUM/2011 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2011 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 11 Pebruari2011.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/87/KUM/2012 tentangPenetapan Dana Bergulir Tanopa Bunga APBD TA 2012 untukPengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani tanggal 17 Pebruari2012.Keputusan Bupati Batola No.: 188.45/27/KUM/2013 tentangPenetapan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan PupukBersubsidi

Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut, dibeli dari IMRAN (masukdalam daftar pencarian orang/ DPO) dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu) perekor ; Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai

Tim Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matiyakni Kurakura Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) tidak memilik

Hal ini dikarenakan pemberhentian hakhak anggota DPRDKabupaten Banjar An.Muaddin di dasarkan pada Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014 yang mulaiberlaku sejak ditetapbkan pada tanggal 1 Nopember 2012 dan SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal

Sehubungan dengan hal tersebut, makapemberhentian hak protokoler dan keuangan Anggota DPRD An.Muaddinberlaku sejak ditetapbkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktuhalaman 13 dari 36 Putusan No : 37/TUN/2013/PTUN.BJMAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar MasaJabatan Tahun 20092014.4.

Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 dibuat dalamrangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 20092014.

Sebagai langkah pengendalian, maka dibuat SuratSekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013Perihal Pemberhentian HakHak Anggota DPRD Kabupaten Banjar An.Muaddin tertanggal 17 Juli 2013 yang didasarkan pada KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/ 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 20092014Bahwa berdasarkan apaapa yang telah dikemukakan diatas baik dalampokok pekara, maka Tergugat

Fotocopy sesuaidengan asli Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor188.44/0519/KUM/2012 tentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupaten Banjar Masa JabatanTahun 20092014 tanggal 1Nopember 2012.7.7.7: Fotocopy sesuaidengan fotocopy Surat MenteriDalam Negeri Nomor : 160/3385/SJ tertanggal 27 Juni 2013 hal :Penjelasan HakHak AnggotaDPRD yang mengundurkan diri,ditujukan kepada 1. Gubernur, 2.Bupati/Walikota di SeluruhIndonesia.

sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulBahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulAhli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran jenisjenis

adalah mempunyai ;Menimbang, bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait denganpengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa dan sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tul7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dandiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni jenis

P66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi Bahwa sistem kerja Penatausahaan Hasil Hutan melalui sistemOnline (SIPUHH Online) yaitu) SIPUHH mencatat danmelaporkan secara elektronik seluruh rangkaian pelaksanaanpenatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi,penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pengangkutan

Dan berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 hak akses dapat ditutupsementara dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaranpenatausahaan hasil hutan, belum terpenuhinya kewajibanPNBP, atau adanya permintaan pihak lain yang dapatdipertanggungjawabka Dy dari 49 putusan No. 44Terhadap ketePattgartWRIP4eSebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;2. Ahli Teguh Yuwono,S.Hut.

Sesuai PermenlhkNomor P85 /Menthk/Setjen /Kum.1/ 11/2016 joP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, kayu olahan tersebutdilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan atau Nota AngkutanLanjutan, namun dibatasi untuk jenisjenis berikut ini: jati,mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri,durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi,kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu,sawit, sawo, sukun, trembesi,

Bahwa untuk kayu olahan dari pohon yang tumbuh alamisebelum terbitnya alas hak atas tanah /menjadi hutan haksesuai pasal 4 ayat 4 Permenlhk Nomor P.85/Menlthk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan. Kayu Budidaya vang, Berasal dari Hutan Hakmengacu pada KteAtuatePerhenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan di Hutan Alam).

Sukses Etam Raya Nomor :522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 adalahpenerapan ketentuan PermenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016, khususnya pasal 15 tentangPenetapan TPTKO;Bahwa berdasarkan pasal 15 PermenLHK P43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, dan Izin PenetapanTPTKO Nomor : 522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur diatur bahwa

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sofyan Ahmad Kum bin Adrian Ahmad Kum) terhadap Penggugat (Sela Hasan binti Hasan Akili);

4.

Menetapkan anak bernama Adnan Ahmad Kum, umur 1 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00(empat ratus enam riburupiah);

Maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Adnan Ahmad Kum merupakan anakkandung dari Penggugat dengan Tergugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, alat bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugatbertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO.

Berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwadalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Adnan Ahmad Kum lahir pada tanggal 04 Maret 2019;Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian.

pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.Ahli menerangkan bahwa, Dapat Ahli terangkan bahwa yang berhak dandapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan pasal 67 PPNo 06 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan Hutan adalah pemegang izin antara lain Badan UsahaMilik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebutdijelaskan kembali dalam PermenLHK NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yaitu pemegang izin adalahpemegang IUPHHKHA/IUPHHKRE/IPPKH/ IPHHK/IPK dan ijin lainyayang sah sesuai ketentuan peraturaan perundang undangan yangberlaku.Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alamdisebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan

Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam,yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yangselanjutnya disebut SIPUHH adalah Sistem informasi berbasis web yangdigunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronikdalam penatausahaan hasil hutan.

Ahli menerangkan bahwa, Bentuk Fisik Dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (GKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalamformat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan secaraElektronik (eSKSHHK Olahan) sesuai dengan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam.

.1/1/2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan danGanti Rugi Tegakan adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.64/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2017), sebesar : Kelompok Jenis Meranti : (Harga Patokan x Tarif x Volume x 2 )= 810.000, x 10 % x ( 8,9521 x 2) = Rp. 1.450.240,20.

Hut Bin LA UNGE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan kayu;Bahwa terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamdalam ketentuan Point 27 Kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih; Bahwa prosedur pengangkutan Kayu Olahan

diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam dalam Pasal 11 ayat (1)disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikanhasil hutan kayu dilengkapi secara bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwaSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, digunakanuntuk menyertai pengangkutan

.1/6/2018 tentang Penetapan JenisTumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun penetapan tersebutdiubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentangPenetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Berdasarkanhal tersebut, penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayujenis ulin (Eusideroxylon zwagen) mengacu pada

Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHkK) tanpa ada pembatasan jenis kayu baik dariHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm2.kelompok jenis kayu Meranti, kelompok Rimba Campuran maupunkelompok kayu Indah dan kelompok kayu Indah II;Bahwa dokumen angkutan hasil hutan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasilhutan terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam BAB IIIPENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Hut Bin PODO (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keahlian ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian HasilHutan;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm Bahwa sesual dengan PermenLHK No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan Bab Pasal 1Angka 4 pengertian Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlahdan volume/berat dari hasil hutan dan untuk Pengujian Hasil HutanBab pasal 1 angka 5

Hasil HutanKayu (SKSHHk):Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2021/PN MpwBahwa berdasarkan Pasal 1 angka (29) Peraturan Pemerintah Nomor : 6tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan, serta Pemanfaatan Hutan, yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

untuk melindungi hasil hutan kayu Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan setelahmembayar lunas Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa terhadap kepemilikan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

ternadap kepemilikan kayu bulatberjenis kelompok rimba campuran sejumlah 200 (dua ratus) batang atausama dengan volume 27,74 m* yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan danPeraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.64/MenLHK/Setjen/Kum

.1/1/2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti RugiTegakan adalah sebagai berikut : Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan) sebesar:Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2021/PN MpwRp.500.000 x 10% x 27,74 m* = Rp.1.387.000,00

(dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat meter kubik) yang dilakukan olehTerdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugiannegara tersebut meliputi: Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan

., BinMUHAMMAD SALEH (mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Selatan pada 6 Januari 2009 sampai dengan bulanApril 2010) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.821.22/0101BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009 dan sebagai Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010 bersamasama dengan H.

Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan Rp. 7.000.000.000,keolahragaan sebesar Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

Surat Keputusan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdr. Drs. H. A. FAUZAN SALEH, M.Ag., sebagaiKuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan KerjaPerangkat Daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) TahunAnggaran 2010;Surat Keputusan No. 188.44/09/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdri.

No. 1299 K/Pid.Sus/2015KUM/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/07/KUM/2009tentang Penunjukan Sdr. Drs.

tersebut didapatkan dari terdakwa (TokoViktori) sebanyak 10 ekor dan dari saksi GO MARNEX GOLIAT (diajukan dalamberkas perkara terpisah) sebanyak 18 ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang digunakan sehingga satwaBurung Cendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukanpengawetan adalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunanyang tajam pada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannyaterbatas (endemik).Dapat ahli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Dapat ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa memiliki lampiran jenisjenis

Sus/2018/PN TulMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis burung cenderawasih kecil (paradisaea minor).Dapat ahli jelaskan bahwa ciriciri knusus dari burung cenderawasikecil (paradisaea

supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, dan memiliki adalahmempunyai ;Menimbang bahwa aturan yang mengatur tentang atau terkait denganpengawetan tumbuhan dan hewan yakni Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa dan sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dandiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnva terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinya dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnya terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinva dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

di Kel Kayumerah Kec Limboto Kab Gorontalotepatnya di jalan menuju kerumahnya.Bahwa Pencurian dan Penipuan yang Saksi maksud adalah terdakwa telahmerampas/mengambil sepeda motor milik BERLIANA MAKU yang saat itudikendarai oleh Saksi dengan mengatas namakan Debkolector dari salah satupembiayaan yang bertugas akan menarik Sepeda motor tersebut, akan tetapisepeda motor itu tidak dimasukan dalam perusahaan pembiayaan namunhanya digadaikan / dijual Kembali kepada seorang penampung/penadah yaituENGKI KUM

motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlihatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yangkemudian dirampas/diambil oleh Terdakwa akan tetapi TNKB (plat nornor)sudah diganti/palsu ;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat dariperistiwa tersebut karena yang mengetahuinya adalah BERLIANA MAKU (lbuHalaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN LboSaksi).Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;Saksi ENGKI KUM

dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satujuta tiga ratusribu rupiah).Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadaENGKI KUM, Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) yang asli dilepasoleh Terdakwa untuk menghindari teman sesama Debtcollector lainya.Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlinatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang ditarik/diambil oleh Terdakwa daritangan REFAGIL HASAN

BONCHUL KOO Presiden Direktur Kum Sung Ind. Co. Ltdberkedudukan di 1257 SimyoRi lEunjinMyeon, Nonsan City,Chungnam, Korea, menyatakan pada tahun 2002 PT. AsianaTechnologies Lestary yang dipimpin Poltak Sitinjak telah bertindaksebagai Importir atas produk Hydraulic Slide Trash Removing Systemuntuk proyek Dinoyo Canal Pumping Station Project, Surabaya,Indonesia;Bahwa atas dasar isi Replik gugatan Terdakwa Ir.

BON CHUL KOO PresidenDirektur Kum Sung Ind. Co. Ltd Nansan City, Chungnam, Korea adalah tidaksesuai dengan fakta;Bahwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap saksi pelapor PoltakSitinjak tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hal ini dapat saksi PelaporPoltak Sitinjak buktikan yaitu : Surat Kesaksian (Letter of Testimony) dariAriko Enterprise Ltd yang ditandatangani K.J.

BON CHULKOO Presiden Direktur Perusahaan Kum Sung Ind. Co. Korea Selatan, olehkarenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Terdakwa Ir. Harsusanto,MM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapiperbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana/ tindak pidana(Ontslaag Van Alle Rechts Ver Volging) sehingga dengan pertimbanganMajelis Hakim secara AMBTSHALVEtersebut Terdakwa Ir.

BON CHUL KOO(Presiden Direktur Perusahaan Kum Sung Ind. Co Ltd, Korea Selatan),maka dengan demikian perobuatan Terdakwa IR. Harsusanto, MM.