Putusan Nomor :206/Pdt.G/2021/PN.AmpPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keteranganuntuk melakukan perceraian nomor : 60/Kk.18.5.1/Pw.01/04/2021 yangditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Karangasem, sehingga syarat untuk mengajukanperceraian untuk Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang

UmumSebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin ;Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukanpelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktorfaktor yangmendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu ;Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) KeputusanNomor: 01/BAPEK/1998 menyebutkan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulismelalui saluran hirarki dengan memuat alasanalasan dari keberatan itusecara lengkap;(3) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima keputusan hukuman

BahwaKutipan Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipilyang menerangkan tentang adanya peristiwa kelahiran seseorang dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, diterangkan bahwa perubahan nama,tanggal lahir serta identitas yang tertuang dalam Akta Pencatatan Sipil dilakukanberdasarkan Penetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang diajukan Pemohon

Huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing) dalam mengajukanCerai Gugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil dan untuk tertibnya administrasi pegawai, maka sesuai dengan maksudPasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang diamandemen denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang

mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukansengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentangdomisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipundemikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati danmendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 KompilasiHukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

nnn nnn nnn nnn nnninnnne nm nnminnm nnn nmmnmmnnf. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; g. adanya perampingan organisasi pemerintah ; h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau ; i. halhal lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangSTII xeeocee ens ate coreneenarane nanan nianaaerirsai senna mnneamineenietnPasal 7 A Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat

maka PengadilanNegeri Kefamenanu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkankepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TimorTengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan resmipenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapatdilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama anak pertamadan nama anak kedua pemohon dalam dokumen anakanak pemohon yangsebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang

tanah pecatu tersebut, karenatanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdiperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakanasset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari ParaPenggugat;Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqgou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunmemiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikansebagai gugatan yang cacat formil.

tanah pecatu tersebut olehPemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat DesaGelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdan bukan milik dari ParaPenggugat; =+2s Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat Il (gemis aanhoeda nigheid) dalamperkara agou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasaiataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal 02

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal

Sehingga ObjekSengketa secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 252 PPNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negerl Sipilyang mengatur bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Merujuk pada redaksi pasal tersebut menyatakan PemberhentianPenggugat harus dilakukan oleh Tergugat pada akhir bulanterhitung sejak Putusan Pengadilan

Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan olehTergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan, dan payung hukum (umbrella act) Pasal 252PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari Keputusan a quo sendiri sebagaimana telahdisebutkan di atas, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quodinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KEPUTUSAN TERGUGATDALAM MENGAMBIL TINDAKAN TERKESAN DISKRIMINATIF DANBERTENTANGAN

Putusan Nomor 0048/Padt.G/2017/PA.LKBahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 248/BKDLK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, yang dibuatdan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yangselanjutnya setelah diteliti oleh Majelis, kemudian surat tersebut dilampirkandalam berkas;Bahwa perkara ini tidak

Kutipan AkteKelahiran No 3069/JB/1981 tertanggal 16 Juli 1981 adalah anak biologis dari ParaPenggugat;Menimbang, bahwa meskipun benar anak tersebut telah dinyatakan anakbiologis dari Para Penggugat akan tetapi tidak serta merta petitum angka 2 bisadikabulkan seluruhnya dengan alasan :bahwa benar antara Para penggugat telah melakukan penikahan berdasarkansurat nikah keuskupan agung Jakarta (vide bukti P5), akan tetapi perkawinantersebut belum/tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Pejabat pencatatan sipil membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud padahuruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil;Menimbang bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il tahun 2004 hal 106 dinyatakan bahwaPermohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeriadalah sebagaimana tercantum dalam huruf f Permohonan untukmemperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan dalam perkara

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan NegeriTrenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan danCatatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;9.

bukti, sedangkan materilnya akandipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, telah membuktikanbahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Karimun, dengan demikianperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung BalaiKarimun untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu PesertaTaspen yang menerangkan bahwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilantersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2015/MS.KCMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Keputusan tentangizin perceraian dari atasan, sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (8) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mewajibkan seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian

ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, MajelisHakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon IdanPemohon Il pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memperintahkanPemohon dan Pemohon Il mencatatkan kelahiran anak Pemohon danPemohon Il tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang