Oleh karena buktibukit tersebut berupasurat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yanghanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran olehpejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhisyarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipilyang menerbitkannya.

Penggugat mengajukan kesimpulannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan repliknya,demikian pula Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya, dan mohonagar perkara ini segera diputuskan;Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yangmerupakan halhal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Dengan demikianmaka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Pematangsiantar yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKesehatan Kota Pematangsiantar dan hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan 4Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah

tanah pecatu tersebut, karenatanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdiperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakanasset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari ParaPenggugat;Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqgou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunmemiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikansebagai gugatan yang cacat formil.

tanah pecatu tersebut olehPemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat DesaGelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdan bukan milik dari ParaPenggugat; =+2s Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat Il (gemis aanhoeda nigheid) dalamperkara agou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasaiataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidikdan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosenpegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesibagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipilyang

Putusan Nomor 0048/Padt.G/2017/PA.LKBahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 248/BKDLK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, yang dibuatdan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yangselanjutnya setelah diteliti oleh Majelis, kemudian surat tersebut dilampirkandalam berkas;Bahwa perkara ini tidak

Kutipan AkteKelahiran No 3069/JB/1981 tertanggal 16 Juli 1981 adalah anak biologis dari ParaPenggugat;Menimbang, bahwa meskipun benar anak tersebut telah dinyatakan anakbiologis dari Para Penggugat akan tetapi tidak serta merta petitum angka 2 bisadikabulkan seluruhnya dengan alasan :bahwa benar antara Para penggugat telah melakukan penikahan berdasarkansurat nikah keuskupan agung Jakarta (vide bukti P5), akan tetapi perkawinantersebut belum/tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Pejabat pencatatan sipil membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud padahuruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil;Menimbang bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il tahun 2004 hal 106 dinyatakan bahwaPermohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeriadalah sebagaimana tercantum dalam huruf f Permohonan untukmemperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan dalam perkara

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal 02

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 5145 / 105 / c2 / 87.3tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabatsebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954 / 31 / DPPKAD / 2010tanggal

Sehingga ObjekSengketa secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 252 PPNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negerl Sipilyang mengatur bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Merujuk pada redaksi pasal tersebut menyatakan PemberhentianPenggugat harus dilakukan oleh Tergugat pada akhir bulanterhitung sejak Putusan Pengadilan

Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan olehTergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan, dan payung hukum (umbrella act) Pasal 252PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari Keputusan a quo sendiri sebagaimana telahdisebutkan di atas, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quodinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KEPUTUSAN TERGUGATDALAM MENGAMBIL TINDAKAN TERKESAN DISKRIMINATIF DANBERTENTANGAN

HARI SUTJAHJO, ME selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

HARI SUTJAHJO, MEselaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan NegeriTrenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan danCatatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;9.

bukti, sedangkan materilnya akandipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, telah membuktikanbahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Karimun, dengan demikianperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung BalaiKarimun untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu PesertaTaspen yang menerangkan bahwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangperaturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan AktaNikah):Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telahbermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Kpnketerangan Saksisaksi yang diajukan di depan persidangan oleh Pemohonyaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi, maka terhadap petitum dalamsurat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkankepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malanguntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akta Kematian atas nama SYAHRIL, karena berdasarkan hukum,oleh

ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, MajelisHakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon IdanPemohon Il pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memperintahkanPemohon dan Pemohon Il mencatatkan kelahiran anak Pemohon danPemohon Il tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilantersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2015/MS.KCMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Keputusan tentangizin perceraian dari atasan, sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (8) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mewajibkan seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian

PRemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Bupati Toba Samosir Nomor 033 Tahun 2014tanggal 21 Februari 2014 karena Penggugat tidak melakukanpernikahan yang dicatatkan pada catatan sipil sebab Penggugatditinggal isteri selama 2 (dua) tahun dan sudah melahirkan seoranganak lakilaki atas hubungan gelap dengan lakilaki lain;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha

Putusan No. 010/Pdt.G/ 2018/PA.LKBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 1347/BKPSDMLK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Plt.