Ditemukan 3356 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-02-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 22 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMIR HAMZAH Bin MUHAMAD H. ENGKO
16462
  • NanggerangKecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang TA. 2017 dan TA. 2018 yangtelah dilakukan oleh Auditor dari Inspektorat Kabupaten Sumedang yaituuntuk memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara RepublikIndonesia Resor Sumedang, dalam menetapkan besaran kerugiankeuangan Negara atas penyidikan dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Desa pada DesaHalaman 212 dari 309Putusan No.10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.BdgNaggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran2017 dan 2018, yang manjadi
    (ADD) dan Keuangan Desa Lainnya pada Desa NanggerangKecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang TA. 2017 dan TA. 2018 yangtelah dilakukan oleh Auditor dari Inspektorat Kabupaten Sumedang yaituuntuk memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara RepublikIndonesia Resor Sumedang, dalam menetapkan besaran kerugiankeuangan Negara atas penyidikan dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Desa pada DesaNaggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran2017 dan 2018.Yang manjadi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
8123
  • selesai tanggal 23 Juli 2009 ;Bahwa spesifikasi tiang pancang adalah 25 cm x 25 cm dengan kedalaman21 m sebanyak 198 titik ;e Bahwa MC0 merupakan bagian dari Addendum Kontrak I dalam pekerjaanpembangunan SDN Rangkah IV Kota Surabaya karena satu rangkaiandengan addendum kontrak I ;e Bahwa proses dibuatknya Addendum I khususnya perubahan dari pekerjaanbor pile menjadi tiang pancang sebagaimana tertuang dalam MCO yaituKontraktor PT, Samodra Surya Tehnik mengajukan perubahan pekerjaandari bor pile manjadi
    pancang adalah 25 cm x 25 cm dengan kedalaman 21 m sebanyak198 titik ;Putusan Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Hal 173 dari 336Bahwa MCO merupakan bagian dari Addendum Kontrak I dalam pekerjaanpembangunan SDN Rangkah IV Kota Surabaya karena satu rangkaian dengan addendumkontrak I ;Bahwa proses dibuatknya Addendum I khususnya perubahan dari pekerjaan bor pilemenjadi tiang pancang sebagaimana tertuang dalam MCO yaitu Kontraktor PT, SamodraSurya Tehnik mengajukan perubahan pekerjaan dari bor pile manjadi
Register : 15-01-2013 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 01/TIPIKOR/2013/PTY
Tanggal 18 Februari 2013 — SARJONO BIN KISMOREJO/MINGAN
6436
  • sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus nbu rupiah) tertanggal 6Februari 2009 yang ditandatangani oleh TARMI.1 (satu) lembar Surat Permohonan Manjadi Anggota KOPTANMANGUNAN MANDIRI An.
Register : 28-07-2008 — Putus : 28-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2008/PTUN-BKL.
Tanggal 28 Januari 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS; melawan BUPATI LEBONG dan PT TANSRI MADJID ENERGI
123349
  • Intervensi dalam mengajukan surat permohonanpeningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi telahbertentangan atau tidak sesuai dengan prosedur ataupersyaratan formil maupun substansial sebagaimana telahditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan yangberlaku di bidang pertambangan umum yang menjadiperaturan dasarnya ;Menimbang, bahwa meskipun Surat Permohonan TergugatII Intervensi tersebut telah bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku, namundemikian penilaian tersebut tidak dapat manjadi
Register : 18-11-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 12-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2013/PN Bdg
Tanggal 7 April 2014 — DJAENURI BIN H. ARJUM
7714
  • Trimandiri PerkasaDirekturnya Saeful Mulyana ;Bahwa yang saksi tahu yang manjadi pelaksana dalam Proyek Pembangunan Bronjong TanggulKali Kriyan adalah Terdakwa Djaenuri ;Bahwa uang Rp.300.000.000, tidak ada hubungannya dengan proyek Bronjong Tanggul KaliKriyan ;Bahwa saksi tahu Terdakwa Djaenuri dilapangan mengerjakan proyek Bronjong Tanggul KaliKriyan kesananya saksi tidak tahu ;Saksi Tri Marlina Binti Suparno, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan
Putus : 10-02-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Februari 2012 — TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN (KORUPSI)
78149
  • Bahwa yang manjadi syarat pengajuan bantuan sosial yang diajukanmelalui terdakwa yakni: membuka rekening atas nama panitiapembangunan, Fotocopy Rekening Panitia, Fotocopy KTP Panitia danproposal lengkap diserahkan kepada Terdakwa;. Bahwa proposal dan kelengkapannya tersebut lalu diajukan keGubernur Jawa Tengah Cq. Bapermasdes Propinsi Jawa Tengahmelalui terdakwa, dimana dari desadesa tersebut diajukan 13 (tigabelas) buah proposal, yakni :a.
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
553149
  • pengukuran saat akan dilakukan pemecahan surat dariSertifikat KIM, yang sebagai saksi dari pelawan adalah saksi karena saksi sebagaipenunjuk batas sedangkan juru ukumya dari Badan Pertanahan Nasional adalahRush; Bahwa batasbatas lahan Perusahaan Mas Karimun adalah sebagai berikut : Sebelahbarat jalan mendara, Sebelah Utara PT.Bintang Terang, Sebelah selatan PT.Pripilan, Sebelah Timur jalan Pulau Karimun III; Bahwa Perusahaan Mas Karimun mempunyai karyawan 80 orang, pihak PelawanNG EK SONG sekarang manjadi
Register : 31-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 September 2016 — Drs. RAFAEL ARHAT
8243
  • Negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baikditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Adami Chazawi, hal. 4546);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Samad Bin Tarya (Alm)
5113
  • BPR Mandirancan dalam dua kalitahapan yaitu Tahap Pertama 60 % dan tahap ke dua sebesar 40% namun rincian tahapan danatersebut' saksi tidakmengetahuinya.Bahwa saksi tidak mengetahui tentang realisasi atau penggunaanDana DD maupun ADD tersebut karena saksi diangkat menjadiKetua BPD Desa padabeunghar pada Tanggal 29 Oktober tahun2016, namun setelah saksi diangkat manjadi ketua BPD saksimenanyakan kepada Keapala Desa tentang realisasi anggarandana DD dan ADD tahun 2016 dan menurut kepala Desa Danatersebut
Register : 26-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Pidana Korupsi - ASRAR, SE
16988
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID/2016/PT.DPS
Tanggal 9 Mei 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE Alias TELY
917682
  • Kecualiapabila posisi lubang tersebut secara tibatiba manjadi rata denganpermukaan tanah maka hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaanTerdakwa dan menimbulkan praduga bahwa janganjangan Engeline dikuburkan dalam tanah yang pada saat itu telah rata. Namun dalamperkara ini lubang tersebut masih sama bentuknya dan hanyadiperdalam saja oleh Saksi Agustay Handa May untuk menguburkanjenazah Engeline.
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — I. YOHANNES ELUAY,S.H.; II. Drs. GIDION DODOP, MM.; III. Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.; IV. LUKAS MRA-MRA,S.H. ; V. TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;
205105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pejabat PemerintahDaerah dan Tokoh Masyarakat, kegiatan rapatrapat Alat kelengkapan Dewandan kegiatan Rapatrapat paripurna sebesar Rp3.190.000.000,00 dimaksudselanjutnya disatukan dengan RKA SKPD lainnya oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk Rancangan APBD KabupatenJayapura tahun anggaran 2011 yang setelah diajukan kembali ke DPRDKabupaten Jayapura dan dilakukan pembahasan bersama oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD maka ditetapkan melaluiParipurna DPRD manjadi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1522917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapijika yang dimaksud tanggung jawab diatas adalah tanggungjawabpidana maka manjadi keliru karena tidak dapat dibuktikan denganjelas adanya hubungan secara langsung dan pasti antara diajukannyaHal. 130 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SPP PK sebelum APBD disahkan, dan/atau tidak disalurkannyadanaTPAPD yang diajukan Drs. H. Rahudman Harahap,M.M.
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
8125
  • Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah samaartinya dengan manjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengandemikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negaraadalahsama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnyakeuangan negara;Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara, didalampenjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwakeuangan negara adalah seluruh kekayaan
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
5419
  • Saksi JOKO ADI ; e Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan hilangnya beras milikPerum BULOG di gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Maduradi wilayahKabupaten Pamekasan Madura; e Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara dihadapan penyidikpada tanggal 19 Januari 2015 adalah benar keterangan saksi ;e Bahwa awalnya saksi sebagai sopir Kepala sub Divre Madura, sekira tahun 2000,dan selanjutnya di pindah manjadi SATPAM dikantor SUB Divre, selanjutnyadipindah jadi SATPAM di
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15395
  • Hindong binti Rola) kepada Tergugatyakni TERGUGAT manjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.Dengan demikian Pengadilan Agama berhak dan berwenang menyatakanhibah tersebut batal demi hukum dan atau tidak mengikat dalam perkara aqou sehingga turunan hibah tersebut juga batal demi hukum/tidak mengikat(balik nama sertifikat dan balik nama SPPT yang balik namanyaberdasarkan hibah tersebut);Dengan demikian, eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22,23, dan, 24 yang menyatakan gugatan para
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
29675
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
360206
  • yang berwenang memanggil danmendengar semua pihak yang bersangkutan, dan sepengatahuan Ahli hal semacamitu Sudah cukup sering dilakukan, salah satunya Ahli pernah diminta untuk menjadiahli guna menyelesaikan masalah semacam itu oleh Kanwil Pertanahan di Bali.annem nnnnn Bahwa dalam hal diketahui adanya kesalahan Kanwil Pertanahan ataspenerbitan sebuah sertipikat, maka sertipikat tersebut dapat dibatalkan olehMenteri Agraria selaku atasan pajabat dimaksud bahkan oleh pejabat itu sendiri.Bahwa yang manjadi
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Ktb
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11182
  • Dan pada Tahun2016 ada sebidang Tanah Pak Xxxxx yang atas nama Xxxxxdijualpada Saudara Salim dengan harga Rp. 57.500.000, dan saudariSenimah seharga Rp. 57.500.000, dan Tahun 2017 Tanah sudariXxxxxdi Jual kepada Fifi dengan Harga lebih dari Rp. 120.000.000;Bahwa saksi Mengetahui Uang tersebut di gunakan Investasi di AreaKalimantan;Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 manjadi saksi dalam proses JualBeli Tanah tersebut;Bahwa saksi mengetahui masih ada tanah Pak Xxxxx di daerah jawatersebut;Bahwa saksi mengetahui
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
10038
  • alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu. memperhatikan tujuanpemidanaan yakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atasperbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikantingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudianhari manjadi