RIFAN (Pelapor), sudah jelas dan terangbahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyatabukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatas jelas adalahperkara keperdataan tentang sengketa kepemilikan hak yang dalamamar putusannya dengan tegas dan gamblang sebagai berikut :Menyatakan Penggugat sebai Pemilik Sah atas Kepemilikan TanahSeluas 80 M? atas pethok D (Induk), No. 1948 atas nama H. Rifanbertembat tinggal di Jalan Beji No. 37 RT. 02, RW.04 Kel. PakalKota Surabaya No.

Ekawati kepada Penggugat telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat s/d Turut Tergugat Illuntuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang berkekuatanhukum tetap;Dalam hal ini Pemohon untuk mendapatkan rasa keadilan dankepastian hukum maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeriuntuk menyatakan perbuatan Pemohon sebagai Tersangka tidakterdapat cukup bukti atau peristiwa antara Pemohon selaku Terlapordan Pelapor bukan merupakan tindak pidana adalah perkarakeperdataan tentang sengketa

kepemilikan hak sehinggaPenyidikannya harus dihentikan demi hukum oleh Termohon.Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon juga kepadaKetua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum danmemerinatahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan SuratHalaman 13 Putusan No.45/Praper/2019/PN.Sby.Ketetapan Perintah Penghentian Penyidikan dan dengan segera memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum, Pemohon ataukeluarganya sejak putusan ini diucapkan dan/atau mendapatkansalinan putusan setelahnya.

DARI STATUS DARI SAKSI MENJADITERSANGKA, ditetapkan di Surabaya pada Tanggal 4 November 2019 adalahCacat Hukum dan tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon, menurut Hakim beralasanhukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang memintakan Menyatakanperbuatan Pemohon sebagai Tersangka tidak terdapat cukup bukti atauperistiwa antara Pemohon selaku Terlapor dan Pelapor bukan merupakan tindakpidana adalah perkara keperdataan tentang sengketa

kepemilikan hakHalaman 43 Putusan No.45/Praper/2019/PN.Sby.sehingga Penyidikannya harus dihentikan demi hukum oleh Termohon, berlasanhukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 3 memintakan agar Menghukum danmemerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Surat KetetapanPerintah Penghentian Penyidikan dan dengan segera memberitahukan hal itukepada Penuntut umum, Pemohon atau keluarganya sejak putusan inidiucapkan dan/atau mendapatkan salinan putusan setelahnya, beralasanhukumuntuk dikabulkan

Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor: 15 K/TUN/2019, tanggal 11 Februari 2019, yang tidak menyangkut sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa tetapi hanya mengenai prosedur-administratif penerbitan sertifikat masuk dan menguasai tanah obyek sengketa dengan jalan beraktifitas dan menanam papan nama /Plang yang bertuliskan tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa adalah

perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 Juli 2012dan akta surat pelepasan hak dengan ganti rugi nomor 114/W/VII/KN/TT/2012tanggal 25 Juli 2012, dan telah pula terbit sertifikat atas nama Arius Gulo(tergugat 1) di atas tanah tersebut, yang selanjutnya perbuatan para tergugattersebut dikwalifisir para penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;14Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan denganseksama pokok gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat pokok gugatan ini adalah sengketa

kepemilikan atas tanah objekperkara, sengketa mana yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata,sehingga terlebih dahulu sengketa kepemilikan tersebut harus diputuskan olehPengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam lingkup peradilan umum dan setelahsengketa kepemilikan diputuskan oleh peradilan umum, maka tentang keputusan(sertifikat kepemilikan) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahanegara berkaitan dengan sengketa kepemilikan tersebut, lebih lanjut diajukan keperadilan tata usaha negara

;Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan Putusan MARI No.140.K/TUN/2003 tertanggal 8 Oktober 2003 dan Putusan MARI No.88.K/TUN/1993tertanggal 7 September 1994 yang kaedah hukumnya pada pokoknyamenyebutkan bahwa walaupun objek gugatan yang diajukan adalah Keputusanyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara, namun apabiladidalamnya terkandung sengketa kepemilikan yang masuk dalam lingkup hukumperdata, maka terlebih dahulu gugatan sengketa kepemilikan tersebut harusdiputuskan oleh

Peradilan Umum yang berwenang mengadili perkara perdata ;Menimbang, bahwa kaedah hukum Putusan MARI tersebut diatas,menyangkut tanah objek perkara yang telah memiliki sertifikat kepemilikanyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi didalamnya terkandung sengketa kepemilikan, dimana para Penggugatmendalilkan objek perkaranya adalah tanah milik para penggugat yang telahberalih menjadi milik para tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugatadalah

sudah pada tempatnya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri TebingTinggi dalam ruang lingkup peradilan umum, dengan dasar hukum bahwa pokokHal. 15 dari 17 hal Putusan Sela No.20/Pdt.G/2013/PN.TTDgugatan para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah objekperkara dan bukan terhadap Keputusan (sertifikat kepemilikan) yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga lingkup gugatannyaadalah termasuk ruang lingkup hukum perdata, dimana menurut ketentuan Pasal50 UU RI

. : 09/Pdt.HT/Eks/2016/PN.Plg tanggal 26 Februari 2016 sampai sengketa kepemilikan atas tanah tersebut selesai menurut hukum;4.Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah),-5.Menolak perlawanan para Pelawan selain dan selebihnya;

tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.Cj karena sengketa perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara yang1011berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Pengganti HakMiik No. 279/Ciherang. yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha untukmemeriksa dan mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Negeri Cianjur ;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil yang dikemukakan kedua belah pihakbahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tentang sengketa

kepemilikan sebidang tanahdan rumah (Sertifikat Hak Milik No. 279/ Ciherang) oleh Tergugat I, II, III, IV, V ;Menimbang, bahwa mengenai sengketa kepemilikan Hak Milik sebidang tanah danrumah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah akan membawaakibat / konsekuensi hukum atas suratsurat Keputusan badan Pertanahan Nasional sebagaidasar penerbitan sertifikatsertifikat tanah, oleh karena itu mengenai masalah suratsuratKeputusan Badan Pertanahan

Nasional sebagai dasar penerbitan sertifikat hanyalah suatuakibat hukum dari sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka halhal tersebut akan diperiksasesuai kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa dengan demikian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjursebagai penyelenggara administrasi negara dalam kaitannya dengan sertifikatsertifikat tanahyang diterbitkannya merupakan pelaksanaan dari tugastugasnya termasuk terbitnyaSertifikat Hak Milik No. 279/ Ciherang, maka sehubungan dengan alasan tersebut

kepemilikan hak atas tanah persil (kebun / sawah), apakah milikTerdakwa ataukah milik Saksi Pelapor ?

7).Bahwa dari sengketa kepemilikan hak antara Terdakwa dengan Saksi Pelaportersebut, berkenaan dengan Obyek sengketa tanah (Sawah / Kebun)termaksud, haruslah dibuktikan melalui jalur perkara perdata, bukan dengancara menyelesaikan jalur perkara pidana in casu tidak berdasar hukum untukditerapkan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP termaksud.

Sehinggadisinilah letak kesalahan penerapan yang dilakukan oleh judex facti, karenamenjatuhkan putusan pemidanaan yang seharusnya adalah putusan Ontslagvan rechtsvervolging (melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum), sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP / UU No.8 Tahun 1981,bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah terbukti faktanya,akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana / delik, karenamenyangkut masalah perdata sengketa kepemilikan hak atas tanah (kebun

ALASAN KASASI4 (KEEMPAT) :eS Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare No.205/Pid.B/2009/PN.Parepare, tanggal 19 Januari 2010, adalah salah menerapkan hukumataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang berkenaandengan sengketa kepemilikan hak antara Terdakwa (NURJAN BIN IDRIS)dengan Saksi Pelapor (Hj.JIRAH).HAKIM AGUNG YANG TERHORMATweneneee= Bahwa dengan bertolak

Bahwa dari sengketa kepemilikan hak antara Terdakwa dengan SaksiPelapor tersebut, berkenaan dengan Obyek sengketa tanah (Sawah /Kebun) termaksud, haruslah dibuktikan melalui jalur perkara perdata,bukan dengan cara menyelesaikan jalur perkara pidana in casu tidakberdasar hukum untuk diterapkan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1)KUHP termaksud.

menilai Eksepsi Terlawan II/Pembandingtersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengutipSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2016 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada butir C.9 dinyatakan bahwaSengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakankewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa

kepemilikan tersebut timbulakibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli warisdengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat daritransaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakankewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadiliMenimbang, bahwa dalam perkara a quo sengketa kepemilikan yangtimbul antara Pelawan dan para Terlawan adalah merupakan akibat dari transaksipertama yakni transaksi antara ahli waris dengan Pelawan sebagai Pembeli, olehkarena itu perkara a quo adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.Dengan demikian eksepsi

kepemilikan Hak Atas Tanah antara Aspian Samsu danReza Pribadi dengan Aji Indrawati ;3.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan Hak atas Tanahbukanlah merupakan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Aspian Samsudan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasar hukum atau tidak,sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah objek sengketadengan Aji Indrawati

Kepemilikan Hak Atas Tanah antara AspianSamsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawawti karena masingmasing mempunyai alashak yang sama ;6.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan Hak atas tanahini bukanlah merupakan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidakdapat dinilai apakah hubungan hukum antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengantanah obyek sengketa telah berdasar hukum atau tidak atas tanah objek sengketa denganAji Indrawawi telah berdasar hukum atau tidak

Kepemilikan Hak Atas Tanah yakni sengketa kepemilikan hak atastanah Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati ;3.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan Hak atas Tanahbukanlah merupakan Kompentensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadili, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antaraAspian Samsu dan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasar hukum atautidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum

Kepemilikan Hak Atas Tanah antara AspianSamsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawawti karena masingmasing mempunyai alashak yang sama ;6.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan Hak AtasTanah ini bukanlah merupakan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehinggatidak dapat dinilai apakah hubungan hukum antara Aspian Samsu dan Reza Pribadidengan tanah obyek sengketa telah berdasar hukum atau tidak, sebaliknya juga tidakdapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah objek

kepemilikan hak atas tanah antara Aspian Samsu dan RezaPribadi dengan Aji Indrawati;Bahwa persoalan sengketa Hak Keperdataan mengenai sengketa kepemilikan HakAtas Tanah bukanlah merupakan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Untukmemeriksa dan mengadili maka dengan demikian gugatan penggugat harusdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima (NietOntvankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensiabsolute, namun Majelis Hakim secara

kepemilikan bidang tanah antara saksiIMAR ( korban ) dan Terdakwa ST.

kepemilikan pada prinsipnya tidakdapat dialihnkan haknya kepada pihak lain namun harus adapengajuan pemblokiran dari pihak yang berkepentingan danberdasarkan sita eksekusi dari hakim yang menangani perkaratersebut.Bahwa bidang tanah yang sedang dalam proses di PeradilanPerdata karena terjadi sengketa kepemilikan pada prinsipnya tidakdapat dialinkan haknya kepada pihak lain berdasarkan PeraturanKepala BPN nomor 3 Tahun 1997 sesuai Pasal 126 Ayat 1,2,3.Bahwa berkaitan dengan perkara ini seharusnya

Bahwa obyek jual beli sedang dalam proses perkara perdata(sengketa kepemilikan) maka akta jual beli yang diterbitkan olehNotaris / PPAT cacat hukum apabila pihak penjual kalah dalamberperkara. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) huruf e PP24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hal tersebut adalahdomainnya Notaris / PPAT dalam pembuatan Akta jual beli jikapersyaratannya benar.

Bahwa bidang tanah yang sedang dalam proses di PeradilanPerdata karena terjadi sengketa kepemilikan pada prinsipnya tidakdapat dialihnkan haknya kepada pihak lain namun harus adapengajuan pemblokiran dari pihak yang berkepentingan danberdasarkan sita eksekusi dari hakim yang menangani perkaratersebut.

Multi Harapan Utama bermasalah dan berperkara di bidang hukum;Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat sudah memahamidan mengerti dengan sangat jelas bahwa yang menjadi pokok persoalan dalamperkara ini adalah mengenai sengketa hak keperdataan menyangkut persoalansengketa kepemilikan hak atas tanah yakni sengketa kepemilikan hak atas tanahantara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati;.

Bahwa persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa kepemilikan hak atastanah bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadili, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukumantara Aspian samsu dan Reza Pribadi dengan tanah objek sengketa telah berdasarhukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukumatas tanah objek sengketa dengan Aji Indrawati telah berdasar hukum atau tidak;Bahwa sebagai bukti nyata adanya sengketa kepemilikan

Kepemilikan Hak Atas Tanahantara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati karena masingmasingmempunyai alas hak yang sama;Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa kepemilikan hak atastanah ini bukanlah merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehinggatidak dapat dinilai apakah hubungan hukum antara Aspian Samsu dan Reza Pribadidengan tanah objek sengketa telah berdasar hukum atau tidak atas tanah objeksengketa dengan Aji Indrawawi telah berdasar hukum atau tidak;

kepemilikan hak atas tanah yang bukan merupakan kompetensiAbsolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya makadengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolakatau. setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2013/ PTUNSMD. tanggal 16Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Mengabulkan

kepemilikan, maka seharusnya dengan tegasmenolak memberikan pengesahan dengan menandatanganinya sebagai Pejabat TataUsaha Negara, akan tetapi malah memberikan tanda tangan pengesahan sehinggadengan demikian maka sebagai Pejabat Tata Usaha Negara jelasjelas melanggarAsas Kecermatan, terhadap alasan diatas maka jelasjelas maka perbuatanTermohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding adalah merupakan tindakan hukumTata Usaha Negara maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindauntuk, memeriksa,

Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi, Perum Perumnas, sebagai pihak yang berhak atas uang ganti rugi/ consignatie sebesar Rp. 1.097.258.400,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), atas tanah sengketa kepemilikan seluas 708 M2 sesuai data inventarisasi Peta 308 nomor urut 3, terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dititipkan/ di-consignatie-kan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan

Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyerahkan uang ganti rugi/ consignatie sebesar Rp. 1.097.258.400,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), atas tanah sengketa kepemilikan seluas 708 M2 sesuai data inventarisasi Peta 308 nomor urut 3, terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dititipkan/ di-consignatie-kan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

kepemilikan seluas 708 M2 sesuai datainventarisasi Peta 308 nomor urut 3, terletak di Pondok Kopi, Kecamatan DurenSawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2009 Nomor : 12/CONS/2009/PN.Jkt.Tim.jo.

kepemilikan seluas 708 M2sesuai data inventarisasi Peta 308 nomor urut 3, terletak di Pondok Kopi,Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dititipkan/ diHal. 45 dari 89 Hal Put.

No. 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim.48g Surat Keterangan Lurah Pondok Kopi Nomor : 826/1.711.1 tanggal 27 Agustus2004 ;IVVvVIVIVItlAtau:48Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi, Perum Perumnas, sebagai pihakyang berhak atas uang ganti rugi/ consignatie sebesar Rp. 1.097.258.400, (satumilyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratusrupiah), atas tanah sengketa kepemilikan seluas 708 M2 sesuai datainventarisasi

No. 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim.54Il.54Bahwa karena yang dipermasalahkan adalah mengenai sengketa kepemilikan tanahantara Penggugat dan Tergugat I atau siapa pemilik tanah sesungguhnya yang berhakmenerima pembayaran uang ganti rugi, maka tidak relevan apabila gugatan jugaditujukan kepada Tergugat II.

kepemilikan tanah antaraPenggugat dengan Tergugat I.Berdasarkan alasanalasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara aquo berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :Hal. 59 dari 89 Hal Put.

yang berasal dari Sastradiwirja yangbelum selesai dibagi waris, dan kedudukan Penggugat masuk dalamkategori transaksi pertama yang menurut Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaantugas bagi pengadilan menyebutkan sengketa hak milik sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenanganPengadilan Agama sepanjang sengketa

kepemilikan tersebut timbul akibatdari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli warisdengan pihak lain dan dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibatdari transaksi Kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebutmerupakan kewenangan peradilan umum memutus dan mengadilisehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, makatepat Judex Facti menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan

pembangunan pabrik pengolahan danpemurnian biji bauksit beserta fasilitas pendukung lainnya atas nama PT.Well Harvest Winning Aluminia Refinery.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi), yang padapokoknya sebagai berikut :Eksepsi Mengenai Tentang Terjadinya Sengketa

Kepemilikan yangmenjadi kewenangan relatif pengadilan Negeri.1.

relevan atau tidak memiliki dasar hukum,terlebih lagi apabila sampai dicaricari atau) mengadaada makakeberatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keberatan (eksepsi)Penasehat Hukum terdakwa, ternyata Penasehat Hukum terdakwa tidakmempermasalahkan mengenai kewenangan mengadili akan tetapimenyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak dapat diterima dengan alasanalasan yang padapokoknya sebagai berikut:Tentang Terjadinya Sengketa

Kepemilikan yang menjadi kewenanganrelatif pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkanperbuatan terdakwa memagar tanah milik PT.

WHW AR sehingga menurutPenasehat Hukum terdakwa, telah terjadi sengketa kepemilikan yangmenjadi wilayah hukum Perdata bukan wilayah hukum pidana;Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukumterdakwa tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikutMenimbang bahwa tentang telah terjadinya sengketa kepemilikanantara terdakwa dengan PT WHW AR bahwa terhadap hal ini majelishakim menghargai pendapat atau keberatan Penasehat hukum terdakwatersebut, namun pendapat dan keberatan penasehat

Derden verzet serupa akibat perbuatan hukum salah seorangahli waris dapat dikabulkan.Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama6sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat daritransaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli warisdengan pihak lain.Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat daritransaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikantersebut

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal590 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperadilan agama merupakan kewenangan pengadilan agamasepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat daritransaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli warisdengan pihak lain.Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksikedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebutmerupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus danmengadili.D.

Sengketa kepemilikan terkait dengan Risalah Lelang Nomor1158/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dalam Perkara Perdata Nomor205/Pdt.G/2014/PN.Mlg;b. Gugatan perbuatan melawan hukum terkait perbuatan Tergugatmengumumkan pembatalan dan pernyataan tidak berlakunya atasSertipikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 135tersebut yaitu perkara perdata Nomor 227/Pdt.G/2014/PN.Mlg;5.

kepemilikan yangmerupakan kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum ic.Pengadilan Negeri Malang;Sesuai dengan dalildalil posita gugatan Penggugat pada bagian E, tentangDasar Hukum Gugatan, poin 4 yang secara substantif Penggugatmenyatakan tentang adanya sengketa kepemilikan objek bidang tanahantara Penggugat i.c.

Penggugat a quo) kepada Pemegang Lelang;Demikian maka untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas tanahtersebut merupakan kewenangan/kompetensi abso/ut peradilan Umum i.c.Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 404 K/TUN/2016Pengadilan Negeri Malang bukan kewenangan peradilan Tata UsahaNegara i.c.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas Objek Sengketa dikeluarkan olehTergugat atas dasar adanya hasil pemeriksaan badan peradilan yakniberdasar eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan dan berdasar lelangeksekusi sehingga jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidakberwenang untuk memeriksa perkara ini ;Eksepsi Kewenangan Absolut Adanya Sengketa Kepemilikan Tanah (ObjekSengketa) ;5.

Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalammengadili masalah sengketa kepemilikan (keperdataan) karena merupakankewenangan dari Pengadilan Negeri juga dikuatkan dengan adanyaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, Putusan MARI Nomor 88 K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 dan Putusan MARI Nomor 154 PK/TUN/2010tanggal 10 Januari 2011 ;12.

TAJANG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya sengketa kepemilikan tanah antara DAIYAH binti SETTABEdan SUPARDI bin PATTOLA sebagai Para Penggugat sertaHJ.KAMARIYAH, BARDIN Alias BARE, S Y A, dan MUSA sebagaiPara Tergugat;Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Salomettie Desa TaboTaboKecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan;Bahwa sengketa kepemilikan tanah tersebut terjadi sejak lama padatahun

ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya sengketa kepemilikan tanah antara DAIYAH binti SETTABEdan SUPARDI bin PATTOLA sebagai Para Penggugat sertaHJ.KAMARIYAH, BARDIN Alias BARE, S Y A, dan MUSA sebagaiPara Tergugat;Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Salomettie Desa TaboTaboKecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan;Bahwa masalah sengketa kepemilikan tanah tersebut terjadi sejaklama

Saksi SALEWANGENG dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya sengketa kepemilikan tanah antara DAIYAH binti SETTABEdan SUPARDI bin PATTOLA sebagai Para Penggugat sertaHJ.KAMARIYAH, BARDIN Alias BARE, S Y A, dan MUSA sebagaiPara Tergugat;Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Salomettie Desa TaboTaboKecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan;Bahwa masalah sengketa kepemilikan tanah tersebut terjadi

Saksi SYAMSUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya sengketa kepemilikan tanah antara DAIYAH binti SETTABEdan SUPARDI bin PATTOLA sebagai Para Penggugat sertaHJ.KAMARIYAH, BARDIN Alias BARE, S Y A, dan MUSA sebagaiPara Tergugat; Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Salomettie Desa TaboTaboKecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan; Bahwa masalah sengketa kepemilikan tanah tersebut terjadi

Saksi MUHAMMAD DARWIS, S.Ag, dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan denganadanya sengketa kepemilikan tanah antara DAIYAH binti SETTABEdan SUPARDI bin PATTOLA sebagai Para Penggugat sertaHJ.KAMARIYAH, BARDIN Alias BARE, S I Y A, dan MUSA sebagaiPara Tergugat; Bahwa tanah yang dimaksud terletak di Salomettie Desa TaboTaboKecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan; Bahwa masalah sengketa kepemilikan tanah

kepemilikan tersebut timbulakibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli vwarisdengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat daritransaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakankewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili,Bahwa mengacu kepada pasal 50 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 ayat(2) dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun2016 yang memuat kaidah hukum tersebut di atas dan kalau dikaitkan denganperkara a quo jelas sekali bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh paraTergugat/Terbanding maka sangat jelas

Bahwa Yurisprudensi Mahkamh Agung RI Nomor: 287/K/Ag/2012 sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi sebagai berikutHarta wars yang belum dibagi kemudian ada ahii wars yanmemindahtangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum denganmengurangi bagiannya, atau apabila sudah dipindahtangankan semua, makabukan lagi sengketa waris, tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri), sengeketa waris di Pengadilan Agama tidakmelibatkan pihak di luar ahli wans

Mtr.ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakankewenangan peradilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebuttimbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahlivaris dengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbulakibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikantersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus danmengadili.Bahwa dengan mencermati ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas Terbanding 7/ dahulu Tergugat 7 menilai Judex Factie terlalu dinimenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo hinggamengesampingkan prosedur hukum yang harus dijalani terlebih dahuluagar Judex Factie dapat menggali faktafakta melalui pembuktian

Bahwa PIHAK PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakatmenyelesaikan sengketa kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor Nomor 475, 477, 487 dan 567 atas nama Enda dan SHM Nomor474, 482, 485, 488 dan 500 atas nama Maman (Maman Soeherman);PIHAK KEDUA mengakui bahwa orang tua PIHAK PERTAMA telahmeminjam nama orang tua PIHAK KEDUA untuk Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 475, 477, 487 dan 567 untuk ahli waris Enda dan SertifikatHak Milik (SHM) Nomor 474, 482, 485, 488 dan 500 untuk ahli warisMaman

Kemudian dipotong biayabiayayang ditanggung bersama oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.PASAL 2Bahwa sejak ditandatangani perjanjian perdamaian ini maka berakhir sengketaantara PIHAK PERTAMA sebagai Penggugat dengan PIHAK KEDUA sebagaiTergugat untuk obyek sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik (GHM) NomorNomor 475, 477, 487 dan 567 atas nama Enda dan SHM Nomor 474, 482, 485,488 dan 500 atas nama Maman (Maman Soeherman) yang terletak di PropinsiBanten, Kota Tangerang Selatan,Kecamatan Ciputat (

Sebagai PutusanHalaman 4 dari hal.9 Putusan Nomor 975 /Pdt.G/2018/PN TngPerdamaian untuk obyek sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor Nomor 475, 477, 487, 567, 474, 482, 485, 488 dan 500.Perjanjian ini merupakan perjanjian tunggal dan final yang dibuat oleh PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA terkait dengan permasalahan hukum diantara mereka.

RAZAK RALA Bin SENGA) sampaiberalin hak kepemilikannya kepada Penggugat ; Dimana kemudian padatahun 201 & tanah objek sengketa milik Penggugat / Pembanding tersebut,dikuasai oleh Tergugat / Terbanding dengan tidak patut dan melawan hak /melawan hukum yang merugikan Penggugat;Sehingga dengan demikian gugatan pokok dalam perkara a quo nyatanyata sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan UmumHalaman.7 dari 20 Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT MKSin casu Pengadilan Negeri Sungguminasa, bukan

Akan tetapi, Majelis Hakim seharusnya mengadili danmemeriksa serta memutus perkara a quo yang hanya berhubungan denganranah atau kewenangan Peradilan Umum in casu Pengadilan NegeriSungguminasa, yakni mengenai gugatan pokok Penggugat dalam perkaraa quo yakni sengketa kepemilikan ; Bukan menyarankan kepadaPenggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak miliknyasendiri melaiui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bagaimana mungkinPengggugat dapat meminta sendiri untuk membatalkan sertifikat

Sudahlah tentu gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo,nyatanyata yang menjadi gugatan pokok adalah sengketa kepemilikan yangmerupakan kewenangan Peradilan Umum in casu Pengadilan NegeriSungguminasa, oleh karena tanah seluas + 430 m2 (Empat ratus tiga puluhmeter persegi), yang merupakan bagian dari tanah seluas + 2.900 m2 (duaribu sembilan ratus meter persegi), Persil No. 10 D.I, Kohir No. 996 C.l, PetakNo. 12, terletak di Kelurahan Paccinongang (dahulu Kampung Paccinongang,Desa Samata

kepemilikan yang merupakan kewenangan PeradilanUmum in casu Pengadilan Negeri Sungguminasa, karena tanah seluas +430 m2 (empat ratus tiga pulun meter persegi) yang dikuasai oleh dikelolaoleh Penggugat secara turun temurun dan teruS menerus sejak dari orangtua Penggugat semasa hidupnya (H.

kepemilikan yang merupakan kewenanganPERADILAN UMUM in casu PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA ;Berdasarkan alasanalasan banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPenggugat tersebut di atas, maka Pembanding semula Penggugat memohondengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadiian Tinggi Makassar CqYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ditingkatbanding, memutuskan dengan seadiladiinya sebagai berikut: 1.

Kompetensi Absolut (Pengadilan Agama Sleman Tidak BerwenangMengadili).Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh Pengggugat pada prinsipnyaadalah dalil yang mengandung sengketa kepemilikan, bukan murni sebagaipembagian harta warisan. Hal ini terbukti sebagaimana tersebut dalam poin10 dan 11 posita gugatan.

Poin 10 dan 11 posita gugatan inilah yangmenjadi dasar gugatan Penggugat sehingga menjadi tidak pas jika gugatanini menjadi gugatan pembagian harta warisan, sementara Penggugat sendirimendalilkan gugatan ini sebagai sengketa kepemilikan. Maka berdasarkanhal tersebut, sudah selayaknya gugatan ini diajukan ke Pengadilan NegeriSleman bukan ke Pengadilan Agama Sleman, karena didalamnya jelasdan tegas mengandung unsur sengketa kepemilikan.

kepemilikan, bukan murni sebagai pembagianharta warisan.

pokokperkara, namun untuk menjaga azas keseimbangan Majelis Hakimmenghentikan tahab jawab menjawab sampai pada tahab duplik;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada intinya menyatakanPengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Smn, akan tetapi yang berwenangmemeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Sleman karena gugatanpembagian warisan tersebut pada posita nomor 10 dan 11 yang menjadi dasargugatan pembagian warisan mengandung sengketa

kepemilikan, bukan murnisebagai pembagian harta warisan, bahwa Majelis Hakim sependapat denganTergugat, selain hal tersebut dengan mencermati narasi positan nomor 7 yangHal 12 dari 16 hal Put.