Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 Juni 2015 — SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYO
86 — 85
  • Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUAw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
    Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGA w Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
    ATAUKEEMPATHalaman 37 dari 115Putusan No. 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
    Bahwa benar Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Petikan Keputusan WalikotaBogor Nomor: 821.12.45105 tahun 2007 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, semuladitempatkan di Kantor Bappeda Kota Bogor dan kemudian beralihtugas di Kantor Kominfo Kota Bogor, dan terakhir di Kantor BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor;15. Bahwa benar, jumlah uang yang diminta oleh saksi IR.
Pengadilan PN Parigi Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Prg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
DJONI KANDOLLA
Tergugat:
1.Desmon Palari
2.Oktier Abersata
3.Yorri Matindas
4.Yatrin Eirene
5.Jefri Lamani
6.Taufik
7.Hikma Jafar
8.Yohanes Rumoroy
9.David Pulungan,SE
10.Olga Manembu
11.NINING
12.Arnold Legi atau Arnold
13.Pelaksana Tugas Kepala Desa Olobaru PLT
14.Kepala Kecamatan Parigi Selatan
15.Bupati Kabupaten Parigi Moutong
178 — 97
  • Bahwa yang saksi tahu sesuai dengan nama yang ada di E KTPbernama Arnold;Bahwa yang Saksi Tahu Yang Menjadi Pokok Permasalahan DalamPerkara Ini Adalah Masalah Administrasi ljazah Yang Berbeda NamaYaitu Nama Yang Tercantum Di Dalam ljazah SD Berbeda DenganNama Yang Tercantum Di Dalam Ijazah SMA;Setahu Saksi Ijazah Yang Berbeda Nama Atas Nama Arnold Legi YangTercantum Di Dalam Ijazahn SD Dan Nama Arnold Yang Tercantum DiDalam ljazah SMA;Bahwa Yang Saksi Tahu Pekerjaan Arnold Adalah Pegawai Negeri SipilYang
    tahu namanyaArnold yaitu sebagai Tergugat XII atau sehari hari biasa di panggildengan sebutan Papa Alfi atau Pak Mangs;Bahwa saksi tahu pak Arnold dengan Arnold Legi adalah orang yangsama;Bahwa Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa olobaru saksiberada di tps kelurahan karena pada waktu itu saksi sebagai saksi daripak Arnold;Bahwa Saksi pernah dengar ada permasalahan mengenai keberatanatas pelaksanaan pemilihnan Kepala Desa Olobaru;Bahwa yang saksi tahu pekerjaan arnold adalah pegawai negeri sipilyang
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 17-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 31-K/PM.I-07/AD/V/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — Oditur:
Agus Haryono, S.H
Terdakwa:
Ahan Ria Setiawan
46 — 29
  • Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menurut Saksi3 PratuHeri Irawan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut aman dantidak ada masalah dikemudian hari karena diperoleh dari orang sipilyang menggadaikan kepada Saksi3 Pratu Heri Irawan dan kondisikendaraan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan (STNK danBPKB) kemudian Terdakwa merubah polat Nopol kendaraan dengancara memesan plat Nopol KT 3048 ZH di daerah Gunung Pasirselanjutnya Terdakwa memasang sendiri plat nopol tersebut padasepeda motor Honda
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 09-05-2011 — Putus : 13-05-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 28/BDG/KAD/PMTII/V/2011
Tanggal 13 Mei 2011 — Ervan Zainudin./Kopda / 31970338000477./Ta Jurlis Kiwal Denma Pussenif. /Pussenif Kodiklat TNI AD.
59 — 39
  • LisyeLisnawati karena Saksi tersebut adalah seorang sipilyang tunduk kepada Peradilan sipil, ini pun menuruthemat kami bukan merupakan alasan penjatuhan hukumanyang berat bagi diri terdakwa karena fakta tersebutmerupakan pembuktian yang hakiki bahwa sesungguhnyapelaku utama dalam perkara ini adalah Saksi 18 (Sdri.Lisye Lisnawati), dan seyogyanya Oditur Militer yangberkedudukan juga sebagai penyidik (pasal 69 ayat (1)UU no. 31 th 1997) selaku aparat penegak hukummengkoordinasikan dengan pihak Kepolisian
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 21-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 02-07-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2012/PTUN.JBI
Tanggal 28 September 2012 — Hj. Imma, SH. vs Gubernur Jambi
116 — 56
  • Nomor: 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan; ~~~~Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur dalamketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 11 Juli 2019 — ANDREAS, S.T., M.T melawan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
218 — 116
  • Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganoF AIETTA.. seer nemesis MRR SRR RR RRBahwa selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal18 September 2018 Tentang Pelaksanaan
Pengadilan MS JANTHO Perdata Agama
Register : 12-09-2017 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 231/Pdt.G/2017/MS.Jth
Tanggal 15 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
  • Sebagaimana yang dikutip didalam Buku Duri dan Mutiaradalam Kehidupan Perkawinan PNS", Penulis Soegeng Prijodarminto, PenerbitPT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 21, bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, yang harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasanlengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut (Pasal 3).Kewajiban ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagaiPegawai Negeri Sipil
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 24-10-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 162/Pdt.P/2018/PN Tdn
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pemohon:
SIU HA
52 — 4
  • Tanjungoandan agar sudilah kiranya menerimapermohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengarketerangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menuruthukum sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari namaSIU HA menjadi HAMIDA ;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan' diTanjungpandan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohontersebut Akta Kelahiran No. 61/1963 serta pada buku Register Catatan Sipilyang
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 03-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA PEKANBARU Nomor 92/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 9 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 20
  • PA.Pbr2.Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan dan Pemohonadalah Tergugat Rekonpensi;Bahwa mengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang PegawaiNegeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi (7) Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN MAGETAN Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Mgt.
Tanggal 20 Juni 2017 — Tardjoko bin (alm) Loso Iro Rejo
43 — 4
  • Pandimenawarkan dapat membantu saksi menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara(ASN), untuk meyakinkan saksi lalu sdr Pandi menunjukkan dokumen fotocopy surat dari dari BKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipilyang sudah diterima atau di acc, yang diakui sdr. Pandi namanama tersebutHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
ABDULLAH
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
76 — 63
  • selama proses persidangan, pada tanggal 26 April 2019 PemerintahKota Bima telah melakukan Rapat Baperjakat yang tertuang dalam Berita AcaraNomor : 888/966/BKPSDM/IV/2019 mengusulkan pemberhentian dengan tidakhormat atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakpidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (videbukti T6) oleh Sekretaris Daerah Kota Bima (PyB) yang pada pokoknya berisitentang pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 02-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK
Tanggal 22 Maret 2012 — JAILANI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di jalan Ahmad Yani Pontianak
248 — 91
  • Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum = SebagaiPenggugat:Bahwa Keputusan a quo yang dijadikam obyek gugatan Penggugat dalamlampirannya terdapat namanama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantann Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukangugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalamlampiran keputusan a quo tidak mengajukan gugatan.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
86 — 51
  • Juliver Girsang, SH yang padapokoknya menerangkan bahwa syarat ljasah ditanda sahkan harusdicantumkan dalam syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, namunsesuai pembuktian Tergugat tidak terdapat pencantuman syarat tanda sahljasah bagi ljasah Lokal, hal tersebut adalah kekurangan ketelitian dariPanitia penyelenggara dalam seleksiCalon Pegawai Negeri Sipul tingkatdaerah tidak dapat serta merta menjadi kekurang telitian dari bawahanTergugat sebab Pantia penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 11-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2015 — PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
115 — 65
  • ParningotanHamonangan Pangaribuan S.H; KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010tanggal 23 Februari 2010 berupa Pemberhentian dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada Sdr.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
101 — 39
  • ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara PemberhentianHalaman 33 Put.126/G/2018/PTUNMdnkarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 25-01-2007 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/Pid.HAM.Adhoc/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman ; Jaksa Penuntut Umum
930 — 853 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-06-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN DEMAK Nomor 90/Pid.B/2013/PN.Dmk
Tanggal 8 Oktober 2013 — ALI SUMAJI BIN ALM. TOYIB
127 — 10
  • baik sebagai alasan pembenar maupun sebagaialasan pemaaf, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai denganapa yang dilakukannya ; waonnnnnnn= == Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang adapada diri Terdakwa, yaitu ; Hal yang memberatkan ; Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 20-11-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2017/PTUN.KPG
Tanggal 17 April 2018 — Veronica Boling Bunga (Penggugat) Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat) Ishak Basthian Boling, B.Sc (Tergugat II Intervensi)
111 — 76
  • Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang memiliki sebidang tanah pekarangan dengan luas 1.712M2 (seribu tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletakdi Jalan Veteran RT 018/RW 07 Kelurahan Kelapa Lima,Halaman 23 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGKecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas3.2.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-03-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1432/Pdt.G/2015/PA.Sby
Tanggal 7 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 2
  • telahmengajukan eksepsi tentang Pemohon yang belum mendapat ijin untukmelakukan perceraian dari atasan Pemohon, dan hanya dengan pernyataan.bahwa Pemohon tetap agar permohonannya tetap diteruskan tanoa menungguijin dari atasan Pemohon, dan Pemohon siap menanggung resiko yang akanterjadi yang terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo PP.Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Termohon beranggapan bahwa PermohonanPemohon adalah premature;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pts
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 73
  • Mengenai ini akan MajelisHakim tuangkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintahtersebut di atas dinyatakan pula bahwa Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga apabila suatusaat Tergugat menikah lagi maka Penggugat tidak wajib meneruskanmenyerahkan sepertiga dari gajinya kepada Tergugat.