gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Pada tahun pertengahan 2002 Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri(Hongkong) dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup keluarga namundemikian hasil kerja keras Penggugat dihabiskan oleh Tergugat tanpamengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Tergugat.5.

Kemudian para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat denganTergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yangsulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanoleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974

Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai dan mempertahankanperkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akanmenimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belahpihak ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf

Bahwa sebagaimana Posita angka 6 (enam) di atas, antara Pemohondengan Termohon pisah ranjang selama + 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan,sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon senyatanya telahpecah atau retak, dan atau dapat dikatakan telah sampai pada taraf yangsudah tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, oleh karenanya agarmasingmasing pihak baik Pemohon maupun Termohon tidak lebih jauhmelanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakanpenyelesaian atau jalan keluar

Resmi Prasetyani, Psi; Bahwa, ahli seharihari bertugas sebagai psikolog pada Rumah Sakit Jiwa PropinsiJawa Barat pernah melakukan test kecerdasan terhadap diri terdakwa berdasarkanrujukan dari ahli spesialis kejiwaan (psikiater), adapun alat test yan ahli gunakanadalah PM 16 dan Rorscach;14e Bahwa, adapun tujuan dilakukannya tes dimaksud adalah untuk melihat kecerdasandan berdasarkan hasil pemeriksaan test dimaksud ahli berpendapat bahwaterdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada pada taraf dibawah

Laludengan menggunakan cangkul terdakwa telah menguburkan tubuh korban disamping rumah dekat dapur rumah terdakwa;e Bahwa, benar berdasarkan keterangan ahli, terdakwa mengidap penyakit kejiwaanyang bernama Skizofrenia jenis Paranoid dengan gejala waham kejar, wahamkebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih dan padasaat terjadi tindak pidana, subyek dalam keadaan mempunyai ketidakmampuanmengarahkan kemauan yang sadar serta terdakwa memiliki taraf kecerdasan yangberada pada

taraf dibawah ratarata yaitu grade IV (skala PM 16);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikandengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian menyatu dan tidak terpisahkan denganputusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridisapakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhiatau tidak unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut

seseorang yangketergantungan Narkotika bisa sembuh dan itutergantung dari si Pasien sendiri, kalau si Pasien masihberhubungan dengan temanteman sesama pemakaiNarkoba sangatlah sulit untuk disembuhkan karena akancenderung memakai lagi ;Bahwa setiap terdakwa kontrol di RS Wijaya di Surabayadilakukan tes urine dan tes darah bahkan dari hasilterakhir terdakwa kontrol hasilnya negatif ;e Bahwa pada kontrol yang terakhir dilakukan Dektosindalam darah terdakwa untuk mengeluarkan racun ;e Bahwa Terdakwa dalam taraf

yangketergantungan Narkotika bisa sembuh dan itutergantung dari si Pasien sendiri, kalau si Pasienmasih berhubungan dengan temanteman sesamapemakai Narkoba sangatlah = sulit untukdisembuhkan karena akan cenderung memakailagi ;Bahwa benar setiap terdakwa kontrol di RS Wijayadi Surabaya dilakukan tes urine dan tes darahbahkan dari hasil terakhir terdakwa kontrolhasilnya negatif ;Bahwa benar pada kontrol yang terakhir dilakukanDektosin dalam darah terdakwa untukmengeluarkan racun ;Bahwa benar Terdakwa dalam taraf

bisa sembuh dan itu tergantung dari si Pasien sendiri, kalau si Pasienmasih berhubungan dengan temanteman sesama pemakai Narkoba sangatlahsulit untuk disembuhkan karena akan cenderung memakai lagi ;Menimbang, bahwa setiap terdakwa kontrol di RS Wijaya di Surabayadilakukan tes urine dan tes darah bahkan dari hasil terakhir terdakwa kontrolhasilnya negatif ;Menimbang, bahwa pada kontrol yang terakhir dilakukan Dektosin dalamdarah terdakwa untuk mengeluarkan racun ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam taraf

huruf B surat gugatan ini jugamenekankan Penggugat dalam KonvensiATergugat dalam Rekonvensiuntuk memperhatikan hakhak asasi manusia Penggugat Rekonvensi.Demikian juga dengan Toshiba Group Standards of Conduct pasal 15 ayat 2yang menegaskan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi harus menghormati hak asasi manusia PenggugatRekonvensi(bukti P014).Bahwa Undangundang nomor 39 tahun 1999 pasal 9menegaskan bahwaTergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiberhak ataspeningkatan taraf

Pasal ini berbunyi,(1) Setiap orang her hak untuk hidup, mempertahankan hidup danmeningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram,aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.Bahwa untuk mendapatkan/memenuhi hak Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini menunggu atau tergantung padaPenggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakanfungsi dan/atau kewajibannya memberikan kesejahteraan kepada Tergugatdalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.Toshiba

2003 pasal32 ayat 2 yang telah disebut pada nomor 5 huruf B surat gugatan ini dan pasal 92 ayat 1memberikan perlindungan kesejahteraan kepada Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berupa upah jabatan yang sesuai.Undangundang Nomor 13 tahun 2003pasal 92 ayat 1 berbunyiPengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi Bahwa agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensimemperoleh kesejahteraan lahirbatin dan taraf

Bahwa fungsi dan kewajiban Negara termasuk aparatur pemerintah danMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial adalah meningkatkankesejahteraan dan taraf hidup Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi sebagaimana ditegaskan Undangundang nomor 39 tahun 1999pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hakasasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagia hak yang secarakodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harusdilindungi, dihormati, dan ditegakkan

rekonvensi sebagaimanadipertimbangkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakanbahwa berdasarkan Toshiba Group Management Vision alinea 5 memberikan amanatkepada Tergugat Rekonvensi untuk mensejahterakan Penggugat Rekonvensi,mewujudkan impian Penggugat Rekonvensi, menambah gaya hidup PenggugatRekonvensi yang lebih kaya dan dunia yang lebih baik, dan berdasarkan berbagaiperaturan perundangundangan agar Penggugat Rekonvensi memperoleh kesejahteraanlahirbatin dan taraf

Bahwa Tergugat mengaku menikah lagi dengan orang kaya agarmeningkatkan taraf hidup agar jaya dan disegani orang dikampungnya/agar orang di kampungnya menaruh hormat terhadapnya, sehinggapengakuan Tergugat tersebut sudah menyakiti perasaan Penggugat;c. Bahwa kebutuhan nafkah lahir yang Tergugat berikan mulai berkurangsehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga seharihari;d.

dikaruniai 3orang anak bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur8 tahun, ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun,ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 bulan;Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak bulanAgustus 2015 mulai tidak harmonis;Bahwa benar Tergugat menikah lagi tetapi bukan 1 (satu) minggusetelah Penggugat melahirkan melainkan 3 (tiga) bulan setelahPenggugat melahirkan;Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengatakan menikah lagi denganorang kaya agar meningkatkan taraf

Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat danTergugat bisaberjalan dengan baik dan harmonis walaupun dalam taraf sederhana,sehingga pada tahun 2011 Penggugat untuk memenuhi kebutuhanekonomi keluarga berangkat kerja ke Malaysia dan pulang keIndonesia pada bulan Desember 2014;5.

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam AIQur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Bahwa demi kelangsungan taraf hidup ekonomi dalam keluarga agarlebin baik sekira pada Bulan Mei tahun 2018 Pemohon memutuskan untukbekerja di Surabaya dan pulang cuti dari bekerjanya pada bulan Juni 2018 laluberangkat lagi dan pulang yang kedua kalinya pada bulan November 2018 danberangkat lagi hingga sampai sekarang;5.

Sengketa Konsumen) Nomor :04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/IIV2016 tanggal 17 Maret 2016, adalah tidakberwenang secara absolute (wewenang multlak);Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai kewenangan/ kekuasaanabsolute, dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaanberlangsung, dimana Hakim karena jabatannya, harus menyatakan dirinyatidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan , meskipuntidak ada eksepsi dari Termohon Keberatan ataupun Termohon Keberatanll, dan hal ini dapat dilakukan pada setiap taraf

pemeriksaan, termasukdalam taraf Banding dan Kasasi (Pasal 134 HIR);Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari (bukti P1),ternyata bahwa Termohon Keberatan pada tanggal 20 April 2011 telahmemesan 1 (satu) unit rumah dari Pemohon Keberatan yang terletak diHalaman 27 dari 32 halaman Putusan No.274/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng.Perumahan Serpong Park Blok BV.G 1038, Kelurahan Jelupang,Kecamatan Serpong Utara, yang diikat berdasarkan Perjanjian PengikatanJualBeli (PPJB) berikut Lampiran PPJB tersebut

PaniteranPengadilan Negeri Tangerang;Menimbang , bahwa ternyata Termohon Keberatan dan TermohonKeberatan Il masingmasing mengajukan Eksepsi Absolut, sehingga eksepsitersebut, dapat diajukan dan diputus setiap waktu selama prosespemeriksaan berlangsung dengan Putusan Sela, dan Hakim karenaJabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaperkara permohonan Keberatan a quo, walaupun tidak ada eksepsi dariTermohon Keberatan maupun Termohon Keberatan Il, dan dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan , termasuk dalam taraf Banding dan Kasasi(Pasal 134 HIR);Menimbang , bahwa ternyata Putusan BPSK Kota TangerangSelatan Nomor : 04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/ IIV2016 tangga 17 Maret2016, diputus oleh BPSK, Eksepsi tersebut, bersamasama dengan putusanakhir, putusan mana dalam eksepsi :menolak Eksepsi TERMOHON danTERMOHON I;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat , terdapatcukup beralasan menurut hukum, untuk mengabulkan

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

dan telah tercatat di dalam buku register Kutipan Akta Nikahpada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Durenan, KabupatenTrenggalek, dengan No. .Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, antara pihak Pemohon danTermohon telah menjalani dan membangun kehidupan rumah tangganyadengan rukun damai dan bahagia dengan baik bakda dukul, dan telahdikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHONDAN TERMOHON, walaupun selama ini masih menumpang dirumahorang tua pihak Pemohon ;Bahwa guna meningkatkan taraf

Artinya: apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksabuktibukti, serta memutus gugatan tersebut;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonanPemohon adalah Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan rumah tanggakami tersebut, pihak Pemohon berusaha bekerja menjadi TK!

terikat dengan kesepakatankesepakatan atauperjanjianperjanjian yang telah dibuat oleh dan antara TermohonKasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat sebelumnya.Kalaupun benar quod non ada hubungan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat Il, maka hubungan hukum itu adalah hubungan hukum antaraTurut Termohon Kasasi/Tergugat dalam kapasitasnya sebagai bankdengan Pemohon Kasasi/Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagaianggota masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana dari suatubank untuk meningkatkan taraf

uraian pada poin 19 di atas sangatlah jelas bahwa21sebagai sebuah institusi perbankan, Turut Termohon Kasasi/Tergugat harus tunduk pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan ("UU Perbankan") yang dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perbankanmenyebutkan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf

Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan tindakan Pemohon Kasasi yangmenerima uang sebesar Rp 357.579.666, (tiga ratus lima puluh tujuhjuta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enamHal.17 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007rupiah) dikategorikan sebagai perobuatan melawan hukum karenamenurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, anggota masyarakat berhakmenerima penyaluran dana dari bank (Turut Termohon Kasasi/Tergugat) baik dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya untukmeningkatkan taraf

Tergugat Il:1.Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena:Pokok masalah dalam perkara ini yaitu dana sebesar Rp 357.579.666,sebagian dari dana kredit Penggugat dari Bank sebesar Rp 1.900.000.000,sesuai perjanjian telah didebet oleh Tergugat ke rekening Tergugat Il 19Juni 1989, tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat berkeberatan,sementara Tergugat Il menerima saja tidak menolak bahkan merasa berhakdengan dalih sebagai anggota masyarakat menerima pengeluaran danauntuk memperbaiki taraf

Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat danTergugat bisaberjalan dengan baik dan harmonis walaupun dalam taraf sederhana,sehingga pada tahun 2011 Penggugat untuk memenuhi kebutuhanekonomi keluarga berangkat kerja ke Malaysia dan pulang keIndonesia pada bulan Desember 2014;5.

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam AIQur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

perkara tersebut telah melakukan kekeliruandengan alasan Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan lamanyapidana penjara yang seharusnya ; Bahwa Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwadengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun, dimana Jaksa PenuntutUmum sebagai wakil dari masyarakat merasa bahwa putusan ini tidakmemenuhi rasa keadilan di masyarakat, mengingat kasus narkotika diIndonesia sudah pada taraf

dibandingkan dengan tuntutan pidanayang diajukan oleh Penuntut sebagaimana termuat dalam surat tuntutannya,maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diriTerdakwa adalah lebih berat dari tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehPenuntut Umum didalam Memori Bandingnya yang antara lain menyatakanputusan ini tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, mengingat kasusnarkotika di Indonesia sudah pada taraf

Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/1365/KPTS/2019, Tentang Penetapan Upah Minimum PropinsiSumatera Utara tahun 2019, telah ditentukan bahwa taraf kehidupanyang layak dalam Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalahsejumlah 2.303.402,00 (dua juta tiga ratus empat ratus dua rupiah);6.

Bahwa setelah menikah taraf kehidupan (ekonomikeluarga) Pemohon dan Termohon dalam perkawinantersebut perlahan mulai berangsur membaik .Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.0731/Pdt.G/2011/PA.Plg5. Bahwa awal mula pertengkaran dalam keluarga padatahun 2000 yang disebabkan Termohon memiliki hutangyang tidak diketahui Pemohon dan adanya intervensikeluarga Termohon dan terjadi berulang' kali (dalamkurun waktu beberapa tahun).

penangkapan, Majelis Hakim mendasarkan pada Surat EdaranKetua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatanpenyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam LembagaRehabilitast Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagaipenyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok ganja dengan berat 5 (lima) gram,sehingga terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai, dapat dikategorikan sebagaipenyalah guna narkotika golongan I dalam taraf

DONI saat terdakwa membayarhutang uang yang telah terdakwa pinjam dan pula terhadap diri Terdakwa bukanlahpecandu narkotika dalam keadaan ketergantungan, melainkan penyalah guna narkotikadalam taraf cobacoba, sehingga penyebab hasil negative pada pemeriksaan urineTerdakwa tersebut selain daripada penyalah guna narkotika dalam taraf cobacoba,penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa pun baru 3 (tiga) kali penggunaannya, sehinggapengaruh kimiawi zat adiktif tersebut belum melekat pada organ tubuh Terdakwa