Ditemukan 8587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kedaluwarsa
Penelusuran terkait : Hak menuntut pesangon
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
103 — 21
  • Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa ;5. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem ;Yang dimaksud dengan Jelas adalah:Penuntut umum harus mampu merumuskan unsurunsur dari delik yangdidakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan materil(fakta) yang dilakukan oleh TERDAKWA dalam surat dakwaan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - IRWAN SUYANTO UMAR
111 — 29
  • Suratsurat kapal yang ditunjukkan penyidik, untuk 1 unit kapal 15 GT danunit kapal 7 GT, semuanya telah melewati masa berlaku atau kadaluarssehingga seharusnya dilakukan perpanjangan, karena apabila suratsukapal dalam keadaan kadaluarsa, secara formal kapal tersebut tidak bolberlayar Bahwa body kapal adalah rumah bagi semua semua perlengkapan kapal yang hartersedia di atas kapal, dan semua peralatan dan perlengkapan kapal seharusnya judituliskan nama kapal tersebut seperti pada life jacket, life
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
121 — 45
  • Sier tidak setuju untuk dilaksanakan;Bahwa berdasarkan saat Permenag 397 pelaksana dari PP 24 pasal 126, pemblokiran itusudah kadaluarsa, seharusnya ditingkatkan dengan putusan sita jaminan dari pengadilan;Bahwa dengan dasar itu kami diperintahkan kepala kantor untuk melaksanakan;Bahwa Untuk perpanjangan HGB PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
HAMDANI YAKUB Bin YAKUB
107 — 48
  • perusahaan PT BMbaik secara tunai maupun melalui pembayaran cek tunai kepada pihak yang berhakmenerima pembayaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2) Karena kedua lembar tersebut sudah menjadi sama statusnya dengan nilaiuang tunai maka sepenuhnya menjadi kewajiban tugas dan tanggung jawab sertawewenang direktur keuangan/ kadiv keuangan untuk menyimpan, menjaga, memeliharaserta mengamankan kedua lembar tersebut agar tidak hilang, tidak dimaling orangatau dirampok orang, tidak rusak, tidak kadaluarsa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
122 — 64
  • perusahaan PT BMbaik secara tunai maupun melalui pembayaran cek tunai kepada pihak yang berhakmenerima pembayaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2) Karena kedua lembar tersebut sudah menjadi sama statusnya dengan nilaiuang tunai maka sepenuhnya menjadi kewajiban tugas dan tanggung jawab sertawewenang direktur keuangan/ kadiv keuangan untuk menyimpan, menjaga, memeliharaserta mengamankan kedua lembar tersebut agar tidak hilang, tidak dimaling orangatau dirampok orang, tidak rusak, tidak kadaluarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
242 — 186
  • tersebut diberikan dalam jangka waktu 2 tahun ;Halaman 217 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 181/G/2017/PTUNJKTBahwa sebelum izin itu diberikan, ESDM mengeluarkan Permen 19 tahun2009 tentang kegiatan niaga gas di hilir melalui pipa, karena di wilayahtersebut tidak ada pipa open accses di mana menurut Permen 19 tahun2009 tersebut jika ada pipa open access di wilayah distribusi tersebut,maka Parna sebagai penjual gas bumi wajib ikut pipa open access ;Bahwa setelah izin tahun 2010 habis waktunya atau kadaluarsa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
494 — 1494
  • Dari TERGUGAT Il:Bahwa PENGGUGAT mengaku sebagai Ketua Umum dan SekretarisJenderal yang tidak memiliki kKedudukan hukum yang sah (legal standingyang sah) karena:Berdasarkan hasil Munas di Pekanbaru, masa bakti kepengurusanPENGGUGAT yaitu dari tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan 8 Oktober2014, sehingga dengan demikian Kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Golkar hasil Munas Partai Golkar keVIll di PekanbaruRiausesungguhnya tidak ada lagi secara hukum karena telah kadaluarsa (masabaktinya telah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
134 — 28
  • Dan yang menyampaikan kesediaan untuk menyediakan ataskekurangan tanah pengganti adalah Sdr RADEN ERMAWAN dan SdrSYAMSUL ARIFIN MADJID.Saya tidak mengetahui dengan hal persetujuan gubenur jatim yangsudah kadaluarsa dan obyek tanah pengganti tidak sesuai denganKeputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998,dikarenakan saya sebagai pelaksana.Ya, bahwa pihak PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
129 — 41
  • Jeneponto untuk menghindari adanyapemakaian obat yang kadaluarsa;Mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam rangka menerimadan memberikan informasi yang berhubungan dengan tugastugas Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab.Jeneponto;Melaporkan hasil pelaksanaan tugastugas Rumah SakitUmum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto kepadaBupati Jeneponto;Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi RumahSakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
FRIANDI INDRAWAN, BBA Bin NAZARUDIN.
133 — 48
  • Nofrinaldi, M.Kes selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mencairkan uang retensi/jaminanpemeliharaan, sehingga garansi tersebut tidak berlaku atau kadaluarsa. Bahwa terhadap pekerjaan Jasa Konstruksi Kelanjutan PembangunanGedung Rumah Sakit Pratama Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2015,telah dinyatakan 100% dan dana pelaksanaan pekerjaan telah dicairkan100% dan telah diterima oleh terdakwa FRIANDI INDRAWAN, BBA selakukuasa Direktur PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
76 — 63
  • Paguyang ada, dan menurut saksi hal tersebut mengacu padapanduan dari Dirjen Dikti sehingga dimaksudkan agar proposaldapat setujui oleh Dikti dan tepat peruntukannya;Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya Surat Perjanjian/Kontrak antara Dikti sebagai Pihak Pertama dan UNKRITsebagai pihak kedua karena saksi tidak pernah dilibatkan dalamhal tersebut dan kemudian alasan saksi adalah pergi pendidikandi Makassar;Bahwa sebelumnya UNKRIT sudah ada website namun karenahosting dan domainnya suspend atau kadaluarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
300 — 287
  • PBR88Bahwa kalau dilihat masalah kerugian seharusnya pihak penerima melakukan querrymemprotes kepada pihak kapal dengan mengirimkan Laporan Hasil pengukuran tenkiterima dan Letter Of Protest dengan lampirannya berupa dokumen hasil pengukurankalau ada kelebihan losses itu di atas batas yang ditentukan dan nota querry itudikirimkan kepada saksi dalam batas waktu 30 hari apabila lebih dari 30 hari kitamenganggap itu sudah kadaluarsa ;Bahwa setelah adanya kasus ini kita periksa kelengkapankelengkapan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
108 — 68
  • B.III.68KCK/ADK/09/2007tanggal 10 September 2007);e Bahwa, AO melakukan pengawasan dan pembinaan kepada CV.Asia Jaya melalui pengecekan administratif terhadap dokumen, ijinusaha masih berlaku atau sudah kadaluarsa, melakukan on the spotketempat usaha. Hasilnya dituangkan dalam LKN;e Bahwa, saksi sudah memeriksa agunan yang diberikan oleh CV.Asia Jaya dilapangan dengan mengunjungi lokasi Agunan,Keabsahan Agunan melalui klarifikasi ke Badan PertahananNasional;e Bahwa, menurut saksi CV.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
87 — 33
  • karena bukti itu harus konkrit,kalau fiktif berarti tidak ada, karena hukum pidana adalah kebenaran materil ;Bahwa ada diluar proses yang belum masuk pada lidik, biasanya ketika adaorang di gunakan UU No. 30 tahun 2014, kalau ada dugaan terjadi kerugiankeuangan negara yang disebabkan oleh lembaga maka sebelum masuk ke ...memberi kewenangan kepada orang untuk menyelesaikan ;Bahwa Mark up adalah mencoba menentukan sesuatu yang tidak seharusnya ;Bahwa terjadi perbedaan data, surat izin usaha sudah kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
256 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Netway, sedangkan sisanya masih menggunakan sistem dari PLN Pusat.Padahal sistem dari PLN pusat sudah tidak layak dipakai lagi karena vendorsistem sudah tua/ kadaluarsa. Apabila terus dipaksakan dipakai, maka akanterjadi kerusakan sistem (crash) dan akan menimbulkan kerugian besar bagi PLNDisjaya;2) BerkelanjutanAdanya keterlibatan PT. Netway sejak tahun 1994 yang bekerja sama denganPoliteknik ITB untuk mendukung pengembangan RISI, telah diketahui dandiakui oleh PLN Disjaya.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
120 — 53
  • karena bukti itu harus konkrit,kalau fiktif berarti tidak ada, karena hukum pidana adalah kebenaran materil ;Bahwa ada diluar proses yang belum masuk pada lidik, biasanya ketika adaorang di gunakan UU No. 30 tahun 2014, kalau ada dugaan terjadi kerugiankeuangan negara yang disebabkan oleh lembaga maka sebelum masuk ke ...memberi kewenangan kepada orang untuk menyelesaikan ;Bahwa Mark up adalah mencoba menentukan sesuatu yang tidak seharusnya ;Bahwa terjadi perbedaan data, surat izin usaha sudah kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
522 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat Kadaluarsa Karena Pengajuan Gugatan A QuoTelah Melewati Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh UndangUndang1.Bahwa Peranjian Indenture yang dimintakan pembatalan olehPenggugat dibuat pada 18 September 1995.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
104 — 196
  • Abdul Aziz sebagaimana dikemukakanPenggugat dalam gugatannya dan perbaikan surat gugatan sudah tidakrelevan karena perkara tersebut disamping sudah kadaluarsa secaramateriel Tergugat Il memang sudah membeli dari H. Musa bin Toyib yangHal 107 dari 261 hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.18.notabene masih keluarga Tergugat, bagaimana mestinya Tergugat maumenipu sementara pada moment pembelian tanah H.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
365 — 188
  • informasi Penggugat mengetahui objek gugatan padatanggal 2 Januari 2020 akan tetapi tanggal 21 November 2019, sehinggaberdasarkan ketentuan undangundang tersebut diatas, maka gugatanPara Penggugat telah darluarsa atau telah melebihi tenggang waktuSembilan puluh (90) hari untuk mengajukan gugatanBerdasarkan halhal disebut diatas Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima EksepsiTergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objekgugatanditolak dan/atau telah kadaluarsa
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 —
101 — 36
  • perbuatan melawan hukum karena unsur perbuatanmelawan hukum ini sangat fundamental dalam hukum pidana, unsurperbuatan melawan hukum ini akan berkaitan dengan asas legalitas, nullumdelictum nulla poena sine praevia lege poenali, tidak bisa seseorang dihukumtanopa ada peraturan perundangundangan yang mengatur, artinya kitaHalaman 175Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdnberbicara mengenai tempus delicti, aturan tempus delicti menjadi penting,karena menyangkut kepastian hukum, kadaluarsa